yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewayjibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenasalahnya, untuk mengganti kerugian tersebut;12.Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebutadalah dinyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugianbagi Para Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka sudahsepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugiankepada Para Penggugat;13.Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga sudah pernah audensi

IGFkembali menyampaikan Surat Nomor : 022/A/1/IGF.Org/PUK SPLFSPMI LPG/VI/2020 perihal Permohonan Audensi. Menindaklanjuti Surat Nomor : 008/A/P.I/IGF/PUK SPLFSPMI LPG/III/2020tanggal 19 Maret 2020, Nomor : 016/B/P.II/IGF/PUK SPLFSPMIHalaman 26 dari 127 Putusan PHI Nomor 28Pdt.SusPHI/2021/PN Tjk(47)LPG/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 dan Surat Nomor021/B/P.II/IGF/PUK SPLFSPMI LPG/V/2020 tanggal 13 Mei2020, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi SerikatPekerja Metal Indonesia PT.

Meminta untuk Audensi kepada DinasTenaga Kerja Prov. Up / Kabid. Pengawas terkait pengaduan atasadanya Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dalam hakNormatif, dan Union Busting yang dilakukan oleh Perusahaan PT.Independent Glass Fabricator, yang akan di lakukan pada :Hari/ tanggal : Rabu/ 10 Juni 2020, Pukul : 10.00. WIB ;Tempat : Kantor Dinas Tenaga Kerja Prov. LampungUp/ Ruang Kabid. Pengawas ;Alamat : Jalan Gatot Subroto No 28 Tanjung KarangBandar Lampung Prov.

Independent Glass Fabricatorserta pertemuan Audensi bersama Mediator Kab Lampung Selatandan Mediator Provinsi Lampung dan Surat Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Lampung Selatan Nomor : 568/157/IV.07/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 Perihal : Penjelasan Tentang PT.Independent Glass Fabricator ;Bahwa pada hari yang sama saat tanggal 16 November 2020Tergugat menyampaikan Surat Nomor : 3/CAT/XI/IGF/2020 perihal:Permintaan saran dan pertimbangan draf Peraturan PerusahaanPT.

IndependentGlass Fabricator dengan Para Pekerja yang tergabung denganPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam FSPMI PT.Independent Glass Fabricator menyampaikan terkait statushubungan industrial dan hakhak normatif yang tidak diberikan olehTergugat, permohonan audensi di terima oleh Ketua DPRDProvinsi Lampung Up.

.= Audensi dengan Dewan Pengurus LPJK Nasional. periode 20072011 dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 14 Agustus2007.= Pembahasan ulang antar departemen bulan AgustusDesember2009.

Bahwa, karena FORKOPIMDA/ Panitia Kabupaten tidak memenuhijanjinya akan memanggil semua tim Pemenangan dan Kandidat tidakterlaksana maka pihak 01 dengan itikat baiknya, tanggal 19 September2019 jam 08.00 Wib, mengajukan audensi ke DPRD dan PanitiaKabupaten, audensi ke DPRD Pamekasan diterima namun audensiuntuk Panitia Kabupaten tidak diberikan waktu dan tempat denganalasan yang tidak jelas ;Pihak 01, tanggal 25 September 2019 mengajukan Izin ke PolresPamekasan untuk berdemonstrasi (menyampaikan pendapat

anggaran belanja sebagaimana tertuang dalam DPA SubUnit Organisasi Wakil Kepala Daerah APBD Kabupaten Donggala TahunAnggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 untuk:1.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi belanjapemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasinal dan bahanbakar kendaraan bermotor (WKDH);Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi belanja pengadaanpakaian dinas dan kelengkapannya;Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog / audensi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog / audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungankerja / inspeksi wakil kepala daerah, koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah daerah lainnya dan belanja rumah tangga wakilkepala daerah;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Wakil Kepala Daerahmeliputi belanja dialog / audensi dengan tokohtokoh masyarakat,pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan, kunjungankerja / inspeksi wakil kepala daerah, koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah daerah lainnya dan belanja rumah tangga wakilkepala daerah;dan khusus untuk kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangkakoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya telahdialokasikan anggaran dengan realisasi

dan berusaha menjumpai TERGUGAT untuk melakukan Audensi untukmencari jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dikalanganmasyarakat, sehingga akan terang permasalahan yang terjadi gunatercapainya suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.11.12.namun TERGUGAT selalu menolak permintaan dari PENGGUGATdengan alasanalasan yang tidak Jelas.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh buktibuktiyang kuat dan sah, maka PENGGUGAT

