• :10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti IT skala :10 ;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala :10 ;Co Oe YN BD1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;10 1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen ;11 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010 ;12 1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010 ;Hal. 11 dari 22 hal.

  DISPUCK/2010 tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor:640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman SeribuRiam;1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15 /CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

  : 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala : 10;1 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan Mei bulan ke tahun2010;1

  tanggal 10 Mei Tahun Anggaran 2010;2 1 (satu) eksemplar Foto Copy Rencana Kerja dan syaratsyarat Teknis (RKS)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2010;3 1 (satu) eksemplar Asli Surat Nomor: 640/04.A/DISPUCK/2011 tanggal 11Februari perihal Perbaikan Pekerjaan Ornamen dan Prasasti Taman Seribu Riam;4 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 6 Juli 2010;5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Nomor: 15/CVBS/MTWV/2010tanggal 11 Mei 2010;6 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti skala

  : 10;7 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti I skala: 10;8 1 (satu) lembar Asli gambar Prasasti III skala: 10;910111213141516171819201 (satu) lembar Asli gambar denah tampak depan dan samping ornamen baruskala 1 : 100;1 (satu) lembar asli gambar potongan, denah rencana, dan detail ornamen;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 2 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli Back Up bulan ke 3 tahun 2010;1 (satu) eksemplar asli laporan bulanan dan mingguan

• Prima Anugrah Makmur No. 001/PAM/XII/2008 tanggal 03 Des 2008;1 (satu) eksemplar copy Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Prima Anugrah Makmur tanggal 20 Agustus 2007 Nomor 26 ;e 1 (satu) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran Pertama kebunsawit atas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Pertama Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Robert Hong Skala : 25.000. Luas 3273275 M?

  ;e 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawitatas nama Robert Hong;e 1 (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit atasnama Robert Hong Skala 1 : 25.000. Luas 3273275 M?

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1581 K/Pid.Sus/2011M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ;Tetap terlampir di dalam berkas perkara.e Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT.

  ROBERTHONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275 M?, 2 (dua) lembar copy DaftarKoordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun Sawit An. ROBERT HONG, 1(satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua Perkebunan Kelapa Sawit An.ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M?. Dikembalikankepada Syamsul Bahrun ;*Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan lapangan atas nama PT.

  ROBERT HONG Skala 1 : 25.000. Luas 3.273.275M?, 2 (dua) lembar copy Daftar Koordinat Hasil Pengukuran kedua Kebun SawitAn. ROBERT HONG, (satu) lembar copy Peta Calon Lokasi Kedua PerkebunanKelapa Sawit An. ROBERT HONG Skala : 25.000. Luas 3.273.275 M? ; Copy Nota Dinas dari Tim Pengecekan Lapangan atas nama PT. AnugerahMakmur tertanggal 20 Januari 2009, copy Surat Perintah Tugas Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi tertanggal 01 Juli 2008 serta Nota Dinas dari Jm.Hal. 15 dari 16 hal. Put.

• strong>SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

  1. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
  2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
  3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

  satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

• 1 (satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 30% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019
• 1 (satu) Bundel Berkas Fotocopi Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Laporan Keuangan Tahap 1 Tahun 2019 Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur (SPJ 70% dan 30%
• 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemberian Bantuan Pembangunan/ rehabilitasi Embung Desa Skala

  Acara;Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

  /Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

  Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (560 m x 50 m) denganukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

  rangka pelaksanaanidentifikasipembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019sebagai berikut:a.

  Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (50 m x 50 m)dengan ukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

• 1 (satu) bundel Surat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: KU.02.03-CK/831 tanggal 23 November 2016 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Percepatan Penyerapan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Skala Lingkungan dan Skala Kawasan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project NUSP-2 T.A. 2016.

• 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 Siklus I dan Siklus II.
• 1 (satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2017 Siklus I dan Siklus II.

• 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2018 Siklus I.
• 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Program NUSP-2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan Kelurahan Sukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.
• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.

• 1 (satu) bundel Rekapitulasi Paket e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP-2 Skala Kawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.

  Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2016 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan SukakaryaTahun Anggaran 2017 Siklus dan Siklus II.1 (Satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Lingkungan Kelurahan Sukakarya TahunAnggaran 2018 Siklus I.1 (Satu) bundel

  Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D)Program NUSP2 Skala Kawasan Kelurahan Cisarua dan KelurahanSukakarya Tahun Anggaran 2016 dan 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2016.Halaman 19 dari 663Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg108.109.110.111.112.113.1

  (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2017.1 (Satu) bundel Rekapitulasi Paket eMonitoring Online KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PembangunanInfrastruktur Permukiman Kota Sukabumi Proyek NUSP2 SkalaKawasan dan Skala Lingkungan Tahun Anggaran 2018.1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Walikota SukabumiNomor

  DIAN FAELANI.Bahwa setahu terdakwa yang membuat atau menyusun dokumen BAPKdan LKPP yang terlampir dalam SP3 Program NUSP2 Skala LingkunganTahun 2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya tersebut adalah Sdr. YADISUNARYADI, ST dan Sdr.

  TAUFIK KUROCHMAN selaku KoordinatorBKM Sukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP100% dan mengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP2 KotaSukabumi untuk dilakukan proses serah terima pekerjaan Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun 2016 Siklus tersebut.Bahwa setahu terdakwa terhadap terhadap semua hasil pekerjaanpembangunan infrastruktur Program NUSP2 Skala Lingkungan Tahun2016 Siklus di Kelurahan Sukakarya sebagaimana yang termuat dalamdokumen RKM BKM Sukakarya Tahun 2016 Siklus dan

• Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmembuat STNK Palsu dan Notis Pajak Palsu tersebut dengan caraterdakwa bersama saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET mempersiapkanmatrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu. terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS METmemasukkan identitas STNK yang telah dipesan dengan cara mengetikidentitas kendaraan yang telah dipesan tersebut ke dalam matrik atauskala atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop.

  Selanjutnyasetelah memasukkan identitas tersebut ke dalam Laptop lalu terdakwadan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET membuat STNK dan NotisPajak Palsu dengan cara terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIASMET menghapus identitas yang tertera dalam STNK Bekas dan NotisPajak Bekas yang telah dibeli dengan menggunakan penghapus danamplas dan setelah identitas kendaraan yang telah dipesan diketikdalam Matrik, Skala dan denah STNK dan Notis Pajak di Laptop,setelah itu terdakwa dan saksi AHMAD ISNAINI ALIAS MET

  atau denah STNK dan Notis Pajak di dalam Laptop,setelah itu AHMAD ZULKIFLI HADI,SH ALIAS ENOK dan terdakwaAHMAD ISNAINI ALIAS MET memasukkan identitas STNK yang telahdipesan dengan cara mengetik identitas kendaraan yang telah dipesantersebut ke dalam matrik atau skala atau denah STNK dan Notis Pajakdi dalam Laptop.

• Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 102 Undangundang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danpenggelolaan Lingkungan Hidup.ATAU :KEDUA :Bahwa ia Terdakwa KASRONI Als RONI Bin JUMHARI pada hari Senin tanggal 15April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaktidaknya

  Kalteng tersebut tanpa surat ijin dan tidak dapatmenunjukan surat jin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasionaldari Kementrian Lingkungan Hidup, skala propinsi serta skala kabupaten.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penggelolaan LingkunganHidup.Menimbang, bahwa = atas = pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak

  85 Tahun 1999;Bahwa di dalam Daftar Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentangpengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekastermasuk limbah B3 dengan kode D251;Bahwa pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usahapengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu;Bahwa ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutanlimbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah;Bahwa dalam skala

  Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup,untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skalaKabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati;Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawahbendera PT.

• Etam Bersama Lestari Kabupaten Kutai Timur,Propinsi Kalimantan Timur skala 1 : 50.000 dan Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala1:250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a.01 15 6,8 LU dan 117 59 27,3 BT adalah Base Camp PT.

  BinaKarya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau ProvinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000 ; dan Peta Kawasan Hutan dan PerairanProvinsi Kalimantan Timur wilayah Muara Lasan lembar 1917 skala 1 :250.000 (Lampiran SK. Menhutbun No. 79/KptsII/2001 tanggal 15 Maret2001, telah mengambil 6 (enam) lokasi dengan hasil sebagai berikut :a. 01 14 18,6 LU dan 118 02 28,3 BT adalah Base Camp PT.

  BKNS di Areal perkebunan kelapa sawit PT.BKNS Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Propinsi Kaltimdengan skala 1 : 50.000 luas + 4.000 Ha, titik koordinat tersebutHal. 29 dari 74 hal. Put. No. 796 K/Pid.Sus/2009terletak di luar ijin IPK maupun areal perkebunan PT. BKNS. Disebelah selatan dengan jarak + 400 meter dari garis batasperkebunan PT.

