DALAM EKSEPSI--------------------------------------------------------------------

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---------------

2. Menyatakan batal Surat Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 535/IUI/05/DPM-PTSP

Garam Indo Nasional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang;----------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 535/IUI/05/DPM-PTSP/IV/2018 tanggal 2 Juli 2018 atas nama PT.

Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini hanyabersandar semata mata pada bukti surat Penggugat bertanda P 14 berupa salinanputusan Perkara Pidana Nomor 149/ Pid,Sus / 2019 / PN Mnk dengan dasarpertimbangan :Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata No 71/PDT/2020/PT JAP Bahwa terdakwa mengedarkan / memperdagangkan minuman beralkoholgol A di Kabupaten Teluk Bintuni hanya memiliki izin yang diberikan Kepala DinasDPM dan PTSP Kab Teluk Bintuni yaitu berupa Surat Keterangan PengecerMinuman

Beralkohol gol A( SKPA) atau Surat Keterangan Penjualan Langsungminuman beralkohol gol A Nomor : 503/ PTSP SKPL A tanggal 23 April 2018 ,sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/MDAG/4/2014 tanggal11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap PengadaanPeredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol .

Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak ada pemanggilan untuk sidangberikutnya karena sudah di jadwalkan oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal15 Oktober 2019;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, padatanggal 15 Oktober 2019 Kuasa Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadirkuasanya tersebut, Hakim memerintahkan untuk memanggil Kuasa Penggugatuntuk tanggal 22 Oktober 2019, akan tetapi pada tanggal 16 Oktober 2019Kuasa Penggugat membuat surat pencabutan perkara No.783/Pdt.G/2019/PN.Tng melalui PTSP

selanjutnya disebut sebagaiTergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara dengan seksama; Setelah membaca surat pencabutan gugatan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatansecara tertulis melalui surat melalui surat tanggal 30 Maret 2021 hal:Permohonan Pencabutan Gugatan, yang disampaikan melalui PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP

terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHONMembaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor756/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim tanggal 16 November 2020 tentang penunjukkanHakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa membaca berita acara persidangan tanggal 24November 2020 dan secara tertulis Kuasa Para Pemohon telah membuat suratpencabutan surat permohonan No. 756/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim tertanggal 19November 2020 dan telah diterima oleh PTSP

Finansial meliputi Bukti Jaminan Kesungguhan dan atau JaminanReklamasi berdasarkan tingkat tahapan perijinan, LaporanKeuangan baik perorangan maupun perusahaan; Bahwa mekanisme/proses dalam mendapatkan dokumen perijinan untukmelakukan kegiatan usaha pertambangan tahap adalah harusmempunyai Wilayah ljin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diajukankepada Gubernur melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yangkemudian setelah mendapatkan WIUP maksimal 5 (lima) hari kerjaditingkatkan menjadi in Usaha Pertambangan

(IUP) Eksplorasi yangdiajukan juga kepada Gubernur melalui PTSP dan dalam tahapaneksplorasi tersebut Pemohon harus memiliki 7 (tujuh) persetujuan dariDinas ESDM Propinsi yang antara lain:Persetujuan Kepala Tehnik Tambang (KTT);Persetujuaan RKAB Eksplorasi;Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi;Persetujuan Studi Kelayakan;Persetujuaan Rencana Reklamasi;om rot =Persetujuan Rencana Pasca Tambang;7.

Finansial meliputi Bukti Jaminan Kesungguhan dan atau JaminanReklamasi berdasarkan tingkat tahapan perijinan, LaporanKeuangan baik perorangan maupun perusahaan;Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017 PN BylBahwa mekanisme/proses dalam mendapatkan dokumen perijinan untukmelakukan kegiatan usaha pertambangan tahap adalah harusmempunyai Wilayah ljin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diajukankepada Gubernur melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yangkemudian setelah mendapatkan WIUP maksimal

5 (lima) hari kerjaditingkatkan menjadi lin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yangdiajukan juga kepada Gubernur melalui PTSP dan dalam tahapaneksplorasi tersebut Pemohon harus memiliki 7 (tujuh) persetujuan dariDinas ESDM Propinsi yang antara lain:1.

Finansial meliputi Bukti Jaminan Kesungguhan dan atau JaminanReklamasi berdasarkan tingkat tahapan perijinan, Laporan Keuanganbaik perorangan maupun perusahaan;Mekanisme/proses dalam mendapatkan dokumen perijinan untuk melakukankegiatan usaha pertambangan tahap adalah harus mempunyai Wilayah jinUsaha Pertambangan (WIUP) yang diajukan kepada Gubernur melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian setelah mendapatkanWIUP maksimal 5 (lima) hari kerja ditingkatkan menjadi Jin UsahaPertambangan

Perijinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnyaHalaman 52 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2018.

Untuk itu. seharusnya Penggugatmemasukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM danPTSP ) Kota Tarakan dan TIM TEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat Il. Berasarkan hal tersebut, penggugatyang tidak memasukkan Kepala DPM dan PTSP Kota Tarakan jelasjelas kurang pihak sehingga secara yuridis gugatan penggugatKURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.4.

