OBYEK GUGATANSurat Keputusan / Penetapan Ketua Komisi Pemilihan UmumDaerah (KPUD) Wonosobo No. 074/KPUWSB/I/2009 tertanggal2. Bahve ??..424 Januari 2009 tentang Calon Anggota DPRD KabupatenWonosobo yang tidak memenuhi' syarat Pasca PenetapanDaftar Calon tetap pemilihan Umum Tahun 2009 KabupatenWonosobo atas nama: 1. Sdr. H. Lukman Latif, S.IP, Calonanggota DPRD Kabupaten Wonosobo Daerah Pemilihan Wonosobo1 Nomor Urut 2 ; 2. Sdr.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Panita PengawasPemilu (PANWASLU) Kabupaten Wonosobo perihalKlarifikasi data fisik dan surat keterangan Caleg DPRDWonosobo KPUD mendapat masukan dari masyarakat padahalwaktu). yang di berikan kepada masyarakat melalui ujipublik telah selesai.;.

Bahwa atas surat keterangan dari Pengadilan NegeriWonosobo tersebut kemudian Panwaslu Wonosobomemberikan Surat Rekomendas i kepada Ketua KomisiPemilihan Umum Daerah (KPUD) Wonosobo untuk menindaklanjuti, namun demikian KPUD Wonosobo tidak segeramenindak lanjuti sehingga melewati 7 (tujuh) harisebagaimana yang diamanatkan pasal 250 UU No. 10 Tahun2008 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DewanPerwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD).

Bahwa atas klarifikasi dan surat keterangan dariPengadilan Negeri Wonosobo tersebut meskipun telahmelewati masa 7 (tujuh) hari kemudian KPUD Wonosobomenerbitkan Surat Keputusan/Penetapan No. 074/KPUWSB/1/2009 tertanggal 24 Januari 2009 tentangCalon Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo yangtidak memenuhi syarat Pasca Penetapan Daftar CalonTetap Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Wonosoboatas nama : 1. Sdr. H.

Bahwa atas surat dari ketua KPUD Wonosobo tersebuttelah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan di PTUNkarena sudah mempunyai sifat konkrit yaitu. telahnyata nyata Surat Keputusan itu diterbitkan dan tidakabstrak, individual yaitu sudah menyebut nama paraPenggugat dan tidak bersifat umum serta final artinyasurat keputusan tersebut sudah mempunyai akibat yangdifinitif.; 8.

tahun 2013 dan rencana kebutuhan biaya (RKB) atau dalam istilahlain disebut rencana anggaran biaya (RAB) yang telah dibuat per tahun mataanggaran (TA 2012 dan TA 2013); Bahwa setelah itu, para Terdakwa selaku Komisioner KPUD KabupatenKonawe bersama saksi Sukiman Tosugi, saksi Aryanto Haeba, saksiSahiudin, Mutalib selaku PNS Sekretariat KPU, dan Jusmiatin Mokodompit,ST selaku PNS Sekretariat KPUD Kabupaten Konawe melakukan rapat diKantor KPUD Kabupaten Konawe dan menyepakati:> Setiap pelaksanaan

secara administrasipertanggungjawabannya = ditanggulangi/dilakukan oleh bendaharapenggeluaran KPUD Kabupaten Konawe;Hal. 17 dari 206 hal.

M.Si selaku Bupati Konawe yang bertindak untuk danatas nama Pemerintah Kabupaten Konawe di atas materai 6000/berstempel dan Sukiman Tosugi, S.Sos selaku Ketua KPUD KabupatenKonaweyang ditandatangani/ berstempel yang bertindak untuk danatas nama KPUD Kabupaten Konawe pada hari senin, tanggal 14Januari tahun 2013 dengan Nomor : 900772013 (NomorPemdaKabupatenKonawe) dan Nomor 31/PKWK/KPUKNW/027.433562/I/2013 (Nomor KPUD.

Hajaratul A.Taridala, Bislan, S.Ag., Rudiasin, A.Md., dan Suhardin, yang ditandatangi oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Konawe Aryanto Haeba,SH.

Alias tidak sesuai dengan prosedur pencairan, dan SukimanTosugi selaku Ketua KPUD Kabupaten Konawe, para Terdakwa selakuKomisioner serta Aryanto Haeba selaku Sekretaris KPUD dan KuasaPengguna Anggaran menjelaskan bahwa telah menerima dana denganHal. 185 dari 206 hal. Put.

No. 1787 K/Pid.Sus/2009Ayat (3) : Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruhpekerjaan utama dengan mensub kontrakkan kepada pihak lain.Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 KomisiPemilinan Umum Daerah (KPUD) Kab. Gresik mengadakan sosialisasi PEMILUdan dari sosialisasi tersebut terdapat usulan agar anggota PPS / PPK diberikanpeningkatan kesejahteraan sehingga kemudian usulan tersebut dibahas dalamRapat KPUD Kab.