sesuai dengan aslinya Data korban AlmarhumHeru Biliantoro dan hubungan dengan Penggugat Ill yangmerupakan suaminya, telah diberi meterai cukup, diberitanda bukti P 3 ;Fotocopy dan sesuai dengan aslinya Data koroban AlmarhumAgung Nugraha dan hubungan dengan Penggugat IV yangmerupakan anaknya, telah diberi meterai cukup, diberi tandabukti P 4 ;Fotocopy dan sesuai dengan aslinya Surat PermohonanAudensi Kepada Kakanwil Hukum dan HAM ProvinsiBengkulu, diberi tanda bukti P 5 ;Fotocopy Dokumentasi Kegiatan Audensi

Kepala Badan Narkotika Nasional tahun 2011, telahdiberi meterai cukup dan diberitanda bukti T I, Il 12 ;Bukti Tl, I 13 : Fotocopy Nota Kesepahaman Bersama antara BNN denganDirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM RItahun 2009, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda buktiT 1, I13;Bukti TI, I+ 14 : Fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan, telah diberimeterai cukup dan diberi tanda bukti T I, Il 14 ;Bukti Tl, Ik 15 : Fotocopy Notulen Audensi

Hakim berkesimpulan Upaya Administratifbaik itu keberatan dan banding merupakan keharusan yang terlebin dahuludilakukan antara warga masyarakat dengan pejabat sebelum ke Pengadilanoleh karena Pengadilan bersifat u/timum remedium ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada bagianPosita huruf e menyatakan sudah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat(Bupati Toba Samosir) melalui surat Penggugat tertanggal 29 November 2018dan terhadap keberatan Penggugat tersebut, Tergugat melakukan audensi

Terdakwa ada melakukan audensi denganmenggunakan pengeras suara (Mik Kecil) yang mana dalam odensi tersebutTerdakwa ada mengatakan atau) sampaikan "KENAPA HARUSMENGELUARKAN SP?

SP TERSEBUT ADA KETENTUANNYA DANKENAPA ARUS DIKELUARKAN, KENAPA BURUH INI DI PHKKETENTUAN PHK ADA ATURAN DAN KETENTUANNYA, dan dalamaudensi tersebut juga Terdakwa sampaikan langkahlangkah yang sudahdilakukan Saksi TUPAR (ketua pk) sudah sampai dimana dan juga belumada hasilnya dan juga ada karyawan yang pada saat itu hadir juga adamengatakan kepada Terdakwa, "INI DIA (AZWIN) INI DIA ASISTEN YANGAROGAN, setelan Terdakwa melakukan audensi tersebut kemudianbarulah Terdakwa menyampaikan kepada karyawan

nnn nnn nnn nnn nnn nena nna manna nnnnc nanan Bahwa saksi terima Surat Pernyataan dari Jaka Sutrisna yang adadi Bukti Surat P 5 waktu = siang hari tapi bacanya Bahwa Permohonan Pembatalan SK Kepala Desa Karanganyardan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Desa KaranganyarKecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen dan tembusannya yangada Bukti Surat P 7 s/d Bukti Surat P 9 sudah pernah disampaikandari Pak Yudi dan Pak Jasmin intinya auden Kepala Desa, Kecamatan dancalon lewat WA intinya sebelum saya audensi

saya keberatan proses tidaksesuai prosedur waktu itu tugas Camat itu rekomendasi bukan audensikalau mau ya audensi di Kepala Desa yangbersangkutan); Bahwa saksi mendapat WA tersebut ditanggapi secara lisan,ditemui langsung dan di WA pertemuan itu tidakHalaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMG Bahwa Pak Yudi dan Pak Jasmin merupakan salah satu persertatapi lain desa mereka dari desa Banaran Bahwa setelan menerima rekomendasi tanggal 15 Agustus 2018lalu. yang dilakukan oleh saksi

dan berusaha menjumpai TERGUGAT untuk melakukan Audensi untukmencari jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul dikalanganmasyarakat, sehingga akan terang permasalahan yang terjadi gunatercapainya suatu kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak,Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 58/PDT/2021/PT BNA.11.12.namun TERGUGAT selalu menolak permintaan dari PENGGUGATdengan alasanalasan yang tidak Jelas.Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT di dukung oleh buktibuktiyang kuat dan sah, maka PENGGUGAT

dengan berbagai alasan yangmemberatkan dan menyulitkan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Para Penggugat telah berkirimsurat kepada Bupati yang intinya meminta percepatan penyelesaianperpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan) dan HMSRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) akan tetapi sampai akhir November 2014 tidak adatanggapan dari Bupati atas surat Para Penggugat dan pada bulanDesember 2014 Para Penggugat kembali berkirim surat kepada Bupatisekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupati untuk audensi

