Ditemukan 2374 data
764 — 580 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Hakim Agung RI) dalam buku Judicial Review Perda Pajakdan Retribusi Daerah Cetakan I, Sinar Grafika 2012 hal, 161 menjelaskan sebagaiberikut:SEMA merupakan salah satu bentuk Quasi peraturan atau legislasi semu yangtidak dapat dikategorikan sebagai peraturan;Oleh karenanya, maka sema tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tenggangwaktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap KTUN yangditerbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, dalam
58 — 29
systemwawancara secara langsung terhadap orang yang positifmengandung zat narkotika.Bahwa dalam Asismen tersebut kita baru mengetahui apakahseseorang tersebut menggunakan narkotika atau tidak, sebabalat yang digunakan untuk mengetes urine tersebut hanyamenggunakan Test Pack saja yang beda dengan pemeriksaandi Labfor Polda yang sudah menggunakan system instrumentGCMS (Gas Chromografi Mass Spketra) dengan hasil yangsangat akurat, sedangkan yang menggunakan Test Packnantinya akan mengahasilkan Positif Semu
31 — 30
Kerancuan berpikir dalam menegakkankeadilan, hasilnya adalah keadilan semu dan palsu, serta melukai rasakeadilan. TIDAK BENAR tidak ada komunikasi 3 tahun, INI bertentangandengan pernyataan Pemohon bahwa Termohon menghalanghalangisilaturahmi dengan Pemohon dan keluarganya; siapakah KuasaHukum/Pengacara dikaitkan dengan pemberi kuasa/Pemohon, bagaimanadengan pengiriman paketpaket hadiahhadiah, dan email yang Pemohonkirim.
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
211 — 175
Legislasi semu (beleids regels)e. Penetapan (beschiking, administrative discrection).
MUHAMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.GABRIEL MANEK UN, SVD Alias GABRIEL
2.drh. OCTOVINUS SAMUEL UMBU BARA ROENDI Alias SAMUEL
3.DARIUS HAWU DJOH Alias DARIUS
75 — 34
Darius Hawu Djoh Alias Darius dilaporkan ke pihakkepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata usaha dari KSUAMANDA dan KSP AMANDA adalah semu / bohong atau tidak sesuai yangawalnya diterangkan kepada para anggota / saksi korban oleh karena;> Profit sharing / nilai keuntungan/bonus bukan diperoleh dari hasilkeuntungan usaha KSU AMANDA sebagaimana tertuang dalam AD/ARTmelainkan Profit sharing / nilai keuntungan / bonus diambilkan daripenyisihan uang anggota itu sendiri atau dengan cara anggota
94 — 33
Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah mengadaada dan tidak benar sama sekali hal mana setelah Tergugat II cermati point demipoint dari surat gugatan Penggugat hanya mengemukakan sikap keegoisan danfaktafakta yang semu;. Bahwa terhadap kerugiankerugian yang didalilkan Penggugat didalam positamaupun petitum surat gugatannya adalah mengadaada dan tidak berdasarkanhukum yang berlaku;5410.
117 — 77
Dan para pendamping sama sekali tidakkeberatan atas perbuatan penyerahan uang yang dilakukan tersebut, semuanya sematamata atas inisiatif dankeikhlasan para pendamping sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamhalini hanyalahkehilapan semu atau Dwaling semu yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi siapapunMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 November 2011, yang pada pokoknya tetap dengan
pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimaksud dalamdakwaan ketiga ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikandi atas, maka terhadap nota pembelaan ( pledoi ) yang telah disampaikan oleh p enasihathukum terdakwa yangmenyatakan perbuatan terdakwa menerima uang hanyalah kehilapan ( dwaling ) semu
1.KASIR
2.MUJI RAHARJO
Tergugat:
2.NURIAH binti ABDUL LATIF
3.KHAERUSIFA
4.SLAMET ARUDI bin HARDJO
5.RIGUNANTO bin HARDJO
6.SLAMET FADLOL
7.PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG, Cq. KEPALA DESA KLAREAN
8.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PEMALANG
138 — 14
kembali merupakan perjanjian hutangpiutang yangterselubung dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan, halmana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2020/PN Pml Nomor 1729 PK/Pdt/2004 dalam kaidah hukumnya menegaskan:jJual beli dengan hak membeli kembali dalam Pasal 1519KUHPerdata, adalah tidak diperbolehkan, karena Perjanjian jual belidengan hak membeli kembali adalah peranjian hutangpiutang yangterselubung (semu
90 — 494
tanggal 20 Maret 1989, Nomor 381 PK/Pdt/1986, dimanamenurut putusan tersebut perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diaturdalam Pasal 1519 KUHPerdata adalah tidak diperbolehkan karena beberapa hal yaitupertama mengandung unsure riba yang diartikan pembeli menggunakan perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebagai sarana memanfaatkan penjual dengan carameningkatkan jual beli; Kedua, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalahperjajian utang piutang yang terselubung (semu
275 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
terlarang karena mengakibatkan persaingan tidak sehat yaitutidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksuddengan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakniapabila pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain, baikpenyelenggara tender yang dilakukan pemerintah/swasta atau pelakuusaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindak seolaholahsebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan PengadilanTata Usaha Negara.Pengadilan pajak sederajat dengan pengadilan tinggi umum danpengadilan tinggi agama pada umumnya dan pengadilan tinggi TUN padakhususnya.Hakim Pengadilan pajak adalah hakim pengadilan bukan hakimpengadilan semu ataupun hakimhakim yang lain.Hakim pengadilan pajak adalah pejabat negara pelaksana kekuasaankehakiman di bidang sengketa pajak bukan pegawai negeri sipil atauPNS, atau ASN biasa.Hakim Pengadilan pajak bukan
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
139 — 59
III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badandan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat unum maupunperundangundangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah(linat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asasasas Hukum TataUsaha Negara II halaman 63 alinea ke6), kKemudian Keputusan a quo(objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:1.
