2008, ternyata Tergugat menyatakan akan melunasi tunggakanDR, PSDH dan Dana hibah atas nama PT Katingan Jaya Perkasa;Menimbang, bahwa dalam argumentasi di atas, terlihat Tergugat telahlalai selaku Direktur dan kemudian selaku kuasa direktur untukmenjalankan amanat sebagaimana yang tersebut dalam surat kuasatertanggasl 21 Agustus 2007 dan Akta Kuasa Nomor 125 tertanggal30 Juni 2008 (vide bukti P5) sehingga berdasarkan ketentuanperundang undangan yang berlaku, yaitu UndangUndang PerseroanTerbatas (UUPT

Menurut Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 (UUPT), hakhak pemegang saham adalah sebagai berikut:im mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri, apabiladirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris (Pasal 54 ayat (2)UUPT);2.

Atas nama PT, apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atauKomisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianpada perseroan (Pasal 85 butir 3 dan Pasal 98 butir 2 UUPT);3.

UUPT);4. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempatagar membubarkan PT (Pasal 117 butir 1.0 UUPT);2. Bahwa pengurusan piutang negara atas nama debitur PT. Katingan JayaPerkasa yang telah dilakukan oleh pihak Turut Tergugat Il sebagaiPanitia Urusan Piutang segara kepada Tergugat (PT.

AndiNurmadianthie S.H., M.kn., Turut Tergugat ;Bahwa berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UUPT, tempat penyelenggaraanHalaman 3 dari 62 Hal. Put.

Tan Wie Siong)yang telah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum, sebagaimanayang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelengaraan RUPS tidak sah,tidak mengikat dan batal demi hukum dengan dasar pertimbanganhukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa:"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan tertentu. Maka acara dimaksud terdiri atas;a.

Tan Wie Siong) yangtelah di selenggarakan tersebut tidak memenuhi kuorum, sebagaimanayang di tentukan dalam UUPT, sehingga penyelengaraan RUPS tidak sah,tidak mengikat dan batal demi hukum dengan dasar pertimbanganhukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa:"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan tertentu.

Tan Wie Siong) Pasal 19 Perubahan AnggaranDasar, sebagaimana yang di tentukan dalam UUPT, sehinggapenyelengaraan RUPS TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT dan BATAL DEMIHalaman 11 dari 62 Hal. Put. Nomor 1892 K/Pdt/2015HUKUM dengan dasar pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 89 Ayat (1)UUPT, yang menentukan bahwa:"Mata acara RUPS yang memerlukan kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan tertentu.

dan Kuasa Direkturlainnya adalah menyalahi dan melanggar sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu UUPT Nomor 1 tahun 1995 jo. UUPTNomor 40 tahun 2007 dimana terdapat ketentuan peraturan administratifsebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) yang mewajibkan Direksi PerseroanHalaman 25 dari 62 Hal. Put.

., tertanggal 10 April 2015;Sehingga semua Pengurus PT Blue Bird Taxi yang sekarang ini tidakberhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan,sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yang demikian bunyinya:Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggotaDireksi yang bersangkutan, atau;b.

Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingandengan Perseroan;b) Terjadi benturan kepentingan: Direktur Utama PT Blue Bird dan beberapa Direktur serta KomisarisPT Blue Bird menjadi Pengurus pada PT Blue Bird Taxi, sehinggatidak berhak mewakili perseroan, berdasarkan UUPT Pasal 99 ayat(1)a;c) Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar.

Direksi wajibmenyelenggarakan RUPS Tahunan dalam 6 (enam) bulan setelah tahunbuku berakhir, dan RUPS lainnya;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajibanbagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakanRUPS Tahunan atau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan berdasarkan Pasal99 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota direksi tidak berwenangmewakili Perseroan

Dengan demikian jelas telah melanggar UndangUndang Perseroan terbatas/ UUPT Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 41ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:(1).