Dalil gugatan Para Penggugat angka 10, 11 dan 12 yang menyatakanPara Pengugat mengirim surat pada tanggal 25 Agustus 2014 ParaPenggugat telah berkirim surat kepada Bupati yang intinya memintapercepatan penyelesaian perpanjangan HGB (Hak Guna Bangunan )dan HMSRS (Hak Milik Satuan Rumah Susun) akan tetapi tidak adatanggapan, bulan Desember 2014 Para Penggugat kembali berkirimsurat kepada Bupati sekaligus meminta untuk bertemu dengan Bupatiuntuk Audensi guna musyawarah penyelesaian permasalahan PlazaHalaman

YANG PUNYAMASALAH SAJA (12 ORANG KARYAWAN KENA SP) YANG ADA DISINI;Bahwa pada saat itu Saksi ada melakukan audensi dengan menggunakanpengeras suara (Mik Kecil) yang mana dalam odensi tersebut Saksi adamengatakan atau sampaikan "KENAPA HARUS MENGELUARKAN SP?

SPHalaman 28 dari 68 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Bkn.TERSEBUT ADA KETENTUANNYA DAN KENAPA ARUS DIKELUARKAN,KENAPA BURUH INI DI PHK KETENTUAN PHK ADA ATURAN DANKETENTUANNYA, dan dalam audensi tersebut juga Saksi sampaikanlangkahlangkah yang sudah dilakukan Terdakwa I.

keasliannya Groondkaart tersebut seharusnya Blue printditandatangani oleh pejabat terkait;Bahwa Groondkaart tersebut ditandatangani oleh KementerianPerhubungan karena Perusahaan di bawah KementerianPerhubUngan) n= no nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nenaBahwa yang dibicarakan Walikota Tegal dengan Saksi adalahaudensi karena ada permasalahan dengan pertanahan kotaT@Qall;= 9+ 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee nn nn nn ee nnnHalaman 104 dari 139 halaman PutusanNomor: 023/G/2017/PTUN Smg.Bahwa kesimpulan atas audensi

Dalam audensi yang telah berlangsung, telah disarankan agar tidakmenggunakan nama KINGMI karena gereja KINGMI merupakan bagian darisejarah yang melekat dan tidak terpisahkan dari Sinode Gereja Kemah InjilIndonesia yang telah terdaftar pada kami dalam Keputusan Dirjen BimasKristen Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Gereja Kemah InjilIndonesia.

ds Rp 150.00011 Januari 2011 surve jln pertanian Rp 300.00013 Januari 2011 semprot plu burung Rp 100.000.14 Januari 2011 krb petir Rp 350.000.13 Januari 2011 biaya pelatihan T3PNPM Rp 150.00014 Januari 2011 pedel jln Rp1.110.000lingkungan,pomahan15 Januari 2011 pedel jl lingkungan patihan Rp1.950.00015 Januari 2011 rekening PJU dan balaids Rp 970.000.23 Januari 2011 apel linmas Rp 250.000.23 Januari 2011 kegiatan sub PKBD Rp 125.000.26 Januari 2011 kegiatan PNPM di Kec Rp 150.000.9 Pebruari 2011 audensi

150.000 11 Januari 2011 surve jln pertanian Rp 300.00013 Januari 2011 semprot plu burung Rp 100.000.14 Januari 2011 krb petir Rp 350.000.13 Januari 2011 biaya pelatihan T3PNPM jRp 150.00014 Januari 2011 pedel jln Rp1.110.000lingkungan,pomahan 15 Januari 2011 pedel jl lingkungan patihan Rp1.950.000 15 Januari 2011 rekening PJU dan balaids Rp 970.000. 23 Januari 2011 apel linmas Rp 250.000. 23 Januari 2011 kegiatan sub PKBD Rp 125.000. 66 26 Januari 2011 kegiatan PNPM di Kec Rp 150.000.9 Pebruari 2011 audensi

