tentangPenetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten BelitungBulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke 13Tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B1675/KMK/DEP.II/VII/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin MenggunakanKartu;Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B23/MENKO

Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten BelitungBulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke 13Tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B1675/KMK/DEP.II/VII/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu;Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B23/MENKO

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Saksi selakuDansatlak Gakkum/Wal melaksanakan perintah Dandenpom untukmelaksanakan Walakhir di Alunalun Barat Kota Serang dalam rangkakegiatan sepeda nusantara yang dihadiri oleh Menko Polhukam, parapejabat Kemhan dan Muspida Provinsi Banten.3.

dari panitia dari Pemko Padang;Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kirim surat kepadaPLN mengenai status tanah yang mengatakan bahwa lokasi tersebutadalah kawasan hutan lindung dan harus ada izin dari Menteri Kehutananuntuk penggunaan lokasi;Bahwa PLN tidak ada membahas mengenai izin dari Menteri Kehutananuntuk penggunaan tanah tersebut;Bahwa PLN menugaskan kantor Hukum Amanah untuk melakukankoordinasi dengan Panitia mengenai status tanah tersebut;Bahwa PLN pernah melakukan rapat dengan Menko

mendampingi juru bayar;bahwa Panitia dari Pemko Padang yang hadir adalah Kabag Pertanahan;bahwa selain uang ganti rugi PLN juga membayarkan uang operasionalsebanyak Rp.240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah)bahwa Pembayaran dilakukan oleh PLN berdasarkan surat dari Wali KotaPadang;Bahwa Tujuan meminta Legal Oponion kepada Kejaksaan NegeriPadang untuk keyakinan dari pihak PLN sebalum membayar uang gantirugi tersebut;Bahwa Uang ganti rugi dicairkan pada bulan Juni 2007;Bahwa Pada waktu rapat di Menko

Barat kirim surat kepadaPLN mengenai status tanah yang mengatakan bahwa lokasi tersebutadalah kawasan hutan lindung dan harus ada izin dari Menteri Kehutananuntuk penggunaan lokasi;Bahwa PLN tidak ada membahas mengenai izin dari Menteri Kehutananuntuk penggunaan tanah tersebut;Bahwa PLN menugaskan kantor Hukum Amanah untuk melakukankoordinasi dengan Panitia mengenai status tanah tersebut;Hal 92 dari 193 halaman Putusan Pidana No: 50/Pid.SusTPK/2014/PN.PdgBahwa PLN pernah melakukan rapat dengan Menko

merupakan kawasan huatn lindung tapi saksitidak tahu mengenai pinjam pakai;Bahwa yang menentukan kepemilikan terhadap tanah tersebut adalahBPN yang berupa peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN;Bahwa uang silih jariah dibayarkan oleh PLN setelah diadakan negoisasiharga yang merupakan dasar untuk membayarkan;Bahwa Tim penilai harga tidak dan yang menentukan harga adalahpanitia bersama Wali Kota Padang dengan harga Rp.15.000, (lima belasribu rupiah) permeter;Bahwa saksi tidak tahu rapat yang diadakan Menko

(Risalah Rapat di Menko Perekonomian setelah PP 4/2016atau Permentan 17/2016 ditetapkan Bukti T.12);3) Masingmasing Menteri teknis menyampaikan data terkaitdengan harga daging oleh Menteri Perdagangan(Pergerakan Harga Daging 20162017 Bukti T.13) dan dataketersediaan daging oleh Menteri Pertanian dan BULOG.Sedangkan data inflasi yang disumbang oleh komoditidaging disampaikan oleh Menteri Keuangan;4) Berdasarkan data kondisi saat ini tersebut, MenteriKoordinator Bidang Perekonomian bersama menteri

Bank Tee apmemperkenankan Bank yang mengalami saldo debet mengikuti noebahkan diberi bantuan Fasilitas likuiditas lainnya Fasilitas staal itchmengantisipasi penarikan dana Deposito, Giro dan Tabungan pina agedan bank tidak mengalami rush, bantuan Likuiditas diberikan a ankyang masih dimungkinkan akan menjadi sehat sesuai eng anpenggarisan dalam sidang Kabinet Terbatas Menko Ekuwasbang tangg3 September 1997; Sahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah tersebut ea yangmemberikan bantuan likuiditas

KordinatorBidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S19/M.Ekon/02/2008, perihalKebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 JoPasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3), pasal 5huruf e, pasal 6 ayat (8), ayat (4) huruf b,c, ayat (5), dan ayat (6) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/MDAG/PER/3/2008 tentang Tata CaraPenyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat yang mengatur sebagai berikut:e Paragrat ke rat Menko

Bidang Perekonomian no : S19/M.Ekon/02/2 :Halhal yang terkait dengan penetapan sasaran (targeting) dalam kebijakan iniakan mempergunakan data Badan Pusat Statistik, didukung data lain yang relevan.Monitoring dan Evaluasi atas hasil Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan denganmenggunakan data Badan Pusat Statistik.e Lampiranbutir (3) Surat Menko Bidang Perekonomian no: S19/M.Ekon/02/2008 :Melaksanakan penjualan minyak goreng kemasan sederhana tanpa merk,bersubsidi bagi masayarakat berpendapatan rendah

Bahwa semua Menteri itu sama kedudukannya karena dia lahir dari Pasal 17ayat (2) UndangUndang Dasar yaitu selaku pembantu Presiden, kalauditanyakan ke Saya bahkan Saya termasuk yang menolak adanya Menko,saya termasuk yang mengatakan dalam sistem Presidensial maka Menkoseharusnya tidak ada karena semua Menteri itu Kedudukan dan jabatannyasama, yaitu samasama lahir dari Pasal 17 ayat (2), tapi kan UndangUndangKementerian Negara yang membuka kemungkinan dapat membentuk Menko,selanjutnya UndangUndang

Namun hingga saat ini, Saudara AdechanThohami yang merupakan pelaku pengiriman emailemailtertanggal 16 April 2012 tidak pernah dipanggil dandiperiksa oleh penyidik Termohon Kasasi(Tergugat/Terbanding); Berdasarkan Surat Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor R10/KK/12/ 2013 tertangggal 3 Desember 2013 (vide BuktiP.20) yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI Perihaladanya Pelanggaran Dalam Penerbitan Status P.21(berkas dinyatakan lengkap), Surat Menko Polhukamkepada Jaksa Agung RI up Jaksa Agung Muda TindakPidana

2016Termohon Kasasi(Tergugat/Terbanding) menyebutkan bahwa: Termohon Kasasi (Tergugat/Terbanding) sudah mengetahui keberadaanPemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) yang dilindungi IPSK danberada dl rumah aman LSPK yang dijaga ketat selama 24 jam danTermohon Kasasi (Tergugat/ Terbanding) juga sudah 3 (tiga) kanmengirimkan surat kepada LPSK agar Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta namunpermintaan ini ditolak oleh LPSK karena adanya Surat dari KomisiKejaksaan dan Menko

Umum Kejaksaan Agung RI, vi) Suratsurat LPSK vii)Surat pernyataan saksisaksi fakta dan viii) dan seluruh alat Bukti lainnyayang telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding)dalam sidang ini, maka dapat disimpulkan di bawah ini: Berdasarkan hasil investigasi Komisi Kejaksaan yang dituangkan dalamsurat Nomor R10/KK/12/2013 tertanggal 3 Desember 2013 dan suratNomor R11/kk/03/2014 tertanggal 26 Maret 2014 yang dikirimkanoleh Ketua Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung serta adanyasurat Menko

B.26/MENKO/KESRA/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 Perihal:Penyelesaian Kasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari, KecamatanSukomanunggal, Kota Surabaya (N03);4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10VI2005tentang Pembentukan Tim Gabungan Penanganan/PenyelesaianMasalah Tanah PT Darmo Permai, PT Darmo Grande dan PT DarmoSatelite Town Dengan Masyarakat, terletak di KelurahanTanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, ProvinsiJawa Timur (N04);Halaman 51 dari 63 hal. Put.

