Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus2018;Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2018sampaii dengan tanggal 13 September 2018;Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29September 2018;Hakim , sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 19 Oktober2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum REDIS

;

satu) rangkap Berita Acara Musyawarah tentang Redis nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017;

pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017;

;

adapun kesepakatan harga tanah sawah tersebut antara terdakwadengan saksi Risyanti adalah sebesar Rp.160.000.000,(seratus enam puluh jutarupiah) untuk 2(dua) bau tanah sawah tersebut.Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000,(seratusjuta rupiah) dari Risyanti untuk pembayaran tanah sawah tersebut, sebagaimanayang tertera dalam kwitansi antara terdakwa dengan Risyanti.Bahwa benar tanah sawah yang terdakwa jual tersebut kepada Risyanti adalahtanah Negara yang telah diajukan redis

REDIS IRWIN M.,SH.,MHum., 8.

1972 dan pertimbangan tersebutsangatlah membingungkan dan tanpa dasar patutlah dikesampingkan.Bahwa secara hukum pula Mejelis Hakim memberikan pertimbangan hukummelebihi wewenangnya yaitu. dimana Mejelis Hakim memberikankesimpulan dalam pertimbangan hukumnya seolaholah bertindak sebagaiBadan Pertanahan atau Agraria, yang mana secara hukum mengenai SKRedistribusi atau mengenai tentang tanah kelebihan dikeluarkan oleh BadanPertanahan apakah orang tersebut sebagai Wajib Lapor atau sebagaiPenerima Redis

Apip Muhamad Sidikdengan batasbatas: Utara Tanah Lukman; Timur Tanah Yan Haryanto; SelatanTanah Iwan dan Barat Tanah Jalan;2 Bahwa pada 11 Nopember 2008 tibatiba Kepala Desa Kembangkuning Tn.Sumarna secara melawan hukum dengan Surat Pengantar Nomor 926/DS 2005/XI/2008 sebagai Redis (redistribusi tanah) melalui pendaftaran tanah negaramenjadi tanah milik masyarakat, padahal tanah tersebut jelasjelas adalah tanahgarap dan milik Penggugat yang digarap oleh keluarga Penggugat yang datanyaberada baik

Sumarna tersebutdalam permohonan Redis (Retribusi Tanah) kepada Tergugat II dan I/Terbanding/Termohon Kasasi yang memasukan tanah milik Penggugat/Pembanding tersebutuntuk didistribusikan kepada orang lain (Terbanding II/Tergugat II Intervensi 1sampai dengan 9 ketika itu Tergugat IV sampai dengan XII/Termohon Kasasi IIIntervensi 1 sampai dengan 9).Bahwa adapun amar putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.PWK tentang PMH dalam pengambil alihan hak tanah adalah sengketakepemilikan

SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangandikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No.AI7/18/A/Agr/BIl yang dikenal dengan SURAT REDIS yangmendistribusikan tanah WAYAN KAYUA yang sudah dipedumpamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anakanak dan cucucucunya/17 KK..

Bahwa setelah ParaTergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandungkekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagaiberikut :o Bahwa Penggugat tidak menggugat orang tua Tergugat yangmasih hidup yang bernama NENGAH SEKAR, karena NENGAHSEKAR yang tercatat sebagai penerima tanah redis dariPemerintah, sehingga gugatan Penggugat kurang Subyek.o Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanahtanahatas nama NYOMAN RUKMINI, sehingga agar subyek hukumdalam perkara ini menjadi lengkap

yang secara tegastelah diuraikan dalam SHM Nomor 476/Desa Sayan, oleh karena orang tuaPemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah meninggal dunia, maka yangberhak atas tanah sengketa tersebut adalah Penggugat, maka dengan demikianpertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut harus dikesampingkan;Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 12 aliniakeempat dan ....dstnya yang dalam pertimbangannya:Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 juga tidak ada kaitannya denganmasalah tanah Redis karena bukti

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2019/PN Kpntermasuk tanahtanah Para Penggugat yang telah bersertifikatHak Milik (SHM) pada tahun 1980, 1981, 1982, 1983, dst sertaPemberian dalam SK 35/HGU/DA/1988 seluas 500 Hektar danPemberian sesuai SK.460.535.0177 tahun 1998, seluruhnyamasuk dalam SHGU No.2 tahun 2010;13.Bahwa Fakta luas Desa Tegalrejo kurang lebih 2.300 Hektar,dikurangi 500 hektar pada SK Mendagri No. 35/HGU/DA/1988tahun 1988, menjadi 1.800 Hektar, kemudian dikurangi Redis

