Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial Dana Hibah, kewajiban SKPD teknis/terkait yaitusaksi selaku Kabag Kesra adalah untuk melakukan pemantauanterhadap pelaksanaan pembangunan atau realisasi pembangunanMushola ArRohmah atau melakukan Pengawasan dan Monitoringdengan meninjau ke lokasi lapangan, atau setelah uang masuk kerekening pengurus mushola ArRhohmah dari rekening Kas UmumDaerah pada tahun 2013.Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Monitoring danEvaluasi (MONEV) pelaksanaan kegiatan bansos

Realisasi kegiatannya tidakdiumumkan, karena sudah ada orang / kontraktor yang mendatangiKasi Bansos, Sdr. HASBI, karena kegiatan POKIR DPRDanggarannya ditempatkan di Seksi Bantuan Sosial. Saksimendapatkan laporkan dari Sdr. BUDI MULIA Kabid Banjamsos danSdr.

HASBI Kasi Bansos, bahwa orang / kontraktor yang datang telahmemegang data kegiatan dan anggaran, serta kegiatan mana yangakan kontraktor itu kerjakan, diperoleh dari Bappeda;Bahwa saksi menerangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2020 BelanjaLangsung dengan nomor DPA SKPD 1.06 01 21 01 5 2 di DinasSosial adalah rincian kegiatan dan anggaran pada Dinas SosialKabupaten Kutai Timur.

Bahwa tidak ada prosentase besaran nilai Hibah danBansos yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.Kebutuhan atas Hibah dan Bansos ditampung dari hasil musrenbang,yang kemudian diakomodir dan dialokasikan oleh TAPD ke OPDterkait. Pengalokasian Hibah dan Bansos tergantung dari bentukpermintaan masyarakat, jenis atau kegiatan yang diminta, akanmenentukan OPD mana yang dapat melaksanakannya. Khususbantuan sosial berupa uang, dialokasikan di Bagian atau DinasSosial.

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan PendidikanProgram Paket B dengan Buku Ketiga Bansos Paket Buntuk Lapas, anak jalanan, rumah singga, Panti Sosial, PantiRehabilitasi dan Lembaga jenisnya. Bahwa setelah saksi mendapatkan ketiga buku Panduan tersebut,saksi selaku Kabid Dikdas memberikan buku tersebut kepada SaksiRiswan Efendi,S.Pd dan saksi tidak menjelaskan tentang fungsi BukuPanduan tersebut;Bahwa terhadap' keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan;4.

Roland, saksi sebagai ketua sekitar bulan Mei tahun1432013, adapun tugas dan fungsi saksi selaku ketua kelompok adalah memimpindalam pelaksanaan kegiatan.Bahwa benar kelompok tani Pebunia mendapatkan bantuan dari pemerintahpada Tahun 2013 untuk kegiatan cetak sawah baru dari DinasPertanian,dengan jumlah dananya Rp. 250.000.000, dan bantuan Jaringanlrigasi Desa sebanyak Rp. 25.000.000,.Bahwa awalnya saksi ketahui bansos untuk cetak sawah baru dari Sdr.

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan PendidikanProgram Paket B dengan Buku Ketiga Bansos Paket Buntuk Lapas, anak jalanan, rumah singga, Panti Sosial, PantiRehabilitasi dan Lembaga jenisnya. Bahwa setelah saksi mendapatkan ketiga buku Panduan tersebut,saksi selaku Kabid Dikdas memberikan buku tersebut kepada SaksiRiswan Efendi,S.Pd tetapi saksi tidak menjelaskan tentang fungsi BukuPanduan tersebut;Bahwa terhadap' keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan;4.

Memeriksa kelengkapan belanja hibah , bantuan keuangan dan Bansos;b. Membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);c. Membuat Laporan pertanggung Jawaban Bendahara fungsional;Bahwa mekanisme pencairan Anggaran DD dan ADD untuk Desa adalah :a. Pihak Desa mengajukan permohonan melalui Dinas PMD, setelah DinasPMD menverifikasi kemudian mengajukan ke BPKAD;b. BPKAD membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);c.

