Ditemukan 2253 data
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
138 — 69
Penegasan ini dikemukakan dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 279 K/Sip/1976.Pandangan diatas selanjutnya ditegaskan kembali di dalam Surat EdaranMakamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang harus memenuhipersyaratan :1.
1.SIHAR JHONNI TAMBUN
2.FLORA BR TAMBUN
3.MAGDARIA BR TAMBUN
4.TIASA BR TAMBUN
5.NORVITA MULAWATI BR TAMBUN
6.HENRI TIOPAN MARTUA TAMBUN
7.MANGASI DAMOS TAMBUN
Tergugat:
PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI
Turut Tergugat:
7.Agus L. ALIS AGUS BIN LESA
8.Pemerintah Kabupaten Siak cq Camat Kecamatan Kandis cq Kepala desa sam sam
96 — 31
menjalankan lebih dahulu putusan itu sama sekali tidak dapatmenyebabkan orang disanderakan;Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN SakMenimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syaratformal sebagai berikut:1)2)Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi danrelevansinya;Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harusdiputuskan;Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara (videPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788
1.RULIDAE
2.ARLANSYAH SYUKUR
3.FRY ARKELLA RINGKIN
4.UCUT ANTANG
5.ROSA VALENTIEN KRISTIAN
6.MUHING LUPER AGAU
7.BOHOISON
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.ALPIAN NONO Alias NONO
Turut Tergugat:
YAYASAN âÂÂKALANG INDAH PERMAIâÂÂ
97 — 22
dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan NegeriPalangka Raya ;Bahwa atas Uraianuraian Dasar dan Alasanalasan FundamentumPetendi Gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan tersebutdiatas, selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon Kepada Pengadilan NegeriPalangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar berkenan segera memanggil PARA PIHAK, untuk seterusnya berkenanmenjatuhkan Putusan sebagai berikut :DALAM PROVISIBahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1788
150 — 46
Provisionil (provisionele beschikking), yang merupakan putusan yang berisitindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkaradijatuhkan, akan tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa laranganmelanjutkan suatu kegiatan; sehingga BUKAN merupakan suatu bentuk Permohonanatas Sita Jaminan (conservatoir beslag), sehingga jelas permohonan tersebut adalahtelah tidak memenuhi syarat materiil dan layak serta patut untuk dikesampingkandan atau ditolak;vide Putusan MA RI No. 1788
110 — 42
provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatutindakan yang sangat mendesak untuk melindungi kepentinganPenggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugianyang lebih besar; Bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang dimohonkanPenggugat tersebut di atas bukanlah merupakan keadaan yang sangatmendesak dan apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugianyang lebih besar baik bagi Penggugat maupun jalannya persidangansebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1788
58 — 16
Pol BK 1788 GM (asli);1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. 0722798/SU/2008An. ULI BASA BR. SILAEN (asli), No. rangka : MHF11UF8130030461, No.mesin1RZ7030815, No.
Pol BK 1788 GM;SPP Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA 2008;SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA 2008;SP2D Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi TA 2008;Rekening koran Ac 015 sejak Januari s/d Mei 2009;6 (enam) jilid SPJ DIKDAS;7 (tujuh) jilid SPJ PLSPO;12 (duabelas) julid SPJ SARANA DAN PRASARANA;2 (dua) jilid SPJ Bagian Umum;6 (enam) jilid SPJ DikmenSPJ Gaji dan tunjangan Guru dan Pegawai (sesuai dengan daftar gaji);60 (enampuluh) jilid SPJ UPT DIKDAS;109 (seratus sembilan) jilid SPJ UPT SMP;74 (
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
104 — 83
Penegasan ini dikemukakan dalam Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 1788 K/Sip/1976 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 K/Sip/1976.Pandangan diatas selanjutnya ditegaskan kembali di dalam SuratEdaran Makamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang harus memenuhipersyaratan :1.
FERDY ARYA NULHAKIM., SH
Terdakwa:
SISCA HUSODO alias FRANSISCA HUSODHO
255 — 45
Enny Indrawatis, S.H
- 1 Sertifikat Hak Tanggungan No. 2658/2012 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 1 Sertifikat Hak Milik No. 255, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor
- 1 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 03/2012 yang pada tanggal 01 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris, M.Kn Kabupaten Bogor Enny Indrawatis, S.H
- 1 Sertifikat Hak Tanggungan No. 2659/2012 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- 1 Sertifikat Hak Milik no.1788
Terbanding/Penggugat : Lumin Tuningtyas
Turut Terbanding/Tergugat II : Siti Meimoen Abdul Rachman
Turut Terbanding/Tergugat III : Tino Ardhyanto A.R.
Turut Terbanding/Tergugat IV : Toni Ardhyarto
Turut Terbanding/Tergugat V : Julia Meidhyanti
Turut Terbanding/Tergugat VI : Mona Meidhyana
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT H. Sutan Kali Junjung, S.H.,
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur cq. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat X : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas
Turut Terbanding/Tergugat XI : Gubernur DKI Jakarta cq. Walikota Jakarta Timur cq. Kepala Kantor Kecamatan Ciracas cq. Kepala Kantor Kelurahan Kelapa Dua Wetan
139 — 76
Hal ini sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 1788 K/Sip/1976, Jo.Putusan No. 279K/Sip 1976. Karena itu dalam hal Penggugat secara sengaja dan sadartidak mengindahkannya dalam hal gugatan putusan provisi (provisionele eis) dikabulkanbaik secara keseluruhan maupun sebagian, mohon agar dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) per hari;lil.
