Ditemukan 1089 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkat tindak tinggi tengah tangan tongat tingal tingai tingakt tingan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 25-10-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 20/PID.SUS/TPK/2017/PT TJK
Tanggal 25 Oktober 2017 — UJANG MURSALIM Bin MADRAS ADIK
155 — 57
  • Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur melawan hukumPengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukumpengadilan tingkat pertama, kedua unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingat banding akanmempertimbangkan sendiri unsur ke3 yakni memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN MAROS Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Mrs
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
1.DG. SIKKI Bin LAHAE Alias BASO DG. SIKKI Bin LAHAE
2.DG. SUADA Binti LAHAE
3.BOYONG DG. BAJI Binti LAHAE
4.SAODA Binti LAHAE
Tergugat:
1.ABD. HAMID Bin LAHAE
2.Prof. Dr. H. MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA
3.MUCHLIS ABBAS, SE. MH
4.ZUL Bin MOHAMMAD NATSIR MAHMUD
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
6.Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah MISRAWATI, SH
7.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kec. Moncongloe
105 — 36
  • .:68/G.TUN/2012/P.TUN.Mks);Di tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingat Peninjuan Kembali, GugatanTUN Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap telahlewat waktu;Faktafakta tersebut telah diputar balikkan oleh Tergugat II dalam SuratPerjanjian Kesepakatan a quo, pada Angka 2 dengan menyatakan:...Dengan demikian SHM PIHAK KEDUA No. 01730 tersebut diatas telahmemperoleh kekuatan hukum tetapFakta bahwa tidak pernah ada perbedaan putusan antara Pengadilan AgamaKelas 1 B Maros dengan
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 30-08-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JANTHO Nomor 172/Pid.B/2016/PN Jth
Tanggal 1 Desember 2016 — SYECH MAULANA SYAHPUTRA Bin (ALM) SYAFRUDDIN
55 — 12
  • , kKemudian saksiIKHLAS mengatakan Kon saket, loen sedeh na peu tingat ke droen(sambil menangis mengeluarkan air mata) (Bukan sakit, saya sedih adateringat sesuatu terhadap diri saksi), Kemudian saksi menanyakan Soeyang poh kah? (Jadi, siapa yang pukul kamu?)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Mei 2014 — ADI BUNTARAN, SH. Bin KASDI, Dk
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERMOHONAN KEADILAN66Bahwa, seandainya benar quad non tidak benar, perbuatan yang dilakukanTerdakwa I dalam menjalankan tugas melakukan verifikasi sebagai syaratdapat dicairkannya dana PKPS BBM dari Departemen KesehatankepadaRSJD Surakarta, dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi,mohon Majelis Hakim di tingat Peninjauan Kembali ini kiranya dapat untukmemprtimbangkan halhal sebagai berikut :1.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 29-06-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 357/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 26
  • Bahwa terbaca dalam surat gugatan Para Penggugat yang hanyamenyebutkan SHM No.466/Santiong sementara berdasarkan KutipanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingat Propinsi Maluku diAmbon Nomor: 16/HM/MU/78 tanggal 24 Januari 1978 atas nama M. NurJamrud tanah seluas + 924 m? terletak di Kampung Santiong KecamatanPulau Ternate, Dati Il Maluku Utara, dan sekarang Jalan Djuma PuasaHal. 74 dari 89 Hal. Putusan No.357/Pdt.G/2021/PA.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 09-07-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 28-08-2019
Putusan PT AMBON Nomor 21/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 9 September 2015 — Pembanding/Tergugat : PIETER BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : BALDUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : MARKUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : MOSES BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : YAKONIAS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : ROBI SAHULEKA Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : JOHAN BAKRBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : WELEM BAKRBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : HEIN BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : HERASMUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : ZAKARIAS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : OKTOVIANUS BAKARBESSY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : AGUSTINUS KALAY Diwakili Oleh : JACOB HATTU,SH
Pembanding/Tergugat : Ny. SINA SUITELA/MANUPUTTY Diwakili Oleh :
90 — 33