ditetapkan berdasarkan Surat DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 412.6/2518/PMD tanggal 7Desember 2007 perihal Pagu Raskin Propinsi Tahun 2008 danSurat Gubernur Jawa Barat Nomor: 501/320/Sarek tanggal 5 Pebruari 2008perihal Penambahan Pagu Alokasi Program Raskin 2008.Tahun 2009 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak77.032.440 Kg (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus empatpuluh kilogram) berdasarkan Surat Deputi Bidang Perlindungan Sosial danPerumahan Rakyat Menko

berdasarkan Surat DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 412.6/2518/PMD tanggal 7Desember 2007 perihal Pagu Raskin Propinsi Tahun 2008 dan SuratGubernur Jawa Barat Nomor: 501/320/Sarek tanggal 5 Pebruari 2008perihal Penambahan Pagu Alokasi Program Raskin 2008.e Tahun 2009 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandung sebanyak77.032.440 Kg (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu empat ratus empatpuluh kilogram) berdasarkan Surat Deputi Bidang Perlindungan Sosial danPerumahan Rakyat Menko

Putusan Nomor 91/G/2018/PTUNJKT.tidak, harus ada legal tertulisnya dalam bentuk minutasi rapat dan lainsebagainya;Bahwa semua Meniteri itu sama kedudukannya karena dia lahir dari Pasal 17ayat (2) UndangUndang Dasar yaitu selaku pembantu Presiden, kalauditanyakan ke Saya bahkan Saya termasuk yang menolak adanya Menko, sayatermasuk yang mengatakan dalam sistem Presidensial maka Menkoseharusnya tidak ada karena semua Menteri itu kKedudukan dan jabatannyasama, yaitu Samasama lahir dari Pasal 17 ayat

(2), tapi kan UndangUndangKementerian Negara yang membuka kemungkinan dapat membentuk Menko,selanjutnya UndangUndang Pengelolaan Keuangan Negara itu kemudianmenyerahkan kepada Menteri.

lemari pendingin dengan batasan harga di bawah Rp10 juta, mesinpengatur suhu udara dengan harga di bawah Rp8 juta, pemanas air dan mesincuci dengan batasan harga Rp5 juta, hingga proyektor serta produk sanitasidengan batasan harga di bawah Rp 10 juta, serta pajak untuk mobil bermerekyang diimpor secara utuh (Completely Build Up/CBU), dinaikkan dari sekitar75% menjadi 125% hingga 150% (untuk mengimbangi pengurangan barangbarang yang tidak terkena PPnBM atas revisi PMK), menurut MenteriKoordinator (Menko

Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung bulanJanuari sampai dengan bulan Desember dan bulan ke13 tahun 2013,tanggal 02 September 2013 (berikut lampirannya) ;Photo copy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor B1675/KMK/DEP.II/VII/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu ;Photo copy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor B23/MENKO

Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Belitungbulan Januari sampai dengan bulan Desember dan bulan ke13tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut lampirannya) ;Photo copy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor B1675/KMK/DEP.II/VII/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin MenggunakanKartu ;Photo copy Surat Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor B23/MENKO

Tim Terpadu dibentuk terakhirberdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Tim TerpaduPencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi.'4.3.2 Contoh Kasus di Beberapa Negaraa. Plaintiffappelllee V. One 1985 Mercedes, Defendant and Kenneth RobertGlenn, IntervenorAppellant, No. 882940, Amerika Serikat pada 25 Oktober1990 di Pengadilan Negeri AS di Distrik Utara California.

Wilayah Kabupaten BelitungBulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke 13Tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);Hal.67 dari 123 hal.Put.No.09/PID/TPK/2014/PT.BBL276.277.278.279,280.281.282.283.284.Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B1675/KMK/DEP.IWVVIV/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu;Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B23/MENKO

Penetapan PaguAlokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Untuk SetiapKecamatan di Wilayah Kabupaten Belitung Bulan Januari sampai denganBulan Desember dan Bulan Ke 13 Tahun 2013, tanggal 02 September2013 (berikut Lampirannya);Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B1675/KMK/DEP.IV/VIV2012 tanggal 31 Juli2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu;Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B23/MENKO