RUPS;Dengan demikian maka Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat mengajukan gugatan a quo untukpenundaan RUPS;Bahwa masalah gugatan yang telah diajukan PemohonKasasi/dahulu Pembanding/Penggugat terhadap saham sebesar21, 67% dijelaskan dalam pokok perkara yakni bahwa padasebelum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugatmengajukan gugatan a quo telah ada surat penawaranpenambahan modal yang dilaksanakan selambatlambatnya padatanggal 5 Mei 2015, tanpa menunggu RUPS sebagaimanadipersyaratkan pada UUPT

Pasal 105 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") (BuktiP13), dimana bunyi dari Pasal 119 UUPT menyatakan :Ketentuan mengenaipemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 mutatismutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris", dan Pasal 105 ayat(1) dan (2) UUPT menyatakan :"(1L)Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu waktu berdasarkan keputusan RUPSdengan menyebut alasannya ;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota

tidak menjawab dan meninggalkan ruangrapat, Pemohon sudah tidak aktif di Perseroan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, selakuKomisaris Utama telah mengundurkan diri didepan karyawan Perusahaan, inimembuktikan bahwa antara Pemohon dengan Terlapor ada masalah yang belumterselesaikan, seharusnya dalam menyelesaikan masalah tersebut ada keduanyaPemohon dan Terlapor, namun yang dilakukan Terlapor mengabaikan Pemohon dantidak memberikan hakhak Pemohon sesuai yang diatur dalam Anggaran DasarPerseroan dan UUPT

, terhadap keteranganahli tersebut Hakim tidak sependapat, karena keterangan Ahli tersebut tidak berpijakpada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan pada seluruh pertimbangandiatas bahwa telah jelas dan nyata RUPSLB dan keputusannya dijalankan tidak sesuaiUUPT dan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam undangan RUPSLB tercantumpengunduran diri dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan padahal sesuai faktaPemohon tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis, kemudianacara

pangkalnyaadalah bukan pada aktanya, tetapi benarkah Pemohon selaku Komisaris UtamaPerseroan telah mengundurkan diri, apakah ada pernyataan tertulis dari Pemohontentang pengunduran diri tersebut, inilah yang perlu digali dan didalami baik oleh ahlimaupun oleh Termohon ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupunoleh Termohon tidak ada satupun yang menunjukkan ada bukti pernyataan pengundurandiri secara tertulis dari Pemohon selaku Komisaris Utama Perseroan sesuai yangdisyaratkan UUPT

hanya membatasi diri pada penyelenggaraanRUPSLB, kuorum kehadiran dan hak suara yangbukan fokus atas Laporan Polisi a quo, selain ituTermohon tidak menilai keabsahan UndanganRUPSLB, sehingga kurang cermat dalam menilaiadanya keterangan yang tidak benar yangdimasukkan ke dalam Akta Otentik/AktaPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.OPTIK TUNGGAL SEMPURNA NO. 14, tanggal23 September 2011 tersebut ;Bahwa Termohon juga tidak mendalami Bukti P2berupa Anggaran Dasar Perseroan maupun BuktiP13 berupa UUPT

Direksiadalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai denganketentuan Anggaran Dasar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka5 UUPT.Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan Direksimewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta padaPasal 98 ayat (2) UUPT juga menyebutkan Kewenangan Direksi untukmewakili Perseroan sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakanbahwa Direksi sebagai organ perseroan berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroandan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan, serta berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UUPTmenyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarPengadilan, demikian juga pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan

Eksepsi Surat Kuasa yang dibuat oleh Orang yang Tidak Berwenang(Unauthorize Person);Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat yang mewakili Perseroandimana dalam hal ini General Manager yang bertindak sebagai wakilPerseroan untuk menggugat ke Pengadilan sangat bertentangan denganUndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimanayang berhak mewakili Perseroan yakni Direksi sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 5 UUPT yang disebutkan bahwa Direksi yakni OrganPerseroan yang berwenang dan bertanggung

jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuanAnggaran Dasar, dan Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Direksimenjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta Pasal 98 ayat (1)UUPT menyebutkan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, demikian pula pada Pasal 98 ayat (2) UUPT jugamenyebutkan Kewenangan Direksi

Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya bahwadireksi mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN. Ambnamun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1)UUPT yang menyatakan : anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroanapabilaa. Teradi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yangbersangkutan ;b.

Pasal 832 BW, namun jikalau obyek warisnya adalahsaham maka secara kontekstual tidak terlepas dari suatu perseroan, yangdalam UUPT telah diatur didalam Pasal 57 yang mengatur mengenaipersyaratan pemindahan saham sebagai berikut :Ayat (1) : Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham denganklasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;b.

