Pertanian Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012.Foto copi Surat Nomor 027/.1/KEP.392DKPPP2012 tanggal 06 Maret 2012dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihalPembentukan dan Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang danJasa.Asli Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP13DPPKD/2012tentang penunjukan kuasa penggun anggaran dan bendahara pengeluaranpembantu di lingkungan Pemkot Cirebon tahun 2012 tanggal 2 januari2012.Asli Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 954/KEP.11/DPPKD

Sedengkan saksiadalah Bendahara Pengeluaran;Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan SK.No.954/KEP.11.DPPKD/2012 tanggal 2 Januari 2012, atas usul Kepala DinasKelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian Kota Cirebon sesauai surat No.900/1436/DKP3/2011 tanggal 30112011.Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan Penatausahaan Keuangan DaerahAngkatan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2003 di Cirebondengan sertifikat No. 890/461Keu/2003 tanggal 23 Oktober 2013.Bahwa tugas dan

Tahun Anggaran 2012.6D. eee Foto copi Surat Nomor : 027/.1/KEP.392DKPPP2012 tanggal 06 Maret2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihalPembentukan dan Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.4, Asli Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP13DPPKD/2012tentang penunjukan kuasa penggun anggaran dan bendahara pengeluaranpembantu di lingkungan Pemkot Cirebon tahun 2012 tanggal 2 januari 2012.5, o2= Asli Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.11/DPPKD

Anggaran 2012.iD gromencenn Foto copi Surat Nomor : 027/.1/KEP.392DKPPP2012 tanggal 06 Maret2012 dari Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian perihalPembentukan dan Pengangkatan Panitia / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.4 Asli Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP13DPPKD/2012tentang penunjukan kuasa penggun anggaran dan bendahara pengeluaranpembantu di lingkungan Pemkot Cirebon tahun 2012 tanggal 2 januari 2012.D.ccoseeee Asli Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.11/DPPKD

pembeli dan pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik SHM No. 171 dengan Surat Ukur GS No.0235/KLM-W9/2003 Tertanggal 12 Maret 2003 Persil Ya 4 Klas D I C No. 700 dengan luas 740 M2 atas nama pemegang hak Arron Candra Eliyanto sesuai dengan Buku Induk Desa Kalimanah Wetan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga dan SPPT No. 33.03.000.011.007. 0043.0 yang di Keluarkan oleh DPPKD

ada petunjuk teknis terhadapkegiatan tersebut, lalu sekira tanggal 21 Juni 2012 barulah oleh Bupati Aceh Timurmengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Dana Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong danBantuan Operasional Posyandu dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2012.Kemudian atas perbuatan terdakwa RUSLI, S.Pd, M.Si Bin ABDULLAH danSaksi HERI ZULIADI BIN RAMLAN tersebut di atas maka Dinas Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Daerah (DPPKD

petunjuk teknis terhadapkegiatan tersebut, lalu sekira tanggal 21 Juni 2012 barulah oleh Bupati Aceh Timurmengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Dana Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong danBantuan Operasional Posyandu dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2012.12Kemudian atas perbuatan terdakwa RUSLI, S.Pd, M.Si Bin ABDULLAH danSaksi HERI ZULIADI BIN RAMLAN tersebut di atas maka Dinas Pengelolaan Keuangandan Kekayaan Daerah (DPPKD

Kepri Tanjung Uban;- SK PNS DENNY REMIEFAN AM.KEP;2) Dokumen / Benda / Surat dari DPPKD Prov.Kepri berupa :- DPA-SKPD RSUD Prov.kepri Tanjung Uban Tahun Anggaran 2011;- SPM Nomor ; 0041/SPM/LS-BJ/RSUD/11 Tanggal 7 Juni 2011- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02592/SP2D/ 1.02.02.01 /2011 tanggal 8 Juni 2011;3) Dokumen / Benda / Surat dari RSUD Prov.

Kepri Tanjung Uban; SK PNS DENNY REMIEFAN AM.KEP;Dokumen / Benda / Surat dari DPPKD Prov.Kepri berupa : DPASKPD RSUD Prov.kepri Tanjung Uban Tahun Anggaran 2011; SPM Nomor ; 0041/SPMLSBJ/RSUD/11 Tanggal 7 Juni 2011 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02592/SP2D/1.02.02.01/2011tanggal 8 Juni 2011;Dokumen / Benda / Surat dari RSUD Prov.

