Ditemukan 2280 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Maret 2016 — Drs. AGUS SUBIYANTO, MA ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
4521
  • Dalam Pasal 55 KUHPidana diberikan batasan terhadap daya upaya terjadinya suatu pembujukan, yaitu:memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, memakai ancamanatau penyesatan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.Bahwa benar sehubungan kasus posisi tersebut yang menjadi pelaku utamanya adalah CV.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
7616
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahngunaan kewenangan, apabila191perbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB
7719
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud dengan
Putus : 24-01-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 K/PID/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — LIDYA WIRAWAN alias LIDYA, FRANCE NOVIANUS
143102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • FRANCE NOVIANUS pada bulan September 2011 sampaidengan bulan Mei 2015 atau setidaktidaknya dalam tahun 2011 sampai dengantahun 2015, bertempat di Kelapa Gading, Jakarta Utara atau tepatnya di depangerbang Perumahan Gading Mansion, Kelapa Gading, Jakarta Utara, atausetidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memberi atau menjanjikansesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. DIRWAN, SH Alias DIRWAN MAHMUD
262164
  • Pasal 55 KUHP mengatur bahwa;(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatudengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan.(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkansajalah yang diperhitungkan
Register : 20-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 16-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 78/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY
Tanggal 15 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : I MADE ENDRA ARIANTO. W, SH
Terbanding/Terdakwa : SULIQKAYATUN binti SUWARDI
8440
  • atau suatupercobaan yang dapat dihukum.b) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itudisebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatuuitlokking yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salahsatu cara yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHPidana.Dalam Pasal 55 KUHPidana diberikan batasan terhadap daya upayaterjadinya suatu pembujukan, yaitu: memberi atau menjanjikansesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengankekerasan, memakai ancaman atau penyesatan
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 03/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA
3521370
  • Kramat Raya No.172 Jakarta Pusat, atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan memberi atau menjanjikansesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atauketerangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan yaituTerdakwa dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala BAPPEBTI padaKementerian
    Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan ketiga alternative pertama.Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara yangdengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan
Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)
5610
  • MULADI, SH, pada Dies Natalis UNDIP Tahun 1998, menyebutkan,bahwa perbuatan dapat dikualifikasir sebagai penyalahgunaan kewenangan, apabilaperbuatan tersebut mengandung elemenelemen yang bernuansa kecurangan, manipulasi,penyesatan atau penyembunyian kenyataan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hakyang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, adapun yangdimaksud dengan
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — IVAN NOVIAR
504249
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP,dengan demikian dakwaan pertama Penuntut Umum haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dari Terdakwa dalampembelaannya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenaibesarnya jumlah kerugian pada pendapatan negara tidaklah cermat, tidak jelas,tidak lengkap, cacat hukum dan mengandung penyesatan sehingga haruslahdinyatakan Batal Demi Hukum dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa karena
Putus : 18-03-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 201/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Maret 2016 — MARYANI, ST ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
6020
  • Dalam Pasal 55 KUHPidana diberikan batasan terhadap daya upaya terjadinya suatu pembujukan, yaitu:memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, memakai ancamanatau penyesatan, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.Bahwa benar sehubungan kasus posisi tersebut yang menjadi pelaku utamanya adalah CV.
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
20377
  • Pertimbangan halhal yag memberatkan dalam tuntutan oditur militer,pertimbangan Oditur Militer ini merupakan suatu penyesatan fakta yang harus ditolak atausetidaktidaknya mohon untuk diabaikan.Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sertu Eriska yudha aditamaBerkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami selaku PenasehatHukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karenapenjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidikagar prajurit yang bersangkutan secara tulus
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
51439300
  • Dalam hal ini, juga ada indikasiTadlilul Ummah atau penyesatan terhadap umat. Apalagi tadi ada katakata jangan percaya itu artinya orang yang sudah percaya diajak janganpercaya terhadap ayat ini.