Bahwa luas DesaTegalrejo kurang lebih 2300 (dua ribu tiga ratus) Hektar, dikurangi 500 (limaratus) Hektar sesuai SK Mendagri Nomor 35 Tahun 1988 sehingga luasnyamenjadi 1800 (seribu delapan ratus) Hektar, kKemudian dikurangi Redis sesuaiSK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun 1998 seluas 535 (limaratus tiga puluh lima) Hektar, maka seharusnya SHGU Nomor 2 Tahun 2010atas nama Tergugat 1 adalah 1300 (seribu tiga ratus) Hektar, namun faktanyaTergugat 1 PTPN XII tetap menguasai lahan seluas

Perkebunan XxXiIll),sehingga lahan warga dikuasai oleh PTPN XIl, selanjutnya Saksi Kusnadi padapokoknya menerangkan bahwa warga masyarakat Desa Tegalrejo termasukPara Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (GHM) pada tahun1980an, ternyata masuk ke dalam lahan HGU yang dikuasai oleh PTPN XIl,dan lahan warga lain yang belum ada sertifikat, pada tahun 1996 pernahdiusulkan SHM namun SHM tersebut tidak diterbitkan semuanya, padahalberdasarkan SK Redis tahun 1988 mendapatkan tanah garapan seluas

SK.3/XX/199/65 yang menjadi dasar pertimbangandikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No.Halaman 14 dari61 Putusan Perkara Perdata Nomor 182/Pdt/2017/PT DPSAI7/18/A/Agr/BIl yang dikenal dengan SURAT REDIS yangmendistribusikan tanah WAYAN KAYUA yang sudah dipedumpamong/dum raksa pada tahun 1952 kepada anakanak dan cucucucunya/17 KK;.

Bahwa setelahPara Tergugat dicermati ternyata gugatan Penggugat mengandungkekurangan subyek hukum, dengan argumentasi hukum sebagaiberikut:c Bahwa Penggugat tidak mengikutkan orang tua Tergugat XVyang masih hidup yang bernama NENGAH MANIS aliasNENGAH NADA yang tercatat sebagai penerima tanah redis dariPemerintah, sehingga gugatan Penggugat kekuarangan subyekhukum;o Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanahtanahatas nama Ni Made Astrid dan Made Astika, sehingga agarsubyek hukum dalam

Maka bukti surat yang dimiliki dan dijadikan dasar oleh TERGUGAT X yaituSurat Keputusan Bupati Lombok Tengah: Surat Keputusan Nomor : 140/165/02 tanggal 28 Agustus 1993 tentangPERSETUJUAN PEMANFAATAN DAN GANTI RUGI TANAH EMBUNGSAMBAK DUI YANG DIMOHONKAN OLEH TERGUGAT SAMPAIDENGAN TERGUGAT VIII.Menurut kami tidak relevan lagi dan merupakan suatu keputusan TataUsaha Negara yang cacat dan melanggar hukum (abuse of power) denganalasan dan pertimbangan bahwa; Tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah redis

dari kebijakanlandreform,BUKAN MERUPAKAN TANAH NEGARA BEBAS atauBUKAN JUGA MERUPAKAN TANAH ASET atau MILIK PEMERINTAHDAERAH LOMBOK TENGAHapalagi jugaBUKAN MERUPAKANTANAH ASET MILIK PEMERINTAH DESA, tanah redis tersebut adalahtanah negara yang sebelumnya telah dibagikan kepada petanipetaniyang ada di desa Kuta termasuk kepada PENGGUGAT sejak tahun1970 melalui kebijakan reforma agraria (land reform).

.40.8) Surat Keterangan atas Tanah dari Pemerintah Desa Kuta denganNomor: 485/X1I/1993 tertanggal 23 Desember 1993.Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, tanpa alas hak dan dasar hukum,TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGATHal. 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 40/Pdt.G/2018/PN.Pya41.V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII meminta dibuatkanSurat Keterangan Atas Tanah (SKT) yang secara kebetulan tanah tersebutpada tahun 1972 telah menjadi obyek land reform (tanah redis

) atau telahdiredistribusikan kepada petanipetani oleh Kantor Panitia Land Reform Tk.Il Lombok Tengah dalam hal ini kepada PENGGUGAT, Bahwasebagaimana kita ketahui bersama sasaran dari kebijakan pemerintahdalam bidang Reforma Agraria (landreform) tersebut adalah petanipetanibukannya sebuah instansi pemerintahan yang bernama PemerintahanDesa.Bahwa selain kebetulan, mungkin tanah obyek sengketa yang merupakantanah redis hasil program Panitia Land reform Daerah TK.