Tpg SK PNS DENNY REMIEFAN AM.KEP;Dokumen / Benda / Surat dari DPPKD Prov.Kepri berupa : DPASKPD RSUD Prov.kepri Tanjung Uban Tahun Anggaran 2011; SPM Nomor ; 0041/SPMLSBJ/RSUD/11 Tanggal 7 Juni 2011 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02592/SP2D/1.02.02.01/ 2011tanggal 8 Juni 2011;Dokumen / Benda / Surat dari RSUD Prov.

Kepri Tanjung Uban; SK PNS DENNY REMIEFAN AM.KEP;Dokumen / Benda / Surat dari DPPKD Prov.Kepri berupa : DPASKPD RSUD Prov.kepri Tanjung Uban Tahun Anggaran 2011; SPM Nomor ; 0041/SPMLSBJ/RSUD/11 Tanggal 7 Juni 2011 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02592/SP2D/ 1.02.02.01 /2011tanggal 8 Juni 2011;Dokumen / Benda / Surat dari RSUD Prov.

Bukti T4 : Foto copy Surat dariSekretaris Daerah Nomor : 900/52/III/2010/ DPPKD,tanggal 5 Maret 2010, perihal Permintaan LaporanKeuangan BUMD Tahun Anggaran 2009 yangditujukan kepadaDirut PDAM Tirta Manakarra dan Kepala PerusdaKabupaten Mamuju (Sesuai denganASIINYA) j nen weno wenn ween nee nee e ene e ene. Bukti T5 : Foto copy PeraturanDaerah Kabupaten Mamuju Nomor 09 Tahun 2000tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Mamuju (sesuaidenganQSIIMYG) janspese sneer seers ine neni enna insane6.

EDYKUSDARWANTO, MM selaku Kepala Dinas DPPKD menerbitkan SuratKeputusan Nomor 027/DPKKD/2009/17 tanggal 21 Januari 2009 yang isinyamenunjuk TENGKU AZMAN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dilingkungan DPKKD Kabupaten Pelalawan TA. 2009, dan Bupati Pelalawanmenerbitkan Surat Keputusan Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/464 tanggal12 Oktober 2009 yang isinya mengangkat Lahmudin, SE, M.Si sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang pada SKPD DPKKD KabupatenPelalawan TA. 2009, dan dengan Surat Keputusan NomorKPTS

yangtelah ada maka semua Surat Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaanf.1)Pembangunan Proyek Bronjong yang lama diubah dengan menerbitkan Suratkeputusan baru.Bahwa selanjutnya dikarenakan Saksi Ir NASRUN MANSUR, MM memasukimasa pensiun,Untuk melaksanakan kegiatan sesuai DPPASKPD OrganisasiDPUPESDM Tahun Anggaran 2011 nomor: 1.03.1.03.01.17.13.5.2 .WalikotaCirebon menerbitkan SK No : 954 /KEP285DPPKD/2011 tanggal 12 Juli 2011 .Tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Walikota nom or:954/KEP.56.DPPKD

Nota Dinas kepada Kepala DPPKD Provinsi Banten dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Nomor : 978.3/245-Kesra/IV/2013, tanggal 08 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat;35. Surat Pernyataan dari Sdr. H. Moh. Kurdi, Lc tanggal 08 April 2013;36. Berita Acara Pembayaran, Nomor : 900/03/KPA-DPPKD/IV/2013 tanggal 08 April 2013 antara Drs. Yudianto Moch. Sadikin dan Sdr. H. Moh. Kurdi, Lc;37.