  BKNS KabupatenKutai Timur, Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, serta Petakawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah Muara Lasanlembar 1917 skala 1 : 250.000.e Bahwa Peta yang digunakan ahli untuk PT. EBL adalah Peta IPKtahun 2005/2006 pada areal perkebunan kelapa sawit PT. EBLKabupaten Berau Propinsi Kaltim dengan skala 1 : 50.000, sertaPeta kawasan hutan dan perairan Propinsi Kaltim wilayah MuaraLasan lembar 1917 skala 1 : 250.000.19.Ahli Dr. Ir. Bedjo . Santoso, Msi.

• Lingung poco soos oss seBahwa sebenarnya masyarakat yang mempunyai lahanpertambangan dapat mengajukan permohonan ijin usahapertambangan dengan cara membentuk kelompok danmengajukan permohonan dan nantinya akan dilelang untukmendapatkan ijin tersebut;Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab

  besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin Usaha Pertambangan;Bahwa untuk melakukan kegiatan

  pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya Ijin

  besar tetap harus ada ijinHalaman 17 dari 24 Putusan Nomor193/Pid.Sus/2016/PN Mtpterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan tersebut merupakan dasar untuk dapatditerbitkannya

  Ijin Usaha Pertambangan; Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan baik dalamskala kecil ataupun skala besar tetap harus ada ijinterlebih dahulu, dimana untuk yang skala kecil mungkinditerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat dimana untuk IjinPertambangan Rakyat yang bertanggungjawab adalahPemerintah namun untuk di daerah Kabupaten Banjar,PemerintahPusat memutuskan untuk tidak menjadikanseluruh wilayah di Kabupaten Banjar sebagai wilayahpertambangan sementara penetapan wilayah ijin usahapertambangan

• JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) sekaligus Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VIBandar Lampung dan JORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat PengadaanBarang/ Jasa sekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP WilayahVI Bandar Lampung (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah),pada waktu antara bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai PemantauanPemanfaatan

  Pramuka Bandar LampungBahwa sekira bulan Oktober 2011 Terdakwa bertemu denganJORJE MANUEL DACOSTA (Pejabat Pengadaan Barang/ Jasasekaligus Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HPWilayah VI Bandar Lampung).

  Berita Acara Pembayaran Pengadaan Tanah Skala Kecil No: BA.117/BPPHPVIPPK/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani olehterdakwa selaku pemilik tanah dan JAKA SUYANTA selaku PejabatPembuat Komitmen BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung;.

  JAKA SUYANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligusKetua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BPPHP Wilayah VI Bandar Lampung danJORJE MANUEL DACOSTA selaku Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sekaligusAnggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil BP2HP Wilayah VI Bandar Lampung(yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antarabulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktulain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Balai Pemantauan Pemanfaatan

• NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

  NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia delapan belas tahun, kesadaran baik,nilai kesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka lecet di kelopak matakanan atas dan bawah, pipi kanan, dan pangkal jari kelima bagian belakang tangankiri, yang disebabkan benturan benda tumpul.Dilakukan pengobatan luka, pemberian obat pengurang rasa nyeri dan antibiotic,pasien pulang dalam keadaan umum baik.Perbuatan mereka terdakwa menjadi kejahatan

  NoormanHerryadi,SpF,SH, dengan kesimpulan yang didapatkan :10Pada pemeriksaan seorang lakilaki berusia dua puluh tahun, kesadaran baik, nilaikesadaran lima belas dari skala lima belas, terdapat luka terbuka di kelapa belakangbawah kiri, dan punggung tangan kiri, tampak patah tulang telapak tangan kiri jariketiga dan keempat, dan putus urat otot jari ketiga dan ketempat tangan kiri, yangdisebabkan benturan benda tajam.Dilakukan perawatan dan penjahitan luka terbuka, pemberian obat pengurang rasanyeri

• Setiap pelaku usaha perkebunan;Menimbang, bahwa unsur setiap pelaku usaha perkebunanmerupakan subjek hukum yang disebutkan dalam undangundang perkebunanyang menurut Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan diartikan sebagai pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, sementara yang dimaksud dengan pekebunadalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu sedangkan yangHalaman

  8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Titdimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yangberbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa kemudian skala usaha perkebunan menurutPeraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 98Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terbagi

  dalam 2(dua) jenis yaitu skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu denganluas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar) dan skala usaha perkebunan yangmencapai skala tertentu dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dandiwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertianpengertian tersebut di atasyang perlu dibuktikan adalah apakah Terdakwa merupakan pelaku usahaperkebunan sebagaimana dimaksud unsur ini;Menimbang, bahwa menurut keterangan saksisaksi pada sidangPengadilan

• KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT (terdakwa);c. KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

  KHAMKONG, 1 (satu) lembar foto copypeta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembar SertifikatKecakapan Nahkoda a.n. Mr.

