Ditemukan 2157 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : adanya anaknya atasnya aditiya attanya adithya ayahnya adannya alatnya aditnya adrtnya ayatnya
Pengadilan PN KUNINGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 08/Pdt.G/2015./PN.Kng
Kesatuan Masyarakat " Akur Sunda Wiwitan" sebagai Penggugat Lawan R.D. Djaka Rumantaka Sebagai Para Tergugat
170 — 318
  • sepengetahuan Ahli terhadap tanah adat yang merupakan hartabersama sebagai simbol dari masyarakat adat tidak bisa di bagi wariskan;Bahwa masyarakat adat hidup karena eksistensinya bukan karena namanya,dan masyarakat adat berganti nama untuk menjamin kehidupan merekadikarenakan politik yang berbedabeda, sebagai contoh apabila ditanah adatitu ada tambang minyak maka masyarakat adat tersebut akan mengantinama untuk menjamin kelanjutan masyarakat adat itu sendiri;Bahwa di Belanda juga ada masyarakat adatnya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 20-01-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 21 Juli 2014 — 1.RENVIL RIFNI,2.MUKHLIS RUSTAM, SH, dkk;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PRIMA ALUMGA
58 — 30
  • ;eBahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Permen Hak Ulayat menyatakansebagai berikut :Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :aTerdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari ;Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambilkeperluan
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Mjl
Tanggal 15 Desember 2016 — Penggugat : NY.SRI MULYATHIE,S.H. Tergugat : 1.NY. SITI HALIMAH 2.Sdr. FINNEY HENRY KATUARI 3.BANK MEGA Tbk Cabang Bandung
101 — 16
  • Bahwa lebih jauh disebutkan surat jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan dapat dijadikan alat bukti/ pembuktian yang kuat untukdilakukannya pendaftaran konversi atas hak tanah adatnya, makasetidaktidaknya memnuhi ketentuan dalam vide Peraturan MeneteriPertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Pasal 3 berbunyi: Permohonan untuk penegasan tersenut dalam Pasal 1 mengenai hakhak yang di uraikan di dalam sesuatu hak atas tanah sebagai yangdimasudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala KantorPendaftaraan
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 81/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 31 Juli 2018 — -. Ir. HUGENG SYATRIADI VS -. PATI TAMI, DK
87 — 38
  • Bahwa maksud dariYurisprudensi nomor 1311 K/PDT/1983 tidak sebagaimana yang disimpulkanoleh Penggugat/Pembanding pada angka 3 Memori bandingnya.Bahwa justru kesimpulan Penggugat/Pembanding terkait fungsionaris adalah(Tua Golo) telahdisalah artikan oleh Penggugat/Pembanding dengan kesimpulanyang summir bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sebabpengangkatan seoarng Tua Golo(Fungsionaris Adat) berdasarkan kesepakatanmasyarakat adatnya baik di persekutuan masyarakat adat Nanga Nae maupunpersekutuan
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 21-05-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
I WAYAN SUDIANA
Tergugat:
1.I WAYAN SUTARJANA
2.I NYOMAN SUNDARIANA
3.I KOMANG SUDIATA
4.NI NENGAH MERTI WARDANI
5.NI MADE MAYANTI
6.I KOMANG ANDIKA PUTRA
7.I KETUT REHAN APARDO
8.NI WAYAN PUJI MORI
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM
Intervensi:
I NENGAH SUMIATA
163 — 72
  • yaitu Nengah Mudra dan Ni Wayan Wenten; Bahwa Nengah Sumiata bersaudara 5 (lima) orang yaitu Ni WayanRondi, Nengah Sumiata, Komang Sudiata, Ketut Lendra dan Ni WayanMurint; Bahwa saksi mengetahui pernikahan Nengah Sumiata dengan NiNengah Karmini karena saksi hadir di acara pernikahan tersebut, dimanaperkawinannya dilangsungkan dirumah Pak Mudra, namun saat itu saksimasih kecil; Bahwa saat ini Nengah Sumiata tinggal satu rumah dengan pakMudra di Banjar Dinas Perasi Kauh; Bahwa Nengah Sumiata banjar adatnya
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 16-01-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.DAUD MUSU
2.BERTHA BANNE
3.DAMARIS BANNE
4.YAKOB BANNE
5.MUSA BANNE
6.YUSUF BANNE
Tergugat:
1.YUSRIL
2.ADOLFINA DENGEN
3.MARTHA DENGEN
4.DJONI DENGEN
5.CHARLES DENGEN
6.LUSIA PANGALINAN
7.FRANSISKUS PANGALINAN
125 — 77
  • Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa terakhir kali jadi Lurah disana; Bahwa waktu orang tua Tergugat VI dan VII menghadap kepada saksi,kalau Saksi tidak salah itu tahun 1998; Bahwa tahun berapa Saksi tidak lagi menjabat Lurah disana, Saksisudah lupa; Bahwa saksi mengetahui yang namanya Yulius Tikara, dia juga pernahmenjabat sebagai Lurah disana; Bahwa tahun berapa itu, Saksi sudah lupa; Bahwa dialebih dulu yang menjabat sebagai Lurah disana; Bahwa yang saksi ingat waktu saksi menjadi Lurah disana adatnya
Pengadilan PN SOE Perdata Tanah
Register : 04-03-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN SOE Nomor -10/Pdt.G/2019/PN.Soe
Tanggal 13 Juni 2019 — -AMOS JONATAN NOMSEO, (PENGGUGAT) -ABRAHAM BANUNAEK, (TERGUGAT I) -HANOK BANUNAEK, (TERGUGAT II) -MARKUS BANUNAEK, (TERGUGAT III) -YUNUS BANUNAEK, (TERGUGAT IV) -YOSINA BANUNAEK, (TERGUGAT V) -ALFIANA BOIMAU BANUNAEK, (TERGUGAT VI) -NAEMA BANUNAEK BANAMTUAN, (TERGUGAT VII) -EDI NORIS BANUNAEK, (TERGUGAT VIII) -MARTEN BANUNAEK, (TERGUGAT, IX) -DEMRI ORISON SEMLINUS BANUNAEK, (TERGUGAT X) -GODLIF KOY, (TERGUGAT XI) -MELKI SEDEK BANUNAEK, (TERGUGAT, XII) -FELIPUS KOY, (TERGUGAT, XIII) -YUFRA NENOTEK, (TERGUGAT, XIV) -AGUSTINUS BOIMAU, (TERGUGAT XV)
110 — 82
  • penyelesaian permasalahan tanah sengketa padatahun 2016;Bahwa tanah yang sekarang dikerjakan VIKTOR KASE itu adalah milikSaksi ;Bahwa tidak ada orang yang memberikan tanah tersebut tetapi itu adalahtanah milik Saksi sendiri yang diwarisi dari orang tua Saksi ;Bahwa Saksi punya kampung tua di Batan ;Bahwa di Batan itu dulunya ditinggali olen kakek Saksi dan juga iparnyaMUSA BANUNAEK ;Bahwa MUSA BANUNAEK tinggal di Batan itu lama karena kawin dengansaudarinya kakek Saksi dan disana juga ada rumah adatnya
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Juni 2021 — Baharuddin bin Makuasseng;
169 — 103
  • nangRewok, Terang, Wate, Kokor, Kampung Pisang, Lohmasado, Dongkalang,Pontianak, Pasir Panjang, Ndehek dan Nampar;Bahwa yang menjabat sebagai tua golo di masingmasing nang tersebut, disebuttua golo nang yang memiliki hak untuk membagi tanah kepada masyarakat tanpaharus meminta izin kepada tua golo Sepang;Bahwa tua golo nang berhak mengeluarkan surat penyerahan tanah adat;Bahwa setiao rang memiliki kewajiban adat kepada ulayat Sepang, jika ada acaraadat, nang Lohmasado pernah menyerahkan kewajlban adatnya
    masyarakat ulayat Sepang;Bahwa ada 12 (dua belas) nang yang terbentuk oleh ulayat Sepang rang sejakdulu;Bahwa riang di ulayat Sepang memiliki wilayah sendin;Bahwa masingmasing nang dijabat oleh tua golo nang yang memiliki hak untukmembagi tanah kepada masyarakat tanoa harus meminta izin kepada tua goloulayat Sepang;Bahwa tua golo nang berhak untuk mengeluarkan surat penyerahan tanah adat;Bahwa setiao nang memiliki kewajlban adat kepada ulayat Sepang, dan rangLohmasado pemah menyerahkan kewajiban adatnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 239/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : RUSBIN SITUMORANG
Terbanding/Tergugat I : Pernando Situmorang
Terbanding/Tergugat II : Mangara Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat III : Marisi Situmorang
Terbanding/Tergugat IV : Naria Mariana Sirumorang
Terbanding/Tergugat V : Sudirman Situmorang
Terbanding/Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang
Terbanding/Tergugat VII : Maslan D. Sitanggang
Terbanding/Tergugat VIII : Mekka Sitanggang
Terbanding/Tergugat IX : Ria Sitanggang
Terbanding/Tergugat X : Santun Sitanggang
Terbanding/Tergugat XI : Pardamean Sitanggang
Terbanding/Tergugat XII : Adiman Silalahi
Terbanding/Tergugat XIII : Tupan Silalahi
Terbanding/Tergugat XIV : Riston Silalahi
Terbanding/Tergugat XV : Marudut Silalahi
Terbanding/Tergugat XVI : Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara
Terbanding/Tergugat XVII : Sahat Malau
Terbanding/Tergugat XVIII : Gedi Sinurat
Terbanding/Tergugat XIX : Jauttin Simbolon
Terbanding/Tergugat XX : Oster Situmorang
127 — 728
  • peraturan perundangundangan di bidang Agraria.PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANGPEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYATMASYARAKAT HUKUM ADAT MENTERI NEGARAAGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Halaman 74 dari 206 halaman Putusan Perdata Nomor 239/Pdt/2020/PTMDNBAB Il PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYATPasal 2Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum adatnya
    Di Desa Huta Ginjang masih terdapat sekelompok masyarakatpomparan Raja Dapoton yang terikat hukum adatnya sebagaisuatu persekutuan hukum dalam kehidupan seharihari.2. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat lingkungan hiduppinompar Raja Dapoton dan tempat mencari keperluan hidupseharihari pinompar Raja Dapoton.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 28-12-2016 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 373/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Desember 2016 — Ir.MUHIDIN (ahli waris dan wakil ahli waris almarhum Nasroh AM); X PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN; Diwakili oleh Mayjen TNI Purn TABRIE
406 — 390
  • sepengetahuan saksi, tanah Verponding Indonesia Nomor 12tersebut dikuasai oleh Karel Lumapaw;Bahwa, sepengetahuan saksi, Johan Lumapaw ditahan olehpemerintah karena kasus politik;Bahwa, sepengetahuan saksi, pada waktu saksi menjabat sebagaiLurah, Karel Lumapaw melakukan jual beli dibawah tangan terhadaptanah milik Johan Lumapaw kepada para penggarap;Bahwa, jual beli dibawah tangan yang dilakukan oleh Karel Lumapawterhadap tanah milik Johan Lumapaw Verponding Indonesia Nomor12, tidak menghilangkan hak adatnya
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 04-12-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 52
  • Dengan demikian makajelas orang Bali beragama hindu di Lombok tidak menggunakan MUDPProv Bali No.01/Kep/PSM3/MDP.Bali/X/2010, hal tersebut bahwa secarageografis, Topografis, Tingkat pendidikan, interaksi dengan masyarakat disekitarnya, kesejarahan, antara pulau Bali dengan Pulau Lombok jelasberbeda, bahkan perlu kami sampaikan masyarakat beragama Hindu dipulau Lombok lebih menjunjung tinggi hukum adatnya dengan demikianmaka Keputusan MUDP 01 tersebut tidak berlaku untuk orang Baliberagama hindu di
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 13-07-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 37/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
Wiyanto Halim
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
Intervensi:
SUHERMAN MIHARDJA, SH., MH.,
407 — 284
  • ., tanggal 18 September2014, sehingga Wiyanto Halim tidak mempunyai legal standing yangmenyatakan Akta Jual Beli tanah milik adatnya berada di atasSertpikat Hak Milik No. 49 dan 51/ Kel.
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 07-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SOLOK Nomor 145/Pdt.G/2021/PA.Slk
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 59
  • SIkpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakatminang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikansyara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengahmasyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208 — 132
  • Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada posita poin 1, 2 dan 3,perlu kami sampaikan bahwa dari sejak terbentuknya Negeri Tulehu dansampai dengan saat ini Negeri Tulehu masih tetap berstatus sebagaiNegeri adat dan kepala pemerintahan adatnya disebut dengan Raja.4.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat:
1.Dra. NOORHAYATI, MT., MM.
2.DIDIN DIDAYADI
3.NOR HIDAYAT, SE.,Msi.
4.NOOR SUSILAWATI, S.St.
