Bahwa selanjutnya pada Pasal 142 ayat (2) beserta Penjelasannya jo.Pasal 149 ayat (1) UUPT menyatakan :Pasal 142 ayat (2) UUPT:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Wayib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

PENGGUGAT143 ayat (2) UUPT dalammengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT:telah melanggar ketentuan PasalPasal 143 ayat (2) UUPT:(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroandicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama Perseroan.Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.C. PDPKS DALAM PERKARA A QUO SUDAH BERAKHIR DEMI HUKUMKETIKA PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT.1.

Bahwa mengenai ketentuan Pembubaran Badan Hukum secara tegasdiatur berdasarkan Bab X Pasal 142 152 UUPT yang menjelaskanbahwa pembubaran suatu badan hukum itu sendiri harus dilakukanatau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk Keputusan Tata UsahaNegara dan tindakan hukum lainnya oleh Pejabat atau Instansi yangberwenang, sebagaimana penjelasan pasal 152 ayat (3), ayat (4),ayat (5) dan ayat (7) UUPT :Pasal 152 ayat (3) :Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkanhasil akhir proses likuidasi

PEMBANDING menjelaskan dalam Memori Banding halaman 3angka 2 yang menyatakan:leneees tidak satu pasal pun dalam UUK & PKPU ini secara tegas mengaturtentang Tata Cara ataupun Mekanisme Pembubaran Badan HukumPada BAB X Pasal 142 Pasal 152 UUPT mengatur secara tegas tentangPembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status badan hukum perseroan,hal ini berarti secara tersirat PEMBANDING sendiri telah menyatakanbahwa materi yang diatur dalam UUPT dan UUK&PKPU bukan merupakanhal yang sama.

yang menyatakan:"Pembubaran Perseroan terjadi: karena harta pailit Perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;"Selanjutnya Pasal 142 Ayat 2 huruf b UUPT menyatakan:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1),B.

Anggota direksi wajid melaporkan kepada Perseroan mengenaisaham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/ataukeluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnyadicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengansanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibantersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101ayat (2) UUPT);b.

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsungmaupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikanbahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yangtidak bertentangan dengun ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yangjika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batalkarena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainyatahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelahditelaah olen Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat(1) UUPT);h. Direksi wajid menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepadaakuntan publik untuk diaudit apabila:Halaman 39 dari 96 hal. Put.

(Pasal 68 ayat(1) UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);i.

(Pasal 102 ayat (3)UUPT);. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.

Cara menghitung pajak adalah harga jual rumah Rp.95.000.000, X 5 % :Rp. 4.750.000, jumlah pajak yang harus dibayartersebut TERGUGAT berdasarkan perjanjian Rp. 4.750.000, namunTERGUGAT tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka minta dibagidua sehingga menghitungnya Rp. 4.750.000, dibagi 2 = Rp. 2.375.000,;Bahwa untuk dapat bergabung pada PT CARITHA RIZQIA, berdasarkanketentuan yang berlaku dalam UUPT, TERGUGAT harus membelisebagian Saham Pendiri PT CARITHA RIZQIA, berdasarkan Pasal 56ayat (1) UUPT

Ciri yang demikian diatur pada Pasal 3ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dalam bentuk pertanggungjawaban terbatas pemegangsaham atas utang Perseroan. Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1)UUPT, ketentuan tanggung jawab terbatas, merupakan penegasan ciripersonalitas Perseroan bahwa pemegang saham terpisah tanggungjawabnya sebatas apa yang disetornya kepada Perseroan dengan hartapribadinya.

Berdasarkan ketentuandalam Pasal 3 ayat (1) UUPT ini, seandainya suatu perseroan terbatasdinyatakan pailit oleh pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaanHal 15 dari 40 Puts. No.01/Pdt/2016/PT.PLK.perseroan terbatas ternyata tidak cukup untuk melunasi hutanghutangperseroan terbatas, para pemegang saham tidak ikut bertanggungjawabuntuk menutupi kekurangan pelunasan hutanghutang perseroan terbatastersebut.

