Ditemukan 2248 data
116 — 38
Acara Penerima Hasil pekerjaan;Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan sudah ditandatangani padasaat pekerjaan belum selesai 100% ;Bahwa Yusuf Mirand sebagai general Manager pernah mengundang PPHP untukrapat dalam rangka penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil PekerjaanBahwa menurut Yusuf Mirand PLN sangat membutuhkan dana untukpembangunan sehingga wajib hukumnya untuk membantu PLN khususnya dalammembantu penyerapan anggaran dengan penhandatanganan BA;Bahwa PPHP tidak bisa bekerja parsial
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
198 — 695
HULU GALANG di dalamdiagram lokasi Gambar 1 dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Riausecara parsial kelompok hutan Hulu Galang seluas + 3.000 Hayang terletak di Dati II Kepulauan Riau, Dati Riau sebagai hutankawasan produksi terbatas oleh menteri Kehutanan dalam skala 1 :63.360 No. 218/KPTSII/1984 tanggal 7 November 1984,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut PulauGALANG telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, dan kawasanhutan tersebut telah dikerjakan dan atau diduduki oleh ParaPenggugat
1283 — 1056
Artinya, selama periodeketerlambatan tersebut, Termohon berada dalam keadaan tersandera,terhalang, atau mengalami keadaan paksa parsial karena Termohon tidakdapat melaksanakan prestasinya sesuai Kontrak.Ahli Dr.
95 — 36
telah jelas tercantum tanggal, tahun,dan prosesual perbuatan hukum jual beli tanah yang dilakukan Penggugatdengan pihak penjual bahkan dalam surat jual beli tersebut juga dijelaskanmengenai batasbatas tanah yang kemudian telah diketahui Kepala Desa dansaksi perbatasan;Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian gugatan penggugat yangkemudian diperkuat dengan bukti P.235 dan P. 236 maka telah jelas pula terlihatletak dan batasbatas tanah yang menjadi objek sengketa baik batasbatastanah yang bersifat parsial
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
378 — 273
Garut bisamenerima bantuan saksi tidak tahu, dan yang saksi tahu bahwa anggaranpembiayaan pembangunan sporthall pada Dinas Pemuda Olahraga ini ada di APBDGarut parsial (perubahan APBD Garut sebagian) itu informasi dari KepalaDinas/terdakwa bahwa kita mendapat bantuan anggaran dari Provinsi untukpembangunan sporthall;Bahwa saksi selaku PPK dibantu oleh PPTK karena tidak mungkin semua kegiatankerja dicover PPK tanpa dibantu oleh PPTK, jadi terdakwa/kepala dinasmengangkat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis
Garut kKemudian Apabila dilakukanperubahan APBD P tidak dilakukan asistensi kembali karena langsung menggunakanDPPA Parsial yang telah dibahas sebelumnyaBahwa dasar pembuatan Rencana Anggaran Kegiatan (RKA) adalah Rencana Kerja(Renja) dan Rencana Strategi (Restra) SKPD yang diusulkan melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPRD Kab.Halaman 241 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.Garut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum AnggaranPemerintah
itu dokumenpelaksanaan anggarannya pada bulan maret 2016.Bahwa pada saat itu saya menunjuk pengguna anggaran , KPA, Bendahara danPembantu Bendahara ditetapkan oleh Bupati pada awal tahun anggaran, jadi sebelumHalaman 287 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.bantuan tersebut ada bupati telah menetapkan dimana pengguna anggaran adalahKepala SKPD secara otomatis dan kepala bidang sebagai kpa, sehingga ketika adaanggaran dari Provinsi Jawa barat bupati memasukan anggaran tersebut kepadaAPBD Parsial
menyatakanadanya penyimpangan prosedural yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;Bahwa dalam pemeriksaan investigatif pemeriksa dalam melakukan perhitunganpemeriksa harus melakukan konfirmaasi terhadap hasil tanggapan yang diperksaHalaman 292 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.untuk di konfirmasi dan diferivikasi sehingga kewajiban nya dapat dibatalkan jika tidakditempuh; Bahwa filosofis pemerksaan adalah objektifitas sehingga harus mendengan keduabelah pihak secara objektif dan tidak parsial
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
519 — 280
Hal mana keputusan tersebuttidak dapat secara parsial dipisahpisahkan (dipragmentasikan) dengan keseluruhanrangkaian kKewenangan bersama antara Presiden dan DPR dalam kebijakan legislasiyang bersumber langsung dari konstitusi, bukan berdasarkan kewenangan yang bersifatmandat dari UU P3U.
492 — 2319
berdasarkan pada asas hukum Lex superior derogat legiinferior maka terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut secara hukumharuslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakantindakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 Ayat (1) Peraturan MenteriNegara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan, Majelis Hakim berpendapat dalam mendalilkan peraturanperundangan seharusnya Penggugat mencermatinya secara menyeluruh, tidaksecara parsial
162 — 167
Siti Aminah alias Binem hal manamerupakan kompetensi Pengadilan Agana untuk memeriksa danmemutusnya, sedangkan terkait dengan anggapan Turut Tergugat 33mengenai gugatan kurang pihak sebab terdapat PUPN (Panitia UrusanPiutang Negara) cabang jawa timur yang tidak diikut sertakan sebagaipihak dalam perkara adalah hanya merupakan upaya untuk mengaburkanfakta solo, sebab disisi lain justru Turut Tergugat 33 minta untuk tidakdipandang secara parsial terhadap kedudukannya yang mengemban salahsatu fungal
105 — 35
Maluku Tengah,dan tidak melakukan pemeriksaan secara parsial per lokasi dan menelitiperalatan penunjang pembuatan Keramba Jaring Apung tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku Ketua PanitiaPemeriksa Barang mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan pembuatanKeramba Jaring Apung Lokasi Kabupaten Seram Bagian Timur yangdikerjakan oleh HARDOdan SULAIMAN LATUPONO mewakili CV.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
151 — 181
Pembuktian semacam ini hanya bersifat parsial, tidak dapat membuktikanbahwa almarhum bukan agama islam.Untuk membuktikan seseorang beragama islam, bukan hanya dilihat dariamalannya dan kesaksian, tetapi juga dari Kartu Identitas (penfsiran psal172 Kompilasi Hukum Islam).
