Ditemukan 912 data
218 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Langkahlangkah TU (Tambahan Uang) dan tata carapenyampaiannya;1) Buktibukti sah belanja TU;) STS apabila ada kelebihan TU;) menyusun LPJTU;4) membuat draf LPJ TU;) Verifikasi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengesahan p;ehPA (Pengguna Anggaran); PPK dahulu disebut dengan Pimpro;6) mempertanggungjawaban TU;7) Meertanggungjawaban administrative, disampaikan kepada PA(Pengguna Anggaran) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyadengan dilampiri buku (Buku Kas Umum), lapiran penutupan Kasdan SPJ Bendahara
56 — 14
tanggung jawab SKPA danSKPK yang dipimpinnya ;Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggungjawab SKPA dan SKPK yang dipimpinnya ;Melaksanakan tugastugas kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunabarang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh PenggunaAnggaran/Pengguna Barang ;Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dibawah kewenangannya ;Melakukan pemeriksaan Kas secara periodik terhadap bendahara palinglama 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kasdan
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
149 — 69
Konawesaksi baru mengetahui nanti setelah diperiksa baru tahu namaz2 tsb;Bahwa saksi tidak pernah terima uang makan minum dan perjalanan dinas dariBulan Juli sampai Desember 2017;Bahwa saksi tidak pernah terima uang Rp.450.000, seperti dalam tanda bukti kasdan bukan tanda tangan saksi;Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;11. ASBARBahwa saksi adalah Honorer, awak Damkar Sat Pol PP dan Damkar Kab. Konawe;Bahwa saksi Saya honor di Sat Pol PP dan Damkar Kab.
81 — 55
pengeluaran dan kemudian diserahkan kepadasaksi untuk meneliti rencana pengeluaran setelah itu Kepala Sub SeksiPerencanaan Analisa Keuangan memasukan rencana pengeluaran keDirektur PDAM Kota Ternate untuk mendapat persetujujan jumlah yangakan di keluarkan setlah disetujui maka diterbitkan cek oleh Kepala SubSeksi Perencanaan Analisa Keuangan dan cek tersebut ditandatanganioleh Direktur PDAM Kota Ternate dan Kepala Bagian Administrasisetelah ditandantangani cek tersebut diserahkan kepada Kepala Sub Kasdan
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUS MULIADI L, STP
65 — 41
saksi tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumenatau tanda bukti kas;Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesarRp. 10.800.000, (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biayaperjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas tanggal 21 Agustus 2014sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi hanyamenerima honor sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk satukali kegiatan, dan saksi tidak pernah bertandatangan di semua tanda bukti kasdan
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
77 — 17
) Penyusunan Rapergub tentang APBD, PerubahanAPBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;e) Melakukan Verifikasi DPA dan DPPASKPD untukmendapatkan pengesahan;f) Penyusunan Nota Keuangan APBD, Perubahan APBD,Pertanggung Jawaban APBD;g) Penyusunan rekonsiliasi dan perhitungan sisalebih/kurang APBD;Halaman 91 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrh) Penyusunan Laporan keuangan dalam Rangkapertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang meliputiLaporan realisasi anggaran, Neraca, laporan arus kasdan
95 — 40
;Mengumumkan penggunaan dana BOS ....Menginformasikan secara tertulis Rekapitulasi Penerimaan danPenggunaan Dana BOS kepada Ortu setiap semesterBertangungjawab secara Formal dan Materiil atas Penggunaan DanaBOS yang diterima;Membuat dan menandatangani Form Register Penutupan Kasdan Berita Acara Pemeriksaan Kas;Membuat laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS triwulansebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana BOSdan disimpan di Sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;Memasukan data penggunaan
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
74 — 22
) Penyusunan Rapergub tentang APBD, PerubahanAPBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;e) Melakukan Verifikasi DPA dan DPPASKPD untukmendapatkan pengesahan;f) Penyusunan Nota Keuangan APBD, Perubahan APBD,Pertanggung Jawaban APBD;g) Penyusunan rekonsiliasi dan perhitungan sisalebih/kurang APBD;Halaman 91 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrh) Penyusunan Laporan keuangan dalam Rangkapertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang meliputiLaporan realisasi anggaran, Neraca, laporan arus kasdan
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
72 — 12
) Penyusunan Rapergub tentang APBD, PerubahanAPBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;e) Melakukan Verifikasi DPA dan DPPASKPD untukmendapatkan pengesahan;f) Penyusunan Nota Keuangan APBD, Perubahan APBD,Pertanggung Jawaban APBD;g) Penyusunan rekonsiliasi dan perhitungan sisalebih/kurang APBD;Halaman 91 dari 220 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Smrh) Penyusunan Laporan keuangan dalam Rangkapertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang meliputiLaporan realisasi anggaran, Neraca, laporan arus kasdan
54 — 12
upaya penangananya kepadaFasilitator Kabupaten dengan tembusan kepadaCamat u.p PUOK;17.Mengadakan rapat kooordinasi bulanan = diKecamatan;18.Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupatendan menyampaikan laporan perkembangankegiatan;19.Menjunjung tinggi kode etik Fasilitator dan konsultankerja siap diberhentikan jika melakukan pelanggaranterhadap kode etik tersebut;20.Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuaiprosedur dan ketentuan, dan secara berkalamelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
HERLINA ISKANDAR
422 — 414
Dilakukan analisa penggolongan kualitas nasabah baikdari sisi prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuanmembayar dalam MRP, diantaranya analisa mengenai kualitasmanajemen, upaya yang dilakukan dalam rangka memeliharalingkungan hidup, perolehan laba, struktur permodalan, arus kasdan faktor lainnya sesual ketentuan.b.
106 — 59
Ende Tahun 2006 dan 2007 adalah Sebagaipemegang kas / bendahara pengeluaran.Bahwa Terdakwa selaku pemegang kas Berdasarkan SuratKeputusan Bupati Ende Nomor : Keu.997/3/2006 tanggal 9Januari 2006 tentang penunjukan / penetapan para pejabatpengguna anggaran, kuasa pengguna, satuan pemegang kasdan pemegang barang lingkup pemerintahan daerah KabupatenEnde tahun anggaran 2006 dan terdakwa mulai melaksanakantugas sebagai pemegang khas pada kantor Dinas PendapatanDaerah Kab.
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
HENDRY MAHFUD, S.E.
66 — 51
tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumenatau tanda bukti kas; Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesarRp. 10.800.000, (Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biayaperjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas tanggal 21 Agustus 2014sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi hanyamenerima honor sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) untuk satukali kegiatan, dan saksi tidak pernah bertandatangan di semua tanda bukti kasdan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
169 — 97
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
175 — 398
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
146 — 84
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
185 — 90
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
147 — 94
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
141 — 87
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari Ssuatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharapengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
156 — 72
PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapakegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktipemungutan pendapatan daerah;d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kasdan bukti penerimaan lainnya yang sah; danf. pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendaharaHalaman 118 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkpengeluaran.(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan