Ditemukan 698 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1233/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CAHAYA SAKTI CHANDRA MOTOR
14924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1233/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00036/207/10/646/15tanggal 16 Mei 2016, Masa Mei 2010 karena koreksi yang dilakukan tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danmengabulkan perhitungan yang Pemohon Banding lakukan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
    NomorPut88914/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00134/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00036/207/10/646/15tanggal 27 Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor,NPWP 02.305.155.0646.002
Putus : 12-10-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 334/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 12 Oktober 2015 — EDY SUTEJO, S.Th. dan ARIEF ADITYA, SE melawan N.D. SUTARSO, dkk
61147
  • Sertifikat Hak Pakai No. 00036 luas + 28.250 m? atas namaYayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muria ;40.Sertifikat Hak Pakai No. 00037 luas + 3.189 m? atas namaYayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muria ;.
    Barang Tidak Bergerak berupa :e Sertifikat Hak Pakai No. 00036 atas nama Yayasan KesehatanKristen Sekitar Muria di Desa Sambiroto Kec. Tayu, Jl.Diponegoro No 56 Tayu Pati 59155, luas +/ 28.250 m? ;d. Barang Tidak Bergerak berupa :e Sertifikat Hak Pakai No. 00037 atas nama Yayasan KesehatanKristen Sekitar Muria di Desa Sambiroto Kec.
    Oleh karenaitu, PELAWAN mengajukan perlawanan pihak ketiga atas sita eksekusidi maksud ;bahwa oleh karena telah dikeluarkan Penetapan Lelang No. 07/Eks.PB/2013/PN.Smg tanggal 14 Mei 2014 tentang Perintah untukmelaksanakan Lelang Eksekusi terhadap tanah Sertifikat Hak PakaiNo. 00036 atas nama Yayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muria diDesa Sambiroto Kec. Tayu, Jl. Diponegoro No 56 Tayu Pati 59155,luas +/ 28.250 m?
    Sebidang tanah tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No.00036 atas nama Yayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muriadi Desa Sambiroto Kec. Tayu, JI. Diponegoro No 56 TayuPati 59155, luas + 28.250 m? ;b. Sebidang tanah tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No.00037 atas nama Yayasan Kesehatan Kristen Sekitar Muriadi Desa Sambiroto Kec. Tayu, Jl. Diponegoro No. 56 TayuPati 59155, luas + 3.189 m2 ;DALAM POKOK PERKARA :1.
    Barang Tidak Bergerak berupa :e Sertifikat Hak Pakai No. 00036 atas nama Yayasan KesehatanKristen Sekitar Muria di Desa Sambiroto Kec. Tayu, Jl.Diponegoro No 56 Tayu Pati 59155, luas +/ 28.250 m? ;d. Barang Tidak Bergerak berupa :e Sertifikat Hak Pakai No. 00037 atas nama Yayasan KesehatanKristen Sekitar Muria di Desa Sambiroto Kec. Tayu, Jl.Diponegoro No. 56 Tayu Pati 59155, luas +/ 28.250 m?. ;7.
Putus : 19-02-2010 — Upload : 09-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 B/PK/PJK/2006
Tanggal 19 Februari 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK SAKURA SWADHARMA
6031 Berkekuatan Hukum Tetap
  • an Paj ak(UU Pengadilan Pajak), Pemohon Banding mengajukan bandi ngterh adapKeputusan Terbanding Nomor KEP179/WPJ. 6/BD. 03/2004 tanggal9 Juni2004 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPaj ak Kur angBayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Tahun Pajak2001Nomor : 00036/206/01/022/03 tanggal 9 April 2003 atas namaPemohon Banding NPWP 01.343.018.6.022.000 ;Latar BelakangBahwa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Satumenerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2001 Nomor00036
    yang9 April2003 atas nama Pemohonintin ya menerimasebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dan meninjaukenbalikeberatan2004 ;Pokok BandingBahwa materiSKPKB PPhtersebutJuniMateriadal ah sebagaiBahwa perhitungan Pajak Penghasilanyang masih di bayarmenurutKEP179/WPJ. 6/BD. 03/2004BadanPemohon Bandingpokok pengajuanberikuttanggal 9SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2001tersebutKeputusanterima pada tanggaldiatas.Keputusan17banding Pemohon BandingBadan(PPh Badan)Terbanding NomorJuni 2004 dan menurutNomor 00036
    KEP179/WPJ. 6/BD. 03/2004 tanggal 9 Juni2004 dan SKPKB PPh Badan Nomor : 00036/206/0 1/022/ 03 tanggal 9 April 2003 tersebut harus mencantumkan Nama danNPWP sebagai berikut : PT Bank Sakura Swadharma qq.