Akan tetapi, hukum perseroan terbatas pada umumnya,termasuk UUPT Indonesia, menentukan pengecualian berlakunya doktrinketerbatasan tanggungjawab tersebut, yang dalam hukum perseroanprinsip ini dinamakan dengan doktrin piercing the corporate veil ataulifting the corporate veil. Akan tetapi dalam hal hal tertentu tidak tertutupkemungkinan hapusnya tanggungjawab terbatas tersebut apabila terbuktiterjadi hal hal sebagai ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT.

merupakan bukti TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan hukum;Bahwa mengingat ketentuan yang digariskan pada UUPT konsekuensidibebankan tanggung jawab hukum kepundak TERGUGAT sebagaiPemegang Saham (a). tidak menyetor modal dan (b) mencampur adukHal 20 dari 40 Puts.

PENGGUGAT TIDAK PUNYA HAK PRIORITAS ATAS SAHAM DIVESTASIPTNNT BERDASARKAN KK, ANGGARAN DASAR PTNNT, UUPT DAN JVAB.1.

mencantumkan ketentuan Pasal 4 UUPT tersebut yangdapat mendukung dalihnya.

Seandainya Pasal 4 UUPT ini digunakan untuk menuntutbahwa Penggugat mempunyai hak atas Saham Divestasi PTNNT, tetap saja hal tersebuttidak tepat dan sungguh tidak ada halhal yang bertentangan dengan dalam AnggaranDasar PTNNT dengan UUPT untuk maksud Hak Prioritas atas saham divestasi.82 Selanjutnya, Penggugat juga mengutip Pasal 52 UUPT yang berbunyi:Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:a menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasil likuidasi

;c menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini.Kembali, Pasal 52 UUPT tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa secarahukum Penggugat mempunyai hak prioritas atas saham divestasi PTNNT yang dimilikioleh Para Tergugat.83 Begitu juga dengan Pasal 60 dan 61 UUPT yang masingmasing berbunyi:Pasal 60 UUPTSaham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.Pasal 61 UUPT(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan

yang menjelaskan bahwa pengambilansuara dalam RUPS dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapaimufakat dan secara lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2)UUPT disebutkan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, makakeputusan dapat diambil berdasarkan quaorum sebagaimana ditetapkanoleh UUPT atau anggaran dasar perseroan;2 Ahli M.

Asuransi Ramayana TBKmerupakan perusahaan yang berbadan hukum, karena AktaPendiriannya telah mendapat pengesahan dari MenteriKehakiman Republik Indonesia (Sesuai Pasal 7 ayat (6) UUPT),sebagaimana ternyata dari Akta Notaris Raden MeesterSoewandi No. 14 yang telah disyahkan dengan PenetapanMenteri Kehakiman RI No.

Maka, jelas tuntutanPenggugat atas THR juga berlebihan;Selanjutnya, tidak ada ketentuan yang menyatakan Gaji Direksi dihitungsecara prorata (Sesuai jumlah hari masuk kerja), karena baik AnggaranDasar Perseroan maupun UUPT, tidak mengenal system prorata dalamhal Gaji Direksi.

dankewenangan yang ada melalui organ perseroan (alat kelengkapanperusahaan) yang diakui Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT 2007,disampinguntuk mencegah berlanjutnya kerugian akibat kelalaian danketidakhatihatian Penggugat dalam kasus Cover Note CBnH;Bahwa kaidah hukum Pasal 97 ayat (5) huruf (d) UUPT 2007 dengantegas menyatakan, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkanatas kerugian Perusahaan apabila bisa membuktikan telahmelakukanpengurusandenganitikad baik dan kehatihatian untuk kepentinganPerseroan

Begitu juga kaidah hukum Pasal 114 ayat(5) huruf (a) dan (c) UUPT 2007, tegas menyatakan, Dewan Komisaristidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan telahmelakukanpengawasan denganitikadbaikdankehatihatianuntukkepentingan Perseroan dan telahmemberikan nasihatkepadaDireksiuntuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;25.

