Ditemukan 1461 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-03-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 212/Pdt.G/2015/PA.Sidrap
Tanggal 21 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat l,ll,lll,
178
  • pula istri (Turut Tergugat I) dan dua orang anak lakilak(Tergugat I dan Tergugat II), maka Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan/tidak mengabaikan maksud Pasal 127 Rv dan mempertimbangkan maksud Pasal 2ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidakmembedabedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dankemanfaatan subtantif
Register : 06-01-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap
Tanggal 7 Oktober 2015 — Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III melawan Termohon, Turut Termohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
3322
  • yangtelah dicantumkan Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatannya pada pokoknyatidak bertengtangan dengan ratio logis Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Majelis Hakimmempertimbangkan pula maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengantidak membedabedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dankemanfaatan subtantif
Register : 08-10-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 208/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 22 Juni 2016 —
6612
  • Tergugat I, sehinggaTergugat Il dapat dikatagorikan sebagai Pembeli yang tidak beritikad baiksebagaimana dalam Yurisprudensi 1816 K/PDT/1989, tanggal 22 Oktober 1992dikarenakan tindakan Tergugat II tidak meneliti hak dan status tentang tanahtersebut dan mau menerima pengalihan dari Tergugat atas dasar terikat hutangpada pihak lain dengan kuasa untuk menjual dari Tergugat I, olen karenanyatindakan Tergugat Il tidak secara hatihati (ceroboh) dalam pembelian objeksengketa sehingga telah melanggar hak subtantif
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
DR. ABDUL MUTHALIB LATUAMURY
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
224165
  • sedangkan kepentingan Penggugat yangdirugikan sebagai akibat ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 dan9 pada pokoknya telah menyatakan Bahwa Tergugat mengeluarkan objeksengketa tersebut sangat merugikan Penggugat, halmana Penggugatmenggantungkan nasib Penggugat bekerja keras sebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat diperlakukan tidakadil dan sewenangwenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugattidak didasari pada prosedur hukum yang subtantif
Register : 21-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Tkl
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13850
  • Dalam gugatan, Posita dan petitumgugatan berbeda secara subtantif, sehingga menimbulkan inkonsistensidan ketidakselarasan materi gugatan, karena itu gugatan dinilai kabur(obscuur libel) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalamrepliknya menyampaikan tanggapan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakangugatan kabur dan tidak jelas adalah tidak benar dan patut di kKesampingkan,54dengan alasan :1.Penggugat hanya
Register : 26-07-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 07-07-2019
Putusan PA KANGEAN Nomor 326/Pdt.G/2017/Kgn
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6615
  • Dan terhadap bukti TR.2 a quo majelis hakim menilai bahwa bukti TR.2tidak memiliki relevansi untuk dijadikan dasar adanya dana bantuan dari orangtua Tergugat dan eksistensi bukti TR.2 tersebut secara subtantif semakinmemperkuat status keberadaan objek sengketa gugatan pada poin 4 sebagaiharta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
Putus : 26-03-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 01-K/PM I-06/AD/I/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — Kopka Rahmadani NRP 621043
6642
  • semua hasil hutan dari tindak pidana kehutanandapat di jatuhkan bersama sama dengan perampasan alat alattermasuk alat angkutnya, sehigga terhadap barang bukti alat angkutyang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana yang di lakukanoleh terdakwa ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganalat angkut yang berupa Dump Truk Warna kuning Nopol DA 9502FA adalah kepunyaan pihak ketiga dalam hal ini yaitu sdr H.Saliminmaka majelis hakim akan menentukannya sendiri.Bahwa walaupun penerapan hukum subtantif
Register : 08-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Kdl
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
N.KRISTIN A, SH.MH
Terdakwa:
1.Nofa Haris Als. Noblanc Bin Fachrudin Vigitno
2.Ardhi Arikawahyan Bin Hardiyanto
3.Suyono Bin Sugito
4.Donni Irawan Bin Fachrudin Vigitono
874
  • pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 4 Desember 2018 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif
Register : 07-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NORAIDA SILALAHI , SH.MH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI Bin GAIRILAH
4812
  • Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif tidak hanya di bidang migas, melainkan jugaketenagalistrikan, mineral dan batubara, panas bumi, serta EBTKE.Selain itu juga berbagai diklat di bidang hukum baik legal drafting, dancontract drafting.