    Put. 06295/PP/M.I1/15/2005 tanggal 5 September 2005yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikutMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP179/WPJ.06/BD.03/2004 tanggal 9 Juni 2004 mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2001No.00036/206/01/022/03 tanggal 9 April 2003, atas nama PT.Bank Sakura Swadharma, NPWP : 01.343.018.6 002.000,alamat : Summitmas II 10th Floor, Jl. Jend.
Putus : 23-05-2013 — Upload : 16-06-2013
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/Pdt/2013/PT.Dps
Tanggal 23 Mei 2013 — 1. TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI, sebagai PEMBANDING I , 2. TJOKORDA ISTRI ANOM, sebagai PEMBANDING II , 3. TJOKORDA GEDE PARTHASUNIYA,SH.MM , sebagai PEMBANDING III , M E L A W A N 1. Ir.TJOKORDA GEDE SUTHA, 2. TJOKORDA GEDE DALEM, 3. Drs.TJOKORDA GEDE RAI DHARMATENAYA, 4. TJOKORDA GEDE ARTHANA, SH, 5.TJOKORDA GEDE KURNIA KRISNA DP, SH, disebut PARA TERBANDING,
6023
  • Gianyar tanggal 16 Oktober 2012Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang amarnya berbunyi sebagai berikute Menolak eksepsi Tergugat I,J dan III untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : ====nn2nn nnn1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 2 Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan Tjokorda Agung (almarhum)dan Tjokorda Istri Made Saren ( almarhum) ; aSatu bidang tanah basah/sawah terletak di Subak Kembang Kuning,Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan Gianyar, SPPTNo.51.04.019.011.00036.7, Persil No.00036
    Adalah pertimbangan yang keliru karena yangmenjadi acuan dalam eksepsiPara Tergugat adalah perkara aquo dan perkaraNo.10 / Pdt.G /2009/PN.Gir baik obyek , subyek dan sasarannya sama(EXSEPIE REI JUDICATIE/ Ne Bis In Idem) yaitu Obyek yang dituntut dalam perkara No.10/Pdt.G/2009/PN.GiraSatu bidang tanah basah/sawah terletak di Subak Kembang Kuning,Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan Gianyar, SPPTNo.51.04.019.011.00036.7, Persil No.00036, Klas A.37 luas 3.650 m2dimutasi PBB SPPT No.51.04.019.011.00036.7
    sawah terletak di Subak Kembang Kuning,Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan, Gianyar, SPPT No.51.04.019.011.000027.7, Persil No. 00038, Klas A 37, luas : 5.150 m2menjadi luas ukur 6.250 m2 dimutasi PBB SPPT No.51.04.019.011.0000465.7. batasbatas Utara : I Nu/Darmawati, Timur: Sungai, Selatan : Rumah Dam Sayan, Barat : Jalan ; Obyek dalam Perkara aquo , adalah :aSatu bidang tanah basah/sawah terletak di Subak Kembang Kuning,Pasedahan Yeh Wos Ulu, Payangan Gianyar, SPPTNo.51.04.019.011.00036.7, Persil No.00036
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3704 B/PK/PJK/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT OCI CORPORATION;
4023 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP570/WPJ.07/2015, tanggal 23 Februari 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor 00036/241/07/053/13, tanggal 12Desember 2013, atas nama BUT OCI Corporation, NPWP01.070.597.8053.000, beralamat di Gd.
    bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP570/WPJ.07/2015, tanggal 23 Februari2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor 00036
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1213/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — JONY KAMITONO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
1911 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya surat keputusan dari Terbandingyaitu:yangNomor KeputusanTanggal terbit KeputusanTanggal dikirim KeputusanTanggal diterimadikirim melaluimenetapkan/memutuskanterhadap:Nomor SKPKBTanggal terbit SKPKBNomor Surat KeberatanTanggal Surat KeberatanTanggal terima keberatanPPN yang kurang dibayarTerbilang: KEP836/WPJ.29/2012;: 25 Juli 2012;: 25 Juli 2012;: 27 Juli 2012;: Pos tercatat:Menolak keberatan Pemohon Banding: 00036
    karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa PPN bulanDesember 2004 dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yangberlaku, dimana Pemohon Banding juga telah mengikuti sunset policy;Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah dikemukakan di atas, makaPemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak cq MajelisHakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkanputusan sebagai berikut:1. membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00036
    seluruhnya;atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50746/PP/M.XVIIIB/16/2014, tanggal 27 Februari 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak KEP836/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 tentang KeberatanWajib Pajak Atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2004Nomor 00036
    Putusan Nomor 1213/B/PK/PJK/2015PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Terbanding Nomor KEP836/WPJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2004 Nomor 00036
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 155/Pdt.P/2017/PN Byw
Tanggal 27 Juli 2017 — SUTRISNO
560
  • Kalipuro, Surat Ukur Nomor. 00036/Kalipuro/2013, tanggal 24 April 2013, seluas 424 M2, atas nama : RAMADHAN DAFA PERMANA yang saat ini masih belum dewasa;3. Mengijinkan kepada Pemohon, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor. 2376/Kel. Kalipuro, Surat Ukur Nomor. 00036/Kalipuro/2013, tanggal 24 April 2013, seluas 424 M2, atas nama : RAMADHAN DAFA PERMANA; 4.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1547/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PAMA PERSADA NUSANTARA
2011 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00447/KEB/WPJ.19/2017, tanggal O7 April2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari2014, Nomor 00036/207/14/091/16, tanggal 24 Maret 2016, atasnama: PT Pama Persada Nusantara, NPWP01.338.618.0091.000, beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00447/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 07April 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari2014, Nomor: 00036
Putus : 01-08-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 —
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP1542/WPJ.06/2012 tertanggal 14Nopember 2012 yang diterima pada tanggal 23 Nopember 2012 yangmenyatakan menolak permohonan keberatan Perusahaan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa April 2007 No.00036/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011:bahwa Pemohon Banding telah rnelunasi sebagian pajak terhutang berdasarkanSKPKB tersebut;LATAR BELAKANG;Penerbitan SKPKB PPN Masa April 2007;bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan pajak atas seluruh jenis pajakPemeriksaan
    Dalam keputusan tersebut,Terbanding menolak keseluruhan permohonan keberatan yang diajukanPemohon Banding dan mempertahankan koreksi seperti yang tertera dalamSKPKB PPN No. 00036/207/07/022/11, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Bayar 38.000 453 38.000.453Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) 18.240.217 18.240.217Jumlah PPN yang masih harus dibayar 56.240.670 56.240.670 Pelunasan Sengketa Pajak;bahwa Pemohon Banding telah melunasi
    KEP1542/WPJ.06/2012 tanggal14 Nopember 2012 yang yang merupakan penetapan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakApril 2007 No. 00036/207/07/022/11 tanggal 16 Nopember 2011 sebesarRp56.240.670,00 tersebut seharusnya dikurangkan menjadi Rp.
    Kenaikan Ps. 13 (2) KUPJumlah sanksi administrasiJumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54599/PP/M.1IA/16/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusanTerbanding Nomor KEP1542/WPM/3912 tanggal 14 Nopember 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Sayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2007 Nomor 00036
Putus : 18-02-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 286/B/PK/Pjk/2009
Tanggal 18 Februari 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT. BINTANG ARUT,
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi : Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 dengan dasarpengenaan Pajak ;Bahwa untuk jelasnya akan Pemohon Banding uraikan sebagai berikut :Penyerahan Kena Pajak= Rp ;Tarif Pajak =10%;Bahwa mengenai penjelasan lihat (SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai denganNovember 2005 Nomor 00036
    Februari 2006 dengan jumlah lebih bayar sebesarRp. 1.645.274.592,00 ;Bahwa Surat Pemberitahuan WHasil Pemeriksaan (SPHP) PPN Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor PEM14/WPJ.04/BD.0601/pada tanggal Januari 2007 ;Bahwa Surat Tanggapan atas SPHP Masa Januari sampai dengan Desember2005 disampaikan Bintang Arut pada tanggal 9 Januari 2007 dengan Nomor/BA/AC/2007 tanggal 8 Januari 2007 ;Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Masa Januarisampai dengan November 2005 Nomor 00036
    Pajak lebih dibayar Rp. 1.507.608.810,00Bahwa demikian permohonan banding ini, semoga kiranya berkenanmengabulkan permohonan Pemohon~ Banding dengan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP1841/WPJ.07/BD.0512007 tanggal 14November 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan November 2005Nomor 00036/207/058/07 tangga125 Januari 2007 ;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumenpendukung sebagai berikut
    VIII/16/2008 tanggal 25September 2008, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amarputusannya berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKANMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1841/WPJ.07/BD.05/ 2007tanggal 14 November 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan November 2005 Nomor : 00036/207/ 05/058/07 tanggal 25 Januari 2007atas nama: PT.
    No. 286/B/PK/PJK/2009Jenderal Pajak Nomor : KEP1841IWPJ.07/ BD.05/2007 tanggal 14 November2007 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan November 2005 Nomor : 00036/207/05/058/07tanggal 25 Januari 2007, atas nama : PT.
Register : 12-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1822 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SIME DARBY PLANTATION INDO AGRO;
7030 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001250.15/2018/PP/M.IIA Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01754/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 13 November2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00036
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00036/206/14/058/16tanggal 17 Oktober 2016, atas nama PT Sime Indo Agro, NPWP01.071.252.9058.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai36, Jalan M.H. Thamrin Kav. 2830, RT 009 RW 05 Jakarta Pusat,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, terkait sengketa a quo,sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum tetap;3.4.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3370 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Mei 2016 — LIE SWAN IN alias HARYADI SRIJAYA, VS PT EPS INDONESIA, dkk
10955 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , atas dasar Surat Ukur Nomor 05/Cirarab/2010 tanggal 13 Agustus2010, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00036/Cirarab, dengan SPHNomor 17/Crb/2007, yang didapat/dibeli dari Tergugat V dengan batasbatas:Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Thio Kiang HaySebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Samun;Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah 00165.B.18 SU.06/07:Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah jalan desa;Sehingga jumlah total luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalahseluas + 8.670 m?
    Penerbitan sertifikat tanpa ada pengajuan dari pemilikadalah tidak sah:Perbuatan melawan hukum Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan Turut Tergugat I, Il, III;Bahwa sepatutnya harus diduga Tergugat I, menguasai tanah Penggugatberdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00018/Cirarab danSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00036/Cirarab yang diterbitkan olehTurut Tergugat Ill, berdasarkan SPH Nomor 49/Crb/2006 dan SPH Nomor17/Crb/2007 adalah perbuatan melawan hukum, karena seharusnyaTergugat mengetahui
    , Persil Nomor 59, Blok D III (didugaex Blok Kongsi) Surat Ukur Nomor 05/Cirarab/2010 tanggal 13 Agustus2010, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00036 dengan SPH Nomor17/Crb/2007, adalah bagian dari keselurunan tanah milik Penggugat yangdiperoleh dari warisan, dengan batasbatas:Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Thio Kiang Hay;Halaman 25 dari 79 hal. Put.