Tar.informasi peruntukan lahan bukan rekomendasi IMB karena yangberwenang menerbitkan IMB adalah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu ( DPM dan PTSP ) KotaTarakan, sedangkan pihak mengeluarkan rekomendasi IMB adalah TIMTeknis setelah adanya pengajuan berkas IMB ke DPM dan PTSP KotaTarakan dan peninjauan oleh Tim Teknis ke lapangan. Dan sampai saatini pihak penggugat tidak pernah mengajukan IMB.

Tar.2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP ) Kota Tarakan yang didalamnyatermasuk pelayanan ijin IMB. Untuk itu. seharusnya Penggugatmemasukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM danPTSP ) Kota Tarakan dan TIM TEKNIS sebagai Tergugat atau setidaktidaknya sebagai Turut Tergugat II.

Berasarkan hal tersebut, penggugatyang tidak memasukkan Kepala DPM dan PTSP Kota Tarakan jelasjelas kurang pihak sehingga secara yuridis gugatan penggugatKURANG PIHAK dan harus dikesampingkan.4.

sebagaimana tersebut dalam pasal 63 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danatassaran/nasehat tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakanQUGEIENIAY SE 9) matte nn nero cn ns nene cece nnn nonennn enn onnecn nnn iS im om nnan manneMenimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2020;,.Majelis Hakim telahmenerima surat Perihal: permohomanpencabutan surat gugatanPenggugat tertanggal 20 Mei 2020 yangadiserahkan oleh Penggugatmelalui Bagian Umum PelayananJerpadt Satu Pintu (PTSP

Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan yang dibuat oleh Fahmiyadi Sobhi Jurusita pada Pengadilan NegeriMetro Nomor 238/Pdt.P/2018/PN Met tanggal 10 Oktober yang dibacakan dipersidangan juga melalui pengumuman digital dan audio pada meja PelayananTerpadu Satu Pintu/PTSP Pengadilan Negeri Metro, Pemohon tidak hadirdipersidangan;Menimbang, bahwa oleh

Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 November2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dipersidangan hari Selasa tanggal 17 November2020, Para Tergugat hadir dan para Penggugat tidak hadir mengajukanpencabutan perkara aquo yang diajukan secara tertulis di proses mediasi, dandisampaikan per surat melalui PTSP pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 07November 2020 kepada Majelis Hakim, dan surat tersebut disampaikan

yaitu hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, Pihak Penggugat maupunPihak Tergugat tidak hadir lagi untuk menghadap dimuka persidangan meskipunkepada mereka telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita untuk hadir dipersidangan sesuai relaas panggilan sidang masingmasing tertanggal 29 Juli2021;Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Majelis Hakim telah menerimaSurat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata nomor413/Pdt.G/2021/PN.Mnd tertanggal 28 Juli 2021 yang diajukan oleh Penggugatmelalui bagian PTSP

tanggal10 September 2018.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATLAWAN:KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU KABUPATEN MINAHASA UTARA, Tempat Kedudukan diKompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,Airmadidi.Dalam hal ini diwakili oleh : CHARLES PANAMBUNAN, SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Kepala BidangHalaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN.MdoPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan padaDinas Penanaman Modal dan PTSP

Penggugat:
1.ZULFIKAR
2.YERNAWATI
Tergugat:
BI KIONG
Turut Tergugat:
2.DINAS PU dan PENATAAN RUANG Kota Pontianak
3.DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PTSP Kota Pontianak
4.TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG Kota Pontianak

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayarseluruh biaya perkara; 22220 ono non nn nn nne son nee nne neeMenimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telahmemanggil pihak yang dituju langsung atas Objek Sengketa atas namaAMBROSIUS JERABUN kemudian pihak tersebut telah mengajukan permoh onanintervensi yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) padatanggal 28 Januari 2021 dan juga telah memanggil pihak yang dituju langsungHalaman 36 dari 108 halaman Putusan Nomor: 52/G/2020/

PTUN.KPG atas Objeksengketa Il atas nama HADJI MUSTAFA kemudian pihak tersebut telahmengajukan permohonan intervensi yang diajukan melalui meja PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) pada tanggal 21 Januari 2021 lalu diputus oleh MajelisHakim melalui Putusan Sela Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG, pada tanggal 4Februari 2021 yang pada pokoknya menetapkan kedudukan AMBROSIUSJERABUN sebagai Tergugat Il Intervensi 1 dan HADJI MUSTAFA sebagaiTergugat Il Intervensi 2 dalam perkara Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG, yang

manaPutusan Sela tersebut terlampir pada pada Berita Acara Sidang, tanggal 4Febrilan 202 1; ~2 nn nnn nnn nen nn nnn nnn nnn nnn nnninnnnnmmnn nminMenimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi 1 tidak mengajukan JawabanHal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 196/B/2021/PTTUN SBY.namun mengajukan Tanggapannya terhadap Gugatan dan Replik ParaPenggugat, tertanggal 10 Februari 2021, yang diajukan melalui meja PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Kupang pada tanggal 10 Februari 2021, dantelah diterima oleh Majelis