M.Si. karena beliau adalahmantan atasan saksi di Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah (DPPKD) KabupatenSidoarjo, tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi sebagai staf di Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah (DPPKD) StafKasi TU BUD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo ;Bahwa tugas saksi sebagai staf di Badan Pengelola Keuangan Kekayaan Daerah (DPPKD)Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :a. sebagai Stafnya pak SOERADJI selaku Kepala Bagian Kas Daerah, tugas saksiselaku

membuka rekeningatas nama pribadi, filosofi adanya larangan tersebut adalah untuk menghindaripenyalahgunaan keuangan negara/daerah karena rawan terjadinyapenyimpangan sehingga semua penerimaan daerah disentralisasikan melaluirekening kas umum daerah, akan tetapi ketentuan ini dilabrak oleh Terdakwadengan sengaja membuka rekening penampung atas nama pribadi padahalsebelumnya Terdakwa pernah melakukan konsultasi kepada saksi NurullahKabid Pendapatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah(DPPKD

) yang juga melarang untuk pembukaan rekening namun saran tersebutternyata tidak pula diindahkan oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk penarikan retribusi tower dilakukan denganmekanisme yang diawali terlebin dahulu melalui pendataan oleh instansiDishubkominfo KSB bersama dengan dinas DPPKD KSB, kemudian dilakukanpenghitungan oleh Kantor Pajak Pratama Sumbawa dengan normapenghitungan 2 % dari nilai NJOP Ketinggian Menara Telekomunikasi.

Kuasa tertanggal 25 Mei 2011 Nomor003/SU/GFP/XI/2015 dari HENGKY KATSIDI kepada LINA tanggal 16November 2015;Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 tahun 2011;Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 tahun 2012;Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 tahun 2013;Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 tahun 2014;Aseli Rekening Koran Bank DKI Nomor AC : 30208007336 tahun 2015;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan dana DPID Tahap Nomor :903/201/DPPKD

/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011;Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor903/202/DPPKD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana PenyesuaianInfrastruktur Daerah ( DPID ) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober2011;Foto Copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program / kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ( DPID ) Tahun 2011,tanggal Oktober 2011;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap Il Nomor :903/262/DPPKD/Akben2011

/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011;Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 903/202/DPPKD/2011tanggal 11 Oktober 2011;Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian InfrastrukturDaerah ( DPID ) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;Foto Copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program /kegiatan yang didanaioleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ( DPID ) Tahun 2011, tanggalOktober 2011;Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap Il Nomor :903/262/DPPKD/Akben2011

/Akben2011 tanggal 11 Oktober 2011;113)Foto Copy Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 903/202/DPPKD/201 1tanggal 11 Oktober 2011;114)Foto copy Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian InfrastrukturDaerah ( DPID ) tahun anggaran 2011 tanggal 11 Oktober 2011;115)Foto Copy daftar SP2D yang diterbitkan untuk program / kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID ) Tahun 2011,tanggal Oktober 2011;116)Foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana DPID Tahap Il Nomor :903

/262/DPPKD/Akben2011 tanggal 19 Desember 2011;117)Foto copy Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program / kegiatan yangdidanai oleh dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ( DPID ) tahun 2011,tanggal 19 Desember 2011.470118)Surat Pernyataan Pengalihan Saham dan Keterangan Kematian, (yangmenyatakan Ir.

Sumba barattahun 2012 ;e Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;e Dalam proyek pengadaan 158 unit kendaraan roda dua ini, yangmenjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah Viktor Kalli Batu,ST;e Pengguna Anggarannya adalah Sekda Sumba barat ;e Saksi sebagai KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba BaratNomor : DPPKD.950/13/63.L/2011 tanggal 28 Desember 2011 ;e Tugas dan tanggung jawab dari KPA adalah menyusun RKA (RencanaKerja Anggaran), menyusun DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran),melaksanakan

DPPKD.910/76/63.L/2012 tanggal6 Pebruari 2012 kepada Pimpinan DPRD Sumba Barat ;Keputusan Bupati Sumba Barat No.DPPKD.950/13/63.L/201 1tanggal 28 Desember 2011 ;Keputusan Sekda Kab. Sumba Barat No. Perl.027/23/63.L/I/2012tanggal 17 Januari 2012 ;Keputusan Sekda Kab. Sumba Barat No. Perl. 027/28/63.L/1/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;Keputusan Bupati Sumba Barat No.