    Sehingga itu ada penyesatan terhadap umatyang tadinya dia beriman menjadi tidak beriman dan meyakini;Bahwa didalam Al Quran ada banyak ayat yang mengkategorikan ucapanatau tindakan seseorang sebagai penodaan terhadap agama, jangankanterhadap satu ayat, satu kalimat kalau itu kalimat Al Quran dilecehkan, itusudah masuk penodaan;Bahwa Ahli pernah membaca Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI yangdikeluarkan pada 11 Oktober 2016, dan isi pokok dari Pendapat danSikap Keagamaan MUI tersebut adalah menganggap
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
6831
  • Pertimbangan halhal yag memberatkan dalam tuntutan oditur militer,pertimbangan Oditur Militer ini merupakan suatu penyesatan fakta yang harus ditolak atausetidaktidaknya mohon untuk diabaikan.Penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sertu Eriska yudha aditamaBerkaitan dengan penjatuhan hukuman ini, kami selaku PenasehatHukum Terdakwa sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karenapenjatuhan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk mendidikagar prajurit yang bersangkutan secara tulus
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI (PT BHL)
264206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti surat Tergugat T1.a, dan T1.b;Bahwa Judex Facti tidak memahami akar masalah perkara a quo (akarmasalah telah diungkapkan dalam posita gugatan awal posita nomor 1,2, 3, dan dampaknya yang merugikan Para Penggugat/Para PemohonKasasi diungkapkan pada posita gugatan nomor 4 dan nomor 5), perluPara Pemohon Kasasi uraikan pada Bab , Pasal 1 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentangketentuan umum, Judex Facti salah menerapkan hukum, danpernyataannya dapat menimbulkan penyesatan
Register : 21-08-2014 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MAKALE Nomor 63/PDT.G/2014/PN.MKL
Tanggal 14 Juli 2015 — MUSLIMIN SAMPE, SITTI UPA, DKK (PENGGUGAT) VS MARGARETHA SAMPE, ANTONIA BONGI TANDIARRANG, DKK (TERGUGAT)
10241
  • Bahwa kalau) ada pihak yang mengatakan /mendalilkan bahwa sudah ada Tongkonan dilingkungan Adat Barana' yang sudah dipindahkanatau batunya dipindahkan ke tempat lain yaituTongkonan Tondok Jiongan / Tangnga Tondok Jioansudah dipindahkan batunya ke rumah A Duppa diTambuntana adalah tidak benar dan merupakankebohongan serta penyesatan kepada generasi yangakan datang karena pemindahan Tongkonan tidakbisa dilakukan atas kehendak sendiri / segelintirkeluarga;Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
424280
  • Karenadalildalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak sesuai fakta, dan terangbenderang bertolak belakang dari fakta yang sesungguhnya terjadi sertamengarah pula kepada suatu penyesatan fakta;Bahwa dalildalil PARA PENGGUGAT yang demikian bertolak belakangdengan fakta yang sesungguhnya terjadi, terlalu mengadangada dancelakanya justru mengutip atau merujuk undang undang yang sudah tidakmemiliki Kekuatan hukum;Bahwa penerbitan Objek Sengketa dan Objek Sengketa II telah memenuhiasas keterbukaan di dalam AAUPB
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
148542
  • surat tugas Terdakwa tidak berwenang ;Bahwa dalam surat tugas yang ditanda tangani oleh Direktur Keberatan danBanding itu ditugaskan pertama Kasubdit Pak Mariyanto, kedua KasiePengurangan dan Keberatan I Terdakwa sendiri, kemudian penelaahkeberatan Humala dan pelaksana Gayus Tambunan ;Bahwa pada struktur organisasinya Terdakwa adalah Kepala SeksiPengurangan Dan Keberatan I Terdakwa mempunyai 5 (lima) anak buahtidak ada yang namanya Humala atau Gayus Tambunan tetapi didalam BAPAnna Herliyana dibuat penyesatan
Putus : 29-02-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1653 K/PID/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — LILIANA HALIM HERTATI , dkk
9456 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1653 K/PID/2015melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, namunentah ada faktor apa dibalik itu semua, sehingga pembuktian kami PenuntutUmum tidak dipertimbangkan dengan tidak berdasar sama sekali sehinggamelepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum ;Bahwa ada hal yang kami anggap perlu disampaikan pada memorikasasi ini, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung akan menjadipreseden buruk dalam penegakkan hukum, dimana pengkaburan fakta,penyesatan fakta serta argumentasi