2228 — 1759 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
pertimbangan adalahbertentangan dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP dimana JudexFacti tidak mempertimbangkan segala apa yang ada dalam prosespersidangan,yang disampaikan jaksa penuntut, saksisaksi, bukti,penasehat hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri dantidak membaca, mempertimbangkan fakta hukum, bukti danketerangan saksisaksi tersebut secara benar oleh karena ituPutusan ini jauh dari rasa keadilan dan bersumber dari Rekayasaatas rangkaian peristiwa pidana yang disusun Jaksa Penuntutsecara parsial
1803 — 4027
pengadaanbarang dan jasa yang harus diperhatikan, prinsip itu refrensinya adalah Kepres80.Bahwa surat keputusan direksi itu lebih dahulu dilakukan perubahannya ataupengadaan barangnya boleh dilakukan, itu hal yang biasa.Bahwa penawaran alternatif itu baru bisa dilakukan sesudah ada calonpemenang.Bahwa tawaran alternatif ini juga boleh nggak dibandingkan dari harga yanglain kalau berbeda spec, itu tidak bisa dibandingkan.Bahwa seandainya OE itu sudah ditentukan oleh si pencari barang, kemudiankalau dihitung parsial
124 — 66
Akan tetapi kerugian bank yang muncul setelahRUPS itu merupakan nilai kerugian secara keseluruhan, tidak bisa melihatkergian secara parsial. Bahwa kredit macet tidak serta merta merupakan kerugian bank. Bahwa terhadap persoalan pelanggaran terkait pemberian kredit bank makaharus dilihat dari undangundang perbankan dan harus ditentukan adapelanggaran macam apa.
105 — 46
melalui delegasi, kecuali ditentukan laindalam peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa menurut hakim anggota Il, ketentuanPasal 13ayat (5) tersebut di atas bersifat umum dan tidak khusus ditentukankewenangan yang bagaimana yang dapat digunakan sendiri olen delegansdan kapan wewenang tersebut dapat digunakan sendiri oleh de/legans,namun yang dapat diketahui secara pasti bahwa wewenang yang dapatdigunakan sendiri adalah wewenang yang utuh, bulat dan penuh tidakwewenang yang sebagiansebagian atau parsial
119 — 40
EFENDITALIB ;Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukanpemeriksaan secara parsial per lokasi dan meneliti peralatan penunjangpembuatan Keramba Jaring Apung tersebut padahal sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam kontrak, pemeriksaan barang dilakukan dilokasi, dalam hal inilokasinya adalah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ;Hal. 147 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di galangan kapal tersebutkemudian RAYNOLD GERRITS HETHARIE
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
235 — 143
milyarrupiah,dengan Jaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahalberdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunantambahan) Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnyanilai agunan tambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkandi dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakanusaha dan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindakHalaman 11 dari 390 halaman Putusan Nomor 29/TIPIKOR/2016/PT.BDGsebagai avalis parsial
DIDI SUPRIADI bin MUSTOFA adalahsebesar 25 milyar rupiah,denganJaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahal berdasarkanketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunantambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalamJuklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindak sebagaiavalis parsial dan rekomendator
512 — 418
Bahwa perubahan terhadappokok gugatan dan penambahan Petitum merupakan suatu permasalahandalam formalitas hukum acara yang tidak dapat dipahami secara parsial;4.
161 — 54
Berdikari (Persero) Perihal PermohonanPembayaran Parsial untuk Angkutan Pupuk Urea Tablet dari Jabar keKPHKPH Perum Perhutani Unit 1 Jateng Kuartal IV Tahun 2011 yangditandatangani oleh Siti Marwa selaku Pjs GM Niaga SBU Niaga14. 1 (satu) bundel copy Form Pengajuaan SPP No234/SPP/BTRD/JKT/03/2012 Tanggal 8 Maret 2012 bertuliskan Catatan :Keterangan SPP: Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pengadaan PupukNPK 151515 Ekspor Myanmar, Karung dan Silinder dengan QuantityPupuk 500.000 Kg, Karung 12.000 Lbr,
NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H. M.H
Terdakwa:
PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY Yang diwakili oleh Thomas Thomas
1024 — 1609
Kejaksaan Agung,Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pelalawan dan didampingi olehpihak perusahaan;Bahwa berdasarkan observasi lapangan dan lokasi pengambilan sampelyang dilakukan pada 9 (Sembilan) titik tersebut maka ditemukan faktasebagai berikut :a) Terdapat lahan bekas terbakar bergambut yang sudah ditimbunsehingga tidak dikenali yang terdapat dalam satu hamparan.b) Pada lahan bekas terbakar yang sulit dikenali tersebut, padapermukaannya masih ditemukan serpihan arang bekas terbakarsecara parsial
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
114 — 59
Akibat kelemahan standar operasional prosedurpenerbitan sertifikat yang hanya melakukan penelitian ataupemeriksaan permohonan sertifikat secara parsial / per satupermohonan tanpa melihat informasi disekitarnya secara detail,dimana kelemahan SOP ini dimanfatkan oleh pemohon yang beritikadtidak baik .O Sertifikat dengan permohonan dasar sporadik, sebelum terbitSertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lokasi yang dimohon tersebutdiumumkanterlebin dahulu selama 60 hari.