Ditemukan 6228 data
SUDJI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KERTOBANYON KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
189 — 146
Perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudjisejumplah 420 (empat ratus dua puluh) suara.Bahwa berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat selakupanitia dengan tekhnis membaca Nomer satu sah, Nomer dua sah, Nomersatu Tidak sah, Nomer dua Tidak sah dapat diketahui perhitungan dalamjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat Suara yang dinyatakan tidak sahdalam penghitungan suara terdapat surat suara dengan kondisi tanda coblosterdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto
135 — 18
Karena faktanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu Kota Samarinda baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah KotaSamarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaLembaga Tekhnis Daerah Kota Samarinda, dan secara resmi menjalankankegiatan operasionalnya baru pada Tahun 2009.
REZKINIL JUSAR
Terdakwa:
DEDEK SULAIMAN Bin UMAR BAKTI Pgl. DEDEK
110 — 17
Dedek tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiap orang menunjukkepada terdakwa Dedek Sulaiman Bin Umar Bakti Pgl.
59 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembuatan sertifikat sebenarnya tidak memerlukan biaya daripemohon karena sesuai Petunjuk Tekhnis Prona Tahun 2008,program sudah termasuk dalam APBN TA. 2008 di lingkunganBadan Pertanahan Nasional RI akan tetapi saksi saksi(Kepala Kampung) tidak tahu bahwa Prona gratis ;c. Terdakwa mengetahui bahwa Prona gratis, tetapi menyuruhdan memperkenalkan Rudi Sudirman orang suruhanTerdakwa memungut biaya persertifikatan = unsurmenyalahgunakan kekuasaan terbukti ;d.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
menurut penilaian MajelisHakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen;*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku 11 PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat,*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
109 — 35
milyard delapan ratusenam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dariTERGUGAT I, yang setelah dipotong Ppn dan Pph adalah sebesar Rp2.522.666.655 (Dua milyard lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);3 Bahwa, sesuai dengan Time Schedule pekerjaan yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT selaluberusaha untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan timeschedule dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis
190 — 110
Sama dasar gugatan Penggugat yaitu yang pada intinyaadalah mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Work ContractAgreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, tentangsisa pembayaran stage V( Termijn V) ;Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2021/PN Mtryang mana telah ternyata dan terbukti bahwa pengerjaan proyekpembangunan Villa Caravanserai adalah merupakan kecerobohan danketidakprofesionalan cara kerja, tekhnis kerja dan administrasi pelaporanhasil kerja proyek dimaksud
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
71 — 42
yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripka dengan Jabatan BA SAT SABARA, dikesatuan Polres AcehTamiang (vide Bukti P1=Bukti T26), dalam hal ini wilayah Polres Aceh Tamiangtersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
LingkunganPemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2011, yaitu Hendrawati, BBA; Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor 110/KPTS/D.10/2011,tanggal 1 Maret 2011, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Kota MetroTahun Anggara 2011, pada Bidang Bina Marga yaitu Daeng Fansyori; Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Metro Nomor : 600/001/KPTS/D.1/2011, tanggal 21 Februari 2011, Tentang Penunjukan Pejabatpembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Tekhnis
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD. MUIS
41 — 26
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukitu; Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis
74 — 11
dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat II (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Tebing Sungai Krueng Tiro, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
CV. INTINUSA KARYA Diwakili Oleh PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
180 — 84
berawal dengan adanya informasi dari Website LPSE ProvinsiKalimantan Utara tentang Paket Pekerjaan Peningkatan JalanMangkudulis (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satuHalaman 5 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDPenyedia Barang/Jasa di Tarakan telah ikut dalam tender dalam PaketPekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut,dimana Penggugat dengan Persyaratan yang ditentukan telahmemasukkan Dokumen Penawaran serta berkasberkas persyaratanAdministrasi, persyaratan kewalifikasi dan tekhnis
98 — 12
dan mengaku wartawan dari Media Nasionalmeminta informasi tentang data kependudukan, data raskin, kKemudianminta di cetakkan asrip rincian APB Desa Tempuran Duwur tahun 2015;Bahwa 5 (lima) orang tersebut sudah membawa surat perintah daripimpinan redaksi Media Nasional, selanjutnya Saksi sebagai SekretarisDesa memberikan data tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dandisaksikan Kepala Desa Bapak MUNDOPAR dan disaksikan oleh KaurKesra sudara SUTARWO, Kaur Ekbang saudara BUSRIANTO, KaurPembantu Tekhnis
524 — 796
Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 1877/1231400/VII/2012, tertanggal 25Juli 2012, Perihal : Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah AtasHal. 31 Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Bidang Tanah Yang Terletak di Jalan Antasari Kelurahan Cilandak BaratKecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama PT.Prospek Duta Sukses, bukti T3, sesuai dengan aslinya ;Surat IzinPenunjukkan
122 — 12
Madiun yang terjadi pada periode tahun 2012 s.d. tahun2013 yang diduga dilakukan terdakwa; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena dirinya pernah menjabatmenjadi salah satu perangkat Desa sebagai pelaksana tekhnis ataupembantu umum di Pemerintahan Desa Sidomulyo terhitung sejak tahun1989, namun terhitung tanggal 12 Agustus 2012 saksi pensiun berdasarkanKeputusan Camat Sawahan; Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Sidomulyo, sebagai berikut : 1) Kepala Desa : SUPARJO, Amd.