Sesuai Pasal 1 angka 5 UUPT 2007, Direksi bertanggungjawab penuhatas pengurusan dan Pasal 92 ayat 1 UUPT 2007 menekankanpengurusan tersebut harus sesuai dengan kepentingan Perseroan sertamaksud dan tujuan Perseroan.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 UUPT ,yaitu :Hal.1 Penetapan No.1759/Pdt.P/2019/PN Sby.1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat5 dan ayat 7, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukum nya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut2.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

Dandalam Penjelasan pasal 94 Ayat (3) UUPT, yaitu : Menyatakan bahwapersyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktu tertentudimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa Penjelasan Pasal 94 Ayat (3) UUPT diatas menitik beratkan padadalam hal telah berakhir masa jabatan anggota direksi, maka anggotadireksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut

Sehingga dengan tidak ada pengurus yang aktifmaka tidak perlu Pengadilan mengundang Pengurus untuk didengarketerangannya sebagaimana pasal 80 Ayat (2) UUPT ;Hal.4 Penetapan No.1759/Pdt.P/2019/PN Sby.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1.

) khususnya dalam Pasal 81 ayat(1) sangat jelas diatur tentang kewajiban Tergugat untuk melakukanpemanggilan terlebin dahulu kepada seluruh pemegang saham perseroansebelum menyelenggarakan RUPS, sebagaimana dikutip: (7) Direksimelakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelummenyelenggarakan RUPS.Selain diatur pada UUPT, kewajiban pemanggilan pemegang sahamtersebut juga telah diatur dalam Anggaran Dasar Turut TergugatIsebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPSPT TEGALGONDOUNGARAN Nomor:

karena Tergugat tidak pernah melakukan penghitungan laba bersih tahunan terlebih dahulu(yang dapat dibuktikan dengan Laporan Keuangan) dan penyisihanlaba bersin untuk cadangan (vide Pasal 70 UUPT) sebagaimanadisyaratkan UUPT sebelum melakukan pembagian dividen.Halaman 6.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.persetujuanpersetujuanyang diambil Pemegang Saham dalamRUPS nyatanyatamenyimpangi ketentuan UUPT sebagaimanaangka 9 dan 10.

Putusan Nomor : 539/Pdt/2019/PT SMG.berkurangnya aset perseroan sehingga nyata menyebabkan kerugian,apalagi uang hasil penjualan aset tersebut tidak pernah masuk keperseroan melainkan langsung dibagibagikan Tergugat .Perbuatanhukum Tergugat dengan Turut Tergugat II dalam penjualan/pengalihanasset perseroan tersebut juga nyatanyata dilakukan diluar bataskewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan UUPT maupunAnggaran Dasar.

TENTANG PERLUNYA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMLUAR BIASA PT TEGALGONDO UNGARAN TANGGAL 23082017DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT25.Bahwa mengingat pembuatan Risalah RUPS Luar Biasa 2017senyatanya telah bertentangan dengan amanah UUPT danAnggaranDasar maka telah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim untukHalaman 14.

Sekalipun AD(Anggaran Dasar) menentukan bahwa perbuatanperbuatan Direksi tertentumemerlukan persetujuan Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud bukanpemberian kuasa dan bukan pula perbuatan pengurusan.Kemudian menurut Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) kewenanganuntuk melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (Selanjutnyadisebut PT) seharihari dilakukan oleh DIREKSI.Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT Dewan Komisaris melakukan

pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadadireksiPasal 114 UUPT ayat (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab ataspengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108,Ayat (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan danpemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108ayat (1) untuk kepentingan

Berdasarkan definisi yang diberikanundang undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa tugas utama DewanKomisaris adalah mengawasi pengurusan dan pengelolaan perseroan yangdilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) kewenangan untuk melakukanHalaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2020/PN.Kpnpengurusan operasional Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut

PT) seharihari dilakukan oleh DIREKSI.Sedangkan Pasal 108 (1) UUPT Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepadadireksi, Dewan Komisaris tidak mempunyai fungsi eksekutif, Dewan Komisarishanya mempunyai fungsi dan tugas yang ditetapkan dalam pasal 108 ayat (1)UUPT yaitu tugas dan fungsi pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya mengenai perseroan

pengurusan.ltu artinya segala pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan hanyaDireksi yang berwewenang menjalankannya sedangkan mengacu pada pasal108 (1) UUPT wewenang Komisaris hanyalah sebagai pengawas ataskebijakan direksi dan juga dapat memberi nasehat kepada Direksi selakupengurus operasional perseroan.Mohon kiranya hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan perjanjian yangtelah disepakati oleh Penggugat dengan Edho Darmanto selaku Komisarispada PT Gunadharma Anugerahjaya tersebut menjadi

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengan demikian AktaRisalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPT Tahun 1995 yaituketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD.Dalam Pasal 54 KUHD jelas ditegaskan bahwa : pembatasanmengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegangsaham dapat diatur dalam akta pendirian ..., sehingga oleh KUHDdiberikan hak oleh para pemegang saham untuk mengaturnya

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelahadanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isi Akta PKRTahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Cc.24Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun 1998berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroansesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tetang PerseroanaTerbatas dengan jalan menyusun kembali Memperhatikanketentuan kuorum dalam UUPT Tahun 1995 pada Pasal 73 ayat (1)yang berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan

disebut UUPT Tahun2007).

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86 ayat (1), mengaturmengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umumsebagaimana berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSlebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebut tidakberbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga jelas adanya keinginan daripara pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1)UUPT, yang berbunyi :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjaminkepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

Tidak ada ketentuan dalam UUPT yang secara tegas menyatakanbahwa pengangkatan dan penggantian Direksi yang dilakukanmelalui mekanisme Circular Resolution berdasarkan Pasal 91 UUPTHalaman 54 dari 70 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbanganhukumpertimbangan hukum Judex Facti tingkat Banding tersebut di atas,karena Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuanketentuan hukummengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT Nomor 40Tahun 2007 khususnya ketentuan Pasal 91 UUPT mengenai CircularResolution sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksiin casu pengangkatan Pemohon Kasasi Ill/Pembanding II/Tergugat Illsebagai Direktur PT Europe;3.

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007yang melarang pengangkatan direksi melalui mekanisme CircularResolution berdasarkan Pasal 91 UUPT;Adanya ketentuan Pasal 94 UUPT (yang mengatur mengenaipengangkatan dan pemberhentian Direksi melalui mekanisme RUPS) sertaketentuan Pasal 105 UUPT (yang mengatur pemberhentian Direksi melaluimekanisme Circular Resolution) tidak boleh ditafsirkan dan tidak berartibahwa UUPT melarang (tidak membolehkan) pengangkatan Direksi melaluimekanisme

Circular Resolution berdasarkan Pasal 91 UUPT.Hal ini disebabkan karena rumusan Pasal 94 UUPT sendiri tidak secaradefinitif menyatakan bahwa pengangkatan Direksi dilakukan hanya melaluimekanisme RUPS.

Demikian pula rumusan Pasal 105 UUPT juga tidaksecara definitif menyatakan bahwa hanya pemberhentian Direksi saja yangboleh dilakukan melalui mekanisme Circular Resolution, sedangkanpengangkatan Direksi yang baru sebagai pengganti Direksi yangdiberhentikan berdasarkan Circular Resolution, harus melalui RUPS;4. Bahwa menurut ahli DR. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., UUPT tidakmemberikan batasan mengenai halhal yang dapat diambil berdasarkanatau menurut mekanisme Circular Resolution.