Hakim pada hari, tanggal dan tahun itu juga; Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi 2 tidak mengajukan Jawabannamun mengajukan Tanggapannya terhadap Gugatan dan Replik ParaPenggugat, tertanggal 10 Februari 2021, yang diajukan melalui meja PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Kupang pada tanggal 10 Februari 2021, dantelah diterima oleh Majelis Hakim pada hari, tanggal dan tahun itu juga; Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 52/G/2020

memasuki tahapan pembuktianyakni penyerahan buktibukti surat Para Penggugat dan Tergugat dan telahditetapbkan melalui Putusan Sela Nomor: 52/G/2020/PTUN.KPG tanggal 4Februari 2021, selanjutnya atas gugatan dan replik dari Para Penggugattersebut, Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2 tidak mengajukanJawaban dan Duplik namun masingmasing mengajukan Tanggapannyaterhadap Gugatan dan Replik Para Penggugat, tertanggal 10 Februari 2021,yang diajukan melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanNomor : 0855C.20/31.72.03.1004/1.795.25/e/2018 Tentang PerpanjanganIzin Penggunaan Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP KelurahanHal 3 dari 10 Hal Penetapan Perdata Nomor 191/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr10.11.12.13.Rawa Badak Utara , yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana PTSPKelurahan Rawa Badak Utara tertanggal 22 November 2018, diberi tandabukti P5;Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Warga NegeraIndonesia Pemerintah

Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan faktahukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuaifakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagai berikut: Bahwa Terdakwa melakukan perdagangan minuman beralkoholdidasarkan pada suratsurat perizinan yang dikeluarkan olehDinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintuni sedangkanpemberitahuan mengenai harus adanya izin dari Menteri dalambentuk SIUPMB baru diberitahukan setelah terjadi perdaganganminuman beralkohol tersebut.

Selain itu surat penangguhan yangdiberikan oleh Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten TelukBintuni kepada Dinas DPM dan PTSP Kabupaten Teluk Bintunitelah ternyata tidak diindahkan oleh Dinas tersebut yang tetapmengeluarkan surat izin dalam bentuk SIUP dan SITU kepada PTMutiara Utama Papua sehingga berdasarkan suratsurat tersebut,Terdakwa merasa telah memiliki legalitas dalammemperdagangkan minuman beralkohol.

Padt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantanggal 13 Agustus 2020 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, namunsebelum Ketua Majelis Hakim menunda persidangan pada tanggal 27Agustus 2020 dengan perintah panggil Tergugat;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2020Penggugat atau kuasanya hadir dipersidangan dan menyatakan bahwa telahmencabut perkaranya Nomor 235/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn tanggal 27 Juli2020 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tjg tanggal 16 September2020, telah mengajukan Permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan: Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah; Termohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa hukumnya yang sah;Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara PidanaPraperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tjg yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

,Ahli dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Prov.

Bahwa setiap orang melakukan penggunaan Sumber Daya Air untukkebutuhan usaha, wajid memiliki izin penggunaan sumber daya air yangditerbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.

Bahwa ahli menjelaskan yang berwenang memberikan ataumenerbitkan izin penggunaan Sumber Daya Air yaitu Kepala DinasPenanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, itupun apabila telahmemenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang sudahlengkap dan diajukan oleh pelaku usaha; Bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampungmemberikan dan atau menerbitkan izin Penggunaan Sumber Daya Airberdasarkan :a) Peraturan Pemerintah RI No. 121 tahun 2015 tentangPengusahaan Sumber Daya Ajr Kepmen

Ahli NIRWAN YUSTIAN, SP., M.M Bin ACHMAD BUCHARI Ahli dariDinas Penanaman Modal Dan PTSP Propinsi Lampung , keterangannyatelah di sumpah dan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Tjk Bahwa definisi Setiap Orang, Sumber Daya Air, Air, Sumber Air,dan Daya Air, berdasarkan pasal 1 UU RI No 17 Tahun 2019 tentangSumber Daya Air, adalah sebagai berikut :e Setiap Orang, adalah : orang perorangan atau korporasi, baikberbadan

Bahwa setiap orang melakukan penggunaan Sumber Daya Airuntuk kebutuhan usaha, wajib memiliki izin penggunaan sumber dayaair yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov.Lampung, yang diatur dalam ketentuan pasal 1 UU RI No 17 Tahun2019 tentang Sumber Daya Air dan untuk ketentuan pelaksananyamasih diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun2015, tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yaitu : PengusahaanSumber Daya Air, adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untukmemenuhi

Karimun;

Karimun.7. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. TokoAlami dan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal23 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karimun.8. 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Karimun.7. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alami danNama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKab. Karimun.8. 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Karimun, 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG)Nomor : 0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alamidan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2018oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Karimun, 1 (Satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.

Karimun; 1 (satu) Lembar Asli Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor :0375/DMP&PTSP/TDG001/II/2018 a.n. Perusahaan UKM. Toko Alamidan Nama Pengurus ERYANTO yang ditetapkan pada tanggal 23Februari 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kab. Karimun;Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tbk 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran a.n.