  SURIYAHOMKAJORN (terdakwa);KM Ulam 7 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) lembar foto copy peta Aceh, skala 7, 1 (satu)lembar foto copy peta Aceh, skala 100, 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda Nomor : 5356027 dan 1(satu) buah buku Seamen Book nomor seri : FF09205atas nama Mr. KHAMPHON HOIRAT;KM Ulam 4 : 1 (satu) lembar lembar bendera Thailand, 1(satu) lembar Port Clearence, 1 (satu) lembar sertifikatkecakapan No. 5353217 B a.n. Mr.

  WICHIAN Als.NIMNOI, 1 (Satu) lembar foto copy peta Aceh skala 7 dan1 (satu) buah buku seaman book No. FF 00681 a.n. Mr.WICHIAN Als. NIMNOI;KM Ulam 5 : 1 (satu) lembar surat Port Clearance, 1(satu) buah buku Seaman Book No. FF 04186 a.n. Mr.SUPHAN Als. KHAMKONG (terdakwa), 1 (satu) lembarfoto copy peta Aceh, skala 7 dan 1 (satu) lembarSertifikat Kecakapan Nahkoda a.n. Mr.

  SuriyaHomkajorn, 1 (Satu) lembar sertifikat;eBahwa selain surat tersebut di atas terdakwa memiliki dua buat petaAceh atas lain : 1 (satu) lembar poto copy peta skala kecil dan 1 (satu)lembar poto copy peta skala besar;eBahwa pada saat ianya ditangkap oleh Kapal Patroli KP. C2034 kamimendapatkan ikan hasil tangkapan sekitar + 20 (dua puluh) Ton/blongwarna biru dengan jenis ikan campuran;eBahwa terdakwa dengan menggunakan KM.

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
  2. Menolak permohonan Permohonan Keberatan selain dan selebihnya;

  MENGADILI SENDIRI:

  1. Memerintahkan Permohon Keberatan dahulu Termohon Informasi Publik untuk memberikan informasi publik tentang struktur skala dan upah pada PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kepada Termohon Keberatan dahulu

• Penyuluhan KeamananPangan, Evaluator Pendaftaran Pangan Olahan, Food Inspektur(Pemeriksaan Pabrik) ;Bahwa saya sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Kepala BBPOMBanda Aceh Nomor : PR 090191.913.19.0048 tanggal 30 Januari 2019 ;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barangbukti yang diteliti oleh ahli dimana memang tidak ada label Kadaluwarsadan label Halal dikemasannya ;Bahwa menurut ahli minuman limun yang diproduksi oleh Terdakwamemang tidak diperlukan izin dari BPOM karena skala

  kecil danmerupakan Industri Rumah Tangga yang izin nya dari Dinas KesehatanKota Banda Aceh akan tetapi jika skala besar maka harus izin dariBBPOM ;Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 %hingga 15 % ;Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukantenaga ahli dalam pembuatannya sedangkan pembuatan limun BintangJago ini tanpa ada tenaga ahli dibidang pembuatan limun ;Bahwa Efek samping dari minuman

  NO. 69tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang disebutkan bahwatanggal, bulan dan tahun Kadaluwarsa pada kemasanharusdicantumkan secara jelas ;Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 %hingga 15 % ;Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukantenaga ahli yang bersertifikasi dalam pembuatannya sedangkanpembuatan limun Bintang Jago ini tanpa ada tenaga ahli dibidangpembuatan limun ;Bahwa Efek

  NO. 69 tahun 1999tentang Label dan Iklan Pangan yang disebutkan bahwa tanggal, bulan dantahun Kadaluwarsa pada kemasan harus dicantumkan secara jelas ; Bahwa Limun adalah produk minuman ringan yang mengandung gula,karbondioksida yang berkarekteristik dasar kandungannya gula 6 % hingga15%; Bahwa setiap produksi limun skala kecil (Home Industri) diperlukan tenagaahli yang bersertifikasi dalam pembuatannya sedangkan pembuatan limunBintang Jago ini tanpa ada tenaga ahli dibidang pembuatan limun ;Menimbang

• pelayanan primer;b. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder;c. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier;dand. bandar udara bukan pusat penyebaran;Halaman 27 dari 85 halaman.