    (enam ribusembilan ratus lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 00036/Cirarab, seluas + 1.765 m? (seribu tujuh ratus enam puluhlima meter persegi) atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat yang didapat dari Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V;Begitu juga proses pembuatan dan penerbitan Sertifikat (Warkah)Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00023/Cirarab, seluas + 15.260m?
    Pembuktian dari dalildalil bantahan Terbanding yaitu berupa Surat Tanah Milik Adat C953yang mencatat Persil 59 (Blok Kongsi) yang menjadi alas hak dariSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00018/Cirarab dan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 00036/Cirarab, 2. Pembuktian dari dalildalilbantahan Termohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II yaituberupa Surat Tanah Milik Adat C1181 yang mencatat Persil 59 (BlokHalaman 48 dari 79 hal. Put.
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2825 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TININDO INTER NUSA;
3510 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTP1109830.12/2012/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 05November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00200/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 07Desember 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00761/NKEB/WP4J.03/2017, tanggal 12 April2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00036
    berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00200/KEB/WP4J.03/2016, tanggal 07 Desember2016, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP00761/NKEB/WP4J.03/2017, tanggal 12 April 2017, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 23, Masa Pajak Mei 2012, Nomor: 00036
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT DANITAMA NIAGAPRIMA
1810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86966/PP/M.XA/16/2017, tanggal 25 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2078/WPJ.04/2015 tanggal 15 September 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00036
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2078/WPJ.04/2015 tanggal 15September 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2009 Nomor 00036
Register : 27-05-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2212 B/PK/PJK/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. EDELWEISS FURNITURE;
3821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP01617/NKEB/WPJ.12/2017 dan Surat Ketetapan Pajak KurangNihil (SKPN) Nomor 00036/507/11/656/13, Masa Juli 2011, karena tidakbenar dan sesuai dengan kondisi dari Penggugat;4.
    Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo,karena in casu penerbitan keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) atas SKPN Nomor: 00036
Register : 18-12-2018 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1222/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
Menik Rachmawati
Tergugat:
1.Loo Hwie Jung
2.Loo Hwie Kwan
3.Loo Hwie Ming
1098
  • Tergugat asal LAI SIOE FIE pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan menjual obyek sengketa dan memberikan kompensasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai jual obyek sengketa kepada Penggugat sebagai hak Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat diberi hak untuk menjual obyek sengketa berupa tanah SHGB No. 00917 Jalan Gembong No. 58, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur surat ukur tangal 23/01/2015 No. 00036
    tanggal19 Agustus 2014 dengan menjual obyek sengketa dan memberikankompensasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai jual obyeksengketa kepada Penggugat sebagai hak Penggugat dan apabila Tergugattidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat diberi hak untukHalaman 3 Putusan Nomor : 1222/Pdt.G/2018/PN Sby.menjual obyek sengketa berupa tanah SHGB No. 00917 Jalan GembongNo. 58, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya,Propinsi Jawa Timur surat ukur tangal 23/01/2015 No.00036
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadapobyek sengketa yaitu tanah SHGB No. 00917 Jalan Gembong No. 58,Keluranhan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi JawaTimur surat ukur tangal 23/01/2015 No. 00036/KAPASAN/2015 Luas 129M2 atas nama pemegang hak Lai Sioe Fie ;6.