Gresikmengadakan Rapat Pleno bertempat di ruang Rapat KPUD Kab. Gresik yangdiikuti oleh Alimin, SH, Drs.

AINUR ROFIQ, Wakil Direktur CV Karunia Agungdan menyampaikan akan meminjam Bendera CV Karunia Agung untuk dipakaipada pengadaan Baju Batik KPUD Kab.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi pemilihan UmumKabupaten Gresik.Bahwa sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004 KomisiPemilinan Umum Daerah (KPUD) Kab. Gresik mengadakan sosialisasi PEMILUdan dari sosialisasi tersebut terdapat usulan agar anggota PPS / PPK diberikanpeningkatan kesejahteraan sehingga kemudian usulan tersebut dibahas dalamRapat KPUD Kab. Gresik dimana dalam Rapat tersebut ABDUL BASIDFAUZAN, M.Ag. sebagai Ketua Divisi Logistik KPUD Kab.

"Kita juga tidak ingin PilkadaKota Padang bermasalah, makanya kita berharap KPUD dan Panwasmenyikapinya dengan arif dan mencari solusi terbaik, "ujar Z Panji AlamDPRD interogasi Panwas dan KPUD., akibat adanya saksi masyarakat,Komisi A DPRD Kota Padang langsung berkoordinasi dengan Panwasdan KPUD dengan datang ke Sekretariat Panwas dan KPUD "Kita ingin,KPUD dan Panwas tahu tugas masing masing dan tidak lalai, karenaPilkada sangat penting untuk menentukan pemimpin kedepan, tegasKetua A Yulsirman,

Yulsirman menyarankan KPUD Segera mencarisolusi bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih denganmembuat selebaran kepada KPPS, tentang pengakomodiran seluruhpemilih.

KPUD dan Panwas Pilkada Padang membantah kinerja merekadinilai amburadul... Ketua KPUD Kota Padang Endang Mulyani yangbertemu dengan pengunjukrasa mengatakan, untuk kasus adanya KartuPemilin ganda dan Kartu Pemilin milik warga yang telah meninggal,KPUD telah berkordinasi dengan KPPS ditingkat Kelurahan, untuklangsung mengembalikan kartu itu ke KPUD. Hingga hari ini (kemarin,red) kita sudah puluhan kartu ganda tersebut, ungkapannya.

Setelah itu Gubernurmemanggil KPUD dan Panwas. Usai pertemuan yang berlangsungtertutup diruangan kerja Gubernur, Gamawan Fauzi meminta agarKPUD Padang segera menyikapi adanya indikasi kecurangan tersebut.Gubernur mengingatkan KPUD dan Panwas segera mengecekinformasi yang disampaikan pasangan calon Walikota dan WakilWalikota. Selain itu KPU juga diminta segera mencek kembali seluruhwarga yang tidak dapat kartu pemilih sehingga bisa ikut mencoblos."

terhadap dugaan yang dilaporkan itu, kita imbau KPUD dan Panwasjuga ikut bertanggung jawab dengan adanya informasi tersebut. Kita jugamengingatkan KPUD dan Panwas agar mengikuti aturan perundangundangan yang ada, " kata Gamawan usai mulakukan pertemuansetengah jam Judul lain : KPUD Telat serahkan Kartu Pemilih. Kutipanberita : Hingga kini, anggota PPS masih membagikan Kartu Pemilih dansurat panggilan pada warga.

Sugito alias Gitoikut dalam aksi unjuk rasa di bekas Kantor Gubernur Maluku Utara yang sekarang padalantai 1 (satu) digunakan untuk Kantor Dinas Perhubungan Darat Kota Ternate dan padalantai 2 (dua) digunakan untuk Kantor KPUD Provinsi Maluku Utara, dalam unjuk rasatersebut para pengunjuk rasa menyampaikan permintaan agar Ketua KPUD Provinsi MalukuUtara menemui para pengunjuk rasa namun karena tidak ada tanggapan maka para pesertapengunjuk rasa marah kemudian terdakwa I.

Sugito alias Gito jugaikut melakukan pengrusakan gedung bekas Kantor Gubernur Maluku Utara denganmelempar 4 (empat) batu ke lantai 2 (dua) yang ditempati untuk Kantor KPUD ProvinsiMaluku Utara sehingga akibat 2 (dua) lemparan batu yang dilakukan terdakwa III. Sugitoalias Gito memecahkan kaca jendela dan 2 (dua) lemparan terdakwa III. Sugito alias Gitomengenai bagian tembok, lalu terdakwa II.

