2007 berbeda dengan ketentuan dalam UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yangberlaku sebelum tahun 2007.b.

Hal ini sesuai dengan ketentuandalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang berlaku ketika Penggugat menjadipemegang saham Tergugat sebagai berikut:Pasal 60 (1) UUPT 1995:Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 290/Pdt.G/2017/PN.

Padahal, tidak adasatupunketentuan di dalam UUPT 1995, UUPT 2007, maupun Anggaran Dasar Tergugat yang menyatakan bahwa dalam setiap keadaan dan tanpa syarat Tergugat wajib memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya.71.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995 dan Pasal 71 ayat (2) dan (3) UUPT2007, pembagian suatudividen hanyalah dapat dilakukanapabilasuatuperseroan memiliki laba bersih dan setelah laba bersih tersebut dikurangi danacadangan maka perlu dahulu disepakati di dalam RUPS untuk dibagikan sebagaidividen.Berikut kutipan pasalpasal di dalam UUPT 1995 dan UUPT 2007 yang jelasmenyatakan hal tersebut di atas.Pasal 62 ayat (2) UUPT 1995:(2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelahdikurangi

Dengan demikian unsurperbuatan yang melawan hukum tidak terpenuhi.2) Unsur Kesalahan3)4)Dari keseluruhan rujukan peraturan perundangundangan yang ada di atas,khususnya UUPT 1995 dan UUPT 2007, tidak ada kesengajaanmaupunkelalaian dari Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV untuk melakukanperbuatan yang merugikan Penggugat.

Perjanjian Jual Beli Batubara jelas dapat diterapkandoktrin Piercing the corporate veil yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2)UUPT. Terbukti Tergugat 2 melakukan kerjasama dengan Penggugatdengan itikad buruk dan tidak memenuhi kewajibannya dalampemenuhan tanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengandemikian dapat terbukti dengan jelas dan terang jika Tergugat 2 selakupemegang saham Tergugat 1 baik langsung maupun tidak langsungdengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat 1 untuk kepentinganpribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b UUPT Olehkarenanya, sangat layak jika Tergugat 2 dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya karena telah menyebabkanTergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat..

merupakan bentuk alter egonya.Dengan Tergugat 2 selaku Direktur yang telah lalai dalam menjalankantugasnya dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalamPerjanjian Jual Beli Batubara dan dengan tidak beritikad baik yaitudengan menipu Penggugat selaku kreditor (defrauding creditor) dengantidak mampu menyerahkan batubara sebagaimana diperjanjian kepadaPenggugat dimaksud maupun mengembalikan uang muka yang telahditerima dari Penggugat, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 97ayat (2) dan (3) UUPT

Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnyadapat dibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantara Tergugat1 dengan Tergugat 2 sehingga Tergugat 1 tidak dapat melaksanakankewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf d UUPT, dan oleh karenanya sudah selayaknya dapatdimintakan pertanggung jawaban hingga harta pribadi kepada Tergugat2.Halaman 7 Putusan No. 179/PDT/2018/PT. DKIe.

Oleh karena itu perbuatanTergugat 2 selaku pemegang saham dan pengurus dari Tergugat 1 yangmerupakan alter egonya telah terbukti menyalahi ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf c UUPT sehingga layak dimintakan pertanggung jawabanhingga kepada harta pribadinya.Bahwa, berdasarkan uraian fakta di atas maka sudah sangat tepat apabilaTergugat 2 didudukkan sebagai pihak tergugat dalam perkara inisehubungan peranan dan kedudukannya dalam perseroan.13.Prof.

Dengan memperhatikan Pasal 78 ayat 4 UUno 40 tahun 2007 UUPT Jo pasal 9 ayat (6). Anggaran DasarPerseroan Akte No.11, tanggal Enam Februari Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Enam (06021986), serta jo.

terjadi kekosonganKomisaris Utama dan Direktur pada Perseroan ini ;Seharusnya dalam keadaan seperti ini Direktur Utama harusmenyelenggarakan RUPSLB, namun ini tidak puladilakukannya ; Keadaan seperti ini telah melanggar pasal 10 ayat (5) AnggaranDasar No.16 tanggal 17 Juli 1998 Jo Pasal 78 ayat 4 ;Bahwa Pemohon secara lisan telah berulang kali mengingatkanDirektur Utama maupun Komisaris supaya menyelenggarakanRUPSLB, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa mengigat Pasal 79 ayat 2a, ayat 3 dan ayat 4 UUPT

Akan tetapi tidak adatanggapan dari kedua Pengurus Perseroan ini ; Dengan demikian Direksi telah melanggar UUPT No.40 tahun2007 Pasal 79 ayat 5 yang berbunyi : Direksi wajibmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Akhirnya Pemohon menuliskan surat tercatat kepada Komisaristanggal 4 Mei 2009 yang isinya meminta kepada Komisaris (IMADE SADU YULIADI) untuk mengundang para pemegangsaham untuk melaksanakan

Pxqp) yang telah Pemohon kirimkan dengan itikadBahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwaDirektur Utama dan Komisaris tidak beritikad baik padaperseroan sehingga menempatkan perseroan dalam keadaanmelanggar hukum dan menyebabkan kerugian padaperseroan maupun pada Pemohon sebagai ahli waris daripemegang saham mayoritas ; Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggaraan RUPSLBPerseroan wajib untuk segera dilakukan berdasarkan ketentuandalam UUPT No.40 tahun 2007 maupun Anggaran DasarPerseroan

Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bahwa, apabila keadaan Perseroan saat ini tetap dibiarkanbegitu saja maka Perseroan maupun Pemohon sebagai ahli waris pemegangsaham mayoritas akan semakin dirugikan karena Perseroan tidakdiselenggarakan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) karena telah mengabaikan aturanaturan hukum yangberlaku di negeri ini dan terlihat adanya indikasi bahwa manajemenperseroan tidak dikelola dengan baik :Bahwa pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UUPT

PT Budi Mutu Prima: Santoso Winata (Direktur) dan Widarto(Komisaris);Ketentuan Paal 1 ayat 4 jo Pasal 82 UndangUndang Nomor: 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebutsebagai UUPT) menyatakan bahwa:Direksi adalah organ peseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaidengan ketentuan AnggaraN Dasar (Pasal 1 ayat (4));Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan

bahwa direksi bertindak sebagaikuasa menurut hukum (wetteliike vertegenwoordig legalrepresentative) untuk mewakili kKepentingan perseroan di dalam dandi luar pengadilan tanopa memerlukan surat kuasa dari perseroan;Bahwa selanjutnya, dalam hal direksi berhalangan maka tugasmewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukanmelalui pegawai perseroan yang ditunjuk untuk perbuatan tersebutdalam hal perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dipengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 UUPT

Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk., Bapak Sudarmo Tasminmenjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sehingga BapakSudarmo Tasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT TunasBaru Lampung, Tbk. di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82

UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;c. pada PT Budi Acid Jaya, Tbk., Bapak Sudarmo Tasmin menjabatsebagai Wakil Presiden Direktur sehingga Bapak SudarmoTasmin mempunyai kapasitas untuk mewakili PT Budi Acid Jaya,Tbk., di Pengadilan;Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UUPT yang menyatakanbahwa:Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

penuhataS pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanHal. 26 dari 36 hal.Put.No. 513 PK/Pdt/2007perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Dan Pasal 82 UUPT yang menyatakan bahwa:Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun di luar pengadilan;d.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),diatur dengan tegas dan jelas bahwa:Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskanoleh RUPSAdapun penjelasan resmi Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsebagai berikut:Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atauseluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b AnggaranDasar Penggugat, yang berbunyi Dalam RUPS Tahunan:Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyaisaldo laba yang positif.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan AD tersebut,maka pemberian/pembagian tantiemme/bonus terhadapDireksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan jika perseroanmemperoleh laba dan ada persetujuan atau keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu;10.Bahwa dengan demikian, ternyata pembagian/pemberiantantiemme/ bonus yang diterima oleh Para Tergugat untukmasa kerja tahun buku 2007 tersebut, telah dilakukan denganmelanggar ketentuan yang diatur dan/atau dipersyaratkandalam UUPT dan AD