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan PendidikanProgram Paket B dengan Buku Ketiga Bansos Paket Buntuk Lapas, anak jalanan, rumah singga, Panti Sosial, PantiRehabilitasi dan Lembaga jenisnya. Bahwa setelah saksi mendapatkan ketiga buku Panduan tersebut,saksi selaku Kabid Dikdas memberikan buku tersebut kepada SaksiRiswan Efendi,S.Pd dan saksi tidak menjelaskan tentang fungsi BukuPanduan tersebut;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan;4.

Bandung yaitumemproses usulan rekomendasi yang diajukan oleh SKPD untuk kegiatanBelanja Tidak Langsung seperti Hibah, Bansos, Bankeu ke Desa, BagiHasil ke Desa, Bantuan Keuangan ke Partai Politik, adapun tupoksi tersebutterdapat pada aturan peraturan bupati Bandung hanya nomornya saksi lupalagi. Bahwa saksi menerangkan Dalam melaksanakan tugas sebagai KepalaUPT Belanja Tidak Langsung pada BKD Kab. Bandung, pertanggungjawaban tugas saksi langsung kepada Kepala Badan Keuangan DaerahKab.

12 Juni 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan;

12 Juni 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan;

Bahwa Saksi menjabat sebagai Perwira UUDP Brigif 1 Mar sejaktanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 April 2013berdasarkan Surat Perintah dari Danbrigif 1 Mar nomor : Sprin / 383 /VIIl / 2010 tertanggal 19 Agustus 2010, yang mempunyai tugas dantanggungjawab antara lain : Merekap, mengecek, menyalurkan danmelaporkan penghasilan / gaji dari seluruh anggota Brigif 1 Mar ( Yonif1 Mar, Yonif 3 Mar, Yonif 5 Mar dan Kima Brigif 1 Mar ) kepadaDanbrigif 1, mengkomulir dana bansos yang didapat dari

YUSUP S.Sos.Msi ; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan terdakwa ;Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksimembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)yang saksi tandatangani ;Bahwa benar saksi sebagi Kasubag Perbendaharaan Belanja NonProgram Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas danfungsi : Meneliti Surat Perintah Membayar beserta kelengkapannyakhusus untuk belanja tidak langsung (Belanja subsidi, hibah,bansos

berkewajibanmemproses pencairan (Surat administrasi) yang diajukan oleh SKPDdalam hal ini Bapemmas PMD Kutai Kartanegara untuk masingmasingDesa dan Desa Perangat Selatan adalah salah satunya yang diajukanuntuk Pencairan; Pada waktu itu saksi sebagai Bendahara Satuan Kerja PengelolaanKeuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 18 Juli 2014 dan tugassaksi yaitu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Belanja Subsidi,Belanja Hibah, Belanja Bansos

EDI SISWADI pada saat itumembutuhkan dana untuk ikut pencalonan dalam Pilkada Kota Bandungdan mengurus perkara korupsi Bansos di Pengadilan Negeri Klas IABandung. Sehingga EDI SISWADI memiliki kepentingan membantuDADANG SUGANDA untuk memperlancar proses pengajuan tanah RTHke DPKAD Kota Bandung.

Selanjutnyva DADA ROSADA memerintahkan kepadaHERRY NURHAYAT agar selembar cek tersebut diberikan kepadaWINARNO DJATI (Pengacara perkara Bansos) untuk digunakansebagai pengembalian kerugian negara. Kemudian HERRYNURHAYAT bersamasama dengan WINARNO DJATI bertemu di bankBRI Asia Afrika (depan masjid Agung) Bandung lalu HERRYNURHAYAT memerintahkan EDI SACHEFUL selaku adik iparnya untukmencairkan cek tersebut.

Selanjutnya DADAROSADA memerintahkan kepada HERRY NURHAYAT agarselembar cek tersebut diberikan kepada WINARNO DJATI(Pengacara perkara Bansos) untuk digunakan sebagaipengembalian kerugian negara. Kemudian HERRY NURHAYATbersamasama dengan WINARNO DJATI bertemu di bank BRI AsiaAfrika (depan masjid Agung) Bandung lalu HERRY NURHAYATmemerintahkan EDI SACHEFUL selaku adik iparnya untukmencairkan cek tersebut.

15.6. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
15.6.1. Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 415 Tahun 2011 tentang Pemberian bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan Untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Asal Kabupaten Seruyan An. Ari Tri Wulandari,Dkk.

DPA SKPD 1.20 06 02 00 00 5 1 tanggal 11 September 2012
16.3. Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
16.3.1. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan tanggal 2 Februari 2009.

yang bersumber dari APBD tanggal 1 Nopember 2011;
18.6.2. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. tanggal 1 Juli 2012.

(BTL Bansos) /PPKA/2011 tanggal 23 Desember 2011 senilai Rp. 3.000.000.000,-
18.7.1.3. Aplikasi transfer via Bank Kalteng ke Rek.

22.4. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Hibah dan Bansos, yaitu :
22.4.1. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tanggal 1 April 2011.

Grobogan, dalam pertemuan tersebutdiinformasikan bahwa akan ada dana APBN P cair untukbantuan rehab ruang kelas/ pembanguan ruang kelasbaru, Dan untuk SDN 3 Ngembak mendapat bantuanrehab ruang kelas sebanyak 6 lokal ruang kelas, namunkarena saat itu SDN 3 Ngembak sudah melakukanrehab sebanyak 3 ruang kelas dengan dana Bansos,maka dalam kesempatan tersebut saksi menyampaikanbahwa untuk SDN 3 Ngembak hanya membutuhkandana untuk rehab 3 ruang kelas bukan 6 ruang kelasdan saksi sebagai Kepala SDN 3 Ngembak

Saksi tidak tahu siapa pegawai KPK yang dimaksud oleh Terdakwaterkait uang Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditransfer kerekening Rita Widyasari tanggal 05 Agustus 2010 tersebut, ditulis viaPatrialis Akbar karena disebut disitu, Saksi dekat dengan Patrialis Akbaryang saat ini sudah masuk penjara, dibawahnya ada tanada panahKairudin kasus Bansos karena saat itu Terdakwa mengatakan Khairudinsaat itu terkena masalah Bansos. Saat itu Terdakwa marah danmengatakan ini semua masuk semua nant?

PemberianHibah dan Bantuan Sosial Dana Hibah, kewajiban SKPDteknis/terkait yaitu. saksi selaku Kabag Kesra adalah untukmelakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan ataurealisasi pembangunan Mushola ArRohmah atau melakukanPengawasan dan Monitoring dengan meninjau ke lokasi lapangan,atau setelah uang masuk ke rekening pengurus mushola ArRhohmah dari rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2013.Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Monitoringdan Evaluasi (MONEV) pelaksanaan kegiatan bansos

TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Jember;Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 11 Tahun 2015tentang APBD 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 44 Tahun 2015tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 4 Tahun 2016tentang Perubahan APBD 2016;Peraturan Bupati Jember No. 48 Tahun 2015 tentangPenjabaran APBD2016;Peraturan Bupati Jember No. 32 Tahun 2016 tentangPenjabaran APBD 2016;Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2012 tentangPedoman Hibah Dan Bansos

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan PendidikanProgram Paket B dengan Buku Ketiga Bansos Paket Buntuk Lapas, anak jalanan, rumah singga, Panti Sosial, PantiRehabilitasi dan Lembaga Jenisnya.Bahwa setelah saksi mendapatkan ketiga buku Panduan tersebut,saksi selaku Kabid Dikdas memberikan buku tersebut kepada SaksiRiswan Efendi,S.Pd dan saksi tidak menjelaskan tentang fungsi BukuPanduan tersebut;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan tidak keberatan;4. Samsuri, S.Pd.