Ditemukan 217 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fadlan falah fadla fadlam fualam falam fadlah fralam fsalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 876 K/Pid.Sus/2011.
Tanggal 23 September 2011 — AZHAR Bin H.HASAN ;
38 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian juga spesifikasi teknis Bulldozer merkShantui type SD 16 berbeda dengan Bulldozer merk Shantui tyoe SD16 F, hal ini dapat dilihat dalam putusan Majelis :Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Azhar Alihalaman 30 baris ke 5 sampai dengan ke 12 yang berisisebagai berikut :Bahwa 1 (satu) hari setelan Bulldozer tiba di TPA Kab.Kuansing, Saksi ada menandatangani Berita Acara SerahTerima Barang, Saksi ada melihat Bulldozer tersebut sekitarbulan Desember 2006 dengan merk Shantui type SD 16 Fdalam
    Demikian juga spesifikasi teknis Bulldozer merkShantui type SD 16 berbeda dengan Bulldozer merk Shantui tyoe SD16 F, hal ini dapat dilihat dalam putusan Majelis :e Putusan Majelis Hakim dalam keterangan saksi Azhar Alihalaman 30 baris ke 5 sampai dengan ke 12 yang berisisebagai berikut :Bahwa 1 (satu) hari setelah Bulldozer tiba di TPA Kab.Kuansing, Saksi ada menandatangani Berita Acara SerahTerima Barang, Saksi ada melihat Bulldozer tersebut sekitarbulan Desember 2006 dengan merk Shantui type SD 16 Fdalam
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 696/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Januari 2018 — VICTOR S.SIREGAR, SH,M.Hum >< DR.SYAFI'IN, SH.,MM.,MH
81 — 44
  • Dalam akta tersebut terlihat dalam kalimat "Untukdan atlas nama pemberi kuasa memindahtangankan kepada PenerimaKuasa hak fdalam ha ini Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi)atas Tanah Girik No. C 1976persil Ill Sl atas nama Nasihun bin H. Siman."Pembuatan Surat Kuasa Menjual karena atas tanah a quo masih terdapatsengketa.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Khusus Kepailitan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tahun 2004
1128 — 15209
  • Tentang : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • dua puluh limapersen) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai haksuara pada perseroan dianggap mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yangbersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkanpihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlahsaham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroandianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutandapat dibuktikan melakukan pengendalian.Huruf fDalam
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Hj. Indrawati Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
  • Bahwa Pembanding pada bagian Pendahuluan pada angka 1 (satu) huruf fdalam Memori Bandingnya memohon pemeriksaan banding denganpermohonan kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat Banding) untukmemeriksa Berita Acara Persidangan terkait keterangan dari Saksi DATUAMIRIL mengenai dasar perolehan Sertipikat Hak Milik Nomor: M. 78 atasnama DATU AMIRIL yang diperjual belikan kepada A. MADJID. AR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 12 Maret 2015 — CANDRA IRKHAM ARIF, S.E VS PT SINARNIAGA SEJAHTERA
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 40 K/Pdt.SusPHI/201519.20.21.Bahwa juga, hak Penggugat Rekonvensi incentive penjualan periode bulanJuli 2013 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah), tidak disertakan skema perhitungan pencapaian olehTergugat Rekonvensi seperti uraian Penggugat Rekonvensi di butir 4 huruf fdalam Rekonvensi.
Pengadilan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Agama
Register : 11-11-2016 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 32
  • No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat(gerechtelijk plaatsopneming) di tempat objek perkara, terbukti bahwa benartelah ditemukan kepastian mengenai obyek sengketa posita angka 2 huruf fdalam perkara a quo berupa sebidang tanah pertapakan seluas 20 M2 x 30M2 berikutnya bukan 3 (tiga) unit bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, melainkan hanya 2 (dua) unit rumah, 1 (Satu) unit rumah permanensedangkan 1 (satu) unit lagi bangunannya semi permanen terletak
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 15-11-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 25
  • Adapun modal dasar TERGUGAT berasaldari Pemerintah Kota Bogor yakni sebesar Rp. 145.488.132.240, (seratusempat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratustiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebagaimana dinyatakandalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 20 Tahun 2011 tanggal 20Desember 2011 ;Selain itu TERGUGAT telah berkomitmen sebagaimana tertuang dalamBerita Acara Rapat untuk melibatkan Paguyuban Pedagang Pasar Blok Fdalam program kerja dan kegiatan TERGUGAT termasuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-11-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — PT HARAPAN SUKSES JAYA VS 1. URIP SUMOHARJO, DKK
120 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa para pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapipengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendirimaupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha makadengan demikian dalam hal ini pengusaha wajib membayar upah parapekerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf fdalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;104.Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di PT Harapan Sukses Jaya danberdasarkan hasil pemeriksaan pengawasan Ketenagakerjaan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 140/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.SALMA
2.MARWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
1.WELY SUTANTO, S.H
2.DEVI WISNU SUPROBO, S.E
3.PRABU WASESA ADILUHUNG
198 — 86
  • gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaara);Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain,Tergugat mohon untuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasieCourt pada tanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut :FDALAM
Pengadilan PA SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama Waris Islam
Register : 20-11-2019 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 864/Pdt.G/2019/PA.Sidrap
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
234 — 171
  • Hatta serta Abunawas Bin Palancoi) telah menjual objek sengketa sub a sampai fdalam Gugatan Rekonvensi tanpa sepengetahuan ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istripertama maupun anak cucu dari istri Kedua lainnya, para ahli waris Palancoi Bin Mamo dari istripertama maupun anak cucu dari istri kKedua lainnya mengetahui tentang dijualnya objek sengketa99yang dimaksud, akan tetapi saat itu tidak ada yang keberatan.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 27-03-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 302/Pdt.G/2019/PA.Prg
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 28
  • fi720li0ri765s1360slmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin765linOitapOpararsid14311247 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid9861186charrsid13719321Menimbang, bahwa yang menjadi silang sengketa rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1024langfe1024langnp1033insrsid9861186charrsid13719321 dalam rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1insrsid9861186charrsid13719321 perkara ini adalah menyangkut masalah status hukumobjek sengketa pada point rtlchfcs1 af1 ltrchfcs0f1lang1033noproof0langnp1033insrsid9861186charrsid13719321 10 (sepuluh) huruf a, b. c, d, e dan fdalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 22-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 22 Desember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA vs PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), dk.