. ;3) Unsur Staff, terdiri dari :a) Staf Urusan Keuangan : SRI YATINI ASIH ; b) Staf Urusan Pemerintahan : HARTONO ;c) Staf Urusan Umum :ANING RUSMININGSIH, A.Md ; d) Staf Urusan Pembangunan : SUPRAPTININGS IH, S.Sos ; e) Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat : SUGITO ;4) Unsur Wilayah, terdiri dari : a) Kepala Dusun Sidomulyo : WIYANA ;b) Kepala Dusun Sidorejo : RIBUT ARI SUMARYATI ; c) Kepala Dusun Wadeng : SISWOJO ;5) Unsur Pelaksana Tekhnis : SUGIONO (saksi sendiri) dan sampaisekarang masih kosong
setelah saksi pension ; Bahwa saksi setelah pensiun sebagai pelaksana tekhnis/ pembantu umumoleh Kepala Desa SUPARJO, Amd, KL. diperpanjang masa jabatannyaselama 1 (satu) tahun, namun tidak dibuatkan SK, sedangkan dasarnyahanya perintah lesan dari Kades Sidomulyo SUPARJO, Amd.KL tersebutdengan katakata MBAH SU, SAMPAIAN DIPERPANJANG 1 TAHUN dansaksi jawab : NGGIH PAK dan perpanjangan masa jabatan tersebutdisejujui BPD dalam musyawarah Desa ; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 112 dari 218Bahwa
Saksi selama masa perpanjangannya berkewajiban menjalankanpekerjaan dalam bidang pembantu tekhnis seperti sebelumnya, sedangkanhaknya mendapatkan hak kelola/garap tanah bengkok seluas 5 (lima) kotak yang dikelola sebelumnya ;Bahwan Saksi menjalani masa pensiun terhitung sejak bulan Agustus 2013dan setelah itu pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi mendapatkan uangpurna bhakti yang dianggarkan dari Pemkab Madiun sebesar Rp.4.650.000(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Gajipokok
Desember 2013) penghasilan bersihnya sebesarRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);Bahwa untuk sisa TKD hak kelola/garap perangkat desa pelaksana tekhnis / pembantu umum seluas 2,5 kotak yang menjadi aset desa pada tahun 2013telah disewakan oleh Pemerintah desa, sedangkan penyewanya yaitu : 1) Sdr WAN, Dusun Sidomulyo Rt.05/Rw.02 seluas 1,25 Kotak;2) SdrAGUS, Dusun Sidomulyo RT.13/Rw.04 seluas 1,25 kotak; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 113 dari 21810.Bahwa setahu saksi harga sewa per 1,25
49 — 11
Saksi juga tidak tahu tekhnis pemesanan barang pada Koperlis JawaTimur ;Bahwa saksi tidak tahu sistim Koperlis Jawa Timur mengirim barang ke DPCAKLI Malang.
45 — 17
Sikap masingmasing pihak yangtidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkan hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik Pemohonmaupun Termohon tinggal di wilayah Kabupaten yang sama dan relatif masihbisa terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi yang sangat sederhana.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohondalam rumah tangga berlangsung monoton sejak kepergian Pemohon padabulan Juni 2019 hingga saat ini atau sekitar 5 (lima) bulan lamanya
52 — 5
TI7) ;Menimbang, bahwa Penggugat dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Pantai Mantak TariII Kabupaten Pidie (Bencana Alam), dan perhitungan nilaifisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
1.MUDANTI SEPTIANA, SH
2.KARYATI,SH
Terdakwa:
MARJULI EFENDI ALIAS BUYUNG BIN MARLIUS
117 — 20
Pid.B/2020/PN Bgrsesuai dengan identitas terdakwa Marjuli Efendi Alias Buyung Bin Marliustersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiappertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orangsebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwaistilah tekhnis
106 — 30
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis