Surat atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Sekretaris Kementerian PANRBNomor B/789/M.PAN/2/2014, Tanggal 9 Februari 2019,Perihal: Pengumuman Kelulusan peserta seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Katagori II (fotokopi dariprint out);Surat Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Nomor2841/082 87, Tanggal 25 November 2015, Hal: usulanpemberkasan CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II (K2)(fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Nomor211

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor211/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rap., tanggal 25 Januari 2017, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;I. Dalam Pokok Perkara:1. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili sengketakonsumen Nomor 1707/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016 tanggal 1Desember 2016;2.

Hal ini berdasarkanNota Diplomatik Dubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta Nomor211/94/71/577 tanggal 1 Juni 2006 yang mewajibkan setiap CalonJamaah Haji, tenaga kerja dan umroh untuk mendapatkanimunisasi meningitis sebagai syarat mendapatkan visa;e Bahwa kantor Kesehatan Pelabuhan kelas Il Pekanbarumempunyai kewenangan untuk melakukan Vaksinasi Meningitiskepada Calon Jamaah Umroh berdasarkan pada :1.

sebelah barat : tanah dan rumah Welas, Mugiati dan Paniran ; yang dilakukan Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dengan PenggugatKonpensi/Tergugat Rekonpensi sah menurut hukum dan mengikat kedua pihak ;3 Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Penggugat dan kepemilikan tanahpekarangan tersebut yang dilakukan sejak jual beli secara adat tanggal 7 Januari4 Menyatakan Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi telah melakukanwanprestasi/ingkar janji karena tidak menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor211

SIMPAN PINJAM JASA KLATEN(TERGUGAT Il), oleh karena itu perbuatan TERGUGAT , TERGUGAT IVdan TERGUGAT VI telah melawan hukum.Bahwa pada tahun 2009 Listiyanah binti Haji Asmichan meninggal dunia.Bahwa proses peralihan hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak MilikNo. 411 kepada SRI SUMARNI (TERGUGAT IV) sebagaimana tersebut dimuka secara nyatanyata dan benarbenar merupakan perbuatan melawanhukum dan memenuhi unsurunsur Tindak Pidana Penipuan danperkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus Nomor211

KANTOR PERTANAHANKOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan AhmadYani Nomor 4, Tanah Sereal, Kota Bogor JawaBarat,Dalam hal ini memberi kuasa kepada :TAREKAT, S.SOS DAN KAWANKAWAN,berkantor di Kantor Pertanahan Kota Bogor Jl AYani No 41 Bogor berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Februari 2020, yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Bogor dalam register Nomor211/SK/HK/2019/PN Bgr tanggal 25 Maret 2019,Semula sebagai TERGUGAT II KONVENSIselanjutnya disebut sebagai TERBANDING II ;Pengadilan

., Advokat pada Kantor Hukum IRAWAN HARAHAP & Rekan,berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 125, Lt. 2, Komplek BRI, Simp.Harapan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 17 September 2018Nomor 88/SK/2018/PN Tbh;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor211/Pid.Sus/2018/PN.Tbh tanggal 13 September 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus

PN.Jkt.PstBB No 153 berupa : 1 (satu) bundel Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.BB No 154 berupa : 1 (satu) bundel Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2014tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.BB No 213 berupa : 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PerintahTugas Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor211

Tengah.BB No 153 berupa : 1 (satu) bundel Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2014tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.BB No 154 berupa : 1 (satu) bundel Peraturan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2014tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Tengah.BB No 213 berupa : 1 (satu) lembar copy legalisir Surat PerintahTugas Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah, Nomor211

Nomor TAP/2K/PMU/BDG/AD/I/2017 tanggal 05 Januari 2017;Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer MARI selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal06 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor159/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 03 Maret 2017;Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer MARI selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal O07 April 2017 sampai dengan tanggal06 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor211

tahun 2013 dengan namawajib Pajak Suarta, selanjutnya diberitanda T 31 ;32.Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 dengan namawajib Pajak Suarta, selanjutnya diberitanda T 32 ;33.Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 dengan namawajib Pajak Suarta, selanjutnya diberitanda T 33 ;34.Foto copy Kwitansi penerimaan Uang sebesar Rp.1.000.000.000 (satuJuta Rupiah), tertanggal 08 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T 34 ;35.Foto copy Penetapan Pengadilan negeri Bale bandung Nomor211

Penggugat Intervensi;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Batam pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor211/Pdt.G/2018/PN. BTM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.

