• Pengadilan AgamaDenpasar berdasarkan putusan Nomor 0268/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 28November 2013;Menimbang, bahwa putusan dalam perkara perdata akan berkekuatanhukum tetap (/ncraht) setelah 14 (empat belas) hari sejak putusan itu dibacakanHal.5 dari 8.Pen.No.212/Pdt.P/2017/PA.Mpwbilamana kedua belah pihak hadir di sidang pembacaan putusan atau sejakputusan diberitahukan jika salah satu/kedua belah pihak tidak hadir di sidangpembacaan putusan;Menimbang, bahwa jika putusan belum berkekuatan hukumtetap(incraht

• Lpk tertanggal 19 Desember2012 dan telah berkekuatan hukum tetap (incraht) sesuai Akta Cerai Nomor:0080/AC/ 2013/PA Lpk. Bahwa amar putusan nomor 0998/Pdt.G/2012/PA. Lpk adalah sbb :1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untukmenghadap di persidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat4.

• harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan perceraiansudah cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 70 ayat(1) Undangundang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3Tahun 2006 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohonuntuk mengikrarkan talaknya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap (incraht

  2.000.000, dan Penggugat Rekonpensi dapat menerimanya,berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebutadalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami sebagaimana pasal 34ayat 1 dan 3 UU No 1 tahun 1974 pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam makatuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan dengan menghukumPemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada PenggugatRekonpensi sebesar Rp. 2.000.000, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap(incraht

• ribu rupiah).Bahwa Judedex Facti tidak mempertimbangkan Eksepsi Nebis In Idemdan membuat pertimbangan sendiri tidaklah kontradiktif tetapiadalah untuk menghentikan gugatan Pembanding yang akan terjaditerus menerus padahal Objeknya sama yaitu lahan lebih kurang 15ha karena sudah ada 2 (dua) gugatan Terbanding yaitu No.26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN jo PutusanKasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016, yang memenangkan Terbanding Dkk sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap(Incraht

  .118Pdt.G//2017/PN.Rap. tanggal 26 Juli 2018 dalam proses banding olehPembanding yang hanyalah untuk menyempurnakan Putusan No.26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN jo PutusanKasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/2016,Bahwa sebenarnya semua bukti Pembanding tidak perludipertimbangkan lagi bukan hanya bukti P.1 saja berdasarkan Pointempat (4) Putusan); Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PNRAP joNomor:187/PDT/2015/PTMDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor: 1148K/Pdt/201 yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap itu (Incraht

  Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 40/G/2014/PTUNMDN, tanggal 19 November2014,MENGADILI SENDIRI,Menolak Gugatan Para Penggugat tersebut;Menghukum Para termohon Kasasi/Para Terbanding untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam kasasiditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Putusan Kasasi MARI nomor: 474 K /TUN/2015 jo Nomor35/B/2015/PT.TUNMDN jo Nomor 40/G/2014/PTUNMDN telahdinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap(Incraht

  sedangkan Pembanding SalmonSimanjuntak tidak mempunyai hak apapun diatas tanah terperkarabahkan surat dan alas hak yang berhubungan dengan tanah terperkarayang berada di tangan Pembanding Salmon Simanjuntak adalah tidaksah dan tidak dilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum sesuaidengan bunyi PutusanPengadilan Tingkat Kasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 joNomor :187/PDT/2015/PTMDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN RAP yangtelah berkekuatan hukum tetap Incraht

• New Surabaya Company Limited, sampai dengan perkara iniberkekuatan hukum tetap (Incraht van gewijsde);13.

• Bahwa, atas Permohonan Pengesahan Nikahdan atau Permohonan Penetapan Isbat NikahTERGUGAT tersebut telah ditetapkan oleh PengadilanAgama Bandung dengan penetapan nomor3193/Pdt.G/2016/PA.Badg tertanggal 22 September2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah1437 Hijriah, dan sudah memiliki kekuatan hukumtetap (Incraht);5.

• Menghukum ParaTergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugatsebesar Rp 47.874.842, (empat puluh juta delapan ratus tujuhpuluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) seketikasetelah putusan mempunyai hukum yang tetap (incraht).4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul.

  Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada PenggugatPerkara No.1168/Pdt.G/2017/PA.BmsHalaman 17 dari 72 halamansebesar Rp 601.966.730, (enam ratus satu juta sembilan ratus enam puluhenam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) seketika setelah putusanberkekuatan hukum tetap (incraht), apabila tidak bisa membayar secaratunai, maka dibayarkan dari hasil penjualan dimuka umum atau melaluilelang atas obyek hak tanggungan sesuai dengan akad murabahah padadictum angka 3 ;5.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Edo Brema Bukit yang sudah incraht.