Sugito alias Gito ikutdalam aksi unjuk rasa di bekas Kantor Gubernur Maluku Utara yang sekarang padalantai 1 (satu) digunakan untuk Kantor Dinas Perhubungan Darat Kota Ternate danpada lantai 2 (dua) digunakan untuk Kantor KPUD Provinsi Maluku Utara ; Bahwa dalam unjuk rasa tersebut para pengunjuk rasa menyampaikan permintaanagar Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara menemui para pengunjuk rasa, namunkarena tidak ada tanggapan maka para peserta pengunjuk rasa marah, kemudianterdakwa I.

Amir Madu alias Amir masuk ke dalam Kantor Dinas PerhubunganDarat Kota Ternate lalu menuju lantai 2 (dua) ke tempat kantor KPUD ProvinsiMaluku Utara dengan membawa sepotong kayu kemudian terdakwa I. Amir Madualias Amir memecahkan 1 (satu) kaca jendela KPUD Provinsi Maluku Utaramenggunakan sepotong kayu yang dibawanya kemudian karena terdakwa I. AmirMadu alias Amir dicegat oleh Satpol PP maka terdakwa I. Amir Madu alias Amirturun ke lantai 1 (satu) lalu terdakwa I.

Sumartini kepada atasan langsungnya, uangbantuan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk KPUD KabupatenLumajang sebesar Rp 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah) tersebutsebagian yaitu sebesar Rp 240.000.00, (dua ratus empat puluh jutarupiah) dipergunakan oleh 5 (lima) orang anggota KPUD KabupatenLumajang untuk menyewa 5 (lima) unit kendaraan, yaitu 1 unit jenisHal. 2 dari 23 hal. Put. No. 150 PK/Pid.Sus/2010Daihatsu Hiline No.

Misbahul Munir, perihal sewa5 (lima) unitkendaraan telah dibahas dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh5 (lima) orang anggota KPUD Kabupaten Lumajang dan kelima anggotaKPUD Kabupaten Lumajang tersebut menyetujui untuk melakukan sewakendaraan ;Bahwa setelah diadakannya Rapat Pleno yang membahas sewa 5 (lima)unit kendaraan untuk kelima anggota KPUD Kabupaten Lumajang,selanjutnya masingmasing anggota KPUD Kabupaten Lumajang mencarikendaraan sendirisendiri termasuk Tersangka Edy Faishal Muttagin,SH.

Sumartini kepada atasan langsungnya, uangbantuan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk KPUD KabupatenLumajang sebesar Rp 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah) tersebutsebagian yaitu sebesar Rp 240.000.00, (dua ratus empat puluh jutarupiah) dipergunakan oleh 5 (lima) orang anggota KPUD KabupatenLumajang untuk menyewa 5 (lima) unit kendaraan, yaitu 1 unit jenisDaihatsu Hiline No. P461K, 1 unit jenis Isuzu Panther Ident No.PolB.1328 JM, 1 unit TBR52 BFSR No.Pol.

No. 150 PK/Pid.Sus/2010Umum Nomor: 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota, Pasal 9 hurufc, Pasal 98 dan Pasal 99 ;Bahwa pada tanggal 26 Maret 2004 Bendahara APBD KPUD KabupatenLumajang yaitu saksi Rr.

.: 39 Tahun: Indonesia: Ketua KPUD Kabupaten Musi BanyuasinJI. Merdeka Lk.I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu MusiBanyuasin: TARMITZI, S.Pd.: 58 Tahun: Indonesia: Anggota KPUD Kabupaten Musi BanyuasinJI. Merdeka Lk.I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu MusiBanyuasin: SIGIT PURNOMO, SH.: 33 Tahun: Indonesia: Anggota KPUD Kabupaten Musi BanyuasinHalaman 1 dari 43 Putusan No. 50/G/2014/PTUNPLGAlamat4. NamaUmurKewarganegaraanPekerjaanAlamat: JI.

.: 36 Tahun: Indonesia: Anggota KPUD Kabupaten Musi Banyuasin: JI. Merdeka Lk.I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu MusiBanyuasinDengan ini memberikan Kuasa kepada : WANDISUBROTO, SH.MH & M. NIZAR THAHIR, SH.Kesemuanya WNI, Pekerjaan Advokat, beralamat diPETRO MUBA BUILLDING LT. II MUBA MusiBanyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18September 2014.

Bahwa KPUD Musi Banyuasin mendapat surat undangan klarifikasi pelanggaranpenyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkanlaporan 015/TM/PILEG/V/2014 tanggal 27 Mei 2014 dari Panwaslu KabupatenMusi Banyuasin. (Bukti P 3 ) ; 5.

