Ditemukan 200 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : emris emori embo embris emrio embio emprit emilio emprio embrik embril embryo embri
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 10-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 10/PDT/2018/PT.MTR
Tanggal 15 Maret 2018 — PRAJADI AGUS WINAKTU sebagai PEMBANDING M E L A W A N ADI NUGROHO sebagai PEMBANDING D A N PT. SUMBER SEJAHTERA LESTARI LOMBOK, DKK sebagai PARA TURUT TERGUGAT
106 — 56
  • ., Notaris diMataram, PIHAK PEMBADING DAN PIHAK TERBANDING telahmembuat persekutuan atau suatu kerjasama ( algehele maatschaap) sebagai embrio sebuah persekutuan perdata sebagaimana yang diaturdalam pasal 1633 KUH Perdata. Maka dalam persekutuan perdatabahwa para pihak mempunyai kewajiban yang sama dan memiliki hakyang sama. Jadi tidak ada kewajiban dibebankan kepada salah satupihak dan hak atau keuntungan dibebankan pihak yang lain.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 554/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. CIPTA INDAH PERTIWI, CITYLIGHT RESIDENCE
Terbanding/Penggugat I : ITING LATIEF
Terbanding/Penggugat II : HUSIN LATIEF
Terbanding/Penggugat III : SIURIWATY LATIEF
Terbanding/Penggugat IV : FADIL LATIEF
Terbanding/Penggugat V : CINDY PRICILIA
Terbanding/Penggugat VI : CYNTHIA PRICILIA
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA CIMENYAN
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT KECAMATAN CIMENYAN
Turut Terbanding/Tergugat II : E. ROHAYATI
Turut Terbanding/Tergugat III : Para Ahli Waris dari Endih bin Uri
125 — 69
  • ., S.PN. jugamenyatakan bahwa ...buku C Desa bukan merupakan buktikepemilikan, hanya embrio timbulnya sertifikat, jadi sayakatakan diawali buku C Desa, tetapi baru kemudian bicaramasalah sejarah tanah, saksi, keterangan desa, kalau inisudah terpenuhi baru masuk ke BPN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
593 — 810
  • Dengan demikianputusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UndangUndang aquo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, .KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yangmelaksanakan Putusan DKPP;Embrio Putusan MK No. 31/PUUXI/2013 sepanjang menyangkutkedudukan DKPP tersebut di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskandari Putusan MK No. 115/PHPU.DX1I/2013 dalam sengketa Pilkada KotaTangerang, antara lain dalam pertimbangan putusannya diuraikan:DKPP sebagai lembaga yang oleh UndangUndang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1189 — 870
  • Kalau itudipakai untuk pembuktian perkara pidana maka itu adalah embrio untuklahirnya peradilan yang sesat. Pendapat, dugaan dan asumsi saksi faktatidak bisa menjadi bukti dalam perkara pidana. kesimpulan saksi yanglihat video adalah kesimpulan subyektif yang tidak bisa dipakai sebagaibukti dalam perkara pidana. Andai ada 100 saksipun menyampaikankesaksian seperti ini maka itu tidak memiliki kekuatan pembuktianapapun dan penggunaannya sebagai bukti adalah sesat menyesatkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
93 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IFDIL GUSTI,MPPM lajur 17 tertulis 0,80 seharusnya 0,7 (0,30 + 0,20 + 0,20 +0)sehingga Total score lajur 23 tertulis 2,23 seharusnya 2,13 ;Akibatnya adanya perbedaan pendapat tersebut di atas maka timbulpermasalahan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten KepulauanMentawai yang merupakan embrio perkara a quo ;Hal. 113 dari 174 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2015C. Pemeriksaan Oleh Tim Inspektorat Jenderal Departemen Dalam NegeriTidak Objektif dan Bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan;1.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-04-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 06 /Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 16 April 2015 — - SULISTYAWAN, ST
92 — 11
