Ditemukan 253 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negeriâ negeriã negeri negaracq negeriku negeri2 negerii negeri.ã negerian negerier negeri12
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 32/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 21 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum
Terbanding/Penggugat : PT BCA Finance
56 — 31
  • Terkait hal tersebut, dalildalil yang kamiajukan adalah sebagai berikut :Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.(1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan NegeriCq.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 04-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 278/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 13 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : MUH. NURAINI Alias H. SUMARWI Diwakili Oleh : Mohamad Sutamrin, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat VI : WAHYUDI Al. HAJI IRHAM AISI
Terbanding/Tergugat IV : PAK UNTUNG
Terbanding/Tergugat II : CAMAT MANGARAN
Terbanding/Tergugat V : ERNA Al. HAJAH LATIFAH
Terbanding/Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo
Terbanding/Tergugat I : PT. Situbondo Refinere Industri
32 — 11
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT JAWA TIMUR Cq.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SITUBONDO Cq. KEPALAWILAYAH KECAMATAN MANGARAN' (CAMAT MANGARAN),berkedudukan di Jalan Raya Mangaran Nomor 1 Kabupaten Situbondo,semula TERGUGAT II KONPENSI sekarang TERBANDING II;Halaman 1 dari 50 Putusan No.278/PDT/2017/PT SBY3. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan diJalan PB Sudirman Nomor 22A Situbondo, semula TERGUGAT IIIKONPENSI sekarang TERBANDING III;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriCq.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 21/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 April 2019 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum
Terbanding/Penggugat : PT BCA Finance
34 — 20
  • Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.(1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan NegeriCq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 444 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — HARTONO VS MARIAMAN DAN PEMERINTAH RI DI JAKARTA MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBENUR KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG cq. WALI KOTA TANJUNG PINANG DI TANJUNG PINANG cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR DI TANJUNG PINANG
63 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MBA, dan kawan.Para Advokat, berkantor di Jalan Kijang Lama Ruko PondokGurindam Nomor 4, Tanjung Pinang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 31 Agustus 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;DanPEMERINTAH RI DI JAKARTA MENTERI DALAM NEGERIcq.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 26-02-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
H. SABRI
Tergugat:
1.ALEX FARTA
2.ALPONSO
3.S U K I
4.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov. KALTENG Cq Bupati Lamandau Cq Kel Nanga Bulik
5.Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Prov Kalteng Cq Bupati Lamandau Cq Camat Bulik
110 — 31
  • Menteri Dalam Negericq. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah cq. Bupati Lamandaucq. Kelurahan Nanga Bulik sehingga dengan kesalahananHalaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ngbtersebut, TERGUGAT IV tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka pengadilan karena tidak dikaitkandengan badan hukum induknya/ instansi diatasnya.4.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 17-05-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 23-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 61/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 20 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat : RUMAH SAKIT UMUM dr KANUJOSO DJATIWIBOWO
Terbanding/Penggugat : OTNIAL SAFU
Terbanding/Turut Tergugat I : Dr TRI WAHYUNI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPOLISIAN RESOT KOTA BALIKPAPAN
99 — 127
  • perkara ini maka sudahseharusnya gugatan Penggugat menggunakan Cq, KarenaHalaman 19 dari 61 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT SMRmakna Cq. menunjukkan adanya hubungan hirarkie dan strukturdalam sistem pemerintahan, sehingga gugatan Penggugat initidak sia sia / tidak hampa (lIllusoir) belaka, karena telahmemenuhi prosedur dan mekanisme yang diatur dalamperaturan perundang undangan yang berlaku.Oleh karenanya penyebutan Tergugat dalam perkara ini yangtepat dan benar adalah Pemerintah Cq, Menteri Dalam NegeriCq
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 93/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
129 — 76
  • MENTERI DALAM NEGERICQ. GUBERNUR PROVINS ACEH CQ. PANITIA GANTI RUGIDAN PENGADAAN TANAH PROVINSI ACEH CQ. SEKRETARISPANITIA GANTI RUGI DAN PENGADAAN TANAH PROVINSI ACEHPADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIACEH, beralamat di JI. T.