125 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Lampiran I,BAB II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 7), Untuk jasa pemborongan,penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis, apabila: jadual waktupelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yangditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;fDalam surat penawaran PT.Waskita Karya (Persero) dan PT.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 28/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
361 — 394
  • Bahwa menyanggah/membantah seluruh dalil Penggugatpada bagian B angka 37 samapai dengan 42 pada halaman 16 sd 20dalam gugatannya karena pakta atas apa yang disampaikan olehPengugat adalah tidak benar karena fakta nya Objek Sengketa yangdibuat oleh Tergugat tidak melanggar atau tidak bertentangan denganperaturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana telahdijelaskan secara panjang dan lebar oleh Tergugat ada bagian Fdalam Pokok Perkara ini.2, Bahwa Tergugat tidak akan membuat bantahan satu persatuatas
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 09-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
87 — 43
  • Bahwa Tergugat tidak pernah menerima sedikitpun bagian dari hartapeninggalan almarhum Hayya bin Kampi pada obyek sengketa poin 11.fdalam konvensi, adapun yang Tergugat Rekonvensi miliki adalah merupakanharta bagian dari istri pertama almarhum Hayya bin Kampi yang diceraikansemasa hidupnya yaitu bernama Inaba (ibu kandung Tergugat),2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut “PT.BGG”), 2. Ny. JULIATI WIDJAJA, 3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA, M E L A W A N : 1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS, 2. KNUTT FOSSUM, 3. TOR SOVE SYVERUD, 4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH; 5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH. 6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN. 7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH, 8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III, 9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM. 10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA, 11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI. 12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI, 13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA, 14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
222 — 261
  • BGG menyampaikan bahwa sebelum KF F menunjukan buktibuktipembayaran/penyetoran atas saham yang telah diambil oleh KF Fdalam perseroan, maka agenda rapat berikutnya dalam Rapat initidak perlu dilanjutkan.5.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3134 — 1617
  • Tentang : Cipta Kerja
  • yangbersangkutan.Dalam hal Wajib Pajak pemilik hak penambanganmengalihkan sebagian atau seluruh hak tersebutkepada Wajib Pajak lain, keuntungan yangdiperoleh merupakan objek pajak.Huruf ePengembalian pajak yang telah dibebankansebagai biaya pada saat menghitung PenghasilanKena Pajak merupakan objek pajak.Sebagai contoh, Pajak Bumi dan Bangunan yangsudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya,yang karena sesuatu sebab dikembalikan, makajumlah sebesar pengembalian tersebut merupakanpenghasilan.Hurutf fDalam
    baik barang produksi sendirimaupun bukan produksi sendiri, sepertipemberian contoh barang untuk promosi kepadarelasi atau pembeli.HurufeBarang Kena Pajak berupa persediaan dan/atauaktiva yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan, yang masih tersisa pada saatpembubaran perusahaan, disamakan denganpemakaian sendiri sehingga dianggap sebagaipenyerahan Barang Kena Pajak.Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e iniadalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1A ayat (2) huruf e.Huruf fDalam
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
159 — 101
  • saksi tidak ingat berapa besar dana yangditerima ;Bahwa Negeri Rarat pernah memasukkan Rencana Kerja PemerintahanDesa, Rancangan Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan BelanjaDesa kepada saudara HASAN SARASA selaku Kepala Seksi BinaKeuangan Desa untuk dievaluasi;Bahwa setahu saksi ada Tim Verivikasi yang kemudian ada perubahan padatahun 2018 menjadi Tim Evaluasi;Halaman 132 dari 270 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN AmbBahwa Tim Verivikasi bertugas mengevaluasi tentang nilainilai yangtercantum fdalam