Penggugat (Bukti P1) juncto Pasal 71 ayat (1)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) beserta penjelasannya, yang mengatur/berbunyi sebagaiberikut:e Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat (Bukti P1)DALAM RUPS TAHUNAN: Ditetapkan penggunaan laba, jikaperseroan mempunyai saldo laba yang positif.e Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dh.Pembanding/ Penggugat ;laba bersin perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantumdalam neraca dan perhitungan yang telah

Penggugat juncto Pasal 71 ayat(1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) beserta penjelasannya;d.

badan dari perusahaan tersebut, danmembebankan tanggung jawab kepada pihak organizers dan managersdari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawabterbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmatioleh mereka.Bahwa sebagaimana diketahul secara bersama doktrin Piercing thecorporate veil secara tegas juga diakui dan diadopsi oleh sistem hukum diIndonesia yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas ("Selanjutnya disebut UUPT

Dengan demikian seluruh perbuatanhukum Tergugat 1 yang mana merupakan bentukan alter ego dariTergugat 2 dan Tergugat 3 dalam melakukan Perjanjian KSO denganPenggugat jelas dapat diterapkan doktrin Piercing the corporate veilyang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT. Terbukti Tergugat 2 danTergugat 3 melakukan kerjasama dengan Penggugat dengan itikadburuk dan tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhantanggung jawab kepada Penggugat.b.

Dengan demikian dapat terbuktidengan jelas dan terang jika Tergugat 2 dan Tergugat 3 secarabersamasama selaku pemegang saham Tergugat 1 baik langsungmaupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Tergugat1 untuk kepentingan pribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat(2) huruf b UUPT Oleh karenanya, sangat layak jika Tergugat 2 danTergugat 3 dapat dimintakan pertanggung jawaban sampai hartakekayaan pribadinya karena telah menyebabkan Tergugat 1 tidakdapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat

Dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 selaku Direktur danKomisaris yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalammengelola pinjaman dana operasional dari Penggugat dan dengantidak beritikad baik yaitu dengan menipu Penggugat selaku kreditor(defrauding creditor) dengan tidak mampu mengembalikankewajibannya kepada Penggugat dimaksud, maka hal tersebut telahmelanggar Pasal 97 ayat (2) dan (3) UUPT dan Pasal 114 ayat (2)dan (3) UUPT.

kewajibannya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 kepadaPenggugat faktanya Para Tergugat berulang kali menggunakanrekening atas nama pribadi khususnya atas nama Tergugat 3.Dengan demikian maka sangat layak dan sudah sepantasnya dapatdibuktikan dengan jelas dan terang jika terdapat indikasi yangsangat kuat telah terjadi pencampuran harta kekayaan diantaraTergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sehingga Tergugat 1tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugatsebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf d UUPT

anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;Bahwa atau dengan kata lain hanya TERGUGAT lah satusatunyaorang yang paling berhak, berwenang dan bertanggung jawab untukmelaksanakan segala tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan meniadakanhak dan wewenang PENGGUGAT selaku anggota direksi lainnya untukmelaksanakan sebutiroun tindakan pengurusan terhadap TURUTTERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT ; (vide:Pasal 98 ayat (2) UUPT

);Bahwa sehingga oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2017,PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT dengan segala itikad baik, berdasarkan hakhak yang telah diberikan olehAkta Pendirian 02 dan Peraturan PerundangUndangan yang termasuknamun tidak terbatas pada UUPT, telah meminta secara lisan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, bukti pemilikansahamsaham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT besertadengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT ;Bahwa oleh karena TERGUGAT

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);c. menyampaikan dan menyerahkan informasi kepada PENGGUGATmengenai: laporan keuangan yang termasuk namun tidak terbataslaporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahanekuitas, serta catatan atas laporanlaporan tersebut; laporan mengenai kegiatan perseroan; laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi

Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telahmelalaikan kewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telahditentukan secara tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yangantara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;b.membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUTTERGUGATI sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Dokumen Perusahaan;c.memelihara seluruh daftar, risalan, dan dokumen keuangan TURUTTERGUGAT dan

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT, UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukanpengurusan Perseroan seharihari. Kekosongan jabatan DireksiPerseroan selama 1 (Satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisiHal. 4 dari 13 hal. Put.

kewajibankewajiban Perseroan yang bersifat rutinseperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatankegiatan operasionalperusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun danTermohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran DasarPerseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon,berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

lama, Pemohon mengajukan permintaankepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Suratpermohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikanalasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkaitdengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidakmemiliki Direksi sejak meninggalnya

Pokok Prasetyo ;Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melaluiSurat tertanggal 2 Mei 2006 secara terangterangan menyatakanmenolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ;Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapatmemberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas

Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai KomisarisPerseroan sekaligus sebagai Pemegang Saham Perseoran,berdasarkan Pasal 97 UUPT, berhak mengajukan gugatan terhadapDirektur yang tidak bertanggung jawab dan merugikan Perseroan.Pasal 97 ayat (6) dan (7) UUPT (kutipan) :Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btm(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara dapat mengajukan gugatan

Itikad Buruk Tergugat Sebagai Direktur Perseroan.re Bahwa menurut hukum, Tergugat sebagai DirekturPerseroan seharusnya menjalankan Perseroan dengan itikad baik.Pasal 97 UUPT (kutipan) :(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.8.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baikmenjalankan Perseroan yang melanggar Pasal 97 UUPT danmenimbulkan kerugian ditubuh Perseroan, adalah suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.Pasal 1365 KUHPerdata (kutipan):Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut29.

Bahwa telah Penggugat jelaskan secara rinci pada poin 7sampai dengan poin 17 diatas, mengenai perbuatanperbuatanTergugat yang menunjukan adanya itikad buruk Tergugat dalammenjalankan Perseroan.Hal mana perbuatan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan Pasal97 UUPT, sehingga jelas dan tidak terbantahkan unsur adanya perbuatandan perbuatan tersebut harus melanggar hukum telah terpenuhi denganmutlak.Adanya Kerugian, Disebabkan Dari Perbuatan Tergugat.31.

Bahwa dengan adanya itikad buruk Tergugat tersebut,maka sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) UUPT, sepatutnya Tergugatdibebankan untuk menanggung kewajiban Perseroan tersebutsampai kepada harta pribadinya.Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas (kutipan):(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalahHalaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Btmatau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

) dan peraturan pelaksanaanyadengan penjelasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;Bahwa prosedur dan tata cara pemindahan hak atas saham diatur dalamPasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT sebagai aturan pokok mengenaipemindahan hak atas saham atau perubahan pemegang saham dalamsuatu perseroan terbatas;Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atausalinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;(3) Direksi

Bahwa berdasarkan Pasal 56 UUPT tersebut, untuk pemindahan hak atassaham terdapat 3 (tiga) langkah yang harus dipenuhi yaitu:(a)(b)Pertama: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, yangdimaksud dengan akta adalah baik akta yang dibuat di hadapannotaris maupun akta bawah tangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT tentangpemberitahuan perubahan pemegang saham, Tergugat telah menerbitkan: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasardan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diundangkan padatanggal 26 Maret 2014 (untuk selanjutnya disebut Permenkumham No.4/2014

Sumber Kencana Indo Palmayaitu berupa:(1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumenperubahan data Perseroan yang telah lengkap;(2) Akta perubahan data perseroan; dan(3) Neraca serta laporan laba rugi tahun buku yang bersangkutan bagiPerseroan yang wajib diaudit;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, PT.

Pelanggaranatas AUPB tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, dengan Tergugat tidakmemperhatikan tata cara perubahan pemegang saham sebagaimana diaturdalam Pasal 56 ayat (1), (2) dan (8) UUPT juncto Pasal 27 s/d Pasal 30Permenkumham No. 4/2015 sebagaimana diubah dengan PermenkumhamNo. 1/2016 maka jelas bahwa Tergugat telah tidak cermat dan melanggarasas profesionalitas serta asas kepastian hukum.

Tergugat;Oleh karena itu, RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan kuorumyang diatur dalam Pasal 88 ayat (8) UUPT karena telah dihadiri olehseluruh pemegang saham dalam perseroan (100%);Halaman 6 dari 121 hal.