  • oleh terdakwa merupakan ruang lingkupperbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaanprimair maupun subsidair di atas, ternyata selalu menghubungkan perbuatan melawanhukum terdakwa dalam kedudukan atau jabatan Konsultan Pengawas yang mana biladicermati perbuatannya yang bersifat melawan hukum.Menimbang bahwa dalam dakwaan subsidair pada hakekatnya adalah merupakanspecies / embrio
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
128 — 24
  • saya tidak dimintai pendapat, untuk kasus yang lain setelah kasusini saya melaporkan terjadi keresahan dibeberapa karyawan tentang penjatuhansanksi, saya mengingatkan direksi sesuai dengan SOP tadi hendaknya sebelummenjadi SK direksi dilakukan semacam uji sahi, apakah si A ini betulbetulwajar atau benar jika dijatuhi hukuman seperti ini dan pada kasus lain setelah itukita diajak ;Bahwa saksi mengatakan divisi perkapalan ini SBU, SBU itu belum tersendirisebetulnya tetapi merupakan diciptakan untuk embrio
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
509 — 239
  • Kalau itudipakai untuk pembuktian perkara pidana maka itu adalah embrio untuklahirnya peradilan yang sesat. Pendapat, dugaan dan asumsi saksi faktatidak bisa menjadi bukti dalam perkara pidana. kesimpulan saksi yanglihat video adalah kesimpulan subyektif yang tidak bisa dipakai sebagaibukti dalam perkara pidana. Andai ada 100 saksipun menyampaikankesaksian seperti ini maka itu tidak memiliki kekuatan pembuktianapapun dan penggunaannya sebagai bukti adalah sesat menyesatkan.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 7 Juli 2015 — H. SAGIYO H.S bin HADI SUMARTO (Alm)
87 — 12
  • Yyk.Bahwa yang saksi ketahui pertama ada sosialisasi dari Lurah di BalaiDesa Trimulyo malam hari di bulan September 2011 dihadiri olehperangkat desa termasuk para dukuh, anggota BPD dan saat itu rapatdipimpin oleh lurah dan Ketua BPD.Bahwa dalam rapat itu membahas tentang pembentukan panita Larasitadan juga biayabiaya yang timbul dalam Larasita tersebut yang nantinyamenjadi bahan/embrio Perdes mengenai Larasita dan disetujui olehKetua BPD dengan sekretaris BPD yang menyetujui akan diterbitkanPerdes
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2827 — 3681
  • Dengan demikianputusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UndangUndang aquo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yangmelaksanakan Putusan DKPP...Menimbang, bahwa embrio putusan MK No. 31/PUUXI/2013sepanjangmenyangkut kedudukan DKPPtersebut di atas seSsungguhnya tidak bisadilepaskan dari Putusan MK No. 115/PHPU.DXI/2013 dalam sengketa PilkadaKota Tangerang yang antara lain dalam pertimbangan putusannya diuraikan sbb:DKPP sebagai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
171 — 67
  • nanti akan dibuktikan oleh Penuntut Umum ; Bahwa dalam undangundang tersebut tidak diatur secara jelas dan rinciapa gratifikasi dan apa Ssuap, namun demikian ada perbedaan antara tindakpidana gratifikasi dan tindak pidana suap terutama dalam pengaturannya : Bahwa tindak pidana suap ada diatur dalam KUHP, UU tentang suap, UUtipikor dan UU KPK, sedangkan Gratifikasi hanya diatur dalam UU Tipikor,Peraturan Menkeu tahun 2011 mengenai pengelolaan barangbarang hasilgratifikasi ; Bahwa gratifikasi adalah embrio
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
166 — 32
  • nanti akan dibuktikan oleh Penuntut Umum ; Bahwa dalam undangundang tersebut tidak diatur secara jelas dan rinciapa gratifikasi dan apa suap, namun demikian ada perbedaan antara tindakpidana gratifikasi dan tindak pidana suap terutama dalam pengaturannya : Bahwa tindak pidana suap ada diatur dalam KUHP, UU tentang suap, UUtipikor dan UU KPK, sedangkan Gratifikasi hanya diatur dalam UU Tipikor,Peraturan Menkeu tahun 2011 mengenai pengelolaan barangbarang hasilgratifikasi ; Bahwa gratifikasi adalah embrio
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2021 — Andi Irfan Jaya
731 — 241
  • Pemufakatan jahatdilakukan lebih dari 1 (satu) orang.Pemufakatan jahat merupakan embrio dari sebuah penyertaandeelneming* di mana perbuatan lebih dari 1 (satu) orang untukmelakukan kejahatan, di mana adanya kesepakatan antara merekadalam menyamakan kehendak untuk melakukan perbuatan.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 4 September 2014 — H.MUJONO Bin HARJO SUMARTO (Alm)