5.NOR SUMIATI
6.NURUL WAHIDAH
7.LUSSY MARLIA SARI
8.HADIATUN
9.HAMPIUN
10.SYAMSUDIN MAULANA
11.BADRIANSYAH
12.PUSAIDI
13.SYAMSURI
14.ARIPINSYAH
15.JUMIATI
Tergugat:
PT KIDECO JAYA AGUNG
164 — 60
  • REMPAN, dan MASIJAH Binti TEMBE adalah merupakan tanahpertanian, yang kemudian tanah pertanian tersebut diukur oleh ParaHalaman 122 dari 140 halaman Putusan Nomor 5/Padt.G/2019/PN Tot.Penggugat selaku ahli waris adalah seluas 598 ha (lima ratus sembilan puluhdelapan hektar), dan dari alat bukti P4 tersebut diketahui pula jika penguasaantanah pertanian oleh SABRUN Bin BEDUL, ARDAN Bin REMPAN, danMASIJAH Binti TEMBE adalah penguasaan orangperorangan, bukanpenguasaan masyarakat hukum adat atas tanah adatnya
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NY. MANGAJI SIBUEA BR. GULTOM Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
128 — 39
  • bermukim di Luar Negeri sehingga tidak logis Penggugat pernah melakukan tindakan apapun atas Objek Tanah Terperkara dan sasaranancaman dari Para Tergugat ;Halaman 29 dari 103 hal PerkaraNomor 50/Pdt/2020/PT MdnBahwa, pula adalah sanggat tidak logis dan kedengaran sangat lucu, jika ParaTerggugat yang kesemuanya adalah perempuan yang sudah berusia lanjut danmempunyai cucu ( Tergugat dan Tergugat Il ) yang bahkan Tergugat tidak pulaberdomisili di kampung, meski Senantiasa selalu menjalankan kewajiban adatnya
Pengadilan PN SIDIKALANG Perdata
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Sdk
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
148 — 138
  • Walman ManihurukBahwa adanya identitas di rumah Tergugat dengan MartalenaSebayang menyangkut penyerahan tanah perkara;Bahwa hubungan Tergugat dengan Martalena Sebayang adalah suamiistri;Bahwa Surat perkawinan mereka tidak pernah saya lihat;Bahwa sejak kelas 2 Sd saya sekolah dikampung kami dibangun sd danMartalena Sebayang guru saya dulu;Bahwa duluan saya kawin dari pada Martalena Sebayang;Bahwa ketika Tergugat dengan Martalena Sebayang meikah saya hadirpada pemberkatan dan adatnya;Bahwa kami tahun
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ULFAN YUSTIAN ARIF, SH
Terdakwa:
VICTOR SIMANJUNTAK, SH., MH Anak Dari K. SIMANJUNTAK Alm
256 — 92
  • dariTerdakwa atau bukan;Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2018/PN Ptk Bahwa Terdakwa tidak terdakwa pernah menghubungi Saksi; Bahwa uang sebesar Rp. 4 juta yang Saksi berikan kepada Terdakwaadalah uang untuk pengurusan sertifikat; Bahwa keterangan Saksi dalam BAP No. 16 adalah benar bahwapenyerahan uangnya kepada NIA dan EVA, dan itu disampaikan olehterdakwa dalam pertemuan dengan Notaris/PPAT dengan mengatakannanti dihubungi oleh staf Saksi (terdakwa) yang bernama NIA dan EVAtermasuk uang adatnya
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-07-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 24/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 17 Desember 2008 — -Drs. Bukhari Bin Abdullah Karim
118 — 26
  • Selain itueksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga diketahui darikenyataan, masih adanya 3). kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyatannya dan127diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan seharihari, sebagai pengemban tugaskewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan danpenggunaan tanah bersama tersebut.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 26-07-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Lbj
Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat:
1.AGUSTINUS TUTUNG
2.ALEXANDER RIO NONO
3.JOHANES MOLO alias YOHANSE MOLO
4.ARNOLDUS AKE
5.LORENSIUS KOTA
6.ESTER LIF BERIBE
7.YOHANES SAMIN
8.WILBALDUS RIA alias DUS RIA
9.ANASTASIA GOO
Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV DENPASAR Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KOMODO LABUAN BAJO
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Cq BUPATI MANGGARAI BARAT
3.KEMENTERIAN AGRARIA TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Turut Tergugat:
H RAMANG ISHAKA selaku Ahli Waris Fungsionaris Adat Nggorang
98 — 40
  • Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Hak Ulayatmasyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :1) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai Warga bersama suatu persekutuan hukumtertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari ;2) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup wargapersekutuan hukum tersebut