Bahwa sebelumnya Para Penggugat mengaku tanahtanahsenketa adalah tanahtanah milik dari orang tua / leluhurnya yang didapatdari tanah redis (tanah redistribusi), ketika ditanya bukti surat redisnya,Halaman 46 dari 153 Putusan nomor 127/Pdt.G/2018/PN Ginmaka dijawab oleh perwakilan dari Para Penggugat surat redisnya duludikumpulkan di kantor Camat dan dihilangkan pada saat itu kebetulanBapak Camat Ubud hadir pada pertemuan tersebut dan langsungmembantahnya, sehingga para Penggugat saat itu menjadi

tinggal di Tegal Jambangan sudah sejakturuntemurun; Bahwa Para Penggugat yang menguasai obyek sengketa sejak turuntemurun dan Para Penggugat yang membayar pajak atas tanahtanah objek sengketa tersebut di Balai Banjar Sindu, saksimengetahuinya karena saksi juga membayar pajak di Balai banjarSindu, namun Para Penggugat adalah sebagai Penggarap bukansebagai pemilik objek sengketa; Bahwa tanah sengketa awalnya berasal dari Penglisir Puri SayanUbud; Bahwa awalnya saksi dan Para Penggugat memiliki SK Redis

, namundahulu ada orang yang mengumpulkan SK Redis pada tahun 1981,untuk membuat sertifikat namun dikatakan SK Redis tersebut telahhilang; Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek sengketa tersebutawalnya milik Pura Taman Kemuda Saraswati, yang saksi ketahuibahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya adalah milik dari PuriSayan Ubud;Halaman 77 dari 153 Putusan nomor 127/Pdt.G/2018/PN Gin Bahwa saksi mengetahui saat adanya perataan tanah denganmenggunakan buldoser, dimana saat itu ada kurang

WAYAN SUSILA dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertempat tinggal disebelah tanah objek sengketa; Bahwa Para Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejakturuntemurun dan yang membayar pajaknya adalah para Penglinsirdan warga; Bahwa saksi pernah mendengar dari Penglingsir (orang yangdituakan) terhadap tanah objek sengketa tersebut pernah diterbitkanSK Redis, namun saksi dengar surat tersebut telah ditarik oleh pihakPuri Sayan Ubud; Bahwa tanah

Jember menyeleksi petani penggarap TanahNegara yang dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Terhadap ParaPetani Penggarap Tanah Negara Sebagai Calon Penerima ManfaatDalam Rangka Pembagian Tanah Obyek Landreform No.37/PDPP/REDIS/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;Putusan Perkara Nomor : 36/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 13 dari 78 Halamang.

Berita acara kesaksian tanggal 20122016 ;e Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal20122016 ;e Foto copy Putusan Pengadilan Negeri JemberNo.115/Pdt.G/2010/PN.Jr tanggal 28 September 2011 ; Bahwa atas permohonan Hak Milik dari Siti Zaenab, KantorPertanahan Kabupaten Jember menyeleksi petani penggarap TanahNegara yang dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Terhadap ParaPetani Penggarap Tanah Negara Sebagai Calon Penerima ManfaatDalam Rangka pembagian Tanah Obyek LandreformNo.37/PDPP/REDIS

Made Bagiya; Bahwa saksi mengetahui permasalahan batas tanah antara Penggugatdan Para Tergugat; Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang saksi ketahui adalah milikbapak kandung saksi namun luasnya saksi tidak tahu, hanya saksi tahukalau bapak kandung saksi memperoleh tanah tersebut karena merupakantanah Redis; Bahwa saksi tahu batasbatas tanah sengketa yaitu:e Utara : tanah milik Wayan Tincap;e Timur : tanah milik (dikerjakan oleh Jro Bagia);e Selatan : Jalan Raya;e Barat : tanah milik; Bahwa saksi

oleh orangtua saksi, namun sejak dijualsaksi tidak tahu lagi tentang keberadaan pohon endong tersebut; Bahwa saksi baru mengetahui di tahun 2017 jika tanah yang beradadipinggir jalan (tanah obyek sengketa) adalah milik Penggugat, namunPenggugat tidak pernah memperlihatkan sertifikatnya kepada saksi, hanyadiberitahu saja kalau tanah sengketa merupakan bagian dari tanah yangtermuat dalam sertifikat; Bahwa setahu saksi, tanah yang diakui oleh Tergugat dan Tergugat Ilkepemilikannya merupakan tanah Redis

halaman 11 dari 34 halaman Putusan No.200/Pid.B/2015/PN.Prp.12Ataskeberatan ;Ataskeberatan ;Bahwa hal tersebut pernah disosialisasikan kepada karyawan melalui pihakdireksi maupun surat tertulis ;Bahwa saksi melihat terdakwa KAMPUT MANALU melempar kaca ruanganaskep kantor PT HUTAHAEAN hingga pecah dengan menggunakan batu ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang diderita PTHUTAHAEAN akibat kejadian seperti itu.keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidakSaksi REDIS