Samudera Seraya Jaya dinyatakan bubar.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 sampai dengan pasal 152 UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, makapembubaran badan hukum perseroan aquo adalah wewenang mutlakRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan OrganPerseroan;Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenangsecara obsolut untuk memeriksa Perkara Gugatan PembubaranPerseroan yang diajukan Penggugat.ll

Tetapi kaitannya dengan PT.Samudera Seraya Jaya maka kedudukan Tergugat selakuKomisaris adalah kedudukan yang benar menurut UUPT yangmemiliki porsi 8750 lembar saham dari total 25000 lembar sahamPerseroan.. Bahwa dalil Penggugat angka 9 didasarkan pada dalilnya angka 8.Oleh karena dalil Penggugat angka 8 tidak benar dan tertolak makadalil Penggugat angka 9 pun tidak benar dan tertolak..

Bahwa Rekonvensi ini adalah Gugatan sebagaimana dimaksudoleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT yang menentukan bahwaataSs nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (Satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilannegeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan ataukelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telahmelakukan pelanggaran atau kelalaian sebagai wakil pemegangsaham yang meliputi pelanggaran kepercayaan (breach of truth);kelalaian (negligence), dan kesalahan (error) di dalam menjalankanperseroan;Bahwa sebagai salah seorang pemilik saham sebagaimanadimaksud oleh ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT adalah wajar bagiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan berhak untukmenuntut sSupaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensidinyatakan telah bersalah melanggar

), pengertian Direksi adalah:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalamMmaupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.Mengenai tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalam Pasal 92 (5)UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebin dari 1 (Satu)orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2 UUPT).Dalam Anggaran Dasar perusahaan disebutkan bahwa 2 orang anggota Direksibersamasama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan.Bahwa, dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurusPerseroan

Pasal 92 ayat (1).Pasal 98 ayat (1) UUPT:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Mengacu, Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 111 ayat (3) UUPT hanya menyatakanbahwa anggota Direksi dan DK diangkat untuk jangka waktutertentu dan dapat diangkat kembaii.Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UUPT ini dijelaskan:Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu,dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinvya meneruskan

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Dunia Pangan.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dariTermohon sampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80ayat (1) UUPT, Pemohon berhak untuk mengajukan dan memintakepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan PerseroanHalaman 3 dari 78

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

TPSF Tbk. berikut kami kutipkan ketentuan PasalUUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS.Pasal 111 ayat (6) UUPT :Halaman 40 dari 78 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2018/PN Sgn31.Se.33.Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian

Pasal 111 ayat (1) UUPT.

TERGUGAT II) adalah sebanyak 1000 lembar saham dengannominal Rp 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) terhadap PT IDEDUA SEN (/n Casu TURUT TERGUGAT I) yang berbasis saham 4000Hal 3 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.lembar senilai nominal Rp 4.000.000.000, (empat milyar Rupiah) Bukti P1 Bahwa sikap PENGGUGAT terhadap tanggung jawab hukumnyasebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT sebagaimanaperintah ketentuan hukum :Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

PERBUATAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Paling sedikit 25%(duapuluh limapersen) dari modal dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, dengandemikian sangatlah jelas amanah yang diwajibkan oleh UndangUndang tersebut untuk mewajibkan penyetoran modal, namunfaktanya hingga sampai saat ini) PARA TERGUGAT telah melakukankelalaian dan melawan hukum yang mengakibatkan

melawan hukum sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara lain: Adanya Suatu PerbuatanBahwa selain ketidakacuhan PARA TERGUGAT dalammemperhatikan aspek finansial TURUT TERGUGAT jugaperbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan penyetoranmodal secara tersebut yang seharusnya dilaksanakan sebagaiHal 7 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.bentuk perbuatan yang sakral sebagai pemegang saham JUSTRUPARA TERGUGAT tidak patuhi sebagaimana perintah hukumkhususnya Pasal 33 ayat (1) UUPT

, sehingga perbuatan PARAPENGGUGAT sangat jelas bertentangan dengan peraturan danperundangan yang berlaku;= Perbuatan Tersebut Melawan HukumBahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secaranyata dan terang melanggar peraturan dan perundangundanganyang berlaku khususnya di bidang hukum perusahaansebagaimana hal tersebut diwajibkan dan diatur dalam Pasal 33ayat (1) UUPT beserta turunan peraturan hukum kaitannya; Bertentangan Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuBahwa dengan kelalaian PARA TERGUGAT