Register : 13-09-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-Desain Industri/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 5 Maret 2019 — PT. ALAM PANCA WARNA >< KERIA HEN ; DIREKTORAT HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
1005471
  • Simanjuntak,SH.MH.yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatsebagai berikut :Bahwa yang dilindungi dalam Desain industri adalah bentuk, gambargambar, konfigurasi, warna yang bersifat alternatif.Halaman 55 Putusan No.45/Pdt.Sus.Desain Industri/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.Bahwa dalam proses pendaftaran Desain Indusri apabila dalam 3 (tiga)bulan setelah pendaftaran tidak ada pihak yang keberatan atas suatudesain industri maka proses pendaftaran akan terus berlanjut kepemeriksaan subtantif
Register : 14-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 47/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
Hidayat
Tergugat:
BUPATI KOLAKA UTARA
Intervensi:
PT. BOLA DUNIA MANDIRI
402909
  • BOLADUNIA MANDIRI Namun IUP OP tersebut dicabut oleh TERGUGAT makaPENGGUGAT menanggung kerugian untuk memperoleh penghasilan lebihdari tanah miliknya; e) Bahwa karena merasa kepentingannya dirugikan maka PENGGUGATmengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; Perkara 47/G/2019/PTUNkKdi Halaman 7 dari 107 Halamanf) Bahwa Kepentingan secara Subtantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukumyang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan Keputusan
Register : 19-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
Asep Suhendra Bin Jamiludin
6211
  • melakukan penyusunan peraturanperundangundangan bidang migas, memberikan pertimbangan hukum(legal opinion) dalam permasalahan yang timbul dalam kegiatan hulumaupun hilir migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Samadan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas,serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang migas.Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi subtantif
Putus : 17-02-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 146/Pdt.G/2015/PN Mks
Tanggal 17 Februari 2016 —
172200
  • sosialisasidengan masyarakat sekitar pengerjaan proyek;Bahwa permasalahan teknis pelaksanaan pekerjaan mulai timbul terkait denganperizinan pelaksanaan pekerjaan karena berdasarkan Kontrak Induk METODEPELAKSANAAN PEKERJAAN dengan metode Pengalian Pemotongan Aspal(Open Cut/Cutting Asphalt) akan tetapi berdasarkan Surat RekomendasiPekerjaan yang yang dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas PrasaranaWilayah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2008No. 620/1834/DPW yang isinya secara subtantif
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA CIKARANG Nomor 2240/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8348
  • Pelayanan subtantif, berupa tugastugas pelayanan dibidang pembinaankehidupan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama,pembinaan dan pengembangan masyarakat dan pembinaan sertapelestarian lingkungan dan sebagainya.c.
Register : 15-09-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 11 Januari 2018 — SANTI WIRDA, S.Pd., M.Pd ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
9042
  • permohonan banding administratif Penggugatdisidangkan oleh seluruh anggota Bapek yang dipimpin oleh MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku KetuaBapek pada tanggal 7 Juli 2017;Bahwa Tergugat akui Keputusan Tergugat memang sudah lewat waktu180 hari, namun demikian dalam peraturan perundangundangan tidakmengatur dampak oleh akibat tidak ditaatinya tenggang waktu 180 hari,Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor: 191/G/2017/PTUNJKT.disamping itu, Penggugat telah terbukti secara subtantif
Register : 29-04-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 5/G/2010/PTUN-BNA
Tanggal 30 Agustus 2010 — DRS. M. JAMIL vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA;2. AHLI WARIS SAUDARA MELAN
20148
  • berdasarkan petimbangan pertimbanganyang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa tindakan hukum Tergugat dalammenerbitkan ke empat objek sengketa a quo, secaraprosedur formal telah bertentangan dengan ketentuanPasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 86 ayat (2) jo.Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, tidakmemenuhi azas publisitas dalam pendaftaran tanah, dansecara subtantif
Register : 19-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
1.PASTI JAYADI Bin MAT JURI
2.WISNU NUGROHO Bin PURNOMO
7010
  • Bahwa dapat Ahli jelaskan secara singkat tugas dan tanggungjawab Ahli selaku Perancang Peraturan Perundang undanganAhli Madya selaku Koordinator Hukum dan Humas yaitumelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturanperundang undangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, sertaurusan hubungan masyarakat; Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus dibidang Migasberupa diklat prajabatan dan orientasi CPNS Kementerian ESDMyang memuat materi subtantif
Register : 29-09-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 07-02-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 45/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 17 Januari 2018 — HJ. LAILATUL KAFTIAH, DKK MELAWAN CAMAT KECAMATAN RUMBAI-KOTA PEKANBARU, LURAH KELURAHAN AGRO WISATA, KECAMATAN RUMBAI-KOTA DAN MUHAMMAD TOAT NASUTION, JUMARI, ILYAS FUAD
8652
  • ke 2 (dua) tersebut di atas, apakah Para PenggugatHalaman 71 dari 80 Putusan Nomor : 45/G/2017/PTUN.PBRmempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objeksengketa a quo;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan,oleh karena itu) kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupunyurisprudensi;Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif
Register : 11-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.ZAINUL ARIFIN, SH
2.ADENAN SITEPU, SH.
Terdakwa:
1.JASMAN Bin FIRMANSYAH
2.ADI MUSTIKA, S.Sos BIN UMAR RANTA
7129
  • Sertifikat Tehnis Subtantif Revieu Laporan Keuangan.5. Sertifikat Tehnis Subtantif Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.6. Sertifikat Tehnis Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.7. Sertifikat Assesor Penilaian Mandiri Dan Reformasi Birokrasi.8.
Putus : 20-04-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 182/Pdt.G/2016/PN Tjk
Tanggal 20 April 2017 — -Sari Rogo lawan PT.Trijaya Tirta Dharma
6928
  • Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat selaku MitraGreat adalah suatu hal yang sangat subtantif dan mendasar karena haltersebut menyangkut para pihak dalam gugatan ini, yang merupakansubjek dalam gugatan.6.