• ;

• Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) Lembar print out rekening koran KSM Singki SPALD Bank Sulselbar Cabang Rantepao;
  2. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor: 640.84/DISPERKIMTAN/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Sanitasi TA. 2018;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala

     Palittin tertanggal Agustus 2018;

  4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK TA. 2018 oleh SEMUEL S.

     /li>

     7 (Tujuh) lembar print out Daftar Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi TA. 2018;

     1 (satu rangkap) Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 343/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Sanitasi Kabupaten Toraja Utara TA. 2018;

     1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran LS Termin III tanggal 28 Desember 2018 sebesar 30 persen Pembangunan SPALD Terpusat Skala

     Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao senilai Rp.225.000.000,-

  5. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 16/SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan DAK Bidang Sanitasi Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Keluarahn Singki, Kecamatan Rantepao;
  6. 1 (satu) rangkap Addendum I Nomor : 16/ADD I-SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IX/2018 Tanggal 04

     Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;

  7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan IPAL Kamar Mandi, WC, Tempat Cuci KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
  8. 1 (satu) bundel Gambar Septic Tank Komunal Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Tahun Anggaran 2018 KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
  9. 1 (satu

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
  2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

  MENGADILI SENDIRI:

  1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

• 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.02.03-CK/831 tanggal 23 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Percepatan Penyerapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Skala Lingkungan dan Skala Kawasan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.

• 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II.
• 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II.

• 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
• 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.
• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.

• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.

  Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

  Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.Halaman 19 dari 663Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg108.109.110.111.112.113.1

  (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

  DIAN FAELANI.Bahwa setahu terdakwa yang membuat atau menyusun dokumen BAPKdan LKPP yang terlampir dalam SP3 Program NUSP2 Skala LingkunganTahun 2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah Sdr. YADISUNARYADI, ST dan Sdr.

  TAUFIK KUROCHMAN selaku KoordinatorBKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP2 KotaSukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus tersebut.Bahwa setahu terdakwa terhadap terhadap semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang termuat dalamdokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus dan

• Nomor 330 kK/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/ouruh PTP FPBI PTAIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untukmembahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dariserikat pekerja PTP FPBI PT AIP;Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTPFPBI PT AIP dan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah,pada tanggal

  FPBI PT AIP yang masih aktif dan masihmempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasi sertamasih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upahdengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasikepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya denganalasan mutasi yang dilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat danmerupakan intimidasi secara halus agar Para Penggugat tidak menuntutdan memperjuangkan stuktur skala upah di tempat

  tidakberlaku bagi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;e Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukumdan merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat yang merupakanpengurus serikat pekerjaBahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pengurus serikatpekerja/ouruh yang masih aktif dan mempunyai tugas dari organisasi;Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi akibatdari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menuntut untuk diberlakukanstuktur skala

  Bahwa Judex Facti salah dalam memberi pertimbangan, karena pokokperselisihan adalah terkait dengan mutasi yang ditolak oleh ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi sebagai Tim Perunding tentang struktur dan skala upahyang bukan merupakan kewenangannya;2.

  Bahwa mengenai struktur dan skala upah sesuai ketentuan Pasal 2Kepmenakertrans Nomor Kep. 49/Men/2004 merupakan kewenanganpengusaha sebagaimana menyebutkan, pengusaha menyusun struktur danskala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,pendidikan dan kompetensi;3.

• Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

  Bentara Arga Timber (BAT) yang disertai petalokasi pencadangan areal ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanProduksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani olehDirektur Utama PT.

  Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh ahli Muhammad Said, MMternyata peta lokasi pencadangan areal lin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan Produksi Alam dengan skala 1 : 100.000 yang telahditandatangani oleh Direktur Utama PT.

• pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;Halaman 27 dari 85 halaman.

  Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(2) Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang

  dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf c ditetapkandengan kriteria

  Putusan Nomor 52 P/HUM/2015a. pemantapan fungsi Bandar Udara SoekarnoHatta sebagaibandar udara pengumpul skala pelayanan primer;b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalamsatu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmosebagai bandar udara pengumpul dengan = skalapelayanan sekunder;e. pemantapan

  fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelyanantersier; dani. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara

• Bahwa, sebagaimana tertulis dan disepakati dalam perjanjian proposalbrand valuation, dengan terlaksananya penjualan perusahaan atau assetTergugat senilai Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah),maka Penggugat telah selesai melaksanakan tugas nomor dua (2) nya(lihat poin 2b di muka) dengan sukses, sehingga atas keberhasilannyatersebut maka Penggugat berhak meminta sukses fee (jasakesuksesan) Ssesuai dengan skema skala sukses fee yang telah disetujuidalam perjanjian (pada perjanjian dimaksud

  calon investor/pembeli (Kino), defisit diatasditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilaijualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukaninvoice tagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dengan tagihansejumlah Rp.3.125.000.000, (tiga milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal BrandValution sbb :Perhitungan Biaya Skala

  adalah struktur kompensasiyang dibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran danpenugasan tambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untukkepentingan klien ,keberhasilan menutup transaksi kesepakatandengan investor atau mitra prosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilalkeberhasilan penutupan kesepakatan yang benar dan wayar,tergantung pada penyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupan kesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : Kisaran Skala

  Putusan No 731/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selpenilaian tapi antara investor (pembeli) dengan tergugat ; bentuknya ituklausul /kisaran skala nilai contohnya :o . Rp.15.000.000.000, x 5% : Rp. 750.000.000,oO Il. Rp.15.000.000.000,x4,5% : Rp. 675.000.000,oO Ill. Rp.15.000.000.000, x 4.0% : Rp. 600.000.000, ;oO IV. Rp.15.000.000.000,x3,55% : Rp.525.000.000, ;oO V. Rp.15.000.000.000,x 3.0% : Rp. 450.000.000, ;o VI Rp. 5.000.000.000,x2,5% : Rp.125.000.000.

  Majelismelihat skema skala sukses pada bukti P4 (berupa proposal) yang ternyatadidalam skema skala tersebut terdapat 8 (delapan) kisaran skala yang masingmasing skala memiliki penilaian keberhasilan penutupuan transaksi serta biayakeberhasilan (sebagai % nilai Kesepakatan) yang harus diperhitungkan atasCapaian Penggugat dan syarat lainnya yang harus dibuktikan berupa transferbank nilai transaksi yang ditutup atau disepakati kedalam rekening Tergugat,maka perhitungan skala yang mana (yang keberapa

• Setiap pelaku usaha perkebunan;Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunanmerupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undangundang perkebunanyang menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yangHalaman

  8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Titdimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yangberbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurutPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi

  dalam 2(dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu denganluas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yangmencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dandiwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian tersebut di atasyang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usahaperkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi pada sidangPengadilan

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
  2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

  MENGADILI SENDIRI:

  1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

• Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

  Menghukum Tergugat untuk menjalankan dan menyampaikan Struktur dan Skala Upah kepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPara Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan sejak dibacakan putusanPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung PusatKelas 1A Khusus;Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu,meskipun ada upaya perlawanan, verzet, kasasi, dan/atau peninjauankembali

  Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yangbekerja di wilayah HAR2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasarperhitungan upah minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;4.

  kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasitanggal 29 Desember 2020 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasitanggal 25 Januari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti,dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat terbukti belum membuat dan membernakukan struktur &skala

  upah bagi pekerja/oburun dan belum memberlakukan struktur danskala bagi pekerja/buruh, maka Tergugat tepat dihnukum untuk membuatdan memberlakukan struktur dan skala upah sebagaimana ketentuan (VidePasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah):Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlumemperbaiki pertimbangan dan putusan Judex Facti sebagai berikut: Bahwa terhadap

  Menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah sertamemberitahukannya kepada seluruh pekerja/ouruh yang bekerja diperusahaan Tergugat;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., HakimHalaman 12 dari 13 hal. Put.

