Bahwa, berdasarkan Pengajuan Mitra kerja Investor PenyelesaianPembangunan Pasar Kencong, oleh Turut Tergugat Nomor BS/010/2012tertanggal17 September 2012 Kepada Bupati Kepala Daerah KabupatenJember, selanjutnya Permohonan Turut Tergugat mendapat persetujuan dariBupati Jember sebagaimana Jawaban Permohonan Perpanjangan waktuPenyelesaian Pembangunan Pasar Kencong Baru tertanggal 30 September2012;Bahwa, atas dasar Kemitraan Penggugat dan Turut Tergugat, maka tekhnisadsministrasi dan tekhnis palaksanaan

Penggugat tidak pernahmeninggalkan areal kerja dan membuktikan juga bahwapemeriksaan oleh Tergugat terkesan hanya formalitas dandiduga suatu rekayasa adalah:Tetap beroperasinya Kantor Penggugat yang merupakanKantor Penghubung di Bungo, Jambi dan Kantor Cabangdi Jalan Sersan Yunus No. 140, Beringin Thekok Jambi,serta Kantor Pusat di Jalan Kemang raya No. 31,Jakarta Selatan dan Kantor di Legenda wisata 3/24Cibubur.Masih terdapat tenaga kerja (staff) Penggugat di arealkerja Penggugat yaitu 5 tenaga tekhnis

Bahwa dalildalil para penggugat yang menyangkut pelaranganpelarangan baikterhadap diantara Para Tergugat atau pihak ketiga sama sekali tidak benar dan mengapaBarita Sinambela tidak melanjutkan persewaan hanya karena aspek tekhnis setelahrencana usaha yang dilakukannya hendak direalisasi ada kendala secara kelayakan usahayang tidak diperkirakannya semula, jadi bukan karena pelaranganpelarangan siapapunapalagi para penggugat yang tidak jelas asal usulnya dari mana, sehingga seluruh dalildalil para

Sidoarjosebagai tenaga tekhnis sejak tahun 2012 hingga sekarang. Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 30September 2017 sekira jam 19.45 Wib di Pergudangan 88 Blok C No. 02Ds. Pabean Kec. Sedati Kab. Sidoarjo. Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 13 (tiga belas)lembar plat hitam besi dengan ukuran 3,0 MM (2,9 MM) 41 x 81 senilai perlembar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa barang tersebut adalah milik CV.

SIHITE yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebutsebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa

saksi kenal kepada terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisteri terdakwa (Aat Latifah) ;Bahwa suami saksi (H. lyon Suryono) telah menjadi korban penipuanyang pelakunya yaitu terdakwa Atep Saepul Alim bersama denganisterinya (Aat Latifah) ;Bahwa saksi mengenal terdakwa Atep Saepul Alim karena ada hubungankerjasama antara suami saksi (H. lyon Suryono) dengan terdakwa AtepSepul Alim yaitu hubungan kerjasama untuk pembebasan tanah diKp.Bantarsari, Kota Tasikmalaya untuk dijadikan Perumahan ;Bahwa tekhnis

Setelah syarattersebut dipenuhi, permohonan Pemohon tetap ditolak dengan alasan setelahdilakukan penelitian administrasi dan tekhnis pengendalian Pemanfaatan Ruangdalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya (Perwali No. 52 Tahun2017) ketinggian maksimum yang diijinkan adalah 25 m. Permohonan dapatHal. 85 dari 100 hal. Putusan No. 148/G/2018/PTUN.SBY.diproses dengan terlebih dahulu melengkapi revisi ketinggian bangunan yangdimohon.

pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendisiribusi ataupenyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, sesuaidengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Pwd Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalahApoteker dan tenaga tekhnis

Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.10.hanya tersisa kekurangan bobot pekerjaan sebesar 1,713% saja.Berdasarkan hitungan kekurangan prosentase yang hanyaberada di bawah 2% tersebut di atas, dan keterlambatanpenyelesaian pekerjaan dikarenakan faktor pekerjaan tambahdiluar kontrak dan faktor alam, bukan faktor tekhnis/perorangan,dan juga mengingat seluruh material yang dibutuhkan untukpenyelesaian pekerjaan masih berada di lokasi (material on side),pekerja, tenaga ahli (power man) tercukupi, peralatan

pajak dengan syarat yang diajukan tersebut kamimenyepakatinya, Setelah itu kami melkukan proses pembuatan kontrak penawarandan setelah kontraknya rampung Sdra ROY ASONA meminta kepada saya selakuDirektur Utama PT ALFACIA BERKAT ABADI uang sejumlah 20 Juta rupiah padatanggal 20 Mei tahun 2017 ditransfer kepada Sdra ROY ASONA untuk biayapembuatan kontrak kepada panitia dan setelah beberapa hari kemudian datang kemanado menemui saya Sdra KHAIDER ABAS bersama AGUSSUPRAPTO/terdakwa dan kami membahas tekhnis

UCOK MUNDO selakusubjek hukum dalam istilah tekhnis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalamad.1. diatas, menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut, namun apakahterdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umumhal mana tergantung pada unsurunsur lainnya ;Ad.2.