  Putusan Nomor 52 P/HUM/2015(2) Bandar udara pusat penyebaran skala primer, bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan sekunder dan bandar udarapusat penyebaran skala pelayanan tersier tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Pemerintah ini;Pasal 37(1) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf a ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang

  dengan jumlah paling sedikit5.000.000 (lima juta) orang per tahun;(2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekundersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf b ditetapkandengan kriteria:a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsipelayanan PKN; danb. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000(satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;(3) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersiersebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat 1 huruf c ditetapkandengan kriteria

  Putusan Nomor 52 P/HUM/2015a. pemantapan fungsi Bandar Udara SoekarnoHatta sebagaibandar udara pengumpul skala pelayanan primer;b. pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandarudara pengumpul dengan skala pelayanan primer;c. pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;d. pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalamsatu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmosebagai bandar udara pengumpul dengan = skalapelayanan sekunder;e. pemantapan

  fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka)sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;f. pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder;g. pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagaibandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;h. pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Salehsebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelyanantersier; dani. pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegarasebagai bandar udara

• ;

• Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) Lembar print out rekening koran KSM Singki SPALD Bank Sulselbar Cabang Rantepao;
  2. 2 (dua) Lembar Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor: 640.84/DISPERKIMTAN/VII/2018 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Sanitasi TA. 2018;
  3. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala

     Palittin tertanggal Agustus 2018;

  4. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK TA. 2018 oleh SEMUEL S.

     /li>

     7 (Tujuh) lembar print out Daftar Kontrak Kegiatan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Sanitasi TA. 2018;

     1 (satu rangkap) Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 343/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Kelompok Masyarakat Penerima Hibah Sarana dan Prasarana Sanitasi Kabupaten Toraja Utara TA. 2018;

     1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran LS Termin III tanggal 28 Desember 2018 sebesar 30 persen Pembangunan SPALD Terpusat Skala

     Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao senilai Rp.225.000.000,-

  5. 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian Nomor : 16/SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan DAK Bidang Sanitasi Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Keluarahn Singki, Kecamatan Rantepao;
  6. 1 (satu) rangkap Addendum I Nomor : 16/ADD I-SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IX/2018 Tanggal 04

     Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;

  7. 1 (satu) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan IPAL Kamar Mandi, WC, Tempat Cuci KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
  8. 1 (satu) bundel Gambar Septic Tank Komunal Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Tahun Anggaran 2018 KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
  9. 1 (satu

• Bahwa, sebagaimana tertulis dan disepakati dalam perjanjian proposalbrand valuation, dengan terlaksananya penjualan perusahaan atau assetTergugat senilai Rp.80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah),maka Penggugat telah selesai melaksanakan tugas nomor dua (2) nya(lihat poin 2b di muka) dengan sukses, sehingga atas keberhasilannyatersebut maka Penggugat berhak meminta sukses fee (jasakesuksesan) Ssesuai dengan skema skala sukses fee yang telah disetujuidalam perjanjian (pada perjanjian dimaksud

  calon investor/pembeli (Kino), defisit diatasditangani (takeover) oleh mereka dan akan diperhitungkan dengan nilaijualbeli akhir;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas, maka Penggugat mengajukaninvoice tagihan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 10Agustus 2016 dan tanggal 9 September 2016 dengan tagihansejumlah Rp.3.125.000.000, (tiga milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) bersih (diluar pajak penghasilan);Bahwa perhitungan tersebut tercantum dalam proposal BrandValution sbb :Perhitungan Biaya Skala

  adalah struktur kompensasiyang dibayarkan kepada seseorang Konsultan atas peran danpenugasan tambahan lain mereka yaitu untuk menjamin ,untukkepentingan klien ,keberhasilan menutup transaksi kesepakatandengan investor atau mitra prosektife Biaya keberhasilan edihitung sebagai prosentase nilalkeberhasilan penutupan kesepakatan yang benar dan wayar,tergantung pada penyelesaian kesepakatan, dengan demikian tidak ada penutupan kesepakatan berarti tidak ada biaya sebagaimana struktur berikut : Kisaran Skala

  Putusan No 731/Pdt.G/2018/PN Jkt.Selpenilaian tapi antara investor (pembeli) dengan tergugat ; bentuknya ituklausul /kisaran skala nilai contohnya :o . Rp.15.000.000.000, x 5% : Rp. 750.000.000,oO Il. Rp.15.000.000.000,x4,5% : Rp. 675.000.000,oO Ill. Rp.15.000.000.000, x 4.0% : Rp. 600.000.000, ;oO IV. Rp.15.000.000.000,x3,55% : Rp.525.000.000, ;oO V. Rp.15.000.000.000,x 3.0% : Rp. 450.000.000, ;o VI Rp. 5.000.000.000,x2,5% : Rp.125.000.000.