TERGUGAT 1) pada awal pendirian berdasarkan AktaAnggaran Dasar PT Ide Dua Sen No. 22 Tanggal 23 Mei 2015 yang dibuatoleh Bimo Seno Sanjaya, S.H, Notaris di Yogyakarta (TURUT TERGUGATIl) (Akta Anggaran Dasar IDDS) adalah sebagai berikut: Komisaris: Doktor Tohir Abdulkadir (In Casu TERGUGAT 1); Direktur Utama: Lukman Wiryahadi (In Casu TERGUGAT II); dan Direktur: Imam Bahariyanto (In Casu TERGUGAT III); Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Bahwa melihat adanya Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan AktaPKR Tahun 1998, dengan dikaitkan pada adanya Kitab UndangUndang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut UUPT Tahun 1995), menunjukkan bahwa pengaturan kuorum dalam Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan AktaPKR Tahun 1998 merupakan keinginan dan kehendak para pemegang saham dan tidak bertentangan dengan kedua peraturanperundangundangan baik KUHD dan UUPT Tahun 1995

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember 1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengandemikian Akta Risalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPThal 32 dari 84 hal put.

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelah adanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isiAkta PKR Tahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun1998 berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggarandasar Perseroan sesuai dengan UndangUndang No. 1Tahun 1995 tetang Perseroan Terbatas dengan jalanmenyusun kembali ....

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86ayat (1), mengatur mengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umum sebagaimana berbunyi : RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebuttidak berbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga Jelas adanyakeinginan dari para pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang berbuny/! :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPSdimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPStersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

Nomor 2775 kK/Pdt/2016 Bahwa RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor: AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuanPasal 21 ayat (3) UUPT juncto Pasal 23 ayat (2) UUPT yangmenyatakan:Pasal 21 ayat (8) UUPTPerubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)cukup diberitahukan kepada Menteri.Pasal 23 ayat (2) UUPTPerubahan

Nomor 2775 K/Pdt/2016 Bawa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat , Tergugat II jelas danterang dalam kedudukan misili Perusahaan yang beralamat di GrahaKirana Building 7" floor suite 707, jalan Yos Sudarso Kav. 88 JakartaUtara, sesuai dengan Pasal 61 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabilahubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal 25 Juni2014 dan telah tertuang menjadi Akta Nomor 116 tanggal 25 Juni 2014diadakan sesuai dengan alamat

Perubahan Pengurus Perseroan;Bahwa RUPSLB PT Multicon Indrajaya Terminal tanggal 25 Juni 2014telah didaftarkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen AHU Nomor: AHU04666.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 telah sesuai dengan ketentuanPasal 21 ayat (3) UUPT juncto Pasal 23 ayat (2) UUPT yangmenyatakan:Pasai121 ayat (3) UUPT Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) cukup diberitahukan kepada Menteri;Pasal 23 ayat (2) UUPT

Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang MengadiliPerkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN JKT PST., (Kompetensi Relatif); Bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat , Tergugat II jelas danterang dalam kedudukan domisili Perusahaan yang beralamat di GrahaKirana Building 7" floor suite 707, Jalan Yos Sudarso Kav.88 JakartaUtara, sesuai dengan Pasal 61 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabiladihubungkan dengan kegiatan dalam agenda Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT Multicon Indrajaya Terminal tertanggal

Nomor 2775 kK/Pdt/201613.14.15.16.keberadaannya di atas), yang kemudian seolaholah disetorkan sebagaimodal ke dalam PT Multicon Indrajaya Terminal, harus dinilai olehpenilai publik;Bahwa untuk mendukung dalilnya bahwa penyetoran modalsebagaimana disebutkan di atas telah dilakukan sesuai denganketentuan UUPT, dalam persidangan perkara a quo Termohon KasasiII dahulu Terbanding III/Tergugat II memasukkan bukti berupa LaporanKJPP Truscel Capital sebagai Bukti T.III7;Namun, pada saat melakukan in zage