Pasal 832 BW, sehinggaterkait pemindahan saham yang berkenaan dengan kewarisan harus tundukpada UUPT tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan keduabelah pihak, Majelis hakim berpendapat pemindahan saham milik Ny. CorneliaChristiena Sitanala kepada Tergugat dan Tergugat Il karena kewarisan adalahHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN.

Ambbertentangan dengan hukum karena belum ada persetujuan terlebih dahulu dariinstansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa UUPT tidak memberikan penjelasan lebih lanjutmengenai instansi mana yang berwenang memberi persetujuan tersebut,namun menurut pendapat ahli DR.

Cornelia Christiena Sitanala olen Tergugat dan Tergugat Ilsecara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT diatasadalah suatu) perbuatan melawan hukum dan sekaligus menjawabpermasalahan kedua perkara a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatupetitum gugatan penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan sebelumnyabahwa oleh karena lahirnya Akta Perubahan dan Akta Pembetulan PT.

Pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mensyaratkan,yang berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalahdireksi/pengurus atau berdasarkan Pasal 103 UUPT. Direksi dapat memberikankuasa kepada orang karyawan Perseroan untuk dan atas nama Perseroanmelakukan perbuatan hukum tertentu yang diuraikan dalam surat kuasa.Kedudukan Penggugat sebagai Manager bertindak untuk dan atas nama PT.

), selain itu,Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengankebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan Dalam UUPT dan/atauangaran dasar (pasal 92 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa sesuai tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranyasebagai berikut :1.

Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh kekayan perseroan;Menimbang,bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan(pasal 97 ayat(1) UUPT), pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiapanggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat(2) UUPT);Menimbang, bahwa itikad baik (good faith) meliputi aspek :1.

, dan atas buktibukti tersebut tidak dapat ditunjukkanaslinya;Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat II selaku Direksitidak membuat laporan kegiatan Perseroan, laporan pertanggungjawabankeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2016 (Tidak ada aslinya), auditkeuangan perseroan hanya per 31 Desember 2014 (tidak ada aslinya), danmembuat pembagian deviden kepada pemegang saham sesuai yangdiamanatkan UUPT;Menimbang, bahwa berdasarkan (Bukti T.I,T.II7), bahwa karena kondisiHalaman 73 dari 84

Secara Pidana, bila ada bukti bahwa direksi diduga melakukanpenipuan/penggelapan/penyelewengan terhadap perusahaan, maka langkahhukumnya dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian (Pasal 55UU.No.40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas/UUPT);2.

Secara perdata, merujuk kepada pasal 97 ayat 6 dan 7 UUPT, makaPemegang saham, komisaris ataupun Direksi yang lain dapat mengajukangugatan ke Pengadilan terhadap Direksi yang diduga melakukanHalaman 76 dari 84 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PNBpppelanggaran tersebut untuk meminta ganti rugi dalam hal akibatperbuatannya PT mengalami kerugian;3.

Diratamatertanggal 28 Agustus 2017 Nomor 001/RUPSCV.DRTM/VIII/2017 diKecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, maka Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang, sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2).

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapbkan berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 9 dari 154 Hal.

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);Halaman 13 dari 154 Hal.

);Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melalaikankewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secarategas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;Halaman 23 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarberkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatanhukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnyaterhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT SuratNo.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018,berjudul UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA yang dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT ;Bahwa

Maka atas sisa porsi tunai tersebut akandibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bonds (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaankonversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modalyang berlaku dan ketentuan UUPT;9) Untuk menghindari keraguankeraguan.

dana untuk membayar Sisa UtangDengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke5 sebagaimanadimaksud pada butir 7) di atas masih terdapat Sisa UtangDengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas SisaUtang Dengan Jaminan tersebut akan dibayarkandenganObligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds(MCBB) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun yangditerbitkan oleh Perseroan dengan tata cara dan hargapelaksanaan konversi konversi minimal sesuai denganketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