Tergugat pada tanggal 03Januari 2014 ; 2 Bahwa Penggugat mengajukan penawaran dengan dokumen yang lengkap sesuaidengan dokumen pengadaan Nomor : 11/DOK.LEL/POKJA XXI/ULP/APBDBATAM/I/2014 yang diterbitkan oleh Tergugat, baik dokumen penawarandikirmkan kepada LPSE Kota Batam dalam kode pelelangan nomor :23923206 dengan system online maupun diserahkan secara fisik/manualkepada Tergugat pada saat agenda klarifikasi tertanggal 21 Januari 2014 ;3 Bahwa setelah dilakukan evaluasi, baik evaluasi administrasi, tekhnis

No. 1450 K/PID.SUS/201142Bahwa Surat Keputusan yangdikeluarkan Terdakwa adalah untukmelaksanakan program Bupati yangmata anggaran sudah tersedia untuksubsidi Tunjangan Khusus KepalaSekolah, Guru, Pembinaan Kesiswaanserta Operasional Sekolah SMP, SMKdan SMA Unggulan KabupatenIndramayu ;Bahwa Surat Keputusan Terdakwaadalah kebijakan tekhnis, bukankebijakan strategis yang menjadiwewenang Bupati dan DPRD.Kebijakan tersebut adalahmelaksanakan Program Pemda yangtelah dituangkan dalam RAPBD danmenjadi APBD

Saksi IV : Dwi Arief Budiman (verbalisan) , di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa Terdakwa Jumriati aliasJum dan Saksi Rintho; Bahwa dalam memeriksa Terdakwa dan Saksi Rintho, Saksi tidakpernah memaksa, menekan, maupun memberi arahan kepada Terdakwadalam memberikan jawaban sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPenyidikan; Bahwa tekhnis pemeriksaaan terhadap Terdakwa Jumriati dan SaksiRintho adalah dengan cara Saksi terlebin dahulu bertanya

dikemukakan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor Il tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisi,oleh karenannya Pemohon Keberatan/ Terlapor ilmengemukakan bahwa permasalah mengenai koreksikesamaan penulisan dokumen lelang serta penawaranharga merupakan domain dari Panitia PengadaanBarang/Jasa in casu Pelelangan Umum Paket PekerjaanTanggul Pengaman Jalan Inspenksi (TPul) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama KabupatenKepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, baik dalamevaluasi administrasi maupun evaluasi tekhnis

dikemukakan oleh PemohonKeberatan/Terlapor IV tidak dipertimbangkan oleh MajelisKomisi, oleh karenannya Pemohon Keberatan/TerlaporIV mengemukakan bahwa permasalah mengenai koreksikesamaan penulisan dokumen lelang serta penawaranharga merupakan domain dari Panitia PengadaanBarang/Jasa in casu Pelelangan Umum Paket PekerjaanTanggul Pengaman Jalan Inspenksi (TPul) Teluk TahunaSegmen Muara Towoe Pelabuhan Lama KabupatenKepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2009, baik dalamevaluasi administrasi maupun evaluasi tekhnis

Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,Itu Semua Sesuai Dengan Arahan Kepala BidangFispra,Selaku Penanggung Jawab Langsung/PPTK(Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa Dalam MengurusKontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalar dan UD AZMANTravel,Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku Pejabat Pengadaan,Tidak PernahBertemu Dengan Pemilik UD Azman Travel,Dan Hanya MengerjakanSesuai Arahan Kepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda TakalarSebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

AQuo beberapa pejabatyang berwenanglah yang mengatur sedemikian rupa,mulai dari ProsesPembuatan Kontrak Yang Diarahkan Langsung Oleh Kepala BidangSelaku PPTK Kepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh Tim PHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu pula dengan Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan Yang Ditanda Tangani MasingMasing oleh KepalaBadan/Dinas Bappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.12. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.13.

Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.15. Foto copy lembar disposisi Nomor agenda : 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat : 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.16.

