Ditemukan 1872 data
107 — 51
sebab PENGGUGAT bukan pemilik yang sah atasTANAH SHM terlebih lagi PENGGUGAT tidak dapat membuktikan batasbatas tanah miliknya.Bahwa kapasitas hukum atau legal standing merupakan hal yang sangatfundamental untuk menentukan apakah pihak tersebut merupakan pihakyang berhak untuk mengajukan GUGATAN dan apakah pihak tersebutmerupakan pihak yang berhak atas TANAH SHM.Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum diatas maka terbukti secara sahdan meyakinkan bahwa TANAH SHM (yang diakui oleh PENGGUGATtumpang tindin
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
252 — 136
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbangAngka (2) objek gugatan, disebutkan bahwa telah terjadioverlapping/tumpang tindin Sebagian antara SHM nomor14473/Sungai Besar atas nama Juhani Surat Ukur Nomor :3190/Sungai Besar/2019 tanggal O07 Januari 2019 seluas4.801 m* NIB : 17.11.74.03.08432 dengan SHM Nomor12329/Sungai Besar atas nama Muhammad Husni DahlanSurat Ukur Nomor : 988/SB/2013 tanggal 24 September 2013seluas 8.492 m? NIB :17.11.74.03.06149;b.
126 — 38
maka hal terseobut membuktikan pula jika Tergugat tidak melakukanpenyelidikan riwayat bidang tanah dengan sebenarbenarnya sebelum menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 576/Cempaka atas nama DJAPERI yang merupakaninduk dari 27 objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuanPasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa tidak dilakukannya penyelidikan riwayat bidang tanahdengan sebenarbenarnya yang berakibat terjadinya tumpang tindin
154 — 85
sebagai berikut:i) Yurisprudensi MARI No. 21/Sip/1973 tanggal 22 Oktober1973; danil) Yurisprudensi MARI No. 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28Agustus 1996;Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang ada sertadidukung oleh doktrindoktrin hukum dan yurisprudensi tetap MARI,secara yuridis telah terbukti secara sah bahwa baik (i) Tergugat II/CCA II dan (ii) Tergugat III/ CCA III adalah alterego atau akunyayang lain dari Tergugat I/ CCA dimana ketiga perusahaantersebut telah melakukan tindakan tumpang tindin
101 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
permasalahanhukum atas kepemilikan tanah yang terletak di Pramuka Ujung;Bukan mengajukan tuntutan hak, ternyata Termohon Kasasiberusaha mengajukan permohonan surat keterangan tidaksengketa ke Lurah Rawasari/Tergugat/Terbanding, dan tetapmelakukan pembiaran adanya tumpang tindih kepemilikan hakantara para Tergugat Intervensi yang telah berdamai satu samalainnya dengan Termohon Kasasi, yang dengan demikianterbukti tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pembiaranadanya kepemilikan hak secara tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
70 — 55
danmemutus perkara No. 01PK/TUN/2000 (untuk selanjutnyadisebut Putusan PK TUN 01) kami kutipkan sebagaiberikut: Menyatakan permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali Jag Dip Singh tidakdapat diterima.23.6 Berdasarkan uraianuraian diatas, maka Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vmengambil kesimpulan sebagai berikut:1) Tidak ada Pihak yang dirugikan karena SHGB 40luasnya 195 m2 sedangkan SHGB 49 luasnya tidakberkurang dan tetap seluas 1.106 m2;2) SHGB 40 tidak tumpang tindin
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
182 — 162
Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusakketeraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut denganmenerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana tindakanTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telahmenyebabkan terjadinya tumpang tindin atas untuk 1 (Satu)areal yang sama;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka jelasTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikanAUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;G.
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
828 — 524
Penggugat dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin dan tidak merinci tindakan tergugat yang mana yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undangundang NomorTahun 1986 tentang PTUN ditentukan tentang syaratsyarat yang harusdipenuhi dalam surat gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara antara lainadalah : 1. ldentitas dari Penggugat dan tergugat; 2.
Ir M Nazar atau nama lain Tgk. H T M Nazar
Tergugat:
1.Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.Wali Nanggroe Aceh
Turut Tergugat:
1.KEURUKON KATIBUL WALI CQ DRS. SYAIBA IBRAHIM SELAKU KATIBUL WALI
2.PEMERINTAH ACEH CQ Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku GUBERNUR ACEH
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH CQ SULAIMAN, SE selaku KETUA, Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si selaku WAKIL KETUA I, TEUKU IRWAN JOHAN, S.T selaku WAKIL KETUA II, DALIMI, S.E, Ak selaku WAKIL KETUA III selaku PIMPINAN DPRA
4.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ Ir. H. JOKO WIDODO selaku KEPALA PEMERINTAHAN INDONESIA
48 — 7
Kemudian, TurutTergugat Ill berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadappenyediaan dan penggunaan anggaran bagi Waliyulahdi dalam bentukpenolakan terhadap pengesahan = anggaran Waliyulahdi yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta tidaktumpang tindin dengan Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe No.189.1/39/2016 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.DALAM EKSEPSI1. Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada GugatanPenggugat.2.