;9) Kreditur atas Utang Dengan Jaminan diberikan hak opsi untukmeminta pembayaran Utang Dengan Jaminan dengan konversimenjadi Saham Baru Perseroan sesuai nilai amortisasi danjadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas dengan tata cara dan harga pelaksanaan/konversi sahamminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlakudan ketentuan UUPT;10)Konversi saham pada Perseroan dilaksanakan denganperhitungan mata uang rupiah dengan nilai tukar mata uangawal Utang Dengan Jaminan sesuai

akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4%(empat persen) per tahun yang akan dibayarkan denganmengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud padaklausul VII. 1) diatas;70% (tujuh puluh persen) dari sisa Utang Akibat Derivatif akanditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory ConvertibleBonds (MCBA) berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan olehPerseroan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaankonversi Rp200,00/saham, dengan memperhatikan ketentuanPasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

Keterlambatan penerbitan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB) dan Saham Barusesuai waktu yang telah ditetapbkan yang dikarenakan oleh harusdipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturanundangundang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalanpelaksanaan Rencana Perdamaian ini;Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian inidan ketentuan serta syaratsyarat dalam Perjanjian Perdamaian,yang merupakan Rencana Perdamaian yang telah disetujui olehHalaman 56 dari

., Notarisdi Kabupaten Badung, Penggugat menjabat KomisarisPGISGIOGM,; ~~~~~ mann nnn nnn nnnBahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKOMISANS, 22 nnn nnn nn nnn nnn non non non nnn nee nme nn eneBahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan : RapatUmum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yangtidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauNGO Ala ASAP 5~ ~~ wn nn nim nme nen imnmnnenmnnnBahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksiadalah Organ Perseroan yang bemenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamevakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesual dengan ketentuan anggaran dasar 51.2.5.

Bahwa ...1.2.5.1.2.6.1.2.7.1.2.8.18Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan : DevanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengavwasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memben nasihat kepada direksi ; Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT.

Penggugatdiangkat dan diberhentikan selaku Direktur berdasarkan RUPS yang manatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).5. Bahwa karena Penggugat menggugat masa kerjanya selaku direktur, makahubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak termasuk perselisinanindustrial, sehingga bukan kewenangan PHI untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo.6.

Sehingga hubungan kerja atau pemberhentian anggotadireksi harus melalui RUPS sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) UUPT.16.

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUPT, direktur merupakan organ17.18.19.20.21.perusahaan, oleh karena itu maka hubungan antara Penggugat denganTergugat bukanlah hubungan antara pengusaha dan pekerja , sehinggamerupakan hubungan keperayaan ( fiduciary duties ) dan pemberian amanat(legal mandatory), atau hubungan yang bersifat koordinasi (partnership),tidak ada hubunga n atasanbawahan atau hubungan yang bersifat subordinasi.Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan melalui RUPS dan oleh karenaitu Penggugat

Dalam hal ini Penggugat bertindak tidak cermat danmemilikt itikad buruk terhadap perusahaan, sehingga pemberhentianPenggugat melalui RUPS sudah sesuai dengan UUPT.22.

Penggugat sendiri diangkat dan diberhentikan selaku Direkturberdasarkan RUPS yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;c.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundangini dan/atau anggaran dasar;Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN MtpDireksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organperseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan

Jadi semua jenismodal ini haruslah terpenuhi secara komulatif, apabila pihak pembelitidak dapat menyampaikan bukti setor yang sah sebagaimana diaturkhsus dalam UUPT, maka dapat dikatakan Pembeli telah Wanprestsi.Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUPT(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Penjelasan:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaPerseroan

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Karena ini adalah Jual beli saham, maka ketentuan khusus dalamtata cara ini diatur tata cara dan persyaratannya dalam UUPT danaturan pelaksanaya.

Maka apabila tidak terpenihinya tata cara jualbeli saham yang diatur dalam Pasal 33 UUPT oleh Pembeli maka,Akibat hukum dalam pasal 48 UUPT, dimana terkaitKepemilikan Saham/ Pengakuan Kepemilikan Saham, akantetapi tidak memenuhi sebagaimana yang di syaratkan dalamPeraturan Per Undang undangan yang telah di sebutkan/ diuraikan di atas...