206 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sungguh sangat tidak adil, jika dengan cara berpikir praktisdan tidak berdasar hukum tersebut di atas, para PemohonPeninjauan Kembali kemudian dianggap telah bersekongkol danmenciptakan persaingan semu dalam uraian penerapan unsurbersekongkol;5.25.Bahwa terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali Il (dahuluPemohonVIl dan VIII) yang dipertimbangkan telah melakukantindakan tidak transparan terkait jadwal lelang yang tidak lengkapdimaksudkan untuk menfasilitasi para Pemohonl s/IV, harusdinyatakan
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
576 — 750
bersangkutan benarbenar belajar.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dalil Tergugat IIIntervensi tentang keberatan dengan penulisan advokat magang dalam suratkuasa, haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yangmenyatakan adanya perbedaan perihal antara objek sengketa dalam gugatandengan surat kementerian Hukum dan Ham, menurut Majelis Hakim adanyaperbedaan penulisan perihal tersebut adalah hanya berupa kesalahan yangbersifat kesesatan semu
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
466 — 177
Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkan adalahtuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang Saksiyang menyudutkan Pembanding/Terdakwa I.5. Dan tuduhantuduhan lainnya juga yang telah disangkal bersama denganbuktibukti pendukung yang telah disampaikan di atas.halaman 224 dari 315 halaman, Putusan No. 42/Pid.
Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkanadalah tuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang saksi yangmenyudutkan Pembanding/Terdakwa Il.4.
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka sesuai Per01/PJ.7/2008tanggal 8 Oktober 2008 dan SE02/PJ.7/2008 tanggal8 Oktober 2008 telah dilakukan halhal berikut: Telah dibuat Berita Acara tidak memberikanpenjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA688/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 29 Agustus2008 Terdapat Surat Undangan Pembahasan Sengketaperpajakan Nomor S4744/WPJ.07/BD.0503/2008tanggal 2 September 2008, tetapi TermohonPeninjauan Kembali (Semu/a Pemohon Banding)tidak hadir memenuhi undangan pembahasansengketa tersebut.
132 — 46
utamarusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dan diamanatkanoleh peratuaran yang ada untuk dijaga, dihormati dan dilaksanakan didilingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang; belum lagi anggota buruhPenggugat yang sebahagian besar hidup keluarganya bergantung atas nafkabagi kehidupan yang jika dinilai dengan uang sebesar yaitusebesar Rp.5.00.000.000 (Lima Ratus Juat Rupiah);12.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
87 — 21
Kuasa Pengguna Anggaranmasih ditindaklanjuii dengan pembayaran yang menjadi wewenang PenggunaAnggaran;Bahwa ahli tidak mengetahui/tidak pernah membaca tentang Pasal 6 UndangundangNomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK;Bahwa mengenai perbuatan maiteriill Pengguna Anggaran adalah penanggungjawabtertinggi anggaran dalam SKPD, yang mana hanya sebagian kewenangannya dapatdilimpahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa PenggunaAnggaran merupakan delegasi semu
267 — 135
Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNsebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhisyarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UUPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusanPemerintahan yang bersifat regulasi yang disebutbeleids' regel, dan dikenal sebagai peraturanperundangundangan semu, yang bukan menjadikewenangan PTUN;.
Pembanding/Penggugat II : PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN PERSERO
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
235 — 134
Putusan Kaidah Hukum1. 275/K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Perjanjian JualBeli atas tanah milikAgustus 2005 Para Tergugat yang dijaminkankepada Penggugat atas dasarhubungan utangpiutangPara Pihak: merupakan perjanjian semu yangD. br.