Hal mana telah melanggar Kode EtikPerseroan serta kewajiban yang diatur di dalam Pasal 92 Ayat (1) danPasal 97 Ayat (1) dan (2) UUPT; dan.

Melanggar kewajiban, tugas serta tanggung jawabnya sebagaimanadiatur di dalam Pasal 92 ayat (1) serta Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT;Sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT.

), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P21;Fotokopi Pasal 97 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P22;Fotokopi Pasal 97 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P23;Halaman 92 dari 121 hal.

Setiawan, S.H., PokokPokok Hukum Perikatan, halaman84, Binacipta, Bandung, cetakan kelima, 1994, sesuai dengan buku aslinya,selanjutnya diberi tanda P31;Fotokopi Pasal 97 ayat (8) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Sesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P32;Fotokopi Pasal 99 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Ssesuai undangundang yang bersangkutan,selanjutnya diberi tanda P34;Fotokopi Pasal 180 ayat (

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifat imperative (mandatory rule).

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun bukuPerseroan berakhir.25.Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT dijelaskan perihal dokumendokumen dan/atau keterangan yang wajib dimuat dalam laporan tahunan,yaitu:25.1.

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Pasal 50 ayat (1) UUPT secara jelas menyatakan bahwa yangmempunyai kewajiban mengadakan dan menyimpan DaftarPemegang Saham suatu perseroan terbatas adalah Direksi.

Pasal50 ayat (1) UUPT tersebut adalah sebagai berikut:(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpanDaftar Pemegang Saham, .........Bahwa kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar pemegangSaham termasuk mencatat setiap perubahan kepemilikan sahamsebagai diatur Pasal 50 ayat (3) UUPT yang berbunyi:(3) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusussebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.Hal 63 Putusan No. : 372/PDT/2016/PT.DKIf.

PUTERA SINGGALANG PRIMABERKEDUDUKAN DI PADANG;Bahwa PT PUTERA SINGGALANG PRIMA (Tergugat 1) saat ini dikuasaisepenuhnya olen Tergugat 2, sehingga Penggugat 1 dan 2, tidak melakukantindakan apapun terhadap Tergugat 1;Bahwa Kewajiban Direksi Memegang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus,berdasarkan Pasal 50 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur mengenai kewajiban direksi untuk memegang DaftarPemegang Saham (DPS), yaitu:1) Direksi Perseroan wayjib mengadakan dan

ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahankepemilikan saham.4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroanagar dapat dilihat oleh para pemegang saham.5) Dalam hal peraturan perundangundangan di bidang pasar modal tidakmengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.Bahwa sudah seharusnya kewajiban Tergugat 2 untuk melaksanakan Pasal 50 UUPT

kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalamRUPS. (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikanapabila Perseroan mempunyail saldo laba yang positif.Bahwa Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UU PT, tidak pernah dilakukan oleh Tergugat1 dan 2, termasuk melibatkan Penggugat 1, sehingga perbuatan Tergugat 1 dan 2yang tidak melaksanakan UU PT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum,maka Tergugat 1 dan 2 harus melaksanakan Pasal 63, 64, 66, 67, 69 dan 71 UUPT

Yang terpenting dalampendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan aktanotaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Yang dimaksuddengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupunasing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Ketentuan dalam ayat ini menegaskanprinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badanhukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu)orang pemegang saham;Halaman 19 dari 23 Putusan No.168/PDT/2019/PT PDG Bahwa Kemudian, setiap pendiri PT tersebut wajidb mengambil bagian saham pada saatPT didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapamaksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham.

GOLDEN BIRD METRO yangsekarang ini tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yangdemikian bunyinya.

