Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari Pejabat yang berwenangkecuali ditentukan lain dalam ketenuan peraturan perundangundangan;Pasal 14 yang berbunyi :Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagaimanapenyidik, penyidik pembantu dan atau penyidik dilarang ;a. Mengabulkan kepentingan pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dalamperkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;.

perbuatan"menyuruh melakukan" yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, karenayang dilakukan oleh Suryopratomo aias Bimo hanya merupakan perintah dariterdakwa dan saksi Suryopratomo alias bimo hanya mengikuti perintah dariterdakwa yang merupakan atasannya terlepas ada paksaan atau tidak atausaksi Suryopratmo alias bimo hanya menjaga agar tetap masih bekerja namunkenyataannya saksi suryopratomo hanyalah menjalankan perintah sajasehingga saksi sSuryopratomo alias bimo tidak dapat dikatagorikansebagaimana dalam ketenuan

tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugatsehingga dianggap tidak menanggapi keberatan Penggugat, yang kemudianPenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasinpada tanggal 25 Juni 2020, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwaPenggugat telah selesai menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuanperaturan perundangundangan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karenaPenggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketenuan

pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa keberatankeberatan Para Pembanding terhadap pertimbanganhukum (Ratio Decidendi) Dalam Konvensi, Pokok Perkara pada putusanPengadilan Negeri Sumber Nomor 57/Pdt.G/2017/PN.Sbr. tertangal 6 J uni2018 pada halaman 92 alinia 1 yang dituangkan dalam putusan aquo, yaitusebagai berikut :~ Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objeka quo adalah telah sesuai dan memenuhi prosedur ketenuan

Berarti dalam hal ini, dalam perkara aquo terjadi pelanggaran terhadap ketenuan pasal 38 ayat (1) KUHAP.128b. Dalam berkas perkara, tidak ada pula dokumen tentang adanya pelaporanoleh penyidik kejaksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang adanyapenyitaan atas dana RASKIN tersebut. Sehingga juga melanggar ketentuanpasal 38 ayat (2) KUHAP.c. Dalam berkas perkara, tidak terdapat bukti tentang adanya penyitaan atasdana RASKIN tersebut, sehingga melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1)KUHAP.d.

Dalam RUPS Tahunan, selain menjadi forum menilai kinerja Direksidalam menyelenggarakan maksud dan tujuaan PT BAS Juga yang palingpenting dalah untuk menetapkan anggaran pembelanjaan PT BAS untuktahun yang akan datang, Ketenuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggarandasar PT BAS menyatakan sebagai berikut:Rapat umum pemegang saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perserohan ditutup ayat (1);Dalam rapat unum Pemegang saham tahunan :a.

Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor danantar Bank (Rupiah dan Valuta Asing).14.Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartuATM, Kartu Debet & Kartu Kredit kepada Nasabah.Halaman 143 dari 358 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Mengawasi pemberian informasi saldo dana dan kreditkepada yang berhak sesuai dengan ketenuan yangberlaku.Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalammengelola pembukaan, penutupan serta pemeliharaanrekening

Mengawasi pemberian informasi saldo dana dan kredit kepada yang berhaksesuai dengan ketenuan yang berlaku.16.Memastikan fungsi pelayanan yang dilakukan baik dalam mengelolapembukaan, penutupan serta pemeliharaan rekening Giro, Deposito danTabungan DN & LN sesuai dengan prinsip mengenal nasabah (Know YourCustomer) dan prosedur tentang Anti Pencucian Uang dan PencegahanPendanaan Terorisme (APUPPT).17.Mengelola kebutuhan inventaris dan logistik operasional yang dibutuhkanKCP.18.

Energi danSumber Daya Mineral untuk memperbaharui Izinizin tersebut, sehinggakewenangan itu bukan lagi menjadi kKewenangan daerah ;Bahwa berkaitan dengan permohonan penghentian sementara sesuaidengan ketentuan pasal 113 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Mineral dan Batubara, ada Pasal 76 Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2012, bahwa hak untuk melakukan penghentian sementara itu adalahmerupakan hak dari pemegang IUP, mengenai jangka waktu, memangdalam ketenuan

Dilakukan proses ke pencatatan perselisihan di DISNAKERTRANS Kab.Bogor.Dimana sangat jelas walaupun dalam butir 1 Kesimpulan dinyatakan seolaholah tidak terjadi kesepakatan antara Para Pihak ternyata dalam butir 2kesimpulannya justru kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikanperselisihannya melalui mekanisme yang diatur didalam Ketenuan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dengan mencatatkanperselisihannyakeDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Mediasi);Sehingga oleh karenanya Gagal Perundingan

(Lima puluhjuta rupiah) serta Membayar uang pengganti sebesar Rp46.600.000,(empat puluh enam juta enam ratus riburupiah),dengan ketenuan jika terdakwa/terpidana tidak membayaruang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudahputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, hartabendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisauang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantitersebut, maka dipidana

Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;

4) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya;

5) ketentuan-ketenuan

Besaran pembayaran pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannyaadalah sebagai berikut:Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok(lihat Lampiran);Bahwa pengakuan dari Termohon Kasasi/Tergugat ini juga telah diabaikan olehJudex Facti, dan sehingga terbukti bahwa Judex Facti telah lalai untukmemenuhi syarat syarat yang diwajibkan ketenuan perundangundangan, dandapat mengakibatkan batalnya putusan Judex Facti;Bahwa yang dimaksud lihat lampiran pada rumus manfaat pensiun sekaliguspada

Bahwa kemudian dalil Penggugat halaman 7 poin 13 pada pokoknyamenyatakan "Bahwa faktanya Penggugat adalah nasabah ataupeminjam yang beritikad baik dan berusaha untuk melaksanakankewajiban pembayaran kreditnya kepada TERGUGAT IV dengancara mencari Investor walaupun terlambat dari tanggal yangditetapkan.Bahwa berdasarkan dalil diatas jelas bukan merupakan itikad baik dariPenggugat karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya terhadapsuatu perikatan (cidera janji), berdasarkan ketenuan Bagian 4 Pasal1243

UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam halTerpidana tidak mepunyai harta benda yang mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimakud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancamanmaksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketenuan

Terlapor Il dan Terlapor Ill tidak mengikutiproses perpanjangan kontrak dalam pekerjaan pengadaanGive Away Haji;1.3.2.12Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yangmenyatakan Terlapor telah menyalahi prosedur internalperusahaan dalam melaksanakan perpanjangan kontrakkarena tidak mengecek dan mengklarifikasi kembali proseshukum yang dijalani oleh Terlapor II dan Terlapor III;1.3.2.13Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkanperpanjangan kontrak yang dilakukan oleh terlapor telahmenyalahi ketenuan

ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasidana dan jasa (BRTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan,inkaso, MPN, SP2D, DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antarBank (Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM,Kartu Debet & Kartu Kredit kepada Nasabah.Mengawasi pemberian informasi saldo dana dan kredit kepadayang berhak sesuai dengan ketenuan

ketentuan yang berlaku.Mengelola pembuatan surat Keterangan/Dukungan Bank.Mengelola pelaksanaan settlement/input data dan administrasi danadan jasa (B(RTGS, kliring, transfer, pemindahbukuan, inkaso, MPN,SP2D, DPLK & Jasa lainnya).Menyelesaikan pospos terbuka rekening antar Kantor dan antarBank (Rupiah dan Valuta Asing).Mengelola pembuatan dan penutupan penyerahan kartu ATM, KartuDebet & Kartu Kredit kepada Nasabah.Mengawasi pemberian informasi saldo dana dan kredit kepada yangberhak sesuai dengan ketenuan

Bahwa ketentuan peralihanmerupakan suatu ketenuan yangberfungsi untuk menjaga kekosonganhukum dan menjanin kepastianhukum Ketentuan Peralihan dalamPerkom No. 1 Tahun 2010diraksudkan agar segala hubunganhukum atau tindakan hukum yangtelah dilakukan = atau's sedangdilakukan, dan belum mendapatkankepastian hukum tetap terlindungikepastian hukurnya, termasuk pulastatus hukum dari para pihak yangterlibat.

Pasal 1ayat (16) SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 Tentang Peraturan DanaPensiun Yang Baru menyatakan istilah Penghasilan Dasar Pensiunmerupakan bagian dari rumus manfaat pensiun bulanan dalam peraturandana pensiun yang baru dan bukan merupakan bagian dari rumus manfaatpensiun sekaligus yang diatur dalam ketenuan program pensiun yang lamadan yang telah dipilin olen Para Pengggat;Sehingga berdasarkan perhitungan rumus manfaat pensiun sekaligus versiTergugat ini, jumlah besaran manfaat pensiun sekaligus

Kenanga II GangKebangkitan No. 31 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuk Linggau Utara IlKota Lubuk Linggau adalah satusatunya harta yang dilakukan penyitaan dariHalaman 132 dari 162 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PN.Plgterdakwa, maka ditetapkan Dikembalikan kepada BNI Cabang Lubuk Linggaudan dilakukan pelelangan untuk diperhitungan sebagai uang pengganti ;Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana tanpa kehadiran Terdakwadi persidangan, maka berdasarkan ketenuan Pasal 43 Kitab UndangundangHukum Pidana

bertindaksewenangwenangKemudian dalam Pasal yang sama ayat (2) nya telah diatur sebagaiberikut:Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) menjadi:a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan; danb. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernahada.Sehingga berdasarkan uraian Para Penggugat sebelumnya jelasbahwa Tergugat tidak berwenang dalam hal menerbitkan ObjekGugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara a quo, sehinggaberdasarkan ketenuan