    MENTERI DALAM NEGERICQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. BUPATI KABUPATEN ACEHBESAR CQ. CAMAT KECAMATAN SEULIMUM KABUPATEN ACEHBESAR, KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH BARO, KECAMATANSEULIMUM, KABUPATEN ACEH BESAR, beralamat di di GampongMeunasah Baro, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, untukselanjutnya disebut sebagai: TURUT TERBANDING II dahulu TURUTTERGUGAT II;8. JULIAN MUKHTAR, S.H., M.Kn., Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Kabupaten Aceh Besar yang beralamat di JI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2016 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223 PK/Pdt/2016
Tanggal 27 September 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR BANTEN cq. BUPATI PANDEGLANG VS 1. TB. EKA BUDIMAN, DKK
108 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERIcq. GUBERNUR BANTEN cq. BUPATI PANDEGLANG tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauankembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangHalaman 42 dari 44 Hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
76 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan putusan Kasasi No. 2033K/Sip/1980 tanggal 19 November 1983 (Bukti TIl Intervensi6) dan putusan Peninjauan Kembali No. 49 PK/Pdt/1992tanggal 28 Februari 1984, sehingga dengan demikian telahberkekuatan hukum tetap (Bukti Tll Intervensi7) ;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 141/77.G tanggal 14 Desember 1978 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut secara jelas telahdipertimbangkan bahwa tidak ada perbuatan melawanhukum yang dilakukan Tergugat (Menteri Dalam Negericq
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 29-08-2017 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN Mre
Tanggal 2 Nopember 2016 — Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan
233 — 70
  • Mengabulkan (KABUL) Permohonan KasasidariPemohonKasasi BUDIANTO, Dk,, dan Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk12membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp.500.000, (LimaRatus Ribu Rupiah);Berdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri MuaraEnim agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebutsesuai dengan hakhak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampaidengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriCq
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-01-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 21 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Negeri Cq Jaksa Penuntut Umum
Terbanding/Penggugat : PT BCA Finance
82 — 44
  • Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.(1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan NegeriCq.
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : HERMAN R. HAMADI
Terbanding/Penggugat I : LAURENS SIBRI
Terbanding/Penggugat II : THONCE SIBRI
Turut Terbanding/Tergugat II : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat III : YAKOB IREEUW
Turut Terbanding/Tergugat IV : ALFRED DRUNYI
Turut Terbanding/Tergugat V : JEMS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat VI : RIDOLF VEEP
Turut Terbanding/Tergugat VII : ALEXANDERDERINA FAIDIBAN
Turut Terbanding/Tergugat VIII : IBRAHIM HANUEBI
Turut Terbanding/Tergugat IX : SOLEMAN TANIAUW
Turut Terbanding/Tergugat X : STEVEN SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XI : JHONI SANYI
Turut Terbanding/Tergugat XII : YANCE MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIII : NICODEMUS MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XIV : FISON MERAUDJE
Turut Terbanding/Tergugat XV : SARCI SEMRA
Turut Terbanding/Tergugat XVI : YUSAK HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat XVII : ROYJERS INJAMA
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : LUTHER HANASBEY
Turut Terbanding/Tergugat XIX : KAREL HANASBEY
Tu
281 — 1796
  • MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA Cq. WALIKOTAJAYAPURA Cq. KEPALA DISTRIK ABEPURA Cq.KEPALA KAMPUNG ENGGROS, berkedudukan diKampung Enggros Distrik Abepura KotaJayapura.Selanjutnya disebut sebagai Pembanding CXVsemula Tergugat CXVI;116. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA CqKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI PAPUA,berkedudukan di jalan Sumatera No. 15 Dok. IV KotaJayapura Papua.
    MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA Cq. WALIKOTAJAYAPURA Cq. KEPALA DISTRIK ABEPURA Cq.KEPALA KAMPUNG ENGGROS, berkedudukan diKampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura,selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semulaTergugat CXVI;5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROPINSI PAPUACg. WALIKOTAJAYAPURA Cq.