• 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 dengan No. Pol BK 2925 AKZ, Tipe X1H02N32B1 A/T Tahun 2022 warna Hitam dengan No. Rangka MH1KF0115NK277084 dan No. Mesin KF01E277279 an. Brian Antonius Banjarnahor.

Dipergunakan dalam berkas perkara anak Nasib Parningotan Banjarnahor yang sudah incraht;

6.

• KepalaKantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang diduga telahberkolusi atau bekerjasama diluar sistem hukum yang benardengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Kejari Mura) yangdahulu selaku Penyidik sekaligus Penuntut Umum dalam perkaratindak pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap(incraht) yang terdiri dari:1.

  oleh Kantor Pertanahan KotaPalangka Raya yang diduga tanpa dilakukan terlebin dahulumelakukan pemeriksaan, kajian dan analisis atas permintaanpencatatan blokir tersebut;Bahwa fakta pemblokiran yang dilakukan sejak bulan Oktober2015 secara beberapa kali dalam 1 (satu) objek tanah yang samadan diajukan tanpa prosedur yang benar, apalagi mengingatperkara tindak pidana yang menyeret Pemohon sebagaiterdakwa, kini posisi kasusnya telah mendapatkan putusanperadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht

  quo (pembekuan) atas suatu hak atas tanah dalam waktusementara;Bahwa berkaitan dengan upaya Pemohon sebelum mengajukanhak Uji Materiil terhadap Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun2017, Pemohon sebelumnya telah melakukan berbagai upayabaik secara langsung (audiensi) maupun melalui korespondesidengan pihakpihak terkait yang menjelaskan bahwa pemblokiranyang dilakukan secara terus menerus dan berulang kali walaupunperkara suatu tindak pidana telah selesai dan telah memilikiputusan berkekuatan hukum tetap (incraht

  Dengan demikian timbul pertanyaanBagaimana mungkin Jaksa Penuntut Umum mengajukanblokir setelah 4 (empat) bulan ditetapkannya perkara tindakpidana telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap(incraht)? Legal Standing apakah yang digunakan oleh JaksaPenuntut Umum pada saat mengajukan pemblokirantersebut? apakah sebagai penyidik, penuntut umum, ataueksekutor putusan?

  Didalam kedua Pasal tersebut tidakdiperinci pembuktian yang jelas dan tegas atas hapusnya suatupemblokiran apakah dengan diterbitkannya SP3, apakahpemblokiran pun bisa berakhir apabila telah adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht)?

• Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukanyang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutanyang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatpadaRegister Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahan pengadilanberkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3 dapatdikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

• Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah prosesPenggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (incraht)berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU1X/2011, sebagai berikut:PenggugatHalaman 2 dari 9 hal. Put.

• UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yangbersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untukmencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahanPengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka3dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturanperundangundangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht

• dan para Pemohon bersediamengangkat sumpah supletoir bahwa para Pemohon benar telahmelangsungkan pernikahan sesuai rukun dan syarat syariat Islam, tidak adahalangan nikah, Pemohon dan Pemohon II tidak terikat pernikahan denganisteri dan suami orang lain.Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya dalam halini Pemohon Il memberikan keterangan telah diceraikan oleh suami pertamanyasecara lisan kemudian mengajukan perceraian dipengadilan agama dikabulkantelah berkekuatan hukum tetap atau incraht

• Bahwa Judedex Facti tidak mempertimbangkan Eksepsi Nebis In Idemdan membuat pertimbangan sendiri tidaklah kontradiktif tetapi adalahuntuk menghentikan gugatan Pembanding yang akan terjadi terusmenerus padahal Objeknya sama yaitu lahan lebih kurang 15 ha karenasudah ada 2 (dua) gugatan Terbanding yaitu No. 26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN jo Putusan Kasasi MA RI nomor:1148 K/Pdt/2016, yang memenangkan Terbanding Dkk sebagaiPutusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap (Incraht VanGewijsde

  Bahwa sebenarnya semua bukti Pembanding tidak perlu dipertimbangkanlagi bukan hanya bukti P.1 saja berdasarkan Point empat (4) Putusan);Perkara No. 26/Pdt.G/2014/PNRAP jo Nomor:187/PDT/2015/PTMDN joPutusan Kasasi MA RI nomor: 1148 K/Pdt/201 yang telah mempunyalkekuatan hokum tetap itu (Incraht Van Gewijsde), amarnya sebagaiberikutDalam Eksepsi Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2.