DPPKD.910/76.63.L/2012 tanggal 6Pebruari 2012 kepada Pimpinan DPRD Sumba barat tentangpenetapan Peraturan Bupati Sumba barat No. 4 tahun 2012tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 33 tahun 2011 tidakpernah diterima olehSekretariat DPRD, tidak sesuai denganPermendagri No. 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunanAPBD Ta. 2012 bagian V butir 8a ;Dokumen HPS yang telah menunjuk merk Honda dengan jenis/type New mega pro dan New Revo fit tidak sesuai Perpres No. 54tahun 2010 pasal 5 butir f, Perpres

., dengan Akta Berita AcaraPT.Trimadu Murni Asri Nomor : 122 tanggal 10 Septermber 2008;foto copy sesuai asli Surat Permohonan Perpanjangan Izin LokasiNomor : 169/TMA/BK/1X/2009, tanggal 17 September 2009 ; foto copy sesuai asli Tagihan Tunggakan Retribusi Izin UsahaPerkebunan (IUP) Nomor : 970/415/DPPKD/2009, tanggal 24 September 2009 ;foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Nomor : 018/A.TMK/1/2006, tanggal 9 Januari 2006 ; foto copy sesuai asli Slip Permohonan Pengiriman uang tanggal 21 Desember

Pemerintahan Desa dan Kelurahan;Kemudian dilakukan verifikasi di Bagian Pemerintahan Desa/KelurahanHalaman 147 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.apakah layak/tidak untuk menerima ADD dan dibuatkan Nota Dinas yangditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan,dan hasilnya disampaikan kepada Bupati;Kemudian Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang PenetapanAlokasi Dana Desa Untuk DesaDesa seKabupaten Sumba Barat.Kemudian Bupati mendisposisi Nota Dinas kepada DPPKD

ataspengelolaan keuangan di desa;Kemudian Kepala Desa meminta rekomendasi ke Kecamatan untukpencairan Tahap Il;Kemudian Kepala Desa menyampaikan SPJ dan rekomendasi dari Camatke Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;Kemudian Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan melakukan verifikasiapakah sesuai/tidak dengan APBDes dalam pengelolaan ADD dandibuatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BagianPemerintahan Desa dan Kelurahan, dan hasilnya disampaikan kepadaBupati;Kemudian Bupati mendisposisi kepada DPPKD

ataspengelolaan keuangan di desa;Kemudian Kepala Desa meminta rekomendasi ke Kecamatan untukpencairan Tahap Ill;Kemudian Kepala Desa menyampaikan SPJ dan rekomendasi dari Camatke Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;Kemudian Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan melakukan verifikasiapakah sesuai/tidak dengan APBDes dalam pengelolaan ADD dandibuatkan Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala BagianPemerintahan Desa dan Kelurahan, dan hasilnya disampaikan kepadaBupati;Kemudian Bupati mendisposisi kepada DPPKD

untuk dilakukan prosespencairan Tahap Ill.Halaman 148 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.e DPPKD membuat SP2D untuk dilakukan transfer ke rekening desa.e Mekanisme pencairan ADD sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Tahap sebesar30%, Tahap Il sebesar 40% dan Tahap Ill sebesar 30%.Bahwa saksi sehubungan dengan mekanisme pemberian ADD, saksimelakukan verifikasi terhadap APBDes dari setiap Desa, Yang saksiperhatikan dalam APBDes ada dua penggunaan, yaitu :1.

Surat rekomendasi permohonan transfer dana program Alokasi DanaDesa yang ditujukan kepada DPPKD Kabupaten.c. Surat rekomendasi permohonan pencairan dana program AlokasiDana Desa yang ditujukan kepada pimpinan Bank.d. Surat pernyataan penyerahan Alokasi Dana Desa yang ditandatanganioleh Kepala Pemdes Kabupaten selaku pihak dan Bendahara TPKDselaku pihak Il.e.

Surat rekomendasi permohonan transfer dana program Alokasi DanaDesa tahap II yang ditujukan kepada DPPKD Kabupaten.f. Surat rekomendasi permohonan pencairan dana program AlokasiDana Desa yang ditujukan kepada pimpinan Bank, setelahpersyaratan tersebut di verifikasi oleh tim pembina Kecamatan danKabupaten selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari PEMDES,berupa surat perintah pembayaran langsung yang ditujukan kepadaBANK NTB ( PT.