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

., Notaris di Kabupaten Badung,Penggugat menjabat Komisaris Perseroan;Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan: Organ Perseroanadalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan: "Rapat UmumPemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah OrganPerseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepadaDireksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalamUndangUndang

ini dan/atau anggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, menyatakan: Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baikdi dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, menegaskan: DewanKomisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

anggarandasar serta memberi nasihat kepada Direksi;Bahwa menurut UUPT yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas penguruan untuk kepentingan PT Putri Sunartadi Mandiribaik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar Perseroan adalah Direktur Utama atau DirekturPerseroan, bukan Komisaris Perseroan, kecuali Komisaris mendapatkuasa dari Direktur Perseoran dan Pemegang Saham;Bahwa Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)haruslah orang atau badan hukum perdata

Istilan acquit et de charge initidak ditemukan dalam UUPT akan tetapi dalam UndangUndang No.19Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 ayat (1)Penjelasannya menegaskan bahwa opini eksternal auditor yang diwajibkanPasal 71 (1) UndangUndang BUMN adalah diperlukan untuk dasarpemberian acquit et de charge. Dalam praktik acquit et de charge banyakdigunakan oleh hampir semua Perseroan setelah Laporan Pertanggungjawaban Direksi diterima oleh RUPS.

dalam Daftar PemegangSaham dan memberitahukan perubahan Susunan Pemegang Sahamkepada Menkumham untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan. hak(Pasal 56 ayat 3 UUPT).

Maka dapat saya kemukakan disini bahwa berdasarkanketentuan Pasal 584 KUHPerdata dan Pasal 56 ayat 1 UUPT serta dapatjuga didasarkan pada Pasal 613 KUHPerdata, kepemilikan atas sahamtersebut beralih dari Pemilik semula kepada Pemilikan yang baru misalnyaPembeli sejak saat selesai ditandatanganinya akta pemindahan hak atassaham tersebut .

Namundemikian ia belum mempunyai hakhak yang timbul berdasarkankepemilikan saham tersebut samapi pada saat dicatatnya pemindahan hakatas saham tersebut dalam Daftar Pemilikan Saham (Pasal 52 ayat 2 joayat 1 UUPT) ;Berkaitan dengan pertanyaan kedua apa akibatnya jika pemindahan hakatas saham tersebut tidak dicatat datam Daftar Pemegang Saham?

Jika perubahan pemegangsaham karena adanya pemindahan hak tersebut tidak diberitahukan kepadaMekumham maka segala permohonan persetujuan perubahan AD yangditujukan kepada Menkumham atau pemberitahuan perubahan AD dan lainlain kepada Menkumham akan ditolak oleh Menkumham, karena diajukanberdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belumdiberitahukan kepada Menkumham (Pasal 56 ayat 4 UUPT).

karena itu, kalaupun ada kewayjibanpembayaran pajak dalam bentuk apapun, maka sudah sepantasnya danseharusnya dikenakan kepada pihakpihak yang mempunyai hubunganhukum langsung dengan transaksi tersebut, dalam halini terhadapTergugat III/PTAKV dikenakan PPh 23 dan terhadap Tergugat IV/AAAANdikenakan PPh 26.Tergugat I/Nelia dan Tergugat IIl/Sean Jelas Telah MelanggarFiduciary Duty selaku Presiden Direktur dan Direktur KeuanganPenggugat/PTDV UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT

Pasal 92 ayat (1) UUPT mengatur (kutipan): Direksi menjalankanpengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan. Lebih lanjut, dalampenjelasan Pasal 92 ayat (1) UUPT dinyatakan (kutipan):Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroanyang antara lain meliputi pengurusan seharihari dari Perseroan;B.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 92 ayat (2) UUPT, TergugatI/Nelia dan Tergugat II/Sean secara nyata memiliki kewajibanhukum melaksanakan segala tindakan dan kepengurusan secarasah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; danC.

Hal tersebut diatas diperkuat denganbukti Akta Notaris No.05 tanggal 25 april 2018, maka dari itu Terlawansudah seharusnya tunduk dan taat dengan aturan hukum yang berlaku yaituUndangUndang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untukselanjutnya disebut UUPT.Berdasarkan UUPT mengenai pembagian deviden atau keuntunganpemegang saham hanya dapat memperoleh keuntungan dari perseroansebesar saham yang dimilikinya.