Daerah UjungPandang (lpeda) sebagaimana bukti terlampir dalam berkas perkara;Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari HamzahDg.Tawang atau ahli warisnya yaitu para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun1981 (bukti terlampir dalam berkas perkara), Putusan Pengadilan TinggiMakassar tahun 1982 (bukti terlampir dalam berkas perkara) dan PutusanMahkamah Agung RI tahun 1983 (bukti terlampir dalam berkas perkara)juga berdasarkan SK Redis

Badung.jika terhadap SPPT yang dilampirkan tidak ada pipil atau persil , sayacukup mencocokkan nama pemohon dengan buku per desa, apakahnamanya (pemohon) termasuk penerima obyek redis atau tidak. Jikapemohon melampirkan DD atau Petok D yang ada nomor Pipil, Persil, klassaksi mencocokkan nomor tersebut di Buku Perdesa .

Dps Terhadap Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan wajib dikeluarkansebagai pertimbangan teknis untuk menghindari jangan sampai tanahobyek redis atau tanah wajib lapor hasil kelebihan batas maksimumkelebihan tanah diproses melalui konfersi / pengakuan penegasanhak.

Apabila setelah dicocokkandengan buku perdesa, pipil dan persil tidak cocok berarti tanah tersebutbukan tanah redis atau bukan tanah obyek land reform.e Terdakwa pernah bertemu dengan GEDE PUTU WIBAWAJAYA di BPNKab. Badung, setelah Terdakwa menjabat selaku Kasi Pengaturan danPenataan Pertanahan BPN Kab.Badung, karena Terdakwa sudah bertemanHal. 140 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusTPk/2019/PN.

Badung, GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyampaikan kepada saya tolong dibantu permohonan aspek redis atau landreformnya dan Terdakwajawab silahkan ajukan permohonan aspek landreform ke BPN Kab.

Dimana GEDE PUTU WIBAWAJAYA berkata seperti tolong dibantu permohonan aspek redis atau landreformnya , dengan siapasaat itu GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Terdakwa menjelaskan GEDE PUTUWIBAWAJAYA berbicara seperti itu kepada saat ada di ruangan Terdakwa diBPN Badung, Terdakwa tidak ingat sama siapa saat ia bicara seperti itu.e Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan GEDE PUTU WIBAWAJAYAdi BPN Kab.

Iwan Sobari untuk Redis atas tanahgarapan tersebut dan menanyakan prosedurnya, yang kemudian dibahasdan dibentuk tim kecil;Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2020/PN Smd5.Bahwa yang saksi ketahul, tanah yang bisa dimohonkan Redis adalahtanah bebas;Bahwa tanah yang digarap oleh Rd. Ita Asmita bisa dimohonkan Redispada tahun 1999, tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah diurusatau tidak permohonannya;Bahwa Rd.

Ita Asmitabelum dibebaskan, tetapi terhadap tanah yang lain sudah adapembebasannya;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai patok antara Blok Kopeng danIPDN;Bahwa pada saat saksi bekerja dikomisi A dengan Badan PertanahanNasional (BPN) bahwa tanah tersebut bisa diajukan Redis ke ProvinsiJawa Barat karena kewenangan Provinsi Jawa Barat;Bahwa saksi mengetahui tentang bukti TI1 mengenai tanah garapan diDesa Cibeusi;Bahwa yang saksi ketahui perkebunan karet tersebut tidak beroperasilagi pada tahun 1965

2013/PN Gir, dimana hasil putusannya Saksimenang.Bahwa Saksi menerangkan, Surat sisilah yang tidak mencantumkannama saksi pernah diiajukan dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PNGin, dimana hanya nama saksi yang tidak dimasukkan / tidakdicantumkan dalam sisilah tersebut.Bahwa saksi menerangkan, nama saksi tidak dicantumkan dalam sisilahtersebut dan sisilan tersebut diajukan sebagai bukti dalam perkaraperdata.Bahwa Saksi menerangkan, dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2013/PNGir adalah menyangkut tanah redis