Ditemukan 257 data
2.Ican Yasen bin Anggun
3.Eko bin Sulaiman
4.Aldimi Lando bin Jeni
5.angguan
Termohon:
Kepolisian Resort Bangka Barat
66 — 20
ALMILANDO;Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN MiC.4)5)6)7)8)1 (satu) lembar surat keterangan kesehatan hasil rapsars cov2 antigen yang dikeluarkan oleh Rumah SalMedika Stannia Sungailiat yang diduga palsu dengnomor : 9064/KETKES/IV/2021, tanggal 7 April 2021tanda tangani dr. ZAINAL ARPAN,MARS milik sdr.
59 — 49
Ill, yang dapat dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawanhukum, sebagaimana Pada dalil gugatan Nomor 4.Berdasarkan dalildalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yangmenjadi obyek sengketa yang menjadi perselisihan antara Penggugat denganHalaman 40 dari64 Putusan Nomor 108/PDT/2016/PT.SMRTergugat Ill, juga tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat Ill.Bahwa dalil Eksepsi tersebut di atas, Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064
Pembanding/Tergugat II : RIBKA GISER Diwakili Oleh : KAMARUDDIN PALALOI
Pembanding/Tergugat III : IBRAHIM IKA NIAGA Diwakili Oleh : KAMARUDDIN PALALOI
Pembanding/Tergugat IV : MASJAYANI alias AYANG binti A. RACHAMAN IBRAHIM Diwakili Oleh : Zainuddin H Abdulkadir SH
Terbanding/Penggugat : JOHN HARD PAELONGAN Diwakili Oleh : JOHN PASULU, SH,MH
65 — 20
Bahwa sangat jelas bahwa gugatan Tergugat dalam rekonvensi terhadapPenggugat dalam rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam perjanjianapalagi dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi),persoalannya disini karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdalam rekonvensi dengan Tergugat dalam rekonvensi.Bahwa dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : Syarat mutlak untukmenuntut Seseorang di depan Pengadilan adalah adanya
Terbanding/Tergugat VIII : E M I L
Terbanding/Tergugat VI : Galvin Fransisco Gomedi
Terbanding/Tergugat IV : Agustin Setiawan, SH
Terbanding/Tergugat II : Riki Surjadi Sogianto
Terbanding/Tergugat VII : Herman Tambayong
Terbanding/Tergugat V : Dareen Marcus Gomedi
Terbanding/Tergugat III : Robby Irawan, IE
Terbanding/Tergugat I : Tan Siok Hoo Al Ludwig
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur,
Terbanding/Turut Tergugat II : Andriani Mariam, SH, PPAT
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Rumonda Kesuma Lubis, SH, Notaris
Terbanding/Turut Tergugat I : Leonard Waworuntu, PPAT
57 — 35
dTergugat VI adalah tidak berdasar pada data fisik maupun datayuridis yang dijadikan pertimbangan Kantor Pertanahan NasionalJakarta Timur (Turut Tergugat IV) dalam hal penerbitan SHGBtersebut;Bahwa dengan berdasarkan uraian penjelasan di atas, fakta hukumapabila tidak tampak adanya suatu hubungan hukum yang nyata danHalaman 26 Putusan No 106/Pdt/2019/PT.DKI.berarti antara Penggugat dengan Tergugat IV s/d Tergugat VI, makaberdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064
179 — 12
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1958No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorangdi depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";Bahwa mengingat hubungan persaudaraan antara Penggugat danTergugat (selaku Kakak/Adik Kandung), maka Penggugat danPenggugat Il selalu berusaha untuk menjaga supaya hubungansilaturrahmi dengan Tergugat tidak putus karena menghadapi persoalanini, maka Penggugat dan Penggugat
Terbanding/Penggugat : Hj Dara Sofia ST
Turut Terbanding/Tergugat VII : Erwin
Turut Terbanding/Tergugat V : Notaris Yusrawati, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat III : Notaris Irma Savitry Harahap, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Yassak
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat IV : Emira
Turut Terbanding/Tergugat II : Notaris Ika Susilawati SH M Kn
129 — 72