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

PT Budi Mutu Prima: Santoso Winata (Direktur) dan Widarto(Komisaris);Ketentuan Paal 1 ayat 4 jo Pasal 82 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) menyatakan bahwa:Direksi adalah organ peseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan AnggaraN Dasar (Pasal 1 ayat (4));Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan

bahwa direksi bertindak sebagaikuasa menurut hukum (wetteliike vertegenwoordig legalrepresentative) untuk mewakili kKepentingan perseroan di dalam dandi luar pengadilan tanopa memerlukan surat kuasa dari perseroan;Bahwa selanjutnya, dalam hal direksi berhalangan maka tugasmewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukanmelalui pegawai perseroan yang ditunjuk untuk perbuatan tersebutdalam hal perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dipengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 UUPT

Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk., Bapak Sudarmo Tasminmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sehingga BapakSudarmo Tasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT TunasBaru Lampung, Tbk. di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82

UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;c. pada PT Budi Acid Jaya, Tbk., Bapak Sudarmo Tasmin menjabatsebagai Wakil Presiden Direktur sehingga Bapak SudarmoTasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Budi Acid Jaya,Tbk., di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanHal. 26 dari 36 hal.Put.No. 513 PK/Pdt/2007perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;d.

Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5)UUPT juga diatur sebagai berikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapatmembuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat sertamertaatau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadiHalaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Padt.Plw/2016/PN Cbi3.3.3.4.atas kerugian Perseroan.

Anggota Direksi tersebut memiliki hakuntuk membela dirinya untuk membuktikan bahwa dirinya tidakdapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugianPerseroan karena beberapa hal sebagaimana telah ditentukandalan Pasal 97 ayat (5) UUPT;Bahwa terkait dengan tindakan BURHANUDIN BUR MARAS dalammenerbitkan Surat Jaminan No. 111 yang dipermasalahkan olehPelawan di dalam Gugatan, dengan mempertimbangkan ketentuanPasal 97 ayat (1) dan ayat (8) UUPT, maka seharusnyaBURHANUDIN BUR MARAS selaku

Yang dijadikan dasar atas dalildalil di atas adalahketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 13 ayat (12) AnggaranDasar PT Lekom Maras serta Pasal 102 ayat (1) UUPT;Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, mendasarkan dalildalilnyahanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1) UUPT.Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pat.Plw/2016/PN CbiSetiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila

telahditentukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT.

Oleh karena itu, dalildalilterkait dengan hal tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telah diatur sebagaiberikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baikBerdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksiyang meskipun belum mendapat persetujuan

Lebih lanjut, Pasal 92 ayat (2) UUPT mendefinisikan kebijakan yangdianggap tepat sebagai kebijakan yang, antara lain didasarkan padakeahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yangsejenis.Bahwa lebih konkritnya penjelasan Pasal 92 ayat (2) UUPT, keahlianTergugat sebagaimana dirinci menjadi tugas dan tanggung jawabnyasebagai direksi yang dalam seharihari yang bertugas sebagai QualityAssurance dengan tugastugas sebagai berikut:1.

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) 1)UUPT, yang dikutip sebagai berikut:"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadup angaota Direksiyang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian padaPerseroan."

Bahwa lebih lanjut, Penjelasan ketentuan Pasal 97 ayat (6) UUPT, yangdikutip sebagai berikut:"Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemgaang saham yangmemenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapatmewakili Perseroan untuk Melakukan tuntutan atau gugatan terhadapDireksi melalui pengadilan."

Pasal 97 ayat (3) UUPT jo.

Para Penggugat dalam Gugatan mendalikan bahwa Tergugat sebagaiDirektur dari Penggugat Il telah tidak melaksanakan tugas sebagai Direksidengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 92 ayat (1) danayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT" )dan telah melakukan kelalaian dalam memberikan kredit serta telahmelakukan perbuatan curang dalam mengucurkan pembiayaan atas namakonsumen Mahdi Nursaid qq.