Permintaan Terlawan yang memintapembagian hasil Rp 50,000,000 setiap bulannya tidak dibenarkan dandilarang dalam aturan UUPT, mengingat kedudukan Terlawan adalahpemegang saham dari Perusahaan Pelawan.Bahwa sepatutnya Terlawan tidak minta dibuatkan lagi surat perjanjiankerjasama dengan Surat Dibawah Tangan Yang Dibukukan No:02/W/IV/2018 oleh Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh tertanggal 25 April2018, karena Terlawan adalah juga sebagai pemegang saham dariperusahaan Pelawan yang karenanya akan berbenturan

Maka atas dasar tersebutPelawan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapatmenerapkan UUPT sebagai acuan dalam memutuskan a quo ini.Perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada pembicaraan awal antaraPelawan dengan Terlawan bahwa Pelawan telah menyampaikan kalimatdan atau konsep perjanjian kepada Terlawan bahwa : pembagiankeuntungan sesuai saham kepemilikan 10% dan atau senilai Rp 50,000,000setiap bulannya, namun = atas = permintaan Terlawan kalimat inidirubah/direvisi dihnadapan Notaris

Gugatan yang diajukan pelawan (dahulu tergugat) dalam perkara aquo kabur (Obscour libel) karena pelawan (dahulu tergugat) tidakmemiliki dasar hukum (Recht Ground) ataupun Legal Standing yangjelas dalam mengajukan gugatan.Bahwa terkait dengan eksepsi Pembanding (dahulu terlawan) iniMajelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Cibinong telahPutusan Nomor 190/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 11 dari 20mempertimbangkan dalam halaman 215 Putusan Nomor18/Pdt.Plw/2019/PN Cbi tertanggal 03 Maret 2020.Berdasarkan UUPT

Brent Ventura pada bulan Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 ,yang sebelumnya di jabat oleh Ferdinand Djeki Dumaispengangkatannya tidak melalui RUPS sebagaimana di atur dalam pasal94 ayat (1) (7) UUPT tetapi hanya di tunjuk oleh TERGUGAT , ( sebagaiPemilik dan Pengendali tunggal Perseroan ) dan kemudian TERGUGAT I,menunjuk Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Direktur PT.

dari masyarakat digunakan oleh TERGUGAT , untuk menggoreng Saham ), sebagianuntuk membeli asset dan saham dari beberapa perusahaan lainnya .Halaman 15 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar43.44.45.DALAM POSITA :Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian di atas sangat jelas apa yangdi lakukan oleh TERGUGAT , dalam hal bertindak sebagai DirekturUtama Perseroan telah menyalahi dan melanggar peraturan dalamUndang undang Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam pasal97 ayat (3) UUPT

UUPT, Dalam hal iniTERGUGAT , sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pemilik , wajibmempertanggung jawabkan secara Pribadi sampai Harta Pribadinyauntuk melunasi utangnya.Bahwa TERGUGAT I, dalam bertindak sebagai Pemegang sahamMayoritas telah nyata dan sah melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT/ UU No: 40 tahun 2007 berbunyi : (a) persyaratan Perseroan sebagai badanhukum belum atau tidak terpenuhi, (ob) karena sebagai pemegang sahamyang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiketburuk memanfaatkan

XIll.Halaman 16 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar46.47.48.49,Bahwa Dalam hal pasal 3 ayat (2) UUPT tidak berlaku dalam halPemegang Saham tidak terpenuhi atau di langgar oleh pemegang saham( TERGUGAT ) maka pemegang saham yang bersangkutanBERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI atas perikatan yang di buatatas nama perseroan sehingga dalam hal ini TERGUGAT , dapat dituntut Secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan,sebagaimana di atur dalam UUPT sebagaimana di maksut

Brent Ventura ( TERGUGAT VI ) tidak pernahmenyampaikan Laporan keungan Perseroan kepada Akuntan Publikuntuk di audit sebagaimana di atur dalam pasal 68 ayat (a), (b), (d), (e),(f) UUPT , UU No: 40 Tahun 2007, terbukti dalam melakukan aktifitasnyasebagai penghimpun uang / dana dari Masyarakat, TERGUGAT ,sebagai pemilik Perseroan telah berulang kali berbuat Semaunya sendiri ,hal tersebut di kuatkan oleh Direksi PT.