.; 229292 22222 n nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nananTh.2007 memperoleh sebesar Rp.1.500.000.000,.Sebagaimana surat Depdagri nomor : 414.2/1942/PMD, tgl.19 September2007, tentang Daftar ancarancar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiriperdesaan T.A 2008.Th.2008 memperoleh sebesar Rp.2.000.000.000,.Surat Menko Kesra nomor : B.175/MENKO/KESRA/X/2008, tgl.15 Oktober2008 perihal Penetapan daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri tahunanggaran 2009.Th.2009 memperoleh sebesar Rp.3.000.000.000, 4 Sebagaimana

miskinpenerima raskin sesuai data dari BPS KabupatenKupang;Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan in struksiPresiden Rl Nomor Tahun 2008 tentang KebijakanPemberasan Nasional menginstrusikan kepada Menteridan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departementertentu. serta Gubernur dan Bupati Wali Kotaseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatanpendapatan petani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasionalyang didalam pelaksanaannya berdasarkan PedomanUmum Beras dari Deputi Menko

miskin37penerima raskin sesuai data dari BPS KabupatenKupang;Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan isntruksiPresiden Rl Nomor Tahun 2008 tentang KebijakanPemberasan Nasional menginstrusikan kepada Menteridan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departementertentu. serta Gubernur dan Bupati Wali Kotaseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatanpendapatan petani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasionalyang didalam pelaksanaannya berdasarkan PedomanUmum Beras dari Deputi Menko

miskinpenerima raskin sesuai data dari BPS KabupatenKupang;Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan isntruksiPresiden RI Nomor Tahun 2008 tentang KebijakanPemberasan Nasional menginstrusikan kepada Menteridan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departementertentu) serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruhIndonesia untuk melakukan upaya peningkatanpendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasionalyang didalam pelaksanaannya berdasarkan PedomanUmum Beras dari Deputi Menko

miskinpenerima raskin sesuai data dari BPS KabupatenKupang;Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan isntruksiPresiden Rl Nomor Tahun 2008 tentang KebijakanPemberasan Nasional menginstrusikan kepada Menteridan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departementertentu) serta Gubernur dan Bupati Wali Kota seluruhIndonesia untuk melakukan upaya peningkatanpendapatan petrani, ketahanan pangan, pengembanganekonimi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasionalyang didalam pelaksanaannya berdasarkan PedomanUmum Beras dari Deputi Menko

lainlain sebagainya makaSaya khawatir, karena jangankan perusahaan negara ini juga bisabubar karena kita memamg tidak lengkap betul mengenai alasanrapatrapat yang ada bahkan di rapat di MPR;Bahwa dasarnya sebenarnya yang ingin Saya sampaikan adalahsemua Menteri itu sama kedudukannya karena dia lahir dari Pasal 17ayat (2) UndangUndang Dasar yaitu selaku pembantu Presiden, kalauditanyakan ke Saya bahkan Saya termasuk yang menolak adanyaMenko, saya termasuk yang mengatakan dalam sistem Presidensialmaka Menko

seharusnya tidak ada karena semua Meniteri itukedudukan dan jabatannya sama, yaitu samasama lahir dari Pasal 17ayat (2), tapi kan UndangUndang Kementerian Negara yangmembuka kemungkinan dapat membentuk Menko, selanjutnyaUndangUndang Pengelolaan Keuangan Negara itu kemudianmenyerahkan kepada Menteri, bisakah Menteri mengambil langkahteknis ?

Negaradengan saham Negara 100% dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yangdiwakili oleh:a.b.Cc.Menteri BUMN sebagai Pembina Manajerial Manajemen Perusahaan;Menteri Perhubungan selaku Pembina Operasional sekaligus Regulator;Menteri Keuangan sebagai Pembina dan Pengawas serta Pengendali,Modal, Deviden, ASSET, pajak dan cukai PT Pelindo II;Menteri Perdagangan sebagai konirol lalu lintas perdagangan parapengusaha yang menggunakan jasa PT Pelindo Il;Menteri Kordinator Maritim tugasnya adalah sebagai Menko