Nomor 1836 K/Pid.Sus/2017kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi II/ Terdakwa BUN LAI alias ALAI tersebut ; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor211/PID.SUS/2017/PTMDN tanggal 8 Mei 2017 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Tanjungbalai

sejaktanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, tanggal 01 Agustus 2012Nomor B2152/0.2.15.3/Epp.1/08/2012, sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampaidengan tanggal 17 September 2012;Penuntut Umum, tanggal 17 September 2012 Nomor Print835/0.2.15.3/Ep.1/09/2012, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06Oktober 2012;Halaman dari 69 Putusan Nomor 216/PID.B/2012/PN.PWK Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 26 September 2012 Nomor211

DKI.tanggal 4 Desember 2013;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat dan Penggugat masingmasing pada tanggal 3 Juni 2014 dan 25 Juni2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasingtanggal 17 Juni 2014 dan 3 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi, masingmasing pada tanggal 16 Juni 2014 dan 7 Juli 2014 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.Pdt.Kas/2014/PN Jkt.Pst. juncto Nomor211

DalamSurat Keterangan Waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa Sedatigede dan CamatSedati (Turut Tergugat ) menerangkan bahwa Tergugat Il adalah satusatunyaahli waris dari HAROEN PANGAI yang berhak atas harta warisan HAROENPANGAI yaitu sebidang sawah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik nomor211, seluar 3.140 m2. Tindakan Tergugat Il tersebut dilakukan dengan sadarwalaupun tergugat Il mengetahui bahwa ahli waris dari HAROEN PANGAI ada 10(sepuluh) orang.5.

ESDM kepada PT.Kayu Elang yang tidak dijawab olehPutusan No. 21 1/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel halaman 17Permohon dalam tahap korespondensi, maka penetapan RUPS yangdimohonkan oleh Pemohon akan bertentangan dengan ketentuanhukum Pertambangan termaksud;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Termohon , Termohon Illdan Termohon Ill memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Nomor211/ Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenanuntuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.709/Kelurahan Jobokutoditerbitkan pada tanggal 1582000, berdasarkan surat ukur nomor211/JBKT/2000 tertanggal 2032000, seluas +107 m2, atas namaWieyono Katejo berkedudukan di Jepara, terletak di KelurahanHalaman 40 dari 68 halaman putusan nomor 182/Pdt/2021/PT SMGJobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi JawaTengah.n.

Swasta;Alamat : Kampung Sawah Dalam RT. 007/004, Kel.Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, KotaTangerang;Selanjutnya disebut PEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca surat permohonan dan surat bukti;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi yang diajukandipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggalO06 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang pada tanggal O6 Maret 2017 dibawah Register Nomor211

MPPyang bertindak selaku pembeli dengan AAAC yang bertindak selaku Penjual/Suplier tidak sesuai dengan Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited authorized PT.

CRL05.05107K/PRCH/2010 Tanggal 5 Mei 2010 ;Bahwa terkait dokumen Letter Of Appointment Nomor211/AH/LOA/ XII/2011 Tanggal 8 Desember 2011, isi di dalam Letter OfAppointment (LOA) terdapat Klausul didalam paragraph 2 yangmenyatakan bahwa Agen tidak diberikan wewenang untukmenandatangani kontrak yang berhubungan dengan hal finansial,sehingga dalam hal ini PT.MPP menandatangani pinjaman dari L/C BNIatas nama PT.MPP sendiri, Dalam hal ini Celler tidak bertanggung jawabatas perjanjian finansial apapun

MPP sendiriuntuk mencari pendanaan dari Bank BNI yang dijaminkan oleh PT.ASEI,Dahulunya Celler sebagai Principal dapat membantu menyiapkanpendanaan sendiri akan tetapi Badan Keuangan dan Bank PemerintahSingapore mulai memperketat transaksi yang sifatnya berhubungandengan barangbarang militer sehingga Principal melepaskan kepadaPT.MPP untuk pekerjaan apapun untuk mencari dana sendiri, apabila tidakmampu Celler tidak memaksakan untuk mengambil pekerjaan apapun;Bahwaterkait dokumen Power Of Attorney Nomor211

AAA Komersial dan sesungguhnya PT.MPP tidak dapatbertindak sebagai nasabah pemohon penjaminan L/C disebabkan PT MPPhanya sebatas agen marketing belaka di Indonesia dari perusahaan CelerResources Limited yang berkedudukan di Singapura dan PT.MPP tidakmempunyai otoritas atau kuasa untuk bertindak atas nama CelerResources Limited di bidang keuangan, bertandatangan pada dokumendokumen keuangan sebagaimana Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited

Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Letter of Appointment Nomor211/AH/LCA/XII/2011. tanggal 8 Desember 2011 : "which Celer ResourcesLimited authorized PT. Mega Persada Prima to act local agent on behalf ofthe Celer Resources Limited on the territory of the right Republic ofIndonesia (agent).

I;TERLAWAN Il, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempatkediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagaiTerlawan Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan dan Terlawan II serta parasaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30Juli 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor211