Ditemukan 237 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : agraria agaria aagraria aggraria agrarian agragria agarpara agrariaã anamaria
Pengadilan PN SABANG Perdata Tanah
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SAB
Tanggal 2 Juni 2016 — SYAHRUDDIN Bin Tgk. ABDUL RANI ASYEK, VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaC/q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi AcehC/q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. MenteriPertahanan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Panglima TNI Republik Indonesia, C/q. Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Republik Indonesia,C/q. Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Republik Indonesia, Cq Komandan Pangkalan Utama Angkatan laut (Danlantamal) 1 Belawan,C/q. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
126 — 33
  • administratif berupa data yuridis ataudata fisik yang tidak benar dan kesalahan lainnya yang bersifat hukum admmistratif, Maka dari ituTergugat I yang mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat II dan Tergugat II tidakmelihat kebenaran dari persyaratanpersyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dalam hal int Tergugat I telah secara melawan hukum mengeluarkan sertifikat yangsertifikat itu di mohonkan atas dasar penguasaan hak yang telah batal dan dengan tegas dibatalkanoleh Menteri Agararia
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SIANE F MATULESSY, SH
Terdakwa:
NATALIA CHRISTIANA, SH. MKn
142 — 78
  • Mkntetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi bekerja di Kantor BPN Kota Malang dan sejak tahun 2000 s/dsekarang sebagai petugas ukur dengan tupoksi mengambil datadata fisik dilapangan baik jarak maupun luas dari tanah yang akan diukur ; Bahwa dasar hukumnya yaitu Peraturan Menteri Agararia dan Tata Ruang /BPN No.03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
1.IDA BAGUS ERJANA
2.IDA AYU PUTU KERTI
3.IDA AYU ARY SANTI
4.IDA AYU WAYAN SWARTHI
5.IDA AYU NYOMAN SWARNI, SE
Tergugat:
1.I WAYAN DANU
2.LURAH KELURAHAN MAYURA
3.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM
Intervensi:
1.I GDE DERUNA SUMARYASA
2.I KADEQ DANIA
3.NI KETUT DERUKI ASTINI
246 — 261
  • Administrasi yang jelasjelas merugikanPihak PENGGUGAT ;Bahwa Oleh Karenanya Tindakan TERGUGAT III menerima permohonandalam penerbitan Sertifikat Hak milik yang dimohonkan oleh TERGUGAT bahkan TERGUGAT Ill melakukan Pengukuran, Pengecekan Batasbatasdan wilayanya atas 2 (dua) bidang tanah miliknya PENGGUGAT merupakanCacat Prosedural Dalam Penerbitan sertifikat yang tidak pernah dikuasai olehTERGUGAT I sebagai Pemohon Obyek tersebut, sebagaimana diatur dalamPasal 9 ayat 2 angka 2 peraturan menteri agararia
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
140 — 32
  • sebagai berikut;Bahwa ahli selaku dosen pada Univertas Lampung sejak tahun 1990sampai dengan sekarang dengan mengampu mata kuliah antara lainPolitik Hukum Agraria, Hukum Pajak, Hukum Keuangan Negara dansebagainya dan sudah sering mengikuti seminar, seperti tahun 2018 diUnlam dengan judul optimasi pemanfaatan tanah bagi Investor Asing dansebagainya dan bukubuku yang telah ditulis diantaranya politik hukumpenguasaan tanah bagi orang asing, buku pendaftaran tanah dansebagainya;Bahwa ahli di bidang Hukum Agararia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat : PT. SAPERE AUDE Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Tergugat II Intervensi : IRFANNUDIN, dkk.
564 — 560
  • Pemerintahan YangBaik.Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 10 halaman10, yang menyatakan: Bahwa berdasarkan uraian tersebut secara prosedurpenerbitan obyek sengketa oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 10, 16dan 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional RI No.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan.Tanggapan:Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak melanggarketentuan Pasal 10, 16 dan 19 Peraturan Menteri Agararia
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Desember 2018 — Ny.MARIA SOFIAH Alias SOPIAH CS >< PT.EQUATOR MAJAPURA (dahulu adalah PT.CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA CS
335 — 224
  • Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), dan jelas bahwa Para Penggugattidak memiliki serfifikat atas tanahtanah yang didalilkan dalamgugatannya.Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak dapat ataumampu menjelaskan hak apa yang dimiliki atas tanahtanah yangdimaksud dalam dalil gugatannya, dimana secara tegas diatur dalamUndangUndang Pokok Agararia bahwa yang menjadi hak atas tanahadalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai,Hak Pengelolaan
    telah dikemukakan oleh Tergugat II dalam Eksepsi, mohonagar dianggap terulang kembali seluruhnya pada Jawaban Dalam PokokPerkara sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat Il menyangkal seluruh dalildalil gugatan yangdikemukakan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegaskebenarannya oleh Tergugat II.Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat juga tidak dapat atau mampumenjelaskan hak apa yang dimiliki atas tanahtanah yang dimaksuddalam dalil gugatannya, dimana secara tegas diatur dalam UndangUndang Pokok Agararia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
80 — 60
  • , Kakanwil maupun bidang hak atas tanah danpengukuran dan pendaftaran tanah wajib untuk melakukanpenelitian data yuridis maupun teknis, sesuai Peraturan MenteriNegara Agararia / Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tata carapemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hakpengelolaan. Dan apabila Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakartatidak memeriksa dan meneliti data yuridis dan data fisik atas tanahyang dimohon yang menjadai kewenangannya (lebih dari 2.000 M?)
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 15-10-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 384/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 8 Januari 2019 — PT. KREASI BETON NUSA PERSADA, DKK VS TUGIMIN, DKK
91 — 42
  • Dekeluarkan) yang dalam pelaksanantugasnya diatur dengan Surat Keputsan Menteri Agararia No. Sk.103/Ka/1955 tanggal 30 Juni 1955, sehingga adalah suatu kenaifan dannyatanyata berlawan dengan fakta hukum dalil gugatan para penggugat(ic.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
146 — 35
  • No. 51/Pid.Sus/TPK/2019/PNSbykoservasi dapat dimohon hak, sesuai dengan permohonan hakyang diajukan oleh EDI SUTRISNO, S.Sos, M.Si Jabatan LurahManyar sabrangan bertindak untuk dan atas nama pemerintahlurah manyar sabrangan yang berkedudukan diSurabaya,tertanggal tanggal 6 September 2001 telah memenuhiketentuan pasal 51 Peraturan Menteri Agararia / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 ; Bahwa surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya denganNomor : 500.13904 , tertanggal 27 April
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
122 — 39
  • No. 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyUdang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang undang Pokok Agraria ,yang diatur di dalam pasal 2.Bahwa peningkatan obyek tanah yang masuk kawasan lindung /koservasi dapat dimohon hak , sesuai dengan permohonan hakyang diajukan oleh EDI SUTRISNO, S.Sos, M.Si Jabatan LurahManyar sabrangan bertindak untuk dan atas nama pemerintah lurahmanyar sabrangan yang berkedudukan di Surabaya,tertanggaltanggal 6 September 2001 telah memenuhi ketentuan pasal 51Peraturan Menteri Agararia / Kepala
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
260 — 54
  • ., di bawah sumpah memberikanpendapatnya pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa ahli selaku dosen pada Univertas Lampung sejak tahun 1990sampai dengan sekarang; Bahwa ahli di bidang Hukum Agararia dan sudah sering dipakai olehKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikanpendapat diberbagai instansi di Lampung dan diluar Lampung seperti diJakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Ciamis; Bahwa program IP4T sudah dicanangkan dalam PP Nomor 10 tahun 1961tapi direalisasi sejak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
146 — 38
  • ., di bawah sumpah memberikan pendapatnyapada pokoknya sebagai berikut; Bahwa ahli selaku dosen pada Univertas Lampung sejak tahun 1990sampai dengan sekarang; Bahwa ahli di bidang Hukum Agararia dan sudah sering dipakai olehKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikanpendapat diberbagai instansi di Lampung dan diluar Lampung seperti diJakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Ciamis; Bahwa program IP4T sudah dicanangkan dalam PP Nomor 10 tahun 1961tapi direalisasi sejak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW
145 — 59
  • 2),Kakanwil maupun bidang hak atas tanah dan pengukuran danpendaftaran tanah wajib untuk melakukan penelitian data yuridis maupunteknis, sesuai Peraturan Menteri Negara Agararia / Kepala BPN No. 9tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanahNegara dan hak pengelolaan. Dan apabila Kepala Kantor Wilayah BPNDKI Jakarta tidak memeriksa dan meneliti data yuridis dan data fisik atastanah yang dimohon yang menjadai kewenangannya (lebih dari 2.000M?)
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
793 — 987
  • sengketa tanah terletak di Kelurahan CakungBarat, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur,Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta telah sesuai PeraturanMenteri Agararia dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional RI Nomor 11 Tahun 2016 karena sebelum diterbitkansurat keputusan tersebut diatas telah dilakukan penelitianmengenai data fisik, data yuridis yang tertuang dalam DiktumMenimbang di Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No.13/Pbt/
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 55/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - HARLAN BATUBARA, S.H
175 — 514
  • Peraturan Menteri Agararia/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.Terhadap seorang Penilat MAPPI yang telah memiliki Izin Penilai bidang Properti dariMenteri Keuangan namun belum memiliki lisensi dari Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tidak dapat melakukan Penilaian pada pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (lihat butir 10)Sehubungan dengan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum, yang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
85 — 38
  • Peraturan Menteri Agararia/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.Terhadap seorang Penilai MAPPI yang telah memiliki Izin Penilai bidang Propertidari Menteri Keuangan namun belum memiliki lisensi dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia tidak dapat melakukan Penilaian pada pengadaantanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (lihat butir 10)Sehubungan dengan Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum, yang
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 22-04-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/PN-LP
Tanggal 22 April 2013 — PEMERINTAH RI DAHULU MENTERI DALAM NEGERI CQ DIRJEN AGARARIA DEPDAGRI SEKARANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA ; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAWAN-V ; 6. PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KDH TKI SUMATERA UTARA DI MEDAN ; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAWAN-VI ; 7. PEMERINTAH RI CQ DAHULU MENTERI DALAM NEGERI, CQ KEPALA KANTOR AGRARIA TK-II DELI SERDANG SEKARANG BPN TK-II DELI SERDANG ; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAWAN-VII ; 8.
278 — 18
  • PEMERINTAH RI DAHULU MENTERI DALAM NEGERI CQ DIRJEN AGARARIA DEPDAGRI SEKARANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA ; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAWAN-V ; 6. PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KDH TKI SUMATERA UTARA DI MEDAN ; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAWAN-VI ; 7. PEMERINTAH RI CQ DAHULU MENTERI DALAM NEGERI, CQ KEPALA KANTOR AGRARIA TK-II DELI SERDANG SEKARANG BPN TK-II DELI SERDANG ; Selanjutnya disebut sebagai Pihak TERLAWAN-VII ; 8.