Ditemukan 5679 data
Urut Berdasarkan
Register : 04-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 25/Pdt.G.S/2018/PN Gns Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
Tergugat:
1.Desi Sulistya Ningsih
2.Asril
45 — 38
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
Tergugat:
1.Desi Sulistya Ningsih
2.Asril
45 — 38
Para Tergugatsempat mengalami penurunan, hal tersebut dipandang sebagai itikad baik dariPara Tergugat namun demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi ParaTergugat untuk tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, sebab hutangadalah kewajiban yang harus dibayar dari debitur kepada kreditur;Menimbang, bahwa selain itu terkait ketidakmampuan Para Tergugat untukmembayar hutangnya kepada Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebuttidaklah dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa (force
majeurs),sebab yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa/force majeur adalah Putusan.
Register : 28-05-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 27-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.52153/PP/M.VIIB/19/2014 Tanggal 24 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
122 — 28
122 — 28
Klasifikasi Barangbahwa berdasarkan Sub Heading Explanatory Notes, Sub heading 1507.10disebutkan:Fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, shall be consideredas crude if they have undergone no processing other than decantation,centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils fromsolid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugalforce, has been employed, excluding any adsorption filtering process,fractionation or any other physical
Register : 21-06-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN BANGLI Nomor 165/PDT.P/2012/PN.BLI Tanggal 4 Juli 2012 — PERDATA PERMOHONAN
- I WAYAN BAYUDINATA
21 — 11
21 — 11
belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli disebabkan oleh karenaawamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundangundanganyang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuansehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang Pemohon belummempunyai AktaKelahiran ;e Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiranagar kelahiran Pemohon dapat dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiranuntuk keperluan sekolah Force
Register : 13-04-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN MANOKWARI Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mnk Tanggal 26 Juni 2023 — Pidana
- MELKIAS SAHLINTAR KAILEY Alias KHIAS
60 — 30
60 — 30
Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kertas surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama Hasbullah; - 1 (satu) lembar kertas surat nota pajak dengan nomor polisi AB 3394 DN atas nama hasbullah; - 1 (satu) buah flashdisk merek ROBOT type RF116 16 GB warna hitam silver berisikan rekaman cctv;- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type VEGA FORCE dengan nomor rangka : MH31FD004EJO62049, nomor mesin : 1FD062054, tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada
Register : 22-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 13 Mei 2019 — DEDI HANDAYANI; Melawan; ANDI WINARTO Pemilik CV. BINTANG JAYA ;
85 — 28
85 — 28
Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sejak 4 April 2018 karena keadaan memaksa (force majeur);4.
seluruh lini usaha milik Tergugatmenjadi tersendat dan puncaknya yaitu pada tahun 2017 2018 seluruhusaha Tergugat secara bertahap dan seketika di segel dan disita olehBadan Reserse Kriminal Polri Jakarta (Bareskrim) dikarenakan Tergugatmenghadapi permasalahan dan diduga melakukan kejahatan tindak pidanakhusus, sehingga bengkel CV Bintang Jaya benarbenar tidak bisaberoperasi lagi, akhirnya usaha Tergugat harus tutup dengan terpaksa.Bahwa Tergugat mengumumkan akan menutup usahanya, kemudian akibatdari Force
dansebagainya selama bertahuntahun;Bahwa pada tahun 2016 Tergugat mengalami permasalahan bisnis yangmenyebabkan keruntuhan dan kerugian besar yang berdampak padaberkurangnya pendapatan hampir dari seluruh lini usaha milik Tergugatmenjadi tersendat dan puncaknya yaitu pada tahun 2017 2018 seluruhusaha Tergugat secara bertahap dan seketika di segel dan disita, sehinggabengkel CV Bintang Jaya benarbenar tidak bisa beroperasi dan harus tutupdengan terpaksa, Tergugat mengumumkan akan menutup usahanya akibatdari Force
dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluhenam rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannyamenyatakan pemutusaan hubungan kerja terjadi karena di sita dan disegelnyatempat usaha Tergugat sehingga tidak dapat beroperasi lagi, dan dalampersidangan tidak ditemukan bukti adan ya surat pemutusan hubungan kerja yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat, adil dan sepantasnya Majelis Hakimberkesimpulan PHK yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalahakibat keadaan memaksa (force
