Dinar RayaMegah didirikan pada tanggal 21 Juli 1997 dengansusunan Direksi dan Komisaris perseroan sebagai berikut : Direktur > TIT WIARTI Direktur : BENY Komisaris Utama : BEBEY NATAWIJAYA Komisaris : HERMAN MUCHTARSelanjutnya pada tanggal 25 September 2002 pada Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Dinar Raya Megah dilakukan perubahansusunan Direksi dan Komisaris perseroan sebagai berikut :Dra. Hj. TIT!

WIARTI menjual seluruh sahamnya kepada HERWANTOMUCHTAR.BENY menjual seluruh sahamnya kepada INDRIANY.BEBEY NATAWIJAYA menjual seluruh sahamnya kepada JHONY.Sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan menjadi : Direktur Utama : HERWANTO MUCHTAR.308 Direktur : INDRIANY. Komisaris Utama : HERMAN MUCHTAR. Komisaris : JOHNY.PT.Gunaramindo Pratama didirikan pada tahun 1990 berdasarkan Akta Perubahan/Risalah Rapat PT.

TIT WIARTI sebagai direktur Utama, BENYsebagai Direktur, Hj.LBEBEY NATA WIJAYA sebagai Komisaris Utama dan353HERMAN MUCHTAR sebagai Komisaris dihadapan Notaris SIT MARDIAHMUBARIK,S.H pada tanggal 21 Juli 1997 No. 10 yang bergerak di bidangperdagangan barang dan jasa umum.Dengan modal dasar berjumlah Rp.80.000.000, terbagi atas 160 Saham:H.HERMAN MUCHTAR sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalRp.5.000.000.TIT WIARTI sebanyak 10 Saham dengan nilai nominal Rp.5.000.000,Tn.

Terjadi Akte Perbaikan pada tahun 2000 terjadi perubahan modal dasar sesuaidengan pasal 4 ayat 2 ADART Perseroan PT.DINAR RAYA MEGAH yaitu :H.HERMAN MUCHTAR sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalRp.5.000.000,TIT WIARTI sebanyak 10 Saham dengan nilai nominal Rp.5.000.000,Tn. BENY sebanyak 10 Saham dengan nilai Nominal Rp.5.000.000,Hj.BEBEY NATA WIJAYA sebanyak 10 Saham dengan nilai nominal sebesarRp.5.000.000.3.

HERMAN MUCHTAR Direktur Utama : TITIK WIARTI Direktur : BENYSelanjutnya pada tahun 2002 terjadi perubahan berdasarkan Akta PerubahanNotaris TAT NURLIANA tanggal Nomor 5 tanggal 25 September 2002dengan susunan pengutus : Direktur Utama : HERWIANTO MUCHTAR. Direktur : INDRIANY. Komisaris Utama : HERMAN MUCHTAR. Komisaris : JOHNY.Bahwa pada saat PT.

Akte Permintaan Banding Nomor : 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST.yang dibuat oleh : WATTY WIARTI, SH.MH Wakil Panitera PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 JONNY HUTAHAEAN,SHPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/PID.SUS/TPK./2014/PN.JKT.PST .tanggal 22 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.616.000,(enam ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan PermohonanBanding Nomor 167SRT.PDT.BDG/2017/PN.JKT.PST = jo Nomor292/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 2 November 2017 yang dibuat oleh Hj.Watty Wiarti, SH., MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 292/Pdt.G

HERMAN MUCHTAR Direktur Utama : TITIK WIARTI Direktur : BENYSelanjutnya pada tahun 2002 terjadi perubahan berdasarkan Akta PerubahanNotaris TAT NURLIANA tanggal Nomor 5 tanggal 25 September 2002 dengansusunan pengurus : Direktur Utama >: HERWIANTO MUCHTAR. Direktur > INDRIANY. Komisaris Utama > HERMAN MUCHTAR. Komisaris : JOHNY.Bahwa benar pada saat PT.

TIT WIARTI sebagai direktur Utama, BENYsebagai Direktur, Hj. BEBEY NATA WIJAYA sebagai Komisaris Utama danHERMAN MUCHTAR sebagai Komisaris dihadapan Notaris SIT MARDIAHMUBARIK,S.H pada tanggal 21 Juli 1997 No. 10 yang bergerak di bidangperdagangan barang dan jasa umumDengan modal dasar berjumlah Rp.80.000.000, terbagi atas 160 Saham:e H.HERMAN MUCHTAR sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalRp.5.000.000,e TIT WIARTI sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalRp.5.000.000,e Tn.

Terjadi Akte Perbaikan pada tahun 2000 terjadi perubahan modal dasarsesuai dengan pasal 4 ayat 2 ADART Perseroan PT.DINAR RAYAMEGAHyaitu: H.HERMAN MUCHTAR sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalRp.5.000.000,e TIT WIARTI sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalRp.5.000.000,e Tn. BENY sebanyak 10 Saham dengan nilai NominalRp.5.000.000,e Hj.BEBEY NATA WIJAYA sebanyak 10 Saham dengan nilai nominalsebesar Rp.5.000.000,3.

Herman Muchtar selaku Komisaris, Titik Wiarti selaku Direktur Utama, danBeny selaku Direktur; dan pada tahun 2002 terjadi perubahan susunanpengurus PT.