  • dengan demikian, maka pertimbanganpertimbanganhukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikandasar didalam pertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Ambtanggal 22 April 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam PeradilanTingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Tergugat s/d XIV tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertamamaupun dalam Peradilan Tingat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Nopember 2015 — HONING SANNY. Lawan 1. Dr. Andreas Hugo Pareira, 2. Dr. Andreas Hugo Pareira, 3. Kornelis Soi, S.H. 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat, 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 12. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 15. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 16. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 17. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
92 — 32
  • Apri 2014 dari PartaiAmanat Nasional ;Bahwa pada saat pleno di Kabupaten Sika Maumere itu semuasaksi partai diikut sertakan ;Bahwa saksi sudah pasti harus punya mandate dari partai, kalautidak punya mandat tidak mungkin jadi saksi partai ;Bahwa ketika penghitungan pleno peroleh suara baik DPRKabupaten, Propinsi atau Pusat atau DPD, khusus untuk PDIPtidak ada keberatankeberatan sehubungan dengan catatan yangdibuat KPU ;Bahwa biasanya hanya salah penjumlahan untuk tigkat Kabuaten,sedangkan untuk DPR tingat
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 02-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 43/Pdt/2017/PT.AMB
Tanggal 19 Desember 2017 — 1. TELLY NIO, semula Tergugat II; 2. THEIS TUHUTERU, semula Tergugat Para Pembanding I ; 3. KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, semula Turut Tergugat I sekarang Pembanding II ; Me l a w a n : 1.NICK TANIMENA, sebagai semula Penggugat sekarang Terbanding; 2. MAX MILIAN RUMOEI, semula Tergugat I sekarang Turut Terbanding I; 3. PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk CABANG AMBON, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbading II;
94 — 45
  • Bahwa dikabulkannya petitum angka2 sebagaimana dituangkan dalam amarputusan angka2, yaitu perbuatan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum, didasarkan pada pertimbangan yangkurang cukup (onvoldoende gemotiverd)Hal mana dapat dilihat dari pertimbangan putusan Hakim Tingakat Pertamahalaman82, diamana Hakim Tingat Pertama hanya mempertimbangkanbahwa karena terbukti Pelimpahan Kuasa dari Tergugat kepada Tergugat Ildilakukan secara melawan hukum maka perbuatan Tergugat
Pengadilan PN JANTHO Pidana Umum Penganiayaan
Register : 23-08-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JANTHO Nomor 161/Pid.B/2016/PN.Jth
Tanggal 1 Desember 2016 — CHAIRIL ANWAR Alias SON Bin ANWAR DAUD Cs
83 — 11
  • , kemudian saksiIKHLAS mengatakan Kon saket, loen sedeh na peu tingat ke droen(sambil menangis mengeluarkan air mata) (Bukan sakit, saya sedih adateringat sesuatu terhadap diri saksi), kKemudian saksi menanyakan Soeyang poh kah? (Jadi, siapa yang pukul kamu?)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 14 Mei 2013 — IR. IGN. ARIF RIYANTO, MM
71 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu keberatantersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, dan keberatan semacam itu tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaanpada tingat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturanhukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanayang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 18 April 2013 — FRANS ARIS SAMBOW, S.E., M.E
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dengan mekanismeyang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan' yaitu. tanpamenggunakan SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPM (Surat PerintahMembayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan tanpa melakukanverifikasi dari bagian keuangan ;Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa, lagi pula merupakan penilaianhasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dankeberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 September 2015 — YUDI HUDOYO, S.Pd Bin (Alm) PIRMAN.
48 — 8
  • Adapun untuk periode TA. 2011pelaksanaan program bos pada tingat Kota Cirebon untuk Bos Pusatdilaksanakan oleh Subag Program dan untuk Bos provinsi dan BosKota dilaksanalan oleh Subag Keuangan Dinas Pendidikan KotaCirebon, yang dijabat yakni untuk Kasubag Program dijabat oleh ADESASTRA, M.Pd dan untuk Kasubag keuangan dijabat olehSUDJANA,M.Pd.Halaman 94 dari 170 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.d.