  Bahwa oleh Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara dan mengadilitelah memberikan keputusan pada tanggal 30 Agustus 2016 denganNomor Register 1148 K/Pdt/2016 yang amar Putusannya menolakpermohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan Putusan Perkara ini telahdinyatakan berkekuatan Hukum Tetap Incraht Van Gewijsde;7.

  Bahwa Putusan Kasasi MARI nomor: 474 K /TUN/2015 jo Nomor35/B/2015/PT.TUNMDN jo Nomor 40/G/2014/PTUNMDN telahdinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap(Incraht Van Gewijsde) dengan kemenangan ditangan Para TerbandingEduard Sitorus Dkk, dengan pengertian Pengadilan Tata Usaha Negaramenolak Gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik 8 (delapan) SHM yaituSHM Nomor : 249, 250, 251, 252, 272, 273, 274, dan 275/ Desa TanjungSelamatsebagai mili k dan atas nama Para Terbanding dan tetap

  sedangkan Pembanding Salmon Simanjuntaktidak mempunyai hak apapun diatas tanah terperkara bahkan surat danalas hak yang berhubungan dengan tanah terperkara yang berada ditangan Pembanding Salmon Simanjuntak adalah tidak sah dan tidakdilindungi oleh hukum serta batal demi hukum atau setidaktidaknya tidakberkekuatan hukum sesuaidengan bunyi Putusan Pengadilan TingkatKasasi MARI yaitu Nomor 1148 K/Pdt/2016 jo Nomor :187/PDT/2015/PTMDN jo Nomor 26/Pdt.G/2014/PN RAP yang telah berkekuatan hukumtetap Incraht

• Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutan yang harusmelaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada RegisterAkta Pencatatan Sipil setelah Penetapan Perubahan pengadilan berkekuatanhukum tetap, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkandengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yangada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (incraht

• Ro18.560.000,00e Uang Penggantian Hak 15% : Rop9.048.000,00Total : Rp69.368.000,00Menghukum Tergugat untuk dibayarkannya upah selama prosesperselisihnan PHK ini berjalan sejak bulan Mei 2016 sampaidengan bulan Desember 2016 sebesar Rp17.648.000,00berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 838/kpts/Disnakertrans/2015 tanggal 24 November 2015);Menghukum Tergugat untuk dibayarkannya upah selama prosesperselisihan ini berjalan sejak bulan Mei 2016 sampai denganadanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (incraht

• menyetujui atau mendantangani persetujuan batasbatas sertipikat tersebut,padahal lokasi tanah berdampingan ; Bahwa, Para Penggugat dikejutkan oleh Tergugat II, dengan Surat Nomor : 422/154/436.5.6.11,304/2014, tanggal 6 Juni 2014, yang intinya agar Para Penggugatmengosongkan obyek sengketa, dengan ancaman / alasan tindakan pengamanan, makamenurut hukum adalah suatu perbuatan yang main hakim sendiri (eigenrechting),merupakan obyek sengketa yang harus mempunyai kekuatan hukum putusan pastibersifat tetap (incraht

• Putusan Nomor:92 PK/PDT//2016 yang secara hukum telah dinyatakanberkekuatan hukum tetap (incraht), sehingga Para Pelawan dalam kaitanyadengan penetapan sita eksekusi bukanlah orang yang berhak mengajukangugatan perlawanan atau tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara aquo.Bahwa dengan demikian seyogyanya gugatan perlawanan atas penetapan sitaeksekusi dinyatakan eror in persona dalam kategori diskualifikasi, sehinggapatut menurut hukum apabila gugatan perlawanan para pelawan dinyatakantidak

  Putusan Nomor : 92 PK/PDT//2016 yangsecara hukum telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incraht),sehingga dalil dalam gugatan perlawanan sita eksekusi tidak relevan danharus ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.3.

• bulan = Rp13.085.000,00 (tiga belas juta delapan puluhlima ribu rupiah);Menghukum Tergugat membayarkan kekurangan upah Penggugat sejakbulan Januari sampai bulan April 2018 dengan perhitungan sebagaiberikut : Rp.2.617.000,00 () Rp2.269.000,00 = Rp348.000,00 (x) 4 bulan= Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusanyang telah berkekuatan hukum mengikat (incraht

• Menghukum Para Penggugat untuk membayar uang ganti rugi sebesarRp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan membayaruang dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiapharinya atas keterlambatannya dalam membayar ganti rugi, sejakperkara ini diputus dan incraht van gewisjde zack;6.