Bukti P9 : Foto copy Jawaban tertulis KomisionerKPUD MUBA di DKPP atas pengaduan Nomor : 642/IP/LDKPP/2014 tertanggal 16 Juli 2014 atas nama Fatmawati,SE, sesuai dengan asli ; 10.Bukti P1011.Bukti P1112.Bukti P1213.Bukti P13: Foto copy Jawaban tertulis Komisioner KPUD MUBA di DKPP ataspengaduan Nomor : 416/IP/LDKPP/2014 tertanggal 23 Mei 2014atas nama Syairi Remuso, SH., sesuai dengan asli ; : Foto copy surat dari KPUD MUBA Nomor : 713/KPUKAB/006.435410/TX/2014 tanggal 11 September 2014 perihalPenolakan

Saksi ARIS SUDIANTO ; 222 nnn nnn nen nnn nnn nen nen nnneen eee Saksi mengatakan kenal dengan para Penggugat karena sebagai Sopir, tidak kenalKuasa para Penggugat, Tergugat/Kuasa Tergugat dan tidak ada hubungan Keluargadengan para pihak ;Saksi mengaku honor dan menerima gaji dari KPUD MUBA, bekerja sejak tahun 2005 ; Saksi mengaku hadir sidang di DKPP ; Saksi mengatakan pada tanggal 1 September 2014 Jam.10.00 WIB yang mengantarkanKomisioner KPUD MUBA ke Kantor Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan untuk

Bahwa dalam pemeriksaan di tingkat I, Pembanding/Semula TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti Surat berupagaji Terbanding/Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaiKomisioner KPUD Kabupaten Bima karena keterlambatan mendapatkannya,Maka melalui proses pemeriksaan banding ini Pembanding/SemulaTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melampirkan buktibukti suratberupa Penghasilan bersih (Sudah dipotong pajak dan iuran BPJS) sebesarRp10.942.959 (sepuluh juta sembilan

ratus empat puluh dua ribu sembilanratus lima puluh sembilan rupiah) dan tunjangan lainnya sebagaiKomisioner KPUD Kabupaten Bima (Bukti surat terlampir dan telahdilegalisir);Hal 3 dari 13 Hal.

Bahwa terkait permintaan Nafkah Iddah, Mutah dan Nafkah Lampau/Madhiyah diatas sangat berdasar dan beralasan hukum dengan mengingatdan memperhatikan kemampuan dan kelayakan Terbanding/SemulaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai KomisionerKPUD Kabupaten Bima yang memiliki penghasilan bersih (Sudah dipotongpajak dan iuran BPJS) sebesar Rp10.942.959 (sepuluh juta sembilan ratusempat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) danTunjangan' lainnya sebagai Komisioner KPUD

Halini dikarenakan Tergugat Rekonvensi bukan Pegawai Negeri Sipil tapisebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima yang mana pekerjaannyabersifat ad hoc yang masa jabatannya dibatasi oleh waktu (hanya 5 tahun)dan gajinya fluktuatif/tidak tetap.Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage padatanggal 28 Pebruari 2020, akan tetapi kuasa Pembanding tidak melakukaninzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PLHPanitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Bm

MtrMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang terpelajaryang berprofesi sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Bima, sehingga tingkatkehidupannya tentunya sudah diatas ratarata. Walaupun penghasilan TergugatRekonvensi tidak tetap/fluktuatip, namun Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Mataram yakin bahwa yang bersangkutan banyak pemikirannya dalammencari penghasilan lain.

Minselmelakukan klarifikasi dan verifikasi berkas pencalonan,maka KPUD Kab.

.Bahwa berdasarkan keterangan Pihak KPUD Minutdiatas, dimana telah melakukan klarifikasi langsungkepada pihak DPP PAN dalam hal ini Hata Rajasa(Ketua umum), tetapi ketika dilakukan cross ceklangsung ke DPP PAN lewat tim Investigasi DPP PAN,ternyata pihak KPUD Minut' tidak pernah bertemulangsung untuk kKlarifikasi dengan Dewan PimpinanPartai PAN di Jakarta.

Sompie = Singal dan /YulisaBaramuli di KPUD Minut bersamasama dengan PartaiDemokrat, dan PIB (hanya 3 parpol tanpa PAN), padatanggal 24 Mei 2010.

Bukti P35 : Harian Manado Post tertanggal 10 Agustus2010 yang berjudul"DPRD Minut minta KPUD netral(pilkada Wori tercoreng).(Fotocopy yang sudah dilegalisirsesuai aslinya) ;36. Bukti P36 : Harian Manado Post tertanggal 14 Juni 2010yang berjudul Dualisme Cabup Partai Demokratditentukan (permasalahan kepengurusan ganda DPCDemokrat kabupaten Minsel, dan KPUD Minselmenyatakan penentuan = akhir Dari KPUD Minseladalah siapa yang memiliki surat rekomendasi resmidari pengurus DPP Demokrat).