    Tahun 2011, 2012 dan 2013 namun tidak adahubungan keluarga.Bahwa Tugas Pokok Saksi selaku kabid Pendidikan dasar yaknimerencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan urusankurikulum, kesiswaan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan padabidang Pendidikan Dasar.Bahwa Peran Saksi dalam pelaksanaan program Bos untuk periodeTA. 2012 dan 2013 sebagai Tim manajemen Bos tingkat KotaCirebon, adapun untuk periode TA, 2011 pelaksanaan program bospada tingat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 01-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 14/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 9 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SURIATI, SH
Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS K, SE, M.SI Diwakili Oleh : RAHMAT WARTIRA, SH. Dkk.
126 — 50
  • nagar;(3) pengelolaan, pemanfaatan dan pembagian hasil harta kekayaan nagarisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut peraturan nagaridalam peraturan daerah kabupaten/kota;Menimbang, bahwa proyek pembangunan PLTU 2 x 100 MW Teluk Sirihterletak di Kota Padang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Teluk kabungTengah, dengan kata lain tidak ada pemerintahan nagari di Kecamatan Bungus Teluk,melainkan pemerintahan Kelurahan Teluk Kabung Tengah, maka menurut hematMajelis Hakim Tingat
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 5/TIPIKOR/2019 /PT PDG
Tanggal 4 Maret 2019 — H. ADRIAN ASRIL.
99 — 57
  • ayat (1) ke1 KUHP dan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalamdakwaan Kedua, namun dalam merumuskan amar putusan, ternyataPengadilan Tingkat Pertama mendahulukan amar putusan terhadap dakwaankedua dari amar dakwaan kesatu, maka untuk tertibnya susunan amar, ituMajelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki sebagaimana mestinyasesual dengan susunan dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa jika dicermati putusan Pengadilan Tingat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 22-02-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Februari 2012 — LILA KOMALADEWI GONDOKUSUMO
214 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Medan Merdeka Utara No. 913JAKARTA PUSAT.PETIKAN PUTUSANPasal 226 KUHAPNomor : 2618 K/PID/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara pidana dalam tingat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MUHAMAD YAMIN Bin H. HAMSI ;Tempat Lahir : Banjarmasin ;Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia.Hal. 92 dari 91 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2011Tempat Tinggal : Jalan P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — Ny. HELEN LANAWATI VS HOKKY HANDOYO, juga ditulis HOKKY HANDOJO, juga ditulis HOO HOKKY HANDOYO DK
160 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, Judex Facti tingat banding dan Judex Juris telah mengandung ultra petita karena mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebihdari pada yang dituntut oleh Penggugat Asal/Termohon PK;Bahwa, di dalam angka 20 Dictum Judex Facti tingkat banding yangdikuatkan oleh Judex Juris (halaman 70 diktum/ amar angka 9) dinyatakanbahwa:hutang yang terjadi dalam perkawinan adalah:1. P.T.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2011 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP.
Tanggal 18 April 2012 — YUGO SALDIAN BIN YURZALI
195 — 60
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;5. 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagal pinjaman yang akan diteruskan
    2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi KegiatanYang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kotaPangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingat
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perjanjian
Upload : 14-06-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 53/PDT/2016/PT.BTN
TERGUGAT PT. HALMAHERA SHIPPING, Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan; Dalam hal ini di wakili oleh Direktur Utama ASKAN NAIM Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pengadegan Utara Nomor 38, Rt.003/Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini menguasakan kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH. Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; MELAWAN: 1. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jln. Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II /TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H.Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I, TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II, TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III, TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV memberi Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto,SH.MH.JP, Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi,SH. Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, alamat Wisma Korindo Lantai 5, Jl. MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S No. 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat/Pegawai pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S No. 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B Nomor 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-VI; JUNCTO: Bp. RIANTO, SH.,CH, laki-laki, usia 47 tahun, bertempat tinggal di KH. Mas Mansyur 25A Blok 52-4-1, RT/RW. 010/011, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT INTERVENSI; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo,SH.MH, Wahyu Baskoro, SH.,MH dan Rio Arif Wicaksono, SH., Para Advokat/Penasihat pada Kantor Hukum WALUYO, BASKORO & REKAN beralamat di Jl. Aria Jaya Sentika, No. 38 Cibadak, Cikupa, Tangerang Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014; MELAWAN 1. PT. HALMAHERA SHIPPING, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH, Notaris di Jakarta dan berkedudukan di Jakarta yang saat ini beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok F-1-11, Jalan Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Pengadegan Utara No.38, Rt.003 Rw.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan di wakili oleh Direktur Utama Askan Naim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Soarez Pati, SH dan Narjo Jhon Hasyim, SH, Para Advokat & Pengacara pada Law Firm “FRANSISCO SOAREZ PATI, SH & PARTNERS, beralamat di Lingga Dharma Building Lantai 2, Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Ragunan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2014; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT/ TERGUGAT INTERVENSI; 2. PT. BANK PERMATA, Tbk, berkedudukan di Jln. Jend. Sudirman Kavling 27, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-I; 3. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK, berkedudukan di Menara Jamsostek Lantai 1, Jalan Gatot Subroto, Kavling 38, Jakarta Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT-II / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-II; 4. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION, berkedudukan di Permata Bank Tower 3, Jalan M.H. Thamrin Blok B1, Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya, Sektor VII, Tangerang; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-III semula TERGUGAT-III / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-III; 5. PT. BALAI LELANG PRATAMA, Berkedudukan di Wisma Korindo Lantai 5, Jalan M.T. Haryono, Kavling 62, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-IV semula TERGUGAT-IV/TURUT TERGUGAT INTERVENSI-IV; Dalam hal ini Turut Tergugat Intervensi-I, Turut Tergugat Intervensi-II, Turut Tergugat Intervensi-III dan Turut Tergugat Intervensi-IV memberikan Kuasa kepada FX. Tri Sumaryanto, SH.,MH.,JP., Renanto Hasibuan, SH dan Chatarina Mundi Budi Swarsi, SH., Para Advokat dari Law Offices SGS Mandiri, beralamat di Wisma Korindo Lantai 5, Jl.MT. Haryono, Kav. 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2014; 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Seribu, Ruko Golden Boulevard, Blok S Nomor 52-53, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan; Selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING-V semula TERGUGAT-V / TURUT TERGUGAT INTERVENSI-V; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agustin Rahayu, SE dan Sri Mastuti Pejabat / Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok S Nomor 52-53 Jalan Pahlawan Seribu, BSD-Serpong Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014; 7. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH, dalam kedudukan Hukumnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Tangerang Selatan, beralamat di Alam Sutera Town Center 10 B No. 20 Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI semula TERGUGAT-VI / TURUT INTERVENSI-VI;
136 — 49
  • buktibukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihakyang berperkara sudah dipertimbangkan dengan cermat dan seksamasebagaimana dalam pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat pertama yang diuraikan dalam putusannya tersebut;e bahwa alasan dalam memori banding maupun dalam kontra memoribanding tersebut bukan merupakan halhal yang baru yang relevan untukdipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding dan hanyamerupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan dalam putusanMajelis Hakim Tingat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-12-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2583 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — CEN FUI LI alias LIKU anak AKO
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) Tidak Menerapkan suatu peraturanhukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya mengenaiketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Pasal 61 ayat (1) Jo Pasal 71 ayat (1) UUNomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana dalamdakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Primair yang telahdiputuskan oleh Judex Facti.Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingat pertama yang dikuatkan padatingkat banding memutuskan : Telah
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 13-10-2014
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 35/TIPIKOR/2013/PTY
Tanggal 26 September 2013 — 1.SUPARDI BIN ADI SUWITO ; 2.TULUS Bin ADI MIYARSO (Alm) ; 3.RIBUT RIYANTO Bin ATMODIMEJO
86 — 37
  • Yk/IM/2013 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2013 Nomor: No:35/TIPIKOR/2013/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, tanggal25 Juli 2013, Nomor 12/Pid.Sus/2012/P.Tpikor. Yk. ;SURAT DAKWAN No.