  Majelismelihat skema skala sukses pada bukti P4 (berupa proposal) yang ternyatadidalam skema skala tersebut terdapat 8 (delapan) kisaran skala yang masingmasing skala memiliki penilaian keberhasilan penutupuan transaksi serta biayakeberhasilan (sebagai % nilai Kesepakatan) yang harus diperhitungkan atasCapaian Penggugat dan syarat lainnya yang harus dibuktikan berupa transferbank nilai transaksi yang ditutup atau disepakati kedalam rekening Tergugat,maka perhitungan skala yang mana (yang keberapa

• Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabBanjarnegara (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah

  Banjarnegara yang juga merangkap danbertindak sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimanatercantum dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 027/794 Tahun 2015tanggal 21 Agustus 2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiBanjarnegara Nomor 027/33 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, bersamasama dengan ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJIselaku PPTK kegiatanPengadaan Tanah Skala Kecil pada Bagian Asset pada DPPKAD KabHal 23 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN

  Tanah Skala Kecil DanSekretariat Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, tanggal 20 Januari 2015, yang masuk dalamSekretariat adalah :1.

  tanah skala kecil (tidak lebih dari 5 ha) dapatdilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah,sehingga Sdr.

  Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil : namun saksi tidak mengetahuiSiapa Saja yang menjadi Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut.Bahwa sebagaimana surat keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara selakuPenguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor : 900/0363/PPKAD/TAHUN 2015 tangal 24 Agustus 2015 tersebut pada dictum KEDUA berisitugas sebagai berikut :1.

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;

• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;
• 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;

• 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;

Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;

• 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkanoleh Bupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan(apabila areal berasal dari kawasan hutan) ;.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1: 55.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000 ; 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwang ; Terhadap kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatsurat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor :B/97/III/2013/Tipidter tanggal 26 Maret 2013 dan telahmemperoleh penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri SampitNomor : 142/Pen.Pid/2013/PN.Spt tanggal 11 April 2013 ; Foto copy legalisir Akta Notaris Nomor : 68 tgl. 16 September1991 tentang Pendirian PT.

  Sumur Pandanwangidengan skala 1 : 55.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi Il PT. SumurPandanwangi skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000; 1 (Satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  SumurPandanwangi skala 1 : 35.000; 1(satu) Iembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. SumurPandanwangj;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;Halaman 34 dari 36 hal Put No.20/PID.SUS/2014/PT.PR. 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. SumurPandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor01/DIRUT/SPW/JKT/IV2008 tanggal 4 April 2008 perihalpermohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan; 1 (Satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanankepada Direktur Utama PT.

• Nomor 330 kK/Padt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/ouruh PTP FPBI PTAIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untukmembahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dariserikat pekerja PTP FPBI PT AIP;Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTPFPBI PT AIP dan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah,pada tanggal

  FPBI PT AIP yang masih aktif dan masihmempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasi sertamasih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upahdengan Tergugat;Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasikepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya denganalasan mutasi yang dilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat danmerupakan intimidasi secara halus agar Para Penggugat tidak menuntutdan memperjuangkan stuktur skala upah di tempat

  tidakberlaku bagi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;e Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukumdan merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat yang merupakanpengurus serikat pekerjaBahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pengurus serikatpekerja/ouruh yang masih aktif dan mempunyai tugas dari organisasi;Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi akibatdari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menuntut untuk diberlakukanstuktur skala

  Bahwa Judex Facti salah dalam memberi pertimbangan, karena pokokperselisihan adalah terkait dengan mutasi yang ditolak oleh ParaPenggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat/ParaPemohon Kasasi sebagai Tim Perunding tentang struktur dan skala upahyang bukan merupakan kewenangannya;2.

  Bahwa mengenai struktur dan skala upah sesuai ketentuan Pasal 2Kepmenakertrans Nomor Kep. 49/Men/2004 merupakan kewenanganpengusaha sebagaimana menyebutkan, pengusaha menyusun struktur danskala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja,pendidikan dan kompetensi;3.