Rp 150.00011 Januari 2011 surve jln pertanian Rp 300.00013 Januari 2011 semprot plu burung Rp 100.000.14 Januari 2011 krb petir Rp 350.000.13 Januari 2011 biaya pelatihan T3PNPM Rp 150.00014 Januari 2011 pedel jln Rp1.110.000lingkungan,pomahan 15 Januari 2011 pedel jl lingkungan patihan Rp1.950.00015 Januari 2011 rekening PJU dan balaids Rp 970.000.23 Januari 2011 apel linmas Rp 250.000.23 Januari 2011 kegiatan sub PKBD Rp 125.000.26 Januari 2011 kegiatan PNPM di Kec Rp 150.000.9 Pebruari 2011 audensi

150.000 230 lingkungan,pomahan11 Januari 2011 surve jln pertanian Rp 300.00013 Januari 2011 semprot plu burung Rp 100.000.14 Januari 2011 krb petir Rp 350.000.13 Januari 2011 biaya pelatihan T3PNPM jRp 150.00014 Januari 2011 pedel jln Rp1.110.000 15 Januari 2011 pedel jl lingkungan patihan Rp1.950.00015 Januari 2011 rekening PJU dan balaids Rp 970.000.23 Januari 2011 apel linmas Rp 250.000.23 Januari 2011 kegiatan sub PKBD Rp 125.000.26 Januari 2011 kegiatan PNPM di Kec Rp 150.000.9 Pebruari 2011 audensi

surve jln poros ds Rp 150.00011 Januari 2011 surve jln pertanian Rp 300.00013 Januari 2011 semprot plu burung Rp 100.000.14 Januari 2011 krb petir Rp 350.000.13 Januari 2011 biaya pelatihan T3PNPM jRp 150.00014 Januari 2011 pedel jln Rp1.110.000 15 Januari 2011 pedel jl lingkungan patihan Rp1.950.00015 Januari 2011 rekening PJU dan balaids Rp 970.000.23 Januari 2011 apel linmas Rp 250.000.23 Januari 2011 kegiatan sub PKBD Rp 125.000.26 Januari 2011 kegiatan PNPM di Kec Rp 150.000.9 Pebruari 2011 audensi

Kwang Jin Indonesia dan Parapengurus serikat buruh GSBM1796/CTT.250/VII/2015tanggal13 Juli 2015 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;Penggugat selaku anggota danorganisasinya, dan tanda bukti PencatatanBahwa Para Penggugat yang diwakili oleh organisasinya yaitu GabunganSerikat Buruh Mandiri (GSBM) surat Nomor 02/PBGSBMPT.KJI/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 mengajukan surat kepadamelaluiTergugat hal permohonan audensi untuk memberitahukan keberadaanPengurus Basis Gabungan Serikat Buruh

GlobalPackaging Indonesia tanggal 20 Februari 2011 ;P5.2P5.3P6.1P6.2P7P8P9.1P9.2P10: Fotocopy Pemrintah Kabupaten Bekasi Dinas Tenaga Kerjatanggal 25 Februari 2011 ;: Fotocopy Surat Nomor: 002/PTP.GesburiPT.GPI/CKG/III/2011, perihal permberitahuan dan permohonan audensi keberadaan serikatburuh di lingkungan kerja PT.

Dalam pertemuan dimaksud terjadi audensi danpermintaan pembuatan Surat Perjanjian antara Pihak PanselnasJakarta dengan Para Orang tua pendaftar CPNS 2018 dilaksanakandi Madiun disepakati yakni di Angkringan AAY di Jalan Taman PrajaKelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Kata Sdr. M.MAGHFUR SYAFIIl pertimbangannya yang bantu, kalau cumadijelaskan saja, mereka puasnya hanya sesaat, tapi kalau dijelaskandalam surat perjanjian bersama insya Allah bisa membuat semuanyatenang.

DaihoIndonesia, tertanggal 26 Oktober 2015;: Surat Audensi Nomor 002/PUKGSPMIl/DI/X1I/2015, tertanggal 8Desember 2015;: Surat Pernyataan Melanjutkan kegiatan/aktifitas dari SerikatPekerja GSPMIl yang ditanda tangani oleh TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi Bekti Ariyani;: Internal Memo tertanggal 18 Desember 2015 mengenai transfer 2Member PC (material handle) ke bagian CLEANING BOX;: Slip gaji bulan Juni 2016 atas nama Bekti Ariyani DepartemenCLEANING BOX;: Surat Nomor 003/HRDAIHO/08/2016 tertanggal