• Bahwa Para Penggugat selain menandatangani Perjanjian KreditNomor : MBD.YDG/035/KUM/2015 tanggal 29 Januari 2015 (untukselanjutnya disebut Perjanjian Kredit), juga telah menandatanganiDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015.b.

  Bahwa Para Penggugat juga telah menandatangani Daftar SkalaAngsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari 2015, yang mana dalamDaftar Skala Angsuran Kredit Mikro dalam setiap bulannya jumlahangsuran sebesar Rp.3.877.777,78 digunakan untuk pembayaranAngsuran Hutang Pokok sebesar Rp.2.777.777,78 dan AngsuranHutang Bunga sebesar Rp.1.100.000,f.

  Bahwa dengan Para Penggugat telah menandatangani PerjanjianKredit dan Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro, maka seharusnya ParaPenggugat mengetahui bahwa kewajiban hutang pokoknya nilai nyalebih dari Rp.23.000.000,h.

  Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengerti dengan yangdimaksud dalam Perjanjian Kredit dan lampiran Perjanjian Kreditberupa Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro tertanggal 29 Januari2015 yang telah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat,seharusnya Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat padaHal 28 dari 35 hal Putusan No.4/Pdt.G/2017/PN.

  Foto copy Daftar Skala Angsuran Kredit Mikro , diberi tanda bukti T. 3 ;4. Foto copy Surat Peringatan Kredit Segmen Mikro NomorR.07.Um.Yog/2016 tanggal 13 Desember 2016, diberi tanda bukti T. 4 ;5.

• Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala besar sejakterbitnya SIUP tersebut:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 berlaku sebagai SIUP skala menengah denganjangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Menyatakan

  dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor800/Pdt/2018/PT SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor04/Pdt.G/2018/PN Bil;Mengadili Sendiri:Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum;Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517/114/424.077/2010 tanggal31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala

• Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

  Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

  Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

  tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

  Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

• Setelah sekian lama tanpa kejelasan, Penggugat melaporkanTergugat dan Il kepada Kepala Desa Berliku pada Juli 2017 untukmemastikan apakah benar tanah milik Agustinus Nahak Taek telahbersertifikat atas nama Josep Bria Klesuk.Bahwa pada waktu urusan di Kantor Desa, Tergugat II membawa copySertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 Atas Nama JosepBria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 luas 4.820 M2 GambarSituasi Skala 1:2000 dan menyerahkan sambil mengatakan kepada HakimPerdamaian Desa

  padakenyataannya + 6.807 m2, demikian pula Gambar Situasi (GS) berbedabentuknya dengan kenyataan di lapangan.Bahwa satusatunya hal yang sama antara Sertifikat dengankenyataan di lapangan adalah batasbatas bidang tanahnya.Bahwa Penggugat coba mengamati luas tanah dan bentuk tanahdalam sertifikat kenapa sampai berbeda dengan kenyataan di lapangansedangkan batasbatas tanahnya sama, lalu Penggugat mengukur danmenghitung sesuai GS dengan Skala 1:2000, hasilnya sesuai SertifikatUtara 5 cm x 2000 = 100

  Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atasnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas4.820 m2 Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPG6. Memerintahkan Tergugat dan Il dan/ atau siapa saja yang menguasaidan/ atau memperoleh hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkanTanah Sengketa kepada Penggugat dan II dalam keadaan kosongapabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.7.

  Putusan Nomor 144/PDT/2020/PTKPGnama Josep Bria Klesuk Surat Ukur sementara No. 713/1987 Luas4.820 M2 Gambar Situasi Skala 1: 2000;5.

  Gambar Situasi Skala 1:2000 tanpa sesuai prosedur sertaperbuatan Tergugat dan Il menguasai dan mempertahankan TanahSengketa seolaholah warisan dari Josep Bria Klesuk adalah perbuatanmelawan hukum.5. Menyatakan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 169 Tahun 1987 atas namaJosep Bria Klesuk Surat Ukur Sementara No. 713/ 1987 Luas 4.820 m2Gambar Situasi Skala 1:2000 adalah batal demi hukum.6.

