Bahwasaksi sebagai Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOK)berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kotabaru. Bahwasaksi sebagai Penanggung Jawab Operasional Kabupaten (PJOK)menerima honor sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa saksi tidak melakukan monitoring ke Kecamatan karenaketerbatasan dana.Tanggapan terdakwaatas keterangan saksi : Membenarkan keterangan saksi.Saksi NOR HAMRAN Bin HASYIM, PJOK ( Penanggung JawabOperasional Kecamatan) PNPM MPD Kab.

Bahwa saksi sebagai Penanggung Jawab Operasional Kecamatan(PJOK). Bahwasaksi tidak mengetahui kejadian sebenarnya.Tanggapan terdakwaatas keterangan saksi : Membenarkan keterangansaksi.KETERANGAN AHLI:Ahli H. MUHYIDIN KHALIDI, SE Bin (Alm) H. M. SYAMSURI, PNS (PerwakilanBPKP Prov. Kalimantan Selatan), setelan bersumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saat diperiksa di persidangan ahli dalam keadaan sehat jasmani danrohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

Situbondo dan jabatan barusebagai Kabid keswadayaan masyarakat dan sarana prasarana pada BPMPKab.Situbondo.Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksiberikan adalah benar dan tidak merubahnya.Bahwa saksi dalam pengelolaan PNPM MP dilibatkan dalam penyaluran dana BLMprogram PNPMMP Kab.Situbondo sebagai PJOK Kabupaten, sejak Th.2009 sampaisekarang, dasar penunjukan sbb :1.

Besuki saksi dilibatkansebagai PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) Kecamatan BesukiKab.Situbondo sebagaimana SK Kepala BPMP Kab.

Situbondo Nomor :188.4/05/431.303.2.1/2010 tanggal 18 Januari 2010 dan SK Bupati situbondoNomor 188/65/P/004.2/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Keputusan BupatiNomor : 188/58/P/004.2/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan tugas pokokPenanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilansluruh kegiatan PPK di Kecamatan.53Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang saksiberikan adalah benar dan tidak merubahnya.Bahwa sebagai PJOK saksi mengetahui bahwa di

dana tersebut tidakmemotong dana PNPMMPd yang diterima melainkan adaSendiri, dan uang Operasional tersebut langsung masuk kerekening UPK.Biaya Operasional BPUPK dan BKAD diambilkan PengutanaKelembagaan dan audit dari Sebagaimana tercantum dalamStandart perencanaan keuangan UPK, jadi diambilkan dalamBiaya Operasional UPKUntuk Biaya Operasional FAISILITATOR sudah melekat padaHonor/gajiUntuk PJOK diambilkan dari DOK Perencanaan dan Subsudidari daerah.

SitubondoYang melakukan klarifikasi pada saat itu adalahBPUPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan)yaitu. saudara REDA MADUSUKI dan LELYSULISTYOWATI, PJOK (Penanggung jawabOperasional Kegiatan) yang bernama HADISOESANTO dan FK (Fasilitator Kecamatan) yaitusaudari DEVI ANDINI.Bahwa Dari hasil klarifikasi didapat penggunaan danabaik SPP Maupun UEP pada dana PNPM MPD Kec.Besuki oleh pengurus UPK Kec. Besuki dari tahun2002 sampai dengan 2011 yaitu :97a1.

Lima Puluh Kota;Bahwa Hubungan PJUOK dengan PPK, PJOK sebagai instansi Teknis, dimanaDinas PU dalam hal ini adalah sebagai supervise/Pengelola teknis Pekerjaanyang bersifat supervice, sedangkan PPK adalah bertanggungjawab atas fisik dankeuangan dalam pengelolaan dana bantuan serta membuat dan menyampaikanlaporan pertanggungjawaban pelaksaan dana bantuan kepada BNPB Pusat;Bahwa Total dana yang disetujui BNPB Pusat sebesar Rp. 15.677.482.200,(lima belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat

untuk pencairan dana tersebut ada Berita Acaranya (BA);Bahwa Tentang permohonanya, saksi tidak tahu, karena PJOK itu hanya yangterakhir;Bahwa Dalam proses pencairan dana bagi ke5 