Herman Muchtar selaku Komisaris, Titik Wiarti selaku Direktur Utama,dan Beny selaku Direktur; dan pada tahun 2002 terjadi perubahan susunanpengurus PT. Dinar Raya Megah berdasarkan Akta Perubahan Notaris Tati NurlitaNomor 5 tanggal 25 September 2002 yaitu menjadi : Herwianto Muchtar selakuDirektur Utama, Indriany selaku Direktur, Herman Muchtar selaku KomisarisUtama, dan Johny selaku Komisaris;Menimbang, bahwa pada saat PT.

.*8 July Wiarti, NonConviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan KerugianNegara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIR Law Review No. (April 2017), hlm. 104.20sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktikanmateriil.Dengan demikian, penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum maksimaldalam mengembalikan kerugian keuangan negara.

Bureni, Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal MasalahMasalah Hukum Jilid 45 No. 4 (Oktober2016)July Wiarti, NonConviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk MengembalikanKerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum, UIR Law Review No. (April 2017)Malto S.

17 Desember 2013 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2013 dan memoribanding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umumpada tanggal 27 Desember 2013; Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan bandingtersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI

Akte Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PSTtanggal 08 Desember 2014 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH WakilPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 63/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 03 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 09 Desember5.

Akte Permintaan Banding tanggal 01 Maret 2016 No. 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Watty Wiarti, SH., MH Wakil PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penasihat hukumTerdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Pebruari 2016No. 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 07 Maret 2016.5.

Akte Permintaan Banding tanggal 29 Pebruari 2016 No. 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Watty Wiarti, SH., MH Wakil PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penuntut umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaTipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Pebruari 2016 No. 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2016.Memori Banding dari

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmenyatakan banding dihadapan WATTY WIARTI, SH.MH., Wakil PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 08 Desember 2014,sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor69/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.dan permintaan banding tersebut telahHal 60 dari 74 hal Put No. 05/PID/TPK/2015/PT.DKIdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada

Membebani kepada Terdakwa I JOHN REFRA alias JOHN KAY, TerdakwaII JOACHIM JOSEPH HUNGAN dan Terdakwa III MUCHLIS B.SAHAB , SHuntuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan BandingNo.107.Akta.Pid/2012.PN.JKT.Pst tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat olehWATTY WIARTI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmenerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan bandingatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH.

KR426 1 ( satu ) bundel Buku Kas Umum Bulan Juli 2014 BKKBN PusatSATKER Deputi Bidang KB dan KR.Tetap terlampir dalam berkas;427 Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000, (ima ratus juta rupiah)diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa Sudarto, SE bin Sudarmo ;9 Membebankan Terdakwa Sudarto, SE bin Sudarmo untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Akta Permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PSTyang ditandatangani WATTY WIARTI

PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkanbahwa pada tanggal 4 Maret 2016 PENASIHAT HUKUM TERDAKWA telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 132/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal2 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada tanggal 7 Maret 2016;Akta Permintaan banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PSTyang ditandatangani WATTY WIARTI

Nomor 224/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2015 yangdibuat oleh WATTY WIARTI, S.H., M.H., Wakil Panitera Pengadilan NegeriHalaman 70 dari 75 halaman Putusan No. 278/PDT/2017/PT.DKI10.Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor224/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Oktober 2016;Surat Pemberitahuan Banding Nomor 224/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST Jo.Nomor 201/SRT.PDT.BDG/2016/PNJKT.PST kepada Para Terbandingsemula Tergugat

Gatari : Tanggal 20 November 2011 Tanggal 30 Oktober 2012 Tanggal 24 September 2012 Tanggal 3 Desember 2012 Air Craft Maintenance Log Gatari Air No. 00376 s/d 00380 Putusan MK No. 77/PUUIX/201 2 nen Fatwa MA WKMA/yud/20/VIII/2006 2 Untuk dipergunakan dalam perkara lain ;6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ; Akte Permintaan Banding Nomor : 71/Akta.Pid/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal27 Desember 2012 yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH Wakil PaniteraPengadilan

Menetapkan agar Terdakwa YAYAT SETIA membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 12Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh WATTY WIARTI, SH.MH.

Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani olehWATTY WIARTI, SH., Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.

Membebani Penggugat untuk membayar beaya perkara hingga saat iniditaksir sebesar Rp.1.016.000, (satu juta enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor11/SRT.PDT.BDG/2015/PN.JKT.PST jo Nomor 319/PDT.G/2014/PN.JKT.PSTtanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Watty Wiarti, SH.

., tertanggal 05 September 2014 yangdibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH.

Yang menerangkan bahwa pada hari Jumattanggal 29 Agustus 2014 telah menghadap Hj Watty Wiarti, SH MH,Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seorang yang bernamaEFI EDRIWATY, SH Advokat, selaku Kuasa dari LIE KESSY LISYANTO,Direktur & Pemegang Saham PT Dwikartika Lestari (Perseroan)menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 20 Agustus 2014, nomor 399/Pdt.G/2013/PN JKT PST.

Yang menerangkan bahwa pada hari Jumattanggal 29 Agustus 2014 telah menghadap Hj Watty Wiarti, SH MH,Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seorang yang bernamaEFI EDRIWATY, SH Advokat, selaku Kuasa dari LIE KESSY LISYANTO,Direktur & Pemegang Saham PT Dwikartika Lestari (Perseroan)menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 20 Agustus 2014, nomor 399/Pdt.G/2013/PN JKT PST.