Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semy semua sedu setu samu sempu seru
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 22-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2014
Tanggal 22 Mei 2014 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) Melawan GUBERNUR BALI, dk
764 — 580 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Hakim Agung RI) dalam buku Judicial Review Perda Pajakdan Retribusi Daerah Cetakan I, Sinar Grafika 2012 hal, 161 menjelaskan sebagaiberikut:SEMA merupakan salah satu bentuk Quasi peraturan atau legislasi semu yangtidak dapat dikategorikan sebagai peraturan;Oleh karenanya, maka sema tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tenggangwaktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap KTUN yangditerbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa menurut MARTIMAN PRODJOHAMIDJOJO, dalam
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 05-07-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 74-K/PM.III-12/AD/III/2017
Tanggal 31 Mei 2017 —
58 — 29
  • systemwawancara secara langsung terhadap orang yang positifmengandung zat narkotika.Bahwa dalam Asismen tersebut kita baru mengetahui apakahseseorang tersebut menggunakan narkotika atau tidak, sebabalat yang digunakan untuk mengetes urine tersebut hanyamenggunakan Test Pack saja yang beda dengan pemeriksaandi Labfor Polda yang sudah menggunakan system instrumentGCMS (Gas Chromografi Mass Spketra) dengan hasil yangsangat akurat, sedangkan yang menggunakan Test Packnantinya akan mengahasilkan Positif Semu
Pengadilan PA Ngamprah Perdata Agama
Register : 24-07-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 30
  • Kerancuan berpikir dalam menegakkankeadilan, hasilnya adalah keadilan semu dan palsu, serta melukai rasakeadilan. TIDAK BENAR tidak ada komunikasi 3 tahun, INI bertentangandengan pernyataan Pemohon bahwa Termohon menghalanghalangisilaturahmi dengan Pemohon dan keluarganya; siapakah KuasaHukum/Pengacara dikaitkan dengan pemberi kuasa/Pemohon, bagaimanadengan pengiriman paketpaket hadiahhadiah, dan email yang Pemohonkirim.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 27-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
211 — 175
  • Legislasi semu (beleids regels)e. Penetapan (beschiking, administrative discrection).
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 27-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.GABRIEL MANEK UN, SVD Alias GABRIEL
2.drh. OCTOVINUS SAMUEL UMBU BARA ROENDI Alias SAMUEL
3.DARIUS HAWU DJOH Alias DARIUS
75 — 34
  • Darius Hawu Djoh Alias Darius dilaporkan ke pihakkepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata usaha dari KSUAMANDA dan KSP AMANDA adalah semu / bohong atau tidak sesuai yangawalnya diterangkan kepada para anggota / saksi korban oleh karena;> Profit sharing / nilai keuntungan/bonus bukan diperoleh dari hasilkeuntungan usaha KSU AMANDA sebagaimana tertuang dalam AD/ARTmelainkan Profit sharing / nilai keuntungan / bonus diambilkan daripenyisihan uang anggota itu sendiri atau dengan cara anggota
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 1 Desember 2015 — ASMANIDA, S.Ag MELAWAN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk DKK
94 — 33
  • Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah mengadaada dan tidak benar sama sekali hal mana setelah Tergugat II cermati point demipoint dari surat gugatan Penggugat hanya mengemukakan sikap keegoisan danfaktafakta yang semu;. Bahwa terhadap kerugiankerugian yang didalilkan Penggugat didalam positamaupun petitum surat gugatannya adalah mengadaada dan tidak berdasarkanhukum yang berlaku;5410.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
117 — 77
  • Dan para pendamping sama sekali tidakkeberatan atas perbuatan penyerahan uang yang dilakukan tersebut, semuanya sematamata atas inisiatif dankeikhlasan para pendamping sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamhalini hanyalahkehilapan semu atau Dwaling semu yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi siapapunMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 November 2011, yang pada pokoknya tetap dengan
    pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimaksud dalamdakwaan ketiga ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikandi atas, maka terhadap nota pembelaan ( pledoi ) yang telah disampaikan oleh p enasihathukum terdakwa yangmenyatakan perbuatan terdakwa menerima uang hanyalah kehilapan ( dwaling ) semu
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PEMALANG Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Pml
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.KASIR
2.MUJI RAHARJO
Tergugat:
2.NURIAH binti ABDUL LATIF
3.KHAERUSIFA
4.SLAMET ARUDI bin HARDJO
5.RIGUNANTO bin HARDJO
6.SLAMET FADLOL
7.PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG, Cq. KEPALA DESA KLAREAN
8.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PEMALANG
138 — 14
  • kembali merupakan perjanjian hutangpiutang yangterselubung dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan, halmana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2020/PN Pml Nomor 1729 PK/Pdt/2004 dalam kaidah hukumnya menegaskan:jJual beli dengan hak membeli kembali dalam Pasal 1519KUHPerdata, adalah tidak diperbolehkan, karena Perjanjian jual belidengan hak membeli kembali adalah peranjian hutangpiutang yangterselubung (semu
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 399/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 20 Januari 2016 — Marihot Sihombing, dk. Melawan Harry Suganda, dkk.