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 21 Februari 2017 — KURSANI, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur yang merupakan salah satu Ahli Waris dari Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sampah ) bin Andi Makawu Awu. dan sekaligus Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta ( R. Peta Sanipah ) bin Andi Makawu Awu lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 1 Februari 2012 yang diketahui Lurah Kuala Samboja serta dibukukan dan didaftarkan dibawah Akte Notaris No. 457 / W/ FGF.T / III/ 2012, Tertanggal 16 Maret 2012 oleh Fudrawanto Juanda, SH, Notaris di Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H, M.H., Taufik Hidayat, S.H., Roni Suminto, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H, Hama/ Octovianus, S.H., M.H., dan Matheus Ramses, R, S.H., MH. Para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, beralamat Jl. Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 2306134-36 (hunting), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK.ESL / II /2016 tertanggal 2 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register Nomor W18-U4/35/HK.02.1/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 Selanjutnya disebut sebagai .......................................................... PENGGUGAT ; Lawan : 1. PT. TOTAL E & P INDONESIA Qq. TOTAL INDONESIE BALIKPAPAN yang berkedudukan / beralamat di Balik Papan Branch, Jl. Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Nira Sari Nazarudin, S.H., LL.M., Romi Emirat, S.H., dan Bianca Jwalita Kalyana, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, berkantor di Wisma GKBI Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor Nomor W18-U4/60/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016 selanjutnya disebut sebagai ............................................................ TERGUGAT I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI qq PERTAMINA PUSAT qq PERTAMINA DAERAH KALIMANTAN yang berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sumartono Raharjo, Tamaji, Adityo Haryoseto, Potayanda, Semuanya adalah pekerja PT Pertamina (Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) selaku Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-60/C00000/2016-S0 tanggal 7 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/61/HK.02.1/IV/2016 tanggal 18 April 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi Nomor SK-0010/M00200/2016-SO tanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/236/HK.02.1/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai ........................................................... TERGUGAT II; Dan : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. 35, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta – 12710 (PO.BOX 4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18 November 2014; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H., 3. AMRIZAL SYAHRINI, S.H., M.H., 4. ROLAND KENDIETZ I BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H., 7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.& Rekan”, beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN, 2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE’I, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M. ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-0413/SKO0000/2016/SO tanggal 13 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18.U4/141/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, dengan Hak Kuasa Substitusi No : 8315/ADH/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang diberikan kepada NUR RIDHOWATI, SH. Advocad yang beralamat Jl. Bogor Baru Blok A.6 No. 19 RT. 006 RW. 001, Kel. Tegal Lega, Kec. Kota Bogor Tengah. Surat Kuasa substitusi dimaksud telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong, dibawah register Nomor W18-U4/170/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai ..................................... PENGGUGAT INTERVENSI;
597510
  • Parikesit di masa pemerintahannya sertaSurat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.Seandainyapun dalil Pengugat sebagaimana kami jelaskan pada angka 1 jawabanTergugat Il benar terjadi, Tergugat Il menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan MANIPULASI dan PENYESATAN (manipulatie en misleiden,manipulation and misleading) dalam bentuk menyembunyikan FAKTA tentangPENCABUTAN.
Putus : 10-05-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Mei 2011 — PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ; YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;
235160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan perbuatan ;Bahwa menurut Prof. Jan Remmelink (mantan Jaksa Agung di HOGERAAD Belanda) dalam bukunya Hukum Pidana, PT.