    yang ditandatangan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19Agustus 2014 dengan menjual obyek sengketa dan memberikan kompensasisebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai jual obyek sengketa kepadaPenggugat sebagai hak Penggugat dan apabila Tergugat tidak memenuhikewajibannya tersebut, maka Penggugat diberi hak untuk menjual obyeksengketa berupa tanah SHGB No. 00917 Jalan Gembong No. 58, KelurahanKapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur suratukur tangal 23/01/2015 No. 00036
    Penggugat dan Tergugatasal LAI SIOE FIE pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan menjual obyeksengketa dan memberikan kompensasi sebesar 35% (tiga puluh limapersen) dari nilai jual obyek sengketa kepada Penggugat sebagai hakPenggugat dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannyatersebut, maka Penggugat diberi hak untuk menjual obyek sengketaberupa tanah SHGB No. 00917 Jalan Gembong No. 58, KelurahanKapasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timursurat ukur tangal 23/01/2015 No. 00036
Register : 09-10-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 22-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 125 PK/TUN/2012
Tanggal 6 Februari 2013 — PT. GANI SETIA ABADI vs 1. KAKAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, 2. EDDY DHARMAWAN, DKK;
4327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ex Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 27/kelurahanKlandasan Ilir, telah diberikan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, tertanggal 2 Juni2006 atas nama Ruddy Dharmawan danEddy Dharmawan, sesuai Surat Ukurtanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006,seluas 1.674 m?.
    acara cepatberdasarkan Pasal 98 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatantertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawan sesuaiSurat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036
    sampaiadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;II DALAM POKOK PERKARA:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Selatantertanggal 2 Juni 2006 atas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawansesuai Surat Ukur tanggal 25 April 2006 Nomor 00036/2006, seluas 1.674 m7;3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor
    yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:EKSEPSI TERGUGAT:a Bahwa Tergugat membantah dalildalil yang diajukanPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secarategas oleh Tergugat;b Bahwa yang menjadi objek sengketa atau perkara diPengadilan Tata usaha Negara Samarinda adalahPenerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 707/Kelurahan Klandasan lir, Kecamatan Balikpapan Selatanatas nama Ruddy Dharmawan dan Eddy Dharmawantanggal 2 Juni 2006, sesuai Surat Ukur tanggal 25 April2006, Nomor 00036
Putus : 16-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AGUNG CIPTA INDAH
287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1186/B/PK/Pjk/2018hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPJ.33/2016tanggal 16 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2012 Nomor 00036/207/12/404/15 tanggal 19 Mei 2015 atas Nama:PT Agung Cipta Indah, NPWP 02.740.656.0404.000, beralamat di JalanRaya HE Sukma Nomor 51, Harjasari
    Dengan mengadili sendiri :3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00028/KEB/WPJ.33/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2012Nomor 00036/207/ 12/404/15 tanggal 19 Mei 2015 atas nama PTAgung Cipta Indah, NPWP 02.740.656.0404.000, beralamat diJalan Raya HE Sukma Nomor 51, Harjasari, Bogor Selatan, KotaBogor
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4178/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MOPOLI RAYA
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118424 .16/2014/PP/M.XIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurun banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00060/KEB/WPJ.25/2017tanggal 18 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni2014 Nomor 00036
    Putusan Nomor 4178/B/PK/Pjk/20192017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2014Nomor 00036/207/14/105/16 tanggal 30 Agustus 2016 atas namaPT Mopoli Raya, NPWP 01.224.128.7105.000, dengan alamat diKampung Perkebunan, Gedung Biara Baru, Seruway KabupatenAceh Tamiang 24473, Jalan Sunggal Nomor 91/103 Tanjung RejoMedan Sunggal, Medan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh
Putus : 09-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2727/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BEKAERT WIRE INDONESIA (d/h BEKAERT SOUTHERN WIRE),
440109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003167.16/2018/PP/M.VIA Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00011/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 16Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2014 Nomor 00036
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00011/KEB/WPJ.22/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014Nomor 00036/207/14/431/17 tanggal 24 Februari 2017, atas namaPT Bekaert Wire Indonesia (d/h Bekaert Southern Wire), NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.