Surat rekomendasi permohonan transfer dana program Alokasi DanaDesa yang ditujukan kepada DPPKD Kabupaten.h. Surat rekomendasi permohonan pencairan dana program AlokasiDana Desa yang ditujukan kepada pimpinan Bank.i. Surat pernyataan penyerahan Alokasi Dana Desa yang ditandatanganioleh Kepala Pemdes Kabupaten selaku pihak dan Bendahara TPKDselaku pihak II.j.

Surat rekomendasi permohonan transfer dana program Alokasi DanaDesa tahap II yang ditujukan kepada DPPKD Kabupaten.. Surat rekomendasi permohonan pencairan dana program AlokasiDana Desa yang ditujukan kepada pimpinan Bank, setelahpersyaratan tersebut di verifikasi oleh tim pembina Kecamatan danKabupaten selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari PEMDES,berupa surat perintah pembayaran langsung yang ditujukan kepadaBANK NTB ( PT.

., Kepala DPPKD Kabupaten Kudus;3 Masuut, S.H., M.Hum., Kepala Bappeda Kabupaten Kudus;4 Suhastuti, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;5 Drs.

Dalam pembicaraan tersebut Kepala DPPKD Ir.AlbertMarpaung mengatakan agar mengajukan Nota Dinas, kemudian saksi Drs. TA DugatPanjaitan mengajukan Nota Dinas Nomor : 48/TU/DISPORA/2008 tanggal 11Pebruari 2008 perihal pengajuan panjar biaya pada Dinas Sosial Pemuda dan OlahRaga sebesar Rp228.490.888,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratussembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Rumah Sakitkepada Bupati tersebut, diserahkan langsung kepada pak Bupati dan pada surat21antersebut saksi lihat sudah ada tulisan tangan pak Bupati yang ditekennya menyatakanInsyaa Allah akan melunasi uang tersebut di tahun 2012.Direktur ada mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut dibuat karena Bupatimeminta untuk membantu operasional Pemda Bireuen yang bersifat mendesak.Di saat peminjaman uang oleh Bupati tidak terganggu operasional rumah sakit.Surat bupati tersebut di paraf oleh Sekda atau DPPKD

Fauziah Bireuen.Bila dimintakan laporan pertanggungjawaban tentang keuangan BLUD, hubungannyadengan Pemkab Bireuen, untuk laporan keuangan disampaikan kepada DPPKD danuntuk pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bireuen.Terdakwa tidak pernah memperoleh laporan keuangan rumah sakit Bireuen.Direktur Rumah Sakit Bireuen di tahun 2011 dr. Yurizal, kemudian pada tahun 2012digantikan oleh dr.

Surat Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.910/76/63.L/2012 tanggal 6Pebruari 2012 kepada Pimpinan DPRD Sumba Barat tentang PenetapanPeraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 33 Tahun 2011 tidak pernahditerima oleh Sekretariat DPRD;Hal. 39 dari 53 hal. Put.

begitu selesai diverifikasi/disetujui olehpihak DPMG, selanjutnya oleh pihak DPMG meneruskan Dokumenpermohonan penyaluran APBG TA. 2017, kepada Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD), setelah diterima oleh pihak Keuangan Daerahsaksi menunggu diberitahukan oleh pihak DPMG paling lama 3 hari bahwaDana APBG telah ditranfer ke rekening gampong Seuneubok Meureudu,namun setiap pengajuan untuk pencairan dana APBG TA.2017 oleh ASNAWI(Mantan Keuchik) tidak pernah mengikut sertakan saksi ke Dinas DPMGmaupun ke DPPKD

, melainkan hanya ASNAWI (Mantan Keuchik) sendiriyang melakukan pengajuan tersebut.Bahwa Dana APBG TA.2017 Gampong Seuneubok Meureudu telahsemuanya disalurkan oleh DPPKD ke rekening kas gampong, berdasarkandata transaksi print out rekening koran, nor rek. 042 01.02.6501165Gampong Seuneubok Meureudu di Bank Aceh cabang Idi, oleh pihak DPPKDtelah melakukan penyaluran dana APBG TA. 2017 Gampong SeuneubokMeureudu dengan rincian :a) Pertama Rp. 496.151.610, (APBG Tahap 2017, tanggal 06 Juli2017);b) Kedua