90 — 494
  • tanggal 20 Maret 1989, Nomor 381 PK/Pdt/1986, dimanamenurut putusan tersebut perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diaturdalam Pasal 1519 KUHPerdata adalah tidak diperbolehkan karena beberapa hal yaitupertama mengandung unsure riba yang diartikan pembeli menggunakan perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebagai sarana memanfaatkan penjual dengan carameningkatkan jual beli; Kedua, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalahperjajian utang piutang yang terselubung (semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
275 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlarang karena mengakibatkan persaingan tidak sehat yaitutidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksuddengan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakniapabila pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain, baikpenyelenggara tender yang dilakukan pemerintah/swasta atau pelakuusaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindak seolaholahsebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2004 — 827
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan PengadilanTata Usaha Negara.Pengadilan pajak sederajat dengan pengadilan tinggi umum danpengadilan tinggi agama pada umumnya dan pengadilan tinggi TUN padakhususnya.Hakim Pengadilan pajak adalah hakim pengadilan bukan hakimpengadilan semu ataupun hakimhakim yang lain.Hakim pengadilan pajak adalah pejabat negara pelaksana kekuasaankehakiman di bidang sengketa pajak bukan pegawai negeri sipil atauPNS, atau ASN biasa.Hakim Pengadilan pajak bukan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 3/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.H. Syakhrian Sulaiman
2.Kushadi Rianto, SH.,
Tergugat:
1.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Tanah Laut.
2.Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin.
Intervensi:
1.SPSI pada PT.Brigestone Kalimantan Plantation.
2.Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, SPSI Provinsi Kalsel.
139 — 59
  • III Tahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badandan Pejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat unum maupunperundangundangan semu yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah(linat kertas kerja Indroharto, SH. yang berjudul "Asasasas Hukum TataUsaha Negara II halaman 63 alinea ke6), kKemudian Keputusan a quo(objek gugatan) tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 14-12-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 117 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — 1. PT PASSOKKORANG,DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
206 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sungguh sangat tidak adil, jika dengan cara berpikir praktisdan tidak berdasar hukum tersebut di atas, para PemohonPeninjauan Kembali kemudian dianggap telah bersekongkol danmenciptakan persaingan semu dalam uraian penerapan unsurbersekongkol;5.25.Bahwa terhadap para Pemohon Peninjauan Kembali Il (dahuluPemohonVIl dan VIII) yang dipertimbangkan telah melakukantindakan tidak transparan terkait jadwal lelang yang tidak lengkapdimaksudkan untuk menfasilitasi para Pemohonl s/IV, harusdinyatakan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 134/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
Intervensi:
David Siemens Kurniawan
576 — 750
  • bersangkutan benarbenar belajar.Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim dalil Tergugat IIIntervensi tentang keberatan dengan penulisan advokat magang dalam suratkuasa, haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yangmenyatakan adanya perbedaan perihal antara objek sengketa dalam gugatandengan surat kementerian Hukum dan Ham, menurut Majelis Hakim adanyaperbedaan penulisan perihal tersebut adalah hanya berupa kesalahan yangbersifat kesesatan semu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa I : PRIYADI KARDONO. Diwakili Oleh : PRIYADI KARDONO.
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
466 — 177
  • Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkan adalahtuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang Saksiyang menyudutkan Pembanding/Terdakwa I.5. Dan tuduhantuduhan lainnya juga yang telah disangkal bersama denganbuktibukti pendukung yang telah disampaikan di atas.halaman 224 dari 315 halaman, Putusan No. 42/Pid.
    Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkanadalah tuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang saksi yangmenyudutkan Pembanding/Terdakwa Il.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. KIMBERLY CLARK INDONESIA
37 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka sesuai Per01/PJ.7/2008tanggal 8 Oktober 2008 dan SE02/PJ.7/2008 tanggal8 Oktober 2008 telah dilakukan halhal berikut: Telah dibuat Berita Acara tidak memberikanpenjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA688/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 29 Agustus2008 Terdapat Surat Undangan Pembahasan Sengketaperpajakan Nomor S4744/WPJ.07/BD.0503/2008tanggal 2 September 2008, tetapi TermohonPeninjauan Kembali (Semu/a Pemohon Banding)tidak hadir memenuhi undangan pembahasansengketa tersebut.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
132 — 46
  • utamarusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dan diamanatkanoleh peratuaran yang ada untuk dijaga, dihormati dan dilaksanakan didilingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang; belum lagi anggota buruhPenggugat yang sebahagian besar hidup keluarganya bergantung atas nafkabagi kehidupan yang jika dinilai dengan uang sebesar yaitusebesar Rp.5.00.000.000 (Lima Ratus Juat Rupiah);12.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 6 Juli 2011 — IR. SUFIYANTO, MM.,BIN SUKISNO (TERDAKWA)
87 — 21
  • Kuasa Pengguna Anggaranmasih ditindaklanjuii dengan pembayaran yang menjadi wewenang PenggunaAnggaran;Bahwa ahli tidak mengetahui/tidak pernah membaca tentang Pasal 6 UndangundangNomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK;Bahwa mengenai perbuatan maiteriill Pengguna Anggaran adalah penanggungjawabtertinggi anggaran dalam SKPD, yang mana hanya sebagian kewenangannya dapatdilimpahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa PenggunaAnggaran merupakan delegasi semu
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUIT HARAPAN
267 — 135
  • Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNsebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhisyarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UUPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusanPemerintahan yang bersifat regulasi yang disebutbeleids' regel, dan dikenal sebagai peraturanperundangundangan semu, yang bukan menjadikewenangan PTUN;.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT KASIH INDUSTRI INDONESIA
Pembanding/Penggugat II : PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN PERSERO
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
235 — 134
  • Putusan Kaidah Hukum1. 275/K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Perjanjian JualBeli atas tanah milikAgustus 2005 Para Tergugat yang dijaminkankepada Penggugat atas dasarhubungan utangpiutangPara Pihak: merupakan perjanjian semu yangD. br.