WillyKumentas mendaftar di KPUD Minahasa Utara.(Asli photo );53. Bukti P53 : Photo sewaktu massa pendukung dan ketua sertapara pengurus DPC PAN (Partai Amanat Nasional)Minahasa Utara bersamasama pasangan FransiscaTuwaidan dan Ir. Willy Kumentas sewaktu mendaftardi KPUD Minahasa Utara juga turut serta Ketua DPCPAN.

Timor TengahSelatan ;Bahwa tugas saksi sebagai Satopam di Kantor KPUD Kab. TimorTengah Selatan antara lain adalah : Menjaga keamanan kantorKPUD Kab. Timor Tengah Selatan dan Melaporkan segalakejadian yang terjadi kantor KPUD Kab.

TTS ;Mekanisme penerimaan dana untuk PPK Molo Selatan yangditerama sebanyak tiga tahap tersebut bendahara KPUD TTSmemberitahuna kepada PPK tingkat Kecamatan Molo Selatanuntuk datang di KPUD TTS guna menerima dana ;Bahwa laporan pertanggung jawaban dimasukan ke KPUD TTSsetelah selesai kegiatan ;LP tidak diserahkan kepada KPUD TTS pada saat penerimaandana tahap berikutnya karena ada kegiatan lain yang belumjalan terkait anggaran tahap sebelumnya ;Bahwa saksi tahu Bendahara PPK pernah menerima danasebesar

penerimaan dana untuk PPK Molo Selatan setiapkali ada pencairan dana, Bendahara KPUD TTSmemberitahunkan kepada PPK tingkat Kecamatan Molo Selatanuntuk datang di KPUD TTS guna menerima dana ;Bahwa dana sebesar Rp.343.340.000, tidak habis terpakaiuntuk kegiatan di PPK Molo Selatan ada sisa dana sebesar Rp.1.500.000, telah disetorkan kembali ke bendahara KPUD TTStanggal 13 Juli 2014;Bahwa selaku Bendahara PPK Molo Selatan, saksi pernahmenerima dana dari bendahara KPUD TTS sebesar Rp.9.300.000, namun

Ill. sebesar Rp. 38.221.500, tanggal sudah lupa.Bahwa RKB dibuat oleh KPUD TTS ;RKB diserahkan oleh Bendahara KPUD TTS bersamaan denganpenerimaan dana tahap ;Setelah kegiatan Pilkada Kab.

TTS tahun 2013 berakhir, saksipernah mendengar Bendahara PPK Noebeba pernah menerimadana tatap muka dari Bendahara KPUD TTS, bahwa diadiundang Bendahara KPUD TTS lewat telpon untuk datangmenerima dana sebesar Rp.6.000.000, namun kwitansi yangditanda tangani bernilai Rp.9.300.000, artinya saat ituBendahara KPUD TTS langsung memotong Rp.3.300.000.Bahwamenurut bendahara PPK Noebeba Bandahara KPUD TTSpada saat penyerahan dana Rp.6.000.000, tersebut memintadaftar hadir yang dibuat 100 orang ;Bahwa dana

Tebo, barang barang milik KPUD Kab.Tebo menjadi terbakar yaitu :e Surat suara DPRD Kab. Tebo Dapil 1 daerah pemilihan Desa LubukMandarsahe Surat suara DPRD Propinsi Jambi Dapil 5 daerah pemilinan Desa LubukMandarsahe Surat suara DPD RI daerah pemilinan Desa Lubuk MandarsahPerbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa 1.

Putusan Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.Mrtpembakaran surat suara dengan cara menyiramkan bensin ketumpukan suratsuara yang sebelumnya telah terbakar sehingga api tersebut bertambah besar.sehingga surat surat suara yang berada didalam karung yang telahdikumpulkan oleh para terdakwa tersebut menjadi terbakar dan tidak dapatdipergunakan lagi sebagai bahan pembanding dalam pleno ditingkat PPKmaupun ditingkat KPUD Kab.

DARMAWAN serta sekitar 20 orang warga Desa LubukMandarsah Kecamatan Tengah lIlir Kabupaten Tebo berkumpul didepan balaidesa Lubuk Mandarsah dimana saat itu surat suara dan kotak suara hasil pemilulegislatif masih tersimpan didalam kantor balai desa, karena merasa tidakmendapat tanggapan dari pihak KPUD Kab.