    MENTERI DALAM NEGERICq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA, berkedudukan diJin.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
1.JUNAIDA
2.KUSNANI
3.SUPRAPDI SASTRA
4.SUTANTO
5.SEIKO SANTIYA
6.AHMAD MURSID
7.RUBISA
8.HJ. BADRIA
9.LU'ING MACNUN
10.MOCH. IQBAL KHAIRI
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH DPRD KABUPATEN SITUBONDO
96 — 28
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cqPRESIDEN R.I. cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR cq.PEMERINTAH KABUPATEN (PEMKAB) SITUBONDO,berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 1,Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, KabupatenSitubondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 18-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bks
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
1.HJ. HASANAH
2.H. HASANUDIN JAFAR
3.ATY ROSTATY
4.ETI HERYATI
5.MAKHFUD SAIFUDIN
6.URI HURYATI
7.KHAIRUDIN
8.MELAWATI DJAINI
9.NIENDY PRATIWI
10.ARDIKA RIZKY MAQBULLAH
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ. WALI KOTA BEKASI
2.KEPALA SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU I
3.KEPALA SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU VIII
49 — 16
  • MENTERI DALAM NEGERICQ. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT CQ.Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN BksWALI KOTA BEKASI, Beralamat di Jl. JenderalAhmad Yani No.1, Kelurahan Marga Jaya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat,17143. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. KEPALA SD NEGERI BOJONG RAWALUMBU , Beralamat di JI. RayaNarogong/Siliwangi RT.008/RW.001, KelurahanBojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, KotaBekasi, Jawa Barat, 17116.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 29-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 123/PDT/2019/PT PDG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat II : BURMAWI GELAR SIDI KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat V : Toni Putra gelar Malin Kayo Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat III : JHON HARDI GELAR BANDARO KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat I : AMIR GELAR PONO KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Pembanding/Penggugat IV : NAWIR Z GELAR ENDAH KAYO Diwakili Oleh : AMIR GELAR PONO KAYO
Terbanding/Tergugat II : SAWIR GINDO KAYO
Terbanding/Tergugat XIII : REZKI
Terbanding/Tergugat XI : YAYASAN TUANGKU SYEKH MUHAMMAD ALI HANAFIAH ARRABBANI
Terbanding/Tergugat IX : BPN KABUPATEN SOLOK
Terbanding/Tergugat VII : KAN KOTO SANI
Terbanding/Tergugat V : Edi Warni Pandito Sinaro
Terbanding/Tergugat III : AFRIZAL DT. PAMUNCAK
Terbanding/Tergugat I : AHMAD RAJO GANDAM
Terbanding/Tergugat XIV : SUSANTO
Terbanding/Tergugat XII : YULIARTI
Terbanding/Tergugat X : KANTOR DEPAG KABUPATEN SOLOK
Terbanding/Tergugat VIII : WALINAGA
64 — 18
  • Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kotosani, alamat Balaibalai Adat Jorong KasiakNagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, disebutsebagai Tergugat C/Terbanding C;Halaman 2 dari 40 Putusan No.123/PDT/2019/PT PDGH.1.Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negericq Gubernur Sumatera Barat cqBupati Kab. Solok cq Wali Nagari Kotosani, alamat JI.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 5/PID-B/TPK-2013/PN-PDG
Tanggal 27 Mei 2013 — YETMAWATI
45 — 12
  • Padang danberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam NegeriCq
    5 jo Pasal 35 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Dalam NegeriCq
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-09-2013 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 549/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Juni 2014 — HERMAN SADIKIN. Lawan PT. MANDOSAWU PUTRATAMA SAKTI.
155 — 86
  • Menyatakan pula, bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliadalah satusatunya pihak yang berhak untuk mengajukan permohonankembali guna memperoleh Surat Keputusan dan Sertifikat yang baruatas tanah seluas 72.480 M2 tersebut atas namanya kepadaDepartement Dalam Negericq.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2019 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 65/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 4 April 2016 — - BARTOLOMEUS ONGGE - 1.Pemerintah cq. Gubernur Propinsi Papua 2.Alm. Agustinus Phanaa Ohee 3.ELIAB ONGGE, S.Ip, MM 4.Alm. HANOCK HEBE OHEE 5.Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua 6.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua 7.Kepala Dinas Kehutanan provinsi Papua 8.Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua 9.Kepala Dinas Perikanan Provinsi papua
159 — 100
  • Waromi,S.H, Imanuel Rumayom, S.H, dan Evander.U.Dekeniap, S.H,keseluruhnya beralamat di Jalan Belut Ekspo Waena Distrik HeramKota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2015,sebagai Pembanding semula Tergugat III ;ll PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERICq GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Alamat di Jalan Soa Siu Dok IIJayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. Derek Hegemur,S.H.,M.H, Sofia Bonsapia, S.H.,M.Hum, Abner Kehek, S.H.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG
SARYONO AL.SARJONO Bin AMAD SADJARI dkk lawan MAHDI WIYATI Al. WIYATI Al. WIJATI Al. NY. SURONO Al. NY. SOERONO Binti KUSNAENI dkk
68 — 32
  • Kementerian RIATR/BPN cq Kanwil ATR/Badan Pertanahan Nasional ProvinsiHalaman 27, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.Jawa Tengah cq Kantor ATR/BPN Kabupaten Banjarnegara, makasudah selazimnya gugatan ditolak (NO) atau setidaknya tidakdapat diterima, hal ini berdasarkan aturan hukum sbb(1)Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA tanggal 5 September1964 No.223.K/Sip/1964 menegaskan bahwa sejak berlakunyaUU No.5 Tahun 1960, yang berwenang menyatakan seorangditetapkan sebagai pemilik tanah adalah Menteri Dalam Negericq