346 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
Segala ketentuan mengenai posisigubernur maupun walikota sangat jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,termasuk kewenangan dan tugastugas sebagai kepala daerah.Tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi, yang menimbulkandualisme dan tumpang tindin kewenangan, karena seharusnyakepala daerah yang merupakan wakil dan perpanjangan tanganpemerintah pusat di daerah adalah gubernur dan bukan walikota,sehingga kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex OfficioKepala
185 — 63
Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi AhmadSofyan Hutapea.S.sos ;Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahuikarena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos inginmelakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 milknya yang masih terteraatas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kKemudian diketahui bahwa tanahtersebut tumpang tindin (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milikHj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
211 — 79
Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berada di atas tanah terkaitdengan 14 objek sengketa, sedangkan 1 objek sengketa yaitu objek sengketa 8tanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;(Vide bukti T35)2. Bahwa seluruh objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti T1s.d T15, T.ll.Int3 dan T.ll.Int.21)3. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 200x150 m?
125 — 43
yangketiga di dekat kolong hijau sudah saksi lepaskan kepada Terdakwa ;Bahwa setahu saksi tanah Abu Bintur berada disebelah Utara;Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas pada tahun 1995;Bahwa setahu saksi sebelumnya ada yang mengelola tanah yaitu sdr.Mulyadi dan Mursahroni;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas tanah dari ketujuh belasOrang yang tanahnya dibeli Terdakwa ;Bahwa tanah milik saksi sudah saksi buat suratsuratnya pada tahun1990;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tumpang tindin
1011 — 1858 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 77 P/HUM/201914.merujuk Lampiran UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sinkronisasi sudah dilakukan dari proses penyusunan naskahakademik, sehingga tumpang tindin dan penyimpanganketentuan tidak terjadi;Bahwa terhadap Rumusan Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menyimpangperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, Ahli AlliMasyhar Mursyid menerangkan sebagai berikut:e Rumusan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
117 — 47
Tongken dkk sementara tanah yang diakui olehPenggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindin dengantanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, olehkarena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalahsama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr.
91 — 48
Bahwa perlu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraRekonvensi ini ketahui, bahnwa selama ini sejak tahun 2016 telah diisukanatau diopinikan oleh Tergugat Rekonvensi dkk bahwa tanah kosong milikPenggugat Rekonvensi tumpang tindin dengan Cahyadi guy, dan isu opinitersebar dilingkungan bisnis dan kehidupan sosial Penggugat Rekonvensikemudian oleh karena keterangan palsu Berita acara Pengembaliaan Bataspada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oknum BPN KotaSamarinda, sehingga seolaholah
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
254 — 186
DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalildalilbantahan TergugatII Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidakdiulangi lagi dalam pokok perkara ini.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya :2.1.Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin hak
153 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
., halaman 5 sebagaidasar pertimbangan putusan mengutip memori banding dalam halaman 16yang pada pokonya menyatakan tandatangan dipalsukan serta dalil surat tanahtumpang tindin dan bukannya persoalan pidana, serta mengutip kontra memoribanding Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Ill yang pada pokonyamendalilkan tanah tersebut sudah dijual.Bahwa, memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiBangka Belitung tersebut sama sekali tidak ada relevansi antara kutipan dalilmemori banding, dengan
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
199 — 144
berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitandengan substansi Objek Sengketa yang mengembalikan dan tidakmenindaklanjuti Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 atas namaPenggugat dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya tersebut telahterdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan ketentuan AUPB, dikarenakanTergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dengan cermatmemperhatikan semua informasi ataupun dokumen, khususnya dokumensertipikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Tergugat Il Intervensi yangtumpang tindin
161 — 94
Pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 PermentAgraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997, telah menyebabkantumpang tindin bukti kepemilikan sehingga menyebabkankekacauan dan ketidakteraturan dalam melaksanakan tugas danwewenangnya sebagai penyelenggara Negara;. Azas Kepentingan UmumBahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum dengantidak menerapkan sikap selektif dan objektif sebagaimana AzasKepentingan Umum;.