Putusan Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.Mrtbensin ketumpukan surat suara yang sebelumnya telah terbakar sehingga apitersebut bertambah besar.sehingga surat suara tidak dapat dipergunakan lagi sebagai bahanpembanding dalam pleno ditingkat PPK maupun ditingkat KPUD Kab.

Putusan Nomor : 61/Pid.B/2014/PN.Mrttersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama denganpihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulangdi Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protesdari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadapperolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantanKades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.Bahwa karena setelah ditunggu tunggu ternyata Wakil BupatiTebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadiemosi dan

Sultra Nomor: 103 A/SK/KPUD/2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe ditetapkan di Kendari tanggal 30 Juni 2008 oleh ketua an. Drs. NASARUDDIN MUHARRAM.

SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

SUKIMAN TOSUGI, S.Sos, cap dan tanda tangan;

SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

SUKIMAN TOSUGI, S.Sos tidak ada cap dan tanda tangan;

SUKIMAN TOSUGI, S.Sos yangditandatangani oleh Sekretaris KPUD Kab.

TARIDALA, BISLAN,S.Ag., RUDIASIN, A.Md., dan SUHARDIN, yang ditanda tangi olehSekretaris KPUD Kab.

,M.Si selakuSekretaris KPUD.

ALIAS tidak sesuai denganprosedur pencairan.Bahwa terdakwa SUKIMAN TOSUGI selaku Ketua KPUD Kab.

NATSIR menerangkan kerugian terhadap penggunaandana pelimukada KPUD Kab.

Rekap honorarium KPUD kab. Purwakarta dalam pemilihanBupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 BulanPebruari 2008.782. Tanda terima honorarium anggota KPUD Kab. Purwakartadalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun2008 Bulan Pebruari 2008.783. Tanda terima honorarium Sekretariat KPUD Kab. Purwakartadalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun2008 Bulan Pebruari 2008.784. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,atas nama Yusuf Maulana, SH.785.

Pada saat itu KPUD ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada, sehinggaapabila saksi mengembalikan dana tersebut di akhir tahun anggaran 2007,maka akan terjadi kesulitan di saat menganggarkannya kembali anggarantersebut.2. Bahwa telah ada pemberitahuan dari Ketua KPUD Kab. Purwakarta kepadaBupati selaku pengelola anggaran tertinggi serta pihak KPUD saat itu telahmemberitahukan kepada DPRD Kab.

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan PilkadaBahwa dasar hukum KPUD menyelenggarakan Pemilukada : UndangundangNomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Nurlaila Mukaromah, S.PdIBahwa susunan sekretariat KPUD Kabupaten Purwakarta antara lain :e Kasubagian Program : Adang Sunendar, SH.e Kasubagian teknis penyelenggaraan : Drs.

Rekap honorarium KPUD kab. Purwakarta dalam pemilihanBupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2008 BulanPebruari 2008.783. Tanda terima honorarium anggota KPUD Kab. Purwakartadalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun2008 Bulan Pebruari 2008.784. Tanda terima honorarium Sekretariat KPUD Kab. Purwakartadalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun2008 Bulan Pebruari 2008.785. Kwitansi tanggal 01 Pebruari 2007 sejumlah Rp. 700.000,atas nama Yusuf Maulana, SH.786.

EllyEngelbert lasut, ME oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Talauddilaksanakan dalam waktu yang berbeda dengan yang dilaksanakanoleh PANWASLU. Hal ini berbeda dengan perlakuan yang diberikankepada ketiga bakal calon lainnya, dimana pelaksanaan verifikasidokumen dilakukan bersamasama oleh KPUD dan PANWASLU;. Bahwa, pada saat KPUD Talaud melakukan verifikasi dokumen SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.713241 Tahun 2017sebagai syarat pasangan calon bupati dan wakil bupati dr.

Velma Sumee adalah istri dari Jekmon Amisi, SH yang sebelummenjadi Ketua KPUD Talaud selama 2 periode pada saat dr.

Hal tersebut kemudian dilaporkan/diadukan baikoleh perseorangan maupun kelompok masyarakat ke pihakpenyelenggara KPU RI, BAWASLU RI, KPUD Provinsi Sulut,BAWASLU Provinsi Sulut, KPUD Talaud, PANWASLU KabupatenTalaud, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Hukum danHAM RI yang dapat diuraikan sebagai berikut :1.

menetapkan pasangan calon nomor urut satu yaitu dr.Elly Lasut dan Moktar Arunde sebagai pemenang, tidak ada keberatan daripasangan calon lain; Bahwa setelah KPUD menetapkan pasangan calon, maka KPUD digugat diMahkamah Konstitusi, dan hasil putusan mahkamah memenangkanpasangan nomor urut satu, yaitu dr.

Elly Lasut dan Moktar Arunde; Bahwa dalam menetapkan pasangan calon terpilih dilakukan melalui rapatpleno KPUD; Bahwa pasangan calon nomor urut satu diverifikasi di Kemendagri karenaada Surat Keputusan yang dimasukan ke KPUD, jadi KPUD harusmemverifikasi keabsahan calon tersebut;Halaman 113 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53/G/2020/PTUNJKT.

Ketua KPUD Kabupaten Lampung Tengah dengan maksuduntuk meminta tolong agar dapat mengamankan suaranya di KPUD, setibanya dikantor KPUD Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa I HENDRA FADILAH,SE sedang bersama dengan Terdakwa IT INDRA SAFUAN diruang kerjanya dansetelah Terdakwa I HENDRA FADILAH, S.E. mempersilahkan duduk Saksi Ir.F.X. KARAMOY, M.M. lalu Terdakwa I HENDRA FADILAH, S.E. berbicaraHalaman 7 dari 82 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.

Ketua KPUD Kabupaten Lampung Tengah dengan maksuduntuk meminta tolong agar dapat mengamankan suaranya di KPUD, setibanya dikantor KPUD Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa I HENDRA FADILAH,S.E. sedang bersama dengan Terdakwa II INDRA SAFUAN diruang kerjanyadan setelah Terdakwa I HENDRA FADILAH, S.E. mempersilahkan duduk SaksiIr. F.X.

Karamoy kekantor KPUD Lampung Tengahketika Saksi F.X. Karamoy diajak Saksi Yordan;Bahwa setelah keluar dari kantor KPUD LampungTengah ada Terdakwa Indra Safuan;Halaman 29 dari 82 Putusan Pidana Nomor 44/Pid.

Nyongberangkat menuju Kantor KPUD Kab. Lampung Tengah.e Bahwa Ketua KPUD Kab. Lampung Tengah memiliki peran untukmengamankan perolehan suara Calegcaleg yang turut pada Pemilu Legislatiftahun 2014 di Kab. Lampung Tengah.e Bahwa peran Ketua KPUD Kab. Lampung Tengah kurang faham bagaimanalangkahnya Ketua KPUD Kab. Lampung Tengah di dalam mengamankanPerolehan Suara saksi FX. Karamoy, tetapi setidaknya pada pertemuan di dalambersilaturahmi dengan Ketua KPUD Kab.

Tanah LautTahun 2013 disebutkan Pihak KPUD Kab.

Tanah LautHal.33 dari 145 halaman Putusan No: 06/PidsusTPK/2015/PN.BJM.Tahun 2013 disebutkan Pihak KPUD Kab.

MUHDI selakuSekretaris KPUD Tanah Laut yang merupakan Atasan Langsungbendahara pemilu dapat dilakukan karena jabatan dan kedudukanHal.36 dari 145 halaman Putusan No: 06/PidsusTPK/2015/PN.BJM. Terdakwa dan saksi H MUHDI di instansi KPUD Kabupaten TanahLaut.

Bahwa untuk setiap kali dilakukanpencairan dana, Ketua KPUD mendapat laporannya, namun tidakikut menandatangani.

BAGUS menawarkan JakTV agar bisa terlibat dalamkegiatan Debat Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak danElektronik pada KPUD Kota Depok.Bahwa benar setahu saksi Sdr. BAGUS menawarkan JakTV agar bisaterlibat dalam kegiatan Debat Pasangan Calon dan Iklan MediaElektronik pada KPUD Kota Depok dengan harga penawaran untukdebat sekitar 200 juta, untuk iklan sekitar 130 jutaan.

BIG DADDY PRODUCTION terhadap hargayang sudah diajukan penawarannya ke KPUD Depok, namun JakTVtetap pada harga yang kami tawarkan ke KPUD tersebut dan akhirnyaPT. BIG DADDY PRODUCTION setuju. Bahwa benar Selanjutnya PT. BIG DADDY PRODUCTION memintaharga penawaran kegiatan penayangan iklan karena sebelumnyasudah ada pembicaraan dengan Sdr.

Bahwa benar Pelaksana kegiatan Debat Pasangan Calon dan IklanMedia Massa Cetak dan Elektronik pada KPUD Kota Depok tahunanggaran 2015 adalah PT.

) Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK(Materi Provide by Client) period: 2015 (Tbc);48) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;49) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;50) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;51) Brosur I News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live& 2 Tapping

.Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPUDEBAT PILKADA DEPOKLIVE STUDIO KOMPAS TV (90MINUTE) PERIOD: 2015.Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK(Materi Provide by Client) period: 2015 (Tbc);Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan LayananSosialisasi KPUD Depok, cost

Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulangdi Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protesdari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadapperolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantanKades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL;Bahwa karena setelah ditunggu tunggu ternyata Wakil BupatiTebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadiemosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearahHalaman 29 dari 72.

Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulangdi Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protesdari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadapperolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantanKades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL.Bahwa karena setelah ditunggu tunggu ternyata Wakil BupatiTebo dan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadiemosi dan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearahHalaman 31 dari 72.

Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulangdi Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protesdari warga yang diakibatkan ada dugaan kecurangan terhadapperolehan suara dari salah satu Caleg yang merupakan mantanKades Lubuk Mandarsah atas nama Syamsuri AL;Bahwa karena setelah ditunggutunggu temyata Wakil Bupati Tebodan pihak KPUD Tebo tidak hadir, lalu masyarakat menjadi emosidan kemudian ibu Linda memukulkan batu bata kearah kuncigembok kantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga menjadi

Kabupaten Tebo untuk melaksanakan penghitunganulang suara di Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya adaprotes dari warga yang diakibatkan ada dugaan kecuranganterhadap perolehan suara dari salah satu caleg yang yangmerupakan mantan kades Lubuk Mandarsah yaitu SYAMSURI AL;Bahwa setelah di tunggu tunggu ternyata Wakil Bupati Tebo danPihak KPUD kabupaten TEBO tidak hadir, lalu masyarakat emosidan kemudian LINDA memukulkan batu bata kearah gembokkantor Desa Lubuk Mandarsah sehingga rusak dan pintu

Putusan Nomor : 62/Pid.B/2014/PN.MrtBahwa adapun warga Desa Lubuk mandarsah yang ikutmelakukan pengrusakan kotak surat suara tersebut diantaranyaadalah LINDA, YUT, EMI, WAWAN, TARNI, DES, SYAFRIZALBahwa pada saat kejadian tersebut awalnya masyarakat desalubuk mandarsah berkumpul didepan kantor balai desa karenatersiar kabar akan datang Wakil Bupati Tebo bersama denganpihak KPUD Tebo untuk melaksanakan penghitungan suara ulangdi Desa Lubuk Mandarsah, karena sebelumnya ada terjadi protesdari warga

Kristantus,M.M., sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.e 1 (satu) lembar surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan YapenKepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen No. 122 / DPC.PD /KY / If / 2010 tanggal 11 Juli 2010 Perihal Penyampaian Resume PlenoPartai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen mendukung sepenuhnyapasangan Tonny Tesar, S.Sos.e 1 (satu) lembar Berita Acara dari KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen No.147 / BA / KPUKY / VII / 2010, tanggal 18 Juli 2010 tentang PenetapanDukungan

,S.Sos,sMBA sebagai Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Kepulauan Yapen. 3 (tiga) lembar surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapenkepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen No. 095 / DPC.PD / KY /Il / 2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Pernyataan Pencabutan DukunganPartai Demokrat berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi No.Hal. 7 dari 12 hal. Put.

Kristantus,M.M., sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.e 1 (satu) lembar surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan YapenKepada Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen No. 122 / DPC.PD /KY / If / 2010 tanggal 11 Juli 2010 perihal penyampaian Resume PlenoPartai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen mendukung sepenuhnyapasangan Toni Tesar, S.Sos.e 1 (satu) lembar Berita Acara dari KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen No.147 / BA / KPUKY / VII / 2010, tanggal 18 Juli 2010 tentang Penetapandukungan

Jika terdapat pelanggaran Administrasi maka akandiselesaikan oleh KPUD Kabupaten. Namun jika terindikasi pelanggaranpidana, maka Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaskada) akanmerekomendasikan kepada penyidik untuk melakukan proses hukumsebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 118 Peraturan PemerintahNo. 6 Tahun 2005.

Frans Kristantus)bahwa untuk mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat, maka diwajibkanuntuk membayar uang kontribusi sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) sebelum didaftarkan ke KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen, yang manauang tersebut untuk pengurusan pencalonan saksi korban dan Juliana AgustinaErari Doom di dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KepulauanYapen, dan Terdakwa akan mendukung dengan mengusung dan meloloskanHal. 11 dari 12 hal. Put.

M.Si vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN BATU BARA dan O.K. ARYA ZULKARNAEN, S.H.,M.M.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)KABUPATEN BATU BARA, berkedudukan diJalan.Perintis Kemerdekaan No.63 Lima PuluhKota, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera1. SAMWIDI ASMARA;S.H. ;2. RAMADHAN ZUHRI,S.H. ;Masingmasing kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advocat/Pengacara dan AdvocatMagang alamat kantor di Jalan Payanibung dalu10B Tanjung Morawa Deli Serdangberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal13. Desember 2013 selanjutnya disebut:TERGUGAT/TERBANDING ; 2. O.K. ARYA ZULKARNAEN, S.H.