penyitaan, maka untuk memberikan kepastian hukum sejak kapanhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus, berdasarkan Pasal100 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, adil dan beralas hukum Majelis Hakim menyatakan hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat Putus sejak dikeluarkannya Anjuran DinasTenaga Kerja Kota Bandung tanggal 4 April 2018;Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatdinyatakan putus karena keadaan memaksa (force
Register : 18-11-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 767/PDT/2020/PT SBY Tanggal 4 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
92 — 59
92 — 59
menurut pendapat Majelis Hakim bahwa seorang barudapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, apabila terlebihdahulu telah dipenuhi syaratsyarat, sebagal berikut:e Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau tegoran;Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 767/PDT/2020/PT SBY.e Syarat materiil, yaitu adanya unsur kesalahan(kesengajaan/kelalaian).Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak ada dalil yangmenyebutkan bahwa tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan olehkeadaan memaksa (force
majeure) serta Tergugat didalam persidangantidak pula dapat menunjukkan atau membuktikan adanya alasanalasanlain yang diperkenankan oleh hukum yang dapatmenunda/membebaskannya untuk memenuhi tanggung jawabnya, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh pertimbangan pertimbangan yang telah diuraikan diatas yang didasarkan atas fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwaperbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnyakepada penggugat tersebut
Register : 30-01-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 68/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 29 Maret 2018 — PT.PUSAKA JAYA LUHUR ABADI >< PT.ARTA TATA MANDIRI
78 — 38
78 — 38
sebagaimanatersebut dalam ayat 2 Pasal ini tidak juga dilaksanakanoleh Pihak Kedua, maka Pihak pertama berhak untukmelaksanakan atau menunjuk~ pihak lain untukmelaksanakanperingatan = atau perintah yangdilalaikannya dan semua biaya atau ongkos yangdikeluarkan termasuk selisih harga akibat pengalihankepada Pihak Ketiga menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua;Ayat5 =: Pihak Kedua dibebaskan dari denda keterlambatan apabilaketerlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan olehterjadinya keadaan memaksa//force
majeure;Sehingga, dalil hukum TERGUGAT DALAM REKONVENS/PENGGUGAT DALAM KONVENSI pada Posita 8 (delapan) halaman3 (tiga) Gugatan TERGUGAT DALAM REKONVENSI/PENGGUGATDALAM KONVENSI yang mendalilkan bahwa TERGUGAT DALAMREKONVENSV/VPENGGUGAT DALAM KONVENSI dipaksa mundurdan dilarang untuk mengerjakan Proyek UNJ tersebut olehPENGGUGAT DALAM REKONVENSI/TERGUGAT DALAMHal. 31 Putusan No.68/PDT/2018/PT.DKI25.KONVENSI adalah dalil yang tidak benar dan tidak dapatdipertahankan.Hal ini telah diperkuat dengan
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1068/C/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — PT TRI TUNGGAL PRATYAKSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakPasal 35ayat 2 : Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejakditerimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalamperaturan perundangundangan perpajakan.ayat 3 : Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidakmengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhikarena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.PenjelasanApabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohonBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force
Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk menggunakan kuasa Pasal 35 ayat (8) UUPengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding karenaketerlambatan pengajuan banding disebabkan alasan force majuersebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.Il. Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding1.KPP Madya Bandung berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkanHalaman 2 dari 16 halaman.
Register : 26-07-2010 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 499/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 Juli 2011 —
65 — 36
65 — 36
Februari 2010, mengadakan pertemuan antara PENGGUGATdan Kuasa nya serta TERGUGAT dan Kuasa nya untuk mencari penyelesaianpada tanggal 22 Februari 2010;Bahwa TERGUGAT telah pula menyampaikan kepada PENGGUGAT,sebagaimana tertera di dalam surat tanggapan atas SOMASI/TEGURANNo.04/PB&A/I/2010, tanggal 28 Januari 2010, mengenai berlarutlarutnyapenyelesaian pinjaman bukanlah hal yang disengaja dan keinginan atau tidakadanya itikad baik dari TERGUGAT, akan tetapi karena keadaan tersebut tidakdapat dihindari (force
Dimana hakdan kewajiban para pihak serta keadaan force major telah diatur dengan tegasdidalamnya ;3.
