Ditemukan 1593 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suratna suritna suratnya suradnya suratnaya surutanga sudutnya suruhnya surunya seuruhnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 29-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (“APHI”) vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dk
362 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, maka hal tersebutdimaknai bahwa selama tidak ada ketentuan atau norma dalamundangundang yang mengatur perihal berlaku surutnya undangundang tersebut maka peraturan yang berada dibawah undangundang tidak boleh menciptakan norma baru yang mengatur secarateknis mengenai pemberlakuan surut tersebut. Adapun contoh darihal tersebut dapat dilihat dari ketentuanketentuan sebagai berikut :Halaman 72 dari 93 halaman.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Waris
Register : 14-11-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 28-11-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 148/PDT.G/2014/PN Gin
Tanggal 15 April 2015 — Penggugat : 1.I Nyoman Winda 2.I Wayan Windi 3.I Nyoman Murdika Tergugat : 1.I Wayan Sutama Yasa 2.I Nyoman Suarti 3.Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gianyar
413 — 445
  • keterangan ahli Ketut Maruta menyebutkan awigawig berlaku mundur atau tidak diatur olehBendesa tempat awigawig itu ada, dalam hal ini awigawig berlaku surut danmengenai awigawig di Sumampan berlaku surut atau tidak tergantungParuman Desa, demikian juga mengenai pengaturan apabila ada orangtransmigrasi dan kembali apakah kehilangan haknya adalah tergantungperjanjian;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti yangmenunjukkan bahwa Bendesa ataupun Paruman Desa yang mengaturmengenai berlaku surutnya
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 Oktober 2020 — TITO SIAHAAN LAWAN Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM, dan kawan kawan
102 — 69
  • yaituSaksi Nurmaida Br Gultom, Saksi Erika Br Tampubolon dan Saksi Bhakti Tampubolonserta dari persesuaian keterangan Saksi tersebut yang juga dihubungkan dengan faktasaat dilangsungkannya pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim dapatmemperoleh fakta bahwa terhadap tanah objek perkara Il yang terletak di Desa SaribuRaja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran lebar 27,30(dua puluh tujuh koma tiga puluh) meter x panjang 30 (tiga puluh) meter diperoleh yaituakibat dari surutnya
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pts
Tanggal 11 Mei 2021 — Perdata - dr. Ismawan Adrianto (Penggugat) - Bupati Kapuas Hulu Cq. Sekda Kapuas Hulu (Tergugat I) - Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Hulu (Tergugat II) - Kepala Puskesmas Bika (Tergugat III)
175 — 86
  • sekitar setahunkemudian;Bahwa setiap Saksi bekerja menjemur daun kratom di depan rumah, Saksisering melihat Penggugat lewat;Bahwa benar di Kecamatan Bika sering terjadi banjir;Bahwa saat banjir orangorang yang tinggal di luar Kecamatan Bika tidakbisa melewati jalan menuju Puskesmas BikaBahwa saat banjir tidak ada yang bisa lewat di depan rumah Saksi;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah sakit;Bahwa banjir di Kecamatan Bika biasanya terjadi selama satu sampai duaminggu, yang mana pasang surutnya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — Drs. ARMIN, M.Si
373 — 216
  • cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiSaksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 28-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
SUMIADI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
140 — 63
  • kepada dinasdinas danada juga yang saksi peroleh dari media, serta saksi mengecek pula didirektori putusan Mahkamah Agung; Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) PNS yang terlibat korupsitersebut, saksi mendapatkan putusannya dari Pengadilan NegeriHalaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPPangkalpinang, jumlahnya ada sekitar dua kardus, dan yang mengeceklengkap tidaknya berkas putusan adalah staf saksi; Bahwa Badan Keuangan Daerah pernah bersurat kepada BKPSDMterkait dengan berlaku surutnya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
143 — 46
  • maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — ARSYD, SE alias ARSYD, SE BIN ALI AHMAD
190 — 112
  • mesin tersebut tidak bisa terpasangkarena terjadinya banjir yang cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Saksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-02-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
Yualita Widyadhari, SH.
Tergugat:
1.Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2.Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
636 — 497
  • sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 10 dan Pasal 7 ayat 2 huruf F adalah di erademokrasi partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting sekali,Sosialisasi dilakukan untuk mendapat kritikan dan masukan yangmemuaskan masyarakat, sehingga tidak terjadi keberatankeberatanmaupun gugatan terhadap dikeluarkannya kebijakan/Objek TUN, karenamasyarakat telah dipuaskan; Bahwa terkait definisi berlaku surutnya
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
135 — 81
  • maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
388 — 177
  • parameter yang lengkap kami wajib membukti apakahn sudahtercemar atau tidak; Bahwa kalau dari pengerusakan mangrove kami lihatnya hanya daricitra satelit yang dari data tersebut awalnya kondisi areal reklamasi disitu adamangrove kemudian eksising pada saat mengadakan pengamatan diposisitersebut sudah terjadi ada dataran dari hasil reklamasi; Bahwa kalau sedimentasi bisa kita lihat dari sekitar keliling arealreklamasinya, dari awal kami tidak melakukan pengambilan sampel; Bahwa berkaitan dengan pasang surutnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
267 — 126
  • Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
273 — 94
  • Ahli DJISMAN SAMOSIR, SH, MH, di depan persidangan dibawahsumpah Ahli memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :Ketentuan retroaktif terkandung makna bahwa hukum itu harus tertulis danmenurut doktrin bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut, namunberdasarkan ketentuan Pasal ayat 2 KUHP ahli menjelaskan hukum pidanamemungkinkan berlaku surut, dapat berlaku surut kalau menguntungkanterdakwa, yakni dalam hal ada ancaman pidana yang lebih ringan dariancaman pidana yang lama.e Berlaku surutnya