81 — 17
  • Yk.Bahwa dalam rapat itu membahas tentang pembentukan panitaLarasita dan juga biayabiaya yang timbul dalam Larasita tersebut yangnantinya menjadi bahan/ embrio Perdes mengenai Larasita dandisetujui oleh Ketua BPD dengan sekretaris BPD yang menyetujui akanditerbitkan Perdes mengenai Larasita di Desa Trimulyo;Bahwa selang beberapa hari kemudian muncul KeputusanLurah.Waktu itu memang belum ada Perdes tapi sudah adakesepakatan.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
87 — 94
  • Yk.Mereka kadang ikut kadang tidak, jika penting maka dari Sekretariat Dewan selalu ikut; Bahwa yang menentukan nomenklatuur dalam anggaran dari Sekretariat Dewan;Bahwa benar nomenklatuur dalam anggaran yang ditentukan oleh SekretariatDewan merupakan embrio dibuatnya RASK; Bahwa untuk tahun anggaran 2003 menggunakan sistem anggaran berimbang,sedangkan untuk tahun 2004 anggaran berbasis kinerja; Bahwa untuk TA 2004 seharusnya ada 2 (dua) yaitu RASK dari DPRD danRASK dari Sekretariat DPRD, tetapi saat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
125 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun kenyataannya terhadap biayamanajemen yang telah diterimanya tersebut Terdakwa tidakdapat mempertanggungjawabkan penggunaannya ;Bahwa secara hukum apa yang telah dilakukan oleh JudexJuns dan Judex Facti tersebut di atas, telah bertentangandengan asas hukum Adminitrasi Negara "Communis OpioDoctorum tidak dapat melahirkan suatu aturan hukum,tanpa adanya suatu dasar embrio lahirnya aturan hukumyang mendahuluinya, dimulai dengan aturan hukum yangmendasar peraturan perundangundangan, doktrin,kebiasankebiasaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2013 — Upload : 21-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 11 Desember 2013 — SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bin OEI YAN HOK
185 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 172 PK/Pid.Sus/2013offering letter (surat pemberitahuan) kepada nasabah yangmerupakan embrio dari perjanjian yang akan dibuat antara bankdengan debitur.5.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
185 — 38
  • Hal ini berarti bahwa embrio dariPeraturan Daerah No. 8 tahun 2003 adalah sudah dipaduserasikan.Sedangkan untuk kondisi perkembangan sampai dengan saat ini,persoalan pemanfaatan tata ruang merupakan persoalan regulasi, dan olehsebab itu dasar yang dijadikan Badan Pertanahan Nasional dalammemberikan pertimbangan adalah Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2003,493dan dalam petanya menetapkan bahwa areal seluas 15.000 Ha itu beradapada Kawasan Pengembangan Produksi (KPP)/Kawasan Pemukiman danPenggunaan Lain
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3140 — 1623
  • Tentang : Cipta Kerja
  • tanah pangonan, tanah titisara atau tanah kasdesa.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Angka 2Pasal 13Cukup jelas.Angka 3Pasal 15Ayat (1)Huruf aYang dimaksud dengan mutu genetik adalah ekspresikeunggulan sifat individu.Yang...SK No 052369 AaWPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 98 Yang dimaksud dengan keragaman genetik adalahekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.Huruf bCukup jelas.Huruf cYang dimaksud dengan kekurangan Benih" yaituketidak cukupan jumlah Benih (semen atau embrio
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
600 — 203
  • menafsirkannya.o Bahwa yang membagi tugas antara Saksi dan DIBAGUS adalahANDREAU MISANTA PRIBADI.o Bahwa dipersidangan Saksi diperlinatkan oleh Penuntut Umum barangbukti nomor 475, 510, 511, 512, 513, 558, 561, 580, 654, 683 dan 815dimana Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan terhadapbarang bukti tersebut.Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Andreau MisantaPribadi memberikan tanggapan sebagai berikut :oO Terkait surat yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua Tim DueDiligence itu merupakan embrio