Bahwa kaitannya dengan poin distas, dengan prestasi atau pembayaran yangtelah dilakukan TERGUGAT walaupun terjadi kegagalan di dalam proyektersebut, telah memilukan suatu itikad baik serta bukti pemenuhan kewajiban.Kegagalan itu merupakan sebuah kondisi yang tidak diharapkan terjadi, karenaitu keberadaan salah satu klausulnya yaitu force major mempunyai legitimasisecara yuridis maupun fakta untuk melakukan pembayaran atas kewajibansebagaimana kemampuan yang ada pada TERGUGAT ;20Bahwa di samping itu
Putus : 09-09-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1042 K/Pdt.Sus-PHI/2020 Tanggal 9 September 2020 — PT HANSAE ACE APPAREL VS MUâÂÂARIFAH
120 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana ketentuan Pasal 164 Ayat (3)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yangmenyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efesiensi dengan carameliburkan karyawan secara bertahap (line demi line), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
Register : 15-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Tgt Tanggal 14 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
17 — 8
17 — 8
sebagai wali yang berhak, tidak memenuhi syaratdan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah yang berhak, baik itu wali nasab maupun wali hakim, makaakan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force
Register : 18-08-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sgl Tanggal 16 Februari 2016 — I. H. WAL ASRI BIN MAIL, II. Hj. NANI BIN KEMAS, III. HAYATI BINTI H. WAL ASRI
263 — 36
263 — 36
dariPIHAK KETIGA atau pihak lain atas tanah lahan plasma kebun sawit tersebut, danapabila ternyata ada tuntutan dari obyek tanah lahan plasma kebun sawiit yang telahdiperjual beli ini , maka baik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersediadituntut sesuai dengan hukum berlaku.PASAL 6Bahwa apabila ada hal hal yan belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihaksepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam suatu pernjanjian sesuai dengankesepakatan para pihak.PASAL 7Bahwa apabila terjadi keadaan memaksa (Force
Register : 26-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0275/Pdt.P/2018/PA.Tgt Tanggal 14 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
13 — 7
Penetapan No. 0275/Pdt.P/2018/PA.TgtMenimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,oleh karenanya
Register : 13-01-2011 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 24-07-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 137/Pdt.G/2011/PA.Kbm Tanggal 21 Februari 2011 — Penggugat dan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Nama: SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempatkediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen yangtelah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagaiXXXXXXXXXXXXXX Penggugat;2 22222 e Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada xxxxxxXXxXXXXXXe Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir diXXXXXXXXXXXXXK force
Register : 04-12-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
TOYIB HASAN, SH
Terdakwa:
MARIADI SUSANTO Alias MARIADI Bin SUGIONO
18 — 3
TOYIB HASAN, SH
Terdakwa:
MARIADI SUSANTO Alias MARIADI Bin SUGIONO
18 — 3
-----------------------------------------------
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;---------------------------------------------------------
- Menetapkan barang bukti berupa:-------------------------------------------------------------
- 1 (satu) lembar baju sekolah warna Putih;--------------------------------------------
- 1 (satu) lembar Switer warna Hitam Putih;-------------------------------------------
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force
Register : 20-10-2017 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Sgm Tanggal 28 Mei 2018 — Penggugat:
Muhammad Ramli Rahim, S. Si
Tergugat:
1.Hj. Ratna Dg. Ngiji
2.M. Dg. Mene
3.Juma Dg. Ngawing
4.Hadinah Dg. Sambara
5.Azis Dg. Rombo
6.Hasnah, Hadinah Dg. Sambara
7.Anwar
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
2.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
83 — 19
Muhammad Ramli Rahim, S. Si
Tergugat:
1.Hj. Ratna Dg. Ngiji
2.M. Dg. Mene
3.Juma Dg. Ngawing
4.Hadinah Dg. Sambara
5.Azis Dg. Rombo
6.Hasnah, Hadinah Dg. Sambara
7.Anwar
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
2.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan
83 — 19
Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debiturdisebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu : karena kesalahan debitur,baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dankarena keadaan memaksa (overmacht atau force majeure), jadi diluarkemampuan debitur.
Register : 03-08-2012 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 348/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. Tanggal 12 Juni 2013 —
112 — 19
112 — 19
Tergugat Rekonpensi yangditetapkan sebesar Rp.I. 133.000.000, (satu milyart seratus tiga puluh tiga jutarupiah), sudah termasuk harga PPN 10% dan termasuk juga Jasa Kontraktordan hal ini Tergugat Rekonpensi mengerti tentang ruang lingkup perkerjaantercantum pada Gambar rencana, sehingga harga borongan tersebut diatasadalah FIXED LUMPSUM PRICE. kecuali dalam keadaan Force Majeure.;. Bahwa atas pekerjaan tersebut maka Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi/Penggugat konpensi ic.
Register : 30-10-2023 — Putus : 04-12-2023 — Upload : 04-12-2023
Putusan PA BANTUL Nomor 1417/Pdt.G/2023/PA.Btl Tanggal 4 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
234 — 242
234 — 242
;
- Menetapkan harta berupa:
a.1 (satu) rumah yang berdiri di atas tanah dengan dengan SHM Nomor: 07426 di Dusun Wonokromo I RT 03, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul atas nama Pemohon;
b. 1 (satu) mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 Nomor Polisi AB 1287 GS atas nama Pemohon;
c. 1 (satu) sepeda motor yaitu Yamaha Force tahun 2104 Nomor Polisi AB 4481 KJ atas nama Pemohon;
d. 1 (satu) sepeda motor yaitu Yamaha Mio tahun 2015 Nomor Polisi
Register : 28-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tbh Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA HILMAWAN PRABOWO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAD HIDAYAD ALS AMAT PALEMBANG
54 — 6
ADITYA HILMAWAN PRABOWO, S.H.
Terdakwa:
RAHMAD HIDAYAD ALS AMAT PALEMBANG
54 — 6
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah obeng yang berhulukan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi warna kuning kombinasi hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) Aki Kapal Merek G FORCE
Register : 08-01-2021 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PA Sungai Raya Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Sry Tanggal 19 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 14
25 — 14
memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim tidak memenuhisyarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi walinikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnyawali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandangsebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akanmenjadikan pernikahan tersebut menjadi fasid dan tidak mempunyai dasar hukum(no legal force