DIDI NURHADI ;Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang sebesar Rp. 9.000.000,tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah menerima Juklak maupun Juknis dan juga tidakpernah mendapatkan pembekalan tekhnis mengenai pelaksanaan kegaiatnKeaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013 ;Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000, sebesar Rp. 1.500.000, telahdipergunakan untuk keperluan seharihari sedangkan Rp. 1.500.000,sisanya masih ada yang rencananya akan diserahkan kepada sdr.HAMDAN namun sampai dengan saat ini belum pernah

CARYONO ;Bahwa saksi pernah mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bintek) untuk Juknisdan Juklak mengenai pelaksanaan Kegiatan Keaksaraan Fungsional disebuah Hotel di Bandung selama 2 (dua) hari;Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Surat Keterangan MelekAksara (SUKMA) atau Sertifikat ;Bahwa uang dana KF selebihnya dipegang oleh Sdr.

NUNUNG BUDIANA ;Bahwa sekitar bulan Januari 2013 pengumpulan' parapenyelenggara/sanggar tersebut untuk mendapatkan penjelasanmengenai tekhnis pengajuan namanama penyelenggaraKeaksaran Fungsional (KF);Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 sdr. Nunung Budianamemberitahukan dana program KF dapat dicairkan dan memintakepada seluruh penyelenggara Kecamatan se Kabupaten Cirebonuntuk memperbaiki proposal dan dikirim kepada sdr. NunungBudiana oleh terdakwa bersama dengan sdr.

KUSRIYATI untuk mengantarkanproposal permohonan bantuan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF)setelah sosialisasi kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) yangdiselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;Bahwa saksi tidak pernah membukabuka ataupun menghitung jumlahkeseluruhan proposal tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti acara Bimtek (Bimbingan Tekhnis)terkait pelaksanaan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2013Kabupaten Cirebon Bahwa saksi mengikuti Rapat Sosialisasi yang diselenggarakan

Sistem merit poin ;3) Sistem penilaianbiaya selama umurekonomis ;" Bahwa ketiga sistem penilaian yang telah saksi 145 Perkara Korupsijelaskan tersebut bisa digunakan untuk seluruhpengadaan barang/jasa, tetapi tidak termasuk jasakonsultansi ;Bahwa metode evaluasi penawaran dengan menggunakanSistem Merit Poin bisa digunakan untuk melaksanakanpengadaan barang dan jasa milik pemerintah ;Bahwa menurut ahli, dalam metode penilaian sistemmerit poin menganut asas kesepadanan yaitu prosentaseuntuk nilai tekhnis

menjamin bahwa barangitu. tersedia, sedangkan Kerjasama Operasional atauSubkontrak adalah perjanjian antara pihak rekananyang satu dengan yang lain dalam pengadaanBarang/Jasa ;Bahwa pihak pemenang lelang boleh membeli dari pihaklain asal perusahaan pemenang lelang tersebut yangbertanggungjawab ;Bahwa tindakan kontraktor membeli dari pabrikan lainadalah boleh dan tindakan tersebut tidak termasuksubkontrak, tetapi membeli ;Bahwa yang dimaksud dengan penentuan' bobot nilaiteknis tersebut adalah syarat tekhnis

tidakdiatur dalam Keppres, tetapi dapat mengacu kepadakualitas barang dan harganya yang diperoleh dari148hasil survey untuk menentukan HPS ;" Bahwa untuk jasa konsultansi, yang dinilai bukankualitas barang dan harganya, melainkan menyangkutkredibilitas orangnya dan harga yang diminta ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan sebagai berikut Bahwa terdakwa menolakketerangan ahli, karena yangbersangkutan tidak memenuhisyarat sebagai ahli ; Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis

Adi Reka Tama Rp356.015.000,00 ;Sehingga Kerugian Keuangan NegaraRp.216.150.000,00 ;Atas keterangan Abhli tersebut para terdakwamenyatakan keberatan, yaitu Bahwa penentuan prosentasenilai untuk tekhnis dannilai untuk harga tidakharus sama seperti yangditerangkan Ahli (50 : 50)seperti contoh yang terdapat152dalam Lampiran Keppres No.80 tahun 2008, melainkanapabila Pengguna Barangmenghendaki barang yangberkualitas baik, makaprosentase nilai teknisharus lebih tinggi dariprosentase nilai harga, danterdakwa

Pada waktu mergerbelum semuanya di HGU kan karena saat itu pada waktu PT.BLP adapembebasan tanah, dari 2000 ha baru 1700 ha yang di HGU kansedangkan sisanya belum di HGU kan karena kendala tekhnis dankeuangan, prinsipnya saat itu mana yang bisa dimanfaatkan itu yangdikerjakan terlebih dahulu dan jika nanti dikemudian hari ada warga yangmau melepaskan tanahnya perusahaan siap untuk membelinya ; Bahwa maksudnya belum di HGU kan adalah karena ada wargayang belum mau melepaskan tanahnya dan tanah yang