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;

• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;

• 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;

Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;

• 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan(apabila areal berasal dari kawasan hutan) ;.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1: 55.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwang ; Terhadap kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatsurat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor :B/97/III/2013/Tipidter tanggal 26 Maret 2013 dan telahmemperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri SampitNomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 11 April 2013 ; Foto copy legalisir Akta Notaris Nomor : 68 tgl. 16 September1991 tentang Pendirian PT.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1 : 55.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1(satu) Iembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwangj;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;Halaman 34 dari 36 hal Put No.20/PID.SUS/2014/PT.PR. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT.

• Kalteng Skala 1 : 80.000;112 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;113 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;114 1 (satu) lembar Asli Peta Mapping Progress Perkebunan Kelapa SawitPedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. LamandauProv.

  Kalteng skala 1 : 40.000;115 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMU yang dilegalisir yangditandatangani oleh Direktur PT.

  Sawit Multi Utama Kabupaten Lamandau ProvinsiKalimantan Tengah skala : 90.000. sesuai data terakhir,119 1 (satu) lembar data Asli Kontraktor Antar jemput Periode 26 April s/d 25Mei 2007 Nama Kontraktor BUDI Borongan Antar Jemput Karyawan LokasiPT.KSAPD St Pedongatan 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Zulkamaen.

  Kalteng Skala 1 : 80.000;113 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 40.000;114 1 (satu) lembar Asli Peta Tahun Tanam Perkebunan Kelapa Sawit PT. SawitMulti Utama Kab. Lamandau Prov. Kalteng skala 1 : 90.000;115 1 (satu) lembar Asli Peta Mapping Progress Perkebunan Kelapa SawitPedongatan Estate PT. Sawit Multi Utama, Kec. Bulik Timur, Kab. LamandauProv.

  Kalteng skala 1 : 40.000;116 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. SMU yang dilegalisir yangditandatangani oleh Direktur PT.

• usaha tidakmencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

  Sedangkan untuk perorangan dengan luasantertentu dan kegiatan pertanian wajid dokumen SPPL ; Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelaku usahaperkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehOrang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu danperusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skalatertentu.

  usahatidak mencapai skala tertentu dan perusahaan perkebunan yang mengelola usahaperkebunan dengan skala tertentu.

  Sedangkan untuk perorangan denganluasan tertentu dan kegiatan pertanian wajib dokumen SPPL ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Zulkarnain, S.Hut, pelakuusaha perkebunan diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2014 dapat dilakukan olehorang perorangan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

• Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

  Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800" BT, 14000 LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta lin Lokasi Perkebunan PT.

  Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

  KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit denganlampiran peta skala 1 : 20.000;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

  Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008,dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.ATahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati SambasNomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan kepada PT.

• Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;

• Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000;

• Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000;

• Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008;
• Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

  Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000;

• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;
• Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor

  Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun2000 dengan skala 1 ; 250.000.C. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

  Peta Tata Batas Kawasan Wisata Alam Gunung Melintang tahun 1997seluas 17.690,00 Ha yang terbentang antara koordinat 10920 00 BT 1093800 BT, 14000" LU 1 5000 LU dengan skala 1 ; 25.000.b. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Barat tahun 2000dengan skala 1 ; 250.000.c. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat.d. Peta Dasar Temati Kehutanan.e. Peta Ijin Lokasi Perkebunan PT.

  Kaliau MasPerkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000;Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan KelapaSawit An. PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, denganlampiran peta skala 1 ; 50.000;Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentangperubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An.

  KMP) diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawitdengan lampiran peta skala 1: 20.000 ;e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 183Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006, PT. Kaliau Mas Perkasa (PT.

• :10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala :10 ;Co Oe YN BD1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;10 1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;11 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;12 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010 ;Hal. 11 dari 22 hal.

  DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

  : 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010;1

  tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor: 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

  : 10;7 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;8 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala: 10;910111213141516171819201 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan