Ditemukan 6228 data
Urut Berdasarkan
Register : 31-07-2008 — Putus : 04-12-2008 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2396/Pid.B/2008/PN Jkt.Brt Tanggal 4 Desember 2008 — Penuntut Umum:
JHONNY W. PARDEDE, SH
Terdakwa:
1.TENG TZU CHIANG
2.LI YI HAO
205 — 127
JHONNY W. PARDEDE, SH
Terdakwa:
1.TENG TZU CHIANG
2.LI YI HAO
205 — 127
saksiSIEGFRIED METS jam 23.00 WIB datang ke Loby ApartemenMediterania Gajah Mada dan saksi SIEGFRIED METS menyetujuinya.Sekitar jam 21.00 Wib saksi GIEGFRIED METS dan saksi ROBERTMANDEY tiba dan bertemu deng&n sSaksi CHEN HAU YI dan saksi ONGTIONG POH di Loby Apartemen Mediterania Gajah Mada dan padapertemuan tersebut diantaranya saksi mengatakan kepada saksi ONGTIO POH agar besok ketemu ditempat yang sama jam sembilansekalian serahkan kuncinya dan = saksi ONG TIONG POHmenyanggupinya, juga dibahas tekhnis
Putus : 11-07-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/ PID.SUS/TPK/2013/PN. PBR Tanggal 11 Juli 2013 — H. Z A K R I
170 — 31
170 — 31
Zakri dan Basri , PPK Amrasul, Tekhnis Erwinsyah,Konsultan Pengawas, saksi sendiri, Rahman Saragih, Konsultan PerencanaNasrul dan Wahyu dan Plt Kasubdin T. Azman dimana yang memimpinrapat pada waktu itu PPK. Amrasul Plt. Kasubdin Cipta Karya T.
Register : 30-04-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 39/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn Tanggal 18 Agustus 2014 — - H. HERMANSYAH
65 — 21
65 — 21
kerugian keuangan negara ;Halaman 52 dari 103 halamanPutusan Tipikor No. 39/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnBahwa besar kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Bahwa menurut data yang ahli terima memang ada dibelikanlembu/sapi sebanyak 11 (Sebelas) ekor ;Bahwa menurut keterangan memang diambil dari dana BLM PUAP ;Bahwa ada beberapa kwitansikwitansi yang merupakan cicilanpenerima sapi tersebut ;Bahwa tidak ada ditemukan data mengenai pembelian sapi ;Bahwa didalam petunjuk tekhnis
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 22 Januari 2019 — EDWAR MUKDIR, ST
198 — 113
198 — 113
Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajardi ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnyadiangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum KotaKendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan; Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaanair bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010,setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalampemeriksaan tekhnis
Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk Tanggal 11 Mei 2015 — - Purnomo Bin Sanwiraji (Alm)
59 — 10
59 — 10
atau kedudukan yang dipangku seseorang.Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan ataukedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, dariketerangan saksisaksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa terdakwa Purnomo Bin Sanwiraji selaku anggota tim tekhnis
Register : 07-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — HADI SANTOSO,S.Pd Bin JAYUS
42 — 8
42 — 8
Pd dari bulanOktober 2012 s/d Maret 2013 (selama 6 (enam) bulan) dengan totalRp.5.100.000, (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan honor KetuaPelaksana Tekhnis;Bahwa saksi menerima dari terdakwa Hadi Santoso, S.
Register : 18-08-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. MUHAMMAD GUNTUR, M.Si
220 — 102
220 — 102
pengeluaran tanah dari objek landreform.Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform danpenegasana objek konsolidasi tanah.Penyediaan tanah untuk pembangunan.Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform.Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi HajiTahun 2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis
lokasi Embarkasi Hajiyang ditindak lanjuti dengan peninjauan kelapangan oleh KepalaSeksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan bersama denganKasubsi Penatagunaan Tanah serta didampingi Pemohon yaituYendra dari Pemerintah Propinsi Riau serta beberapa orang PemilikTanah diantaranya saksi Firdaus, saksi Nimron Varasian, wakil dariRubai dan hasil dari kunjungan penetapan lokasi tersebutdituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Nomor221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan dalamPertimbangan tekhnis
pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, pengadaan dapat dilakukan secara langsung melaluijual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak,sedangkan untuk Penetapan izin lokasi Walikota Pekanbaru menerbitkan suratKeputusan Nomor 357 Tahun 2012, tanggal 9 Nopember 2012;Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta pertimbangan teknis danpembuatan peta bidang kepada Badan Pertanahan kota Pekanbaru, yangkemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanRisalah Pertimbangan Tekhnis
Putus : 10-09-2014 — Upload : 20-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL Tanggal 10 September 2014 — ABDUL KARIM YAHYA, SE Bin YAHYA
90 — 47
90 — 47
Bengkulu Selatantahun 2012 adalah selaku Koordinator Tim Teknis Perencanaan berdasarkanSurat Keputusan (SK) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten BengkuluSelatan Nomor: 420/01/KLH/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;e Bahwa disamping selaku koordinator tim tekhnis saksinjuga menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan (SK)Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 420/32/KLH/I/2012 tanggal 24 Januari 2012;e Bahwa kronologis terjadinya kegiatan
perintah dari Bupati;Bahwa barang bukti yang diperlinatkan dalam persidangan, berupa: 1 (satu)lembar DAFTAR PESERTA CALON PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAANKANTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012, tanggal KOSONG bulan Januari2012 yang ditandatangani ZAKARIA ZAINUL (Asli), adalah benar barang buktitersebut saksi yang membuat berdasarkan Daftar Nama Tulisan Tangan CalonPenyedia Barang yang ditandatangani Terdakwa;Bahwa daftar namanama tersebut dibuat sebelum penandatanganan SPK(kontrak);Bahwa tim perencana tekhnis
Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PID.SUS/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 — Drs. MOHD. ROEM ZEIN, M.Pdi
153 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat KeputusanKepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor:Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBDProvinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga ProvinsiRiau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya;7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau = Nomor:Kpts.71/Dispora/II/ 2009 tanggal 26 Februari 2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Register : 29-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 195/Pid.B/2020/PN Bgr Tanggal 24 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
LOVITA ARISTYANI Alias OPI Binti ARIS MUKLIS
98 — 24
MUDANTI SEPTIANA, SH
Terdakwa:
LOVITA ARISTYANI Alias OPI Binti ARIS MUKLIS
98 — 24
diajukan olehJaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelahdinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa LovitaAristyani Alias Opi Binti Aris Muklis sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Putus : 10-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. Surya Djahisa, M.Si
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai Kepala BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Terdakwaseharusnya mengetahui tekhnis pelaksanaan roda pemerintahan diPemkab. Langkat, yang pada kenyataan Terdakwa Drs. SuryaDjahisa, M.Si., tidak pernah berkoordinasi atau berkonsultasi dengansaksi Drs. Masri Zein selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkatdan selaku atasan langsung Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si.
Register : 21-01-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 20-06-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 002/G/2016/PTUN.SMG. Tanggal 31 Mei 2016 — dr. H. MUHAMMAD DJUFRIE As, SKM. Melawan I. Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH II. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA
156 — 91
156 — 91
Putusan No.002/G/2016/ PTUN.SMG Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai kapasitasTim Visitasi dalam rangka memberikan penilaian atas permohonan izinoperasional haruslah tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (1), (2)dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 TentangKlasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang telah mengatur secara limitatifsyaratsyarat untuk memperoleh Izin Operasional baik secara tekhnis maupunadministratif, maka oleh karena itu terkait adanya
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 April 2011 —
74 — 35
74 — 35
WIdjanarko Puspoyo ; Bahwa untuk Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan SILO saksi tidak tahu ;Bahwa SILO ini berada dibawah Direktorat SDM dan Umum ;Bahwa Direktorat SDM dan Umum dalam mengelola anggaran BULOG untuk kepentinganrutin jalannya perusahaan seperti ATK, perumahan kemudian pergudangan tetapi kalaukeperluankeperluan khusus itu biasanya ada di masingmasing Divisi ; Bahwa Divisi tekhnis misalnya untuk peralatan yang bukan disediakan secara umum untukkeseluruhan staf harus ada pengajuan
dari masingmasing Divisi ;Bahwa Anggaran SILO dari APBN ;Bahwa pada waktu itu ada rapat dengan pendapat dengan DPR kemudian disitu ada usulanusulan mengenai kegiatankegiatan BULOG dan diajukan anggaran, setelah itu di DPR adapembahasan akhirnya disetujui untuk pengadaan SILO melalui anggaran APBN ;Bahwa berdasarkan catatan SILO yang telah dibangun ada 12 unit dari 3 lokasi yaitu diJawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; Bahwa setelah SILO ini dicatat maka SILO dikelola oleh Divisi Tekhnis untukpemanfaatannya
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK. Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
122 — 81
122 — 81
/PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
261 — 1033
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
261 — 1033
dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S
- Bambang Sutarman
- Bedjo
- Didik Sujadi
- Dilwan
- Efendi Idris
- Etha Karyatiningsing
- FX. Sukamto
- Gunawan Adi W
- Gundarto
- Harminingsih
- Harumi Pangastuti
- Hary Marendrayana
- Hendang Hendrasti, SH
- Hermien Istiawati
- Karoman
- Lilik Sugiharto
- Lugiman
- Marmi
- Maryoto
- Metty Ratna Mayawati Rr
- Moenasir
- Moertinah
- Moch. Hasan Bisri
- Muji Astuti
- Purbojo Sugiharto
- Sarwaji, SH
- Sri Tustianingsih
- Ir. Sukarno
- Sukarsih
- Sukini
- Sunjoto
- Supijah
- Sutomo
- Soewojo
- Suwono
- Teguh Widodo
- Trimo
- Untoro
- Wahyudi
- Warni
- Suwartini
- Endang Iriani
- Budi Surojo
- Djoko Teguh lm
- Halimah
- Hari Triono
- Lily Andriany
- Muryati
- Rahayuningtyas Dwi Rochyanti
- Siti Istijah
- Sri Supatmi
- Suswati
- Yuli Sulistyo Dewi;
- Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ;
- Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
153 — 38
153 — 38
dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
Register : 07-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. JOKO HADI KUSUMO Bin SUPARMAN
91 — 47
91 — 47
Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
LA ODE IMAM BAHRI
Tergugat:
1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata
2.Kepala Sekolah Dasar Negeri
3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate
4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate
5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
164 — 109
164 — 109
adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
139 — 10
139 — 10
Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPedesaan (PNPMMP) pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten MarosTahun 2010 s/d 2013 ;Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Fasilitator KecamatanTompobulu Kab.Maros yaitu ;Mempasilitasi proses perencanaan kegiatan sampai dengan serahterima kegian fisik maupun simpan pinjam ;Memfasitisasi penyaluran dana fisik dan dana simpan pinjam kelompokperempuan (SPP) dari UPK ke masyarakat ;Memvalidasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK ;Yang menjadi acuan adalah Petunjuk tekhnis
Register : 11-04-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB Tanggal 3 Oktober 2014 — Drs. IRWAN PATTY, Msi
101 — 57
101 — 57
Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk sayakarena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Saksi terima saja ; Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;43 Bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ; Bahwa saksi tidak tahu tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsurat lain.Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tandatangan saja ; Bahwa setelah saksi ke galanagan