Sehingga tidak berhak mewakili perseroan,berdasarkan UUPT Pasal 99 Ayat (1 )a.Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. PadahalPT. GOLDEN BIRD METRO hanya satu kali memberikan deviden yaknipada tahun 2004 dan selanjutnya sampai saat ini tahun 2015 PT.GOLDEN BIRD METRO tidak pernah membayarkan deviden kepadapara pemegang sahamnya sama sekalli.

inidilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditetapkan olehUndangUndang yakni dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;(vide: Pasal 47 ayat (1) UU No. 5/2004 jo UU No. 14/1985) ;Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut di atas, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini telah memenuhi syaratformiil dan materiil sehingga patut dan layak untuk diterima ;Bahwa Judex Facti dalam memutus' penetapan No.136/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Ut. adalah dengan tidak menerapkan Pasal 80 ayat (2) UUPT

Desember 2006 ;Bahwa sehubungan dengan Bukti P10 tersebut di atas, dengan jelasmembuktikan bahwa Pasal 78 ayat (2) serta Pasal 79 ayat (1) UU PT.No.40/2007 yakni penyelenggaraan RUPS tahunan tidak dapatdilaksanakan oleh pengurus (Direksi) perseroan ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti PlIl : surat No.233/A/K/VIV2007tertanggal 13 Juli 2007; surat dari Yayasan Bina Swadaya kepadaKomisaris PT Bina Arta Swadaya (Perseroan) tentang: permintaan untukmengadakan RUPS membuktikan bahwa Pasal 79 ayat 6 huruf a UUPT

dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan dapat dipenuhi ; apabila pemohon tidak memiliki kepentingan yang wajar untukdiselenggarakannya RUPS ;Bahwa dengan demikian, pertimbangan dari Judex Facti bahwapermohonan reg No. 136/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Ut tersebut mengandungsengketa perdata, bukanlah merupakan suatu pertimbangan yangberdasarkan hukum yang dapat menjadi dasar penolakan atau tidakditerimanya suatu permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) UUPT

Yayasan Bina Swadaya, yang dianggap sebagaipihak lawan tidak melakukan hal tersebut dan bahkan keteranganKetua Yayasan Bina Swadaya yakni Saksi Bambang Ismawan adalahbersesuaian dengan buktibukti dan/atau keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh Pemohon ; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, secara nyata dan jelasbahwa Judex Facti telah tidak menerapkan hukum dan/atau telahmelakukan penerapan hukum dengan tidak sebagaimana semestinya,yakni dengan tidak menerangkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) UUPT

Sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa Perseroanyang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu satu tahunsetelah berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan anggaran dasar.Faktanya pada tahun 2007, Tergugat tidak pernah melaksanakan RapatUmum Pemegang Saham Tergugat guna melakukan penyesuaian anggarandasar sesuai dengan ketentuan di dalam UUPT.Selain itu sampai dengan tahun 2011, Tergugat juga tidak pernahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat untuk melakukanpemberhentian

Perbuatan Tergugat tersebut telahmelanggar hukum karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dariTergugat maupun ketentuan di dalam UUPT.b) Adanya KesalahanHal5 Putusan perkara Nomor :393/PDT/2020/PT.DKI.Unsur kesalahan Tergugat terbukti berdasarkan fakta bahwa Tergugattelah mencantumkan nama Penggugat ke dalam SPT Tahunan Tergugatyang telah dibuat oleh Tergugat merupakan suatu perbuatan melawanhukum karena tidak sesuai dengan ketentuan UUPT maupun anggarandasar dari Tergugat.

dari Tergugat.c) Adanya KerugianPerbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membuatPenggugat menderita kerugian material sebesar Rp100.000.000,(seratus juta Rupiah) berupa dana yang telah dikeluarkan untukmembayar konsultan hukum guna mengurus permasalahan ini sertakerugian immaterial berupa kekecewaan Penggugat atas pencantumannama Penggugat sebagai Direksi Tergugat ke dalam SPT TahunanTergugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar hukum karenatidak sesuai dengan ketentuan UUPT

H PurnomoPrawiro selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), Tergugat Ill, dan TergugatVI dinyatakan melakukan perobuatan melawan hukum dan mengajukantuntutan ganti rugi, antara lain karena menunda penyesuaian denganUndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UUPT ), yang dikutip sebagai berikut:Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat VI yang telahtidak mendaftarkan merek blue bird dari

danmerupakan kewenangan Peradilan Umum (bukan pengadilan khususdalam hal ini Pengadilan Niaga) sebagai berikut:Pasal 92 UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud10.2pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar;Pasal 97 UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan

Putusan Nomor 560 K/Pdt.SusHKI/201511.12.13.14.(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi;(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Pasal 114 UUPT:(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat

UUPT (butir V petitum);Para Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972,tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikanHal. 28 dari 59 Hal.

Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5dan Pasal 98 khususnya ayat (1) UUPT , yang dikutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuail dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98 UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan

KPB dalam Akta No. 6dan Akta No. 1 telah bertentangan dengan Pasal 91 UUPT dan sudahsepatutnya untuk dinyatakan batal atau setidaktidaknya diperintahkanHalaman 24 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT.kepada Tergugat untuk mencabut SuratSurat Keputusan Tergugattersebut ;34.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 bertentangan denganPasal 44 UUPT mengenai persyaratan Pengurangan Modal padaPerseroan Terbatas.

KPB yang tertuang dalam Akta No. 6 telah bertentangandengan Pasal 44 UUPT yang mengatur tata cara mengenai penguranganmodal sebuah perseroan terbatas. Adapun Pasal 44 UUPT mengatursebagai berikut:(1). Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2).

KPB ;35.Kemudian Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 tersebut jugabertentangan dengan Pasal 44 ayat (2) UUPT karena pada faktanya tidakpernah ada pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih kepadaKreditor Perseroan mengenai pengurangan modal PT. KPB sebagaimanadimaksud dalam Akta No. 6 ;Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT mengenai PenguranganModal Ditempatkan dan Disetor.

Hal ini sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (e) UUPT, sebagaiberikut :Halaman 26 dari 135 halaman Putusan No. 105/G/2019/PTUNJKT. Pasal 21(1). Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapatpersetujuan Menteri ;(2).

KPB untuk peningkatan modal disetor dari semulaRp. 600.000.000, (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 80.000.000.000,(delapan puluh miliar Rupiah) ;Oleh karena itu maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1Maret 2019 juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1)dan ayat (2) huruf (e) UUPT;36.Surat Keputusan Tergugat Tanggal 1 Maret 2019 Bertentangan DenganPasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (d) UUPT mengenai PeningkatanModal Dasar PT. KPB.

dan harus mengedepankan kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dalam menjalankankepengurusan Perseroan harus sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam UU dan/atauanggaran dasar, sejalan dengan Pasal 97 UUPT setiap anggota Direksidalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mengedepankanitikad baik dan penuh tanggungjawab ; Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat 3 UUPT menegas setiap anggota Direksibertanggungjawab penuh secara pribadi

atas kerugian Perseroan apabilayang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku ; Bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi maka ditunjuksalah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yangdiambil tetap atas nama Direksi secara bersama sertapertanggungjawabnya pun secara bersamasama (Pasal 97 ayat 4UUPT) ; Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat 5 UUPT pertanggung jawab

lainnya yang tidak mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris dalam hal seluruhanggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroanatau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggotaDireksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan denganPerseroan ; Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, pembangunan Resort PT.SUWARNADWIPA WISATA MANDIRI bahan material yang berasal dariterumbu karang merupakan perbuatan melawan hukum, bila dikaitkandengan UUPT

Busyra Azeri, SH.MH., yang diajukan oleh Penuntut Umumyang menyatakan: bahwa apabila Perseroan terdapat 2 atau lebih Direksi makaditunjuk salah satunya menjadi Direktur Utama, sehingga dalam menjalanaktivitas Perseroan ia bersifat koletif dan kolegial dan kebijakan yang diambiltetap atas nama Direksi secara bersama serta pertanggungjawabnya punsecara bersamasama (Pasal 97 ayat 4 UUPT) ;Menimbang bahwa dalam perkara ini diketemukan fakta, terdakwabukanlah sebagai pelaku utama, ada orang lain yaitu

/PN Pdg42seharusnya dilaksanakan oleh PT serta tidak dibuat berita acara tertulismaka terhadap hal ini berdasarkan pasal 93 ayat (3) UUPT terdakwaselaku Direktur Utama PT.