186 — 54
PN.PsbMenimbang, bahwa suatu permohonan provisi pada dasarnya diajukanuntuk memohon suatu putusan sementara dari Majelis Hakim sebagai suatutindakan pendahuluan demi menjamin kepentingan kedua belah pihakberperkara;Menimbang, bahwa suatu permohonan provisi harus memiliki syaratformil sebagai berikut harus menyebutkan alasan permintaan yang menjelaskanurgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan apa yangmesti diputuskan, tidak boleh menyangkut pokok perkara (vide : Putusan MARINo. 1788
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
362 — 292
Raya Puncak Km. 72, Desa Cipayung,Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor; Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 1410/Cipayung; Sertifikat Hak Milik Nomor 1788/Cipayung seluruhnyatercatat atas nama TERGUGAT I;Tanah Kosong terletak di Kampung Pasir Angin, DesaCipayung, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor: Sertifikat Hak Milik Nomor 1742/Cipayung
108 — 35
(lima juta rupiah) setiap hari nya jikaTergugat IV lalai mengindahkan isi putusan Provisi ;Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan putusan yang bersifatsementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenaipokok perkara dijatuhkan , sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1788 K/SIP/1976 dan PutusanMahkamah Agung RI No. 279 K/SIP/1976 );Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat IV menghentikan ( mengoffair
53 — 31
Tergugat I atau pihak lain yanguntuk menerima pembayaran dari Penggugat selaku Penyewa yang sahsebesar Rp. 650.000.000,00 selambatlambatnya 7 hari sejak putusandijatuhkan, sekalipun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II atau pihaklain;2 Menyatakan putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu;3 Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan provisidijatuhkan.Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.1788
61 — 8
Sebagaimana penegasan dalam Putusan MA No.1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwa GugatanProvisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenaihal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisionil yang diajukan olehPenggugat tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim adalah perlu terlebihdahulu dibuktikan bahwa apakah tindakan yang telah dilakukan Para Tergugatadalah suatu perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para
Terbanding/Tergugat XII : BAJAU
Terbanding/Tergugat I : JEMAIN
Terbanding/Tergugat X : MUHAMMAD DANA
Terbanding/Tergugat VIII : ASPOT
Terbanding/Tergugat XVII : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Tergugat VI : RENDA
Terbanding/Tergugat XV : RACHIM, S.Sos
Terbanding/Tergugat IV : JEPRY
Terbanding/Tergugat XIII : A ANG
Terbanding/Tergugat II : JAHAP
Terbanding/Tergugat XI : MASKADI
Terbanding/Tergugat IX : ROLAN BERTEH
Terbanding/Tergugat XVIII : RUSTAM
Terbanding/Tergugat VII : DATIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARDI, S.Sos
Terbanding/Tergugat V : RAMDAN BERTEH
Terbanding/Tergugat XIV : DIWAL
Terbanding/Tergugat III : SUNDU
106 — 37
obscuur /ibel).Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat wajib ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (nietontvankelijk verklaard/NO);DALAM PROVISIBahwa di dalam petitum surat gugatan halaman 8, Para Penggugatmengajukan permohonan provisi sebagai berikut:Menetapkan untuk menghentikan segala kegiatan berbentuk apapunyang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketahingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;Bahwa menurut Putusan MA RI No. 1788
71 — 25
Sebagaimana penegasan dalam Putusan MA No.1788 K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, yaitu bahwa GugatanProvisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakimmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisionil yang diajukan olehPenggugat tersebut, oleh karena menurut Majelis Hakim adalah perlu terlebihdahulu dibuktikan bahwa apakah tindakan yang telah dilakukan Para Tergugatadalah suatu perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Para
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
184 — 660
Penegasan itu dikemukakan dalam putusanMahkamah Agung RI Nomor 1788 K/SIP/1976 dan putusan Mahkamah AgungRI Nomor 279K/SIP/1976, gugatan provisi seharusnya bertujuan agar adatindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokokperkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harusditolak (vide M.Yahya Harahap,SH.
Legiman Pranata
Tergugat:
1.Sihar Sitorus
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
147 — 78
. : 1788 K/Sip/1976 danPutusan MA RI No. : 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionalmerupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampalputusan akhir mengenai pokok perkara. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H.berpendapat bahwa tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuksementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satupihak sebelum putusan akhir dijatunkan. (Prof. Dr.
188 — 85
Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 danPutusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionilmerupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampalputusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof. SudiknoMertokusumo, S.H. berpendapat bahwa tuntutan provisionil merupakantuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan gunakepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan (Prof.
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
59 — 12
9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1779 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1780 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1781 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1782 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1783 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1784 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1785 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1786 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1787 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1788