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlakuntuk menuntut Seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak; sedangkan fakta hukumnya tidak ada hubunganhukum antara Tergugat IV,VI dan VII dengan Penggugat.Bahwa khusus untuk Tergugat IV,VI dan VII, gugatan Penggugat terhadapTergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimanatidak ada hubungan hukum antara Tergugat IV,VI dan VII denganPenggugat
50 — 10
Oleh sebab itu tidak ada hubunggan hukum Penggugat denganPara Tergugat atas sebi dilakukan proses sertifikassi oleh Tergugat L Hal iniPutusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958yang isinya syarat mutlak untuk menuntut didepan Pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara dua pihak";Bahwa khusus untuk Para Tergugat, gugatan Penggugat terhadappara Tergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata,dimana tidak ada hubungan hukum antara Para selain itu gugatanPenggugat
104 — 72
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat mutlak untuk menuntut Seseorang didepan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak;Bahwa khusus untuk Turut Tergugat II, gugatan Para Penggugat terhadapTurut Tergugat II benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata,di mana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Il dengan ParaPenggugat, selain itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalahsalah alamat dan Turut Tergugat
Terbanding/Tergugat I : Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Pemprov. DKI Jakarta,
Terbanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Pemprov. DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Kesehatan Pemprov. DKI Jakarta,
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Tata Air Pemprov. DKI Jakarta
Terbanding/Tergugat V : PT. Nindya Karya Persero
Terbanding/Tergugat VI : PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi,
Terbanding/Tergugat VII : PT. Citra Prasasti Konsorindo
Terbanding/Tergugat VIII : PP Pracetak
Terbanding/Tergugat IX : PT. Hana Huberta
Terbanding/Tergugat X : PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk
Terbanding/Tergugat XI : PT. PP Persero Tbk
Terbanding/Tergugat XII : PT. Waskita Beton Precast
Turut Terbanding/Penggugat II : CV. PADU KARYA
Turut Terbanding/Penggugat III : PT. VOLGATRA RESINDO UTAMA
Turut Terbanding/Penggugat IV : PT. RENAHUT JAYA ABADI
Turut Terbanding/Penggugat V : CV. LESTARI SEJATI
Tur
96 — 69
Maka Para Penggugat telahkeliru dan sesat untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat,Khusus untuk rergugat vl, gugatan para Penggugat terhadap TergugatVI benarbenar tidak memenuhi pasal 136S KUH Perdata, dimana ParaPenggugat tidak mampu menunjukan secara hukum, perbuatanTergugat VI yang dinyatakan sebagai melanggar hukum serta tidak adapula hubungan hukum antara Tergugat VI dengan Para Penggugat, halini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064/K/Sip/1958 yang isinya
Maka Para Penggugat telah keliru dan sesat untukmelakukan gugatan terhadap Para Tergugat, Khusus untuk TergugatVill, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat VIII benarbenar tidakmemenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, diman a Para Penggugat tidakmampu menunjukan secara hukum, perbuatan Tergugat VIII yangdinyatakan sebagai melanggar hukum serta tidak ada pula hubunganhukum antara Tergugat VIII dengan Para Penggugat, hal ini sejalandengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958No.9064 (Sip/1958 yang
214 — 9
Hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangHalaman 22 dari 68 halaman Putusan Nomor : 54/Pdt G/2015/PN.
47 — 30
Hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihakHalaman 11 dari67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2014/PN.BligBahwa Gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidakada hubungan hukum antara Tergugat s.d. VII dengan paraPenggugat.3.
115 — 12
Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak" ; B.
AAN RUSWANTO
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pusat cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwokerto
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
3.Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta Cq Kantor Wilayah (Cabang) Purwokerto
142 — 30
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : syarat mutlakuntuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisthan hukum antara dua pthak;Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Pwt6) Bahwa perjanjian Kredit yang dibuat Penggugat dan Tergugat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi mereka sebagaimana dimaksuddalam pasal 1338 KUHPerdata dimana perikatan yang dilahirkan olehPenggugat dan Tergugat karena persetujuan
21 — 13
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan Negeri adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak;Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukumapabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvantkelijke verklaarrd);5.
25 — 5
Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana peijanjian jual belli.Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk menuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak:Bahwa berdsarkan pasal 1321 KUHPERDATA, peijanjian tersebut tidak sahkarena mengandung unsur penipuanBahwa pada pasal 1328 KUHPERDATA penipuan merupakam suatn alasanmembatalkan
Pembanding/Tergugat IV : LAU KAU SENG Alias AHAU
Pembanding/Tergugat V : ACUAN
Pembanding/Tergugat VII : ACUN
Pembanding/Tergugat VIII : UTI SAIS
Pembanding/Tergugat IX : H. AMIN KUSAINI
Pembanding/Tergugat X : NURHAYATI
Pembanding/Tergugat XI : SAMSUDIN
Terbanding/Penggugat : JAMALUDDIN Muzakir BIN ZARKANI KANI Bin A.RAN I
Terbanding/Turut Tergugat I : Cq. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kab. Ketapang
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Ketapang Cq. Camat Delta Pawan Cq. Lurah Keluarahan Tengah
Terbanding/Turut Tergugat III : YULIANA ASMARA DEWI,SH,M.Kn Notaris
Terbanding/Turut Tergugat IV : AGUS MARDIANSYAH BIN ABDUL MUNIR
Terbanding/Turut Tergugat V : HAPMI YULIANA BINTI ABDUL MUNIR
Terbanding/Turut Tergugat VI : MARTINI BINTI ABDUL MUNIR
Terbanding/Turut Tergugat VII : FAUZIAH BINTI SAHRUJI APIN
Turut Terbanding/Tergugat II : HENDRA LESMANA BIN BASUNI
Turut Terbanding/Tergugat III : STEVAN
94 — 93
Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang menyatakan bahwa syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara duapihak .Bahwa Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu ( verjaring ), ParaPenggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ketapangdengan register perkara No. 043/Pdt.G/2018/PN Ktp tanggal 27 Nopember2018 dan telah dilakukan perubahan gugatan pada tanggal 16 Januari 2019,dengan
59 — 23
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinyasyarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara dua pihak.Bahwa khusus Tergugat Il SALNO , gugatan Para Penggugat TerhadapTergugat Il SALNO benarbenar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata,dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat Il SALNO dengan ParaPenggugat, selain itu Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat Il SALNOadalah salah
Darwis Bin M.Adam
Tergugat:
Ridwan Ismail
Turut Tergugat:
1.Kantor Notaris Henni Emalia, SH
2.Kantor Notaris CENDRI NARFIS MARIESTA
3.Kantor Notaris Budi Harto, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
5.Kepala Kantor Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bener Meriah
6.PT Bank Danamon Indonesia TBK
114 — 43
Hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak" ;Dalam Pokok PerkaraHalaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Str1.Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatanPenggugat kecuali bila ada halhal yang diakui secara jelas dantegas, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;Bahwa
71 — 27
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak;4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT dalammengajukan Gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali,sehingga terkesan dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatannya,hanya asalasalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalidari Gugatan PARA PENGGUGAT.B.
97 — 20
dengan Tergugat atas sebidang tanahsebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor M : 1191, atas nama :MANGKU SASIH, Luas : 1,280 Ha.Persil No.94,Klas Il, Yang terletak di Br.Gunung Ayu, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, KabupatenKlungkung .Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugatdengan Tergugat maka tidak ada Perselisihan Hukum berupa PerbuatanMelawan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Hal ini sejalan denganPutusan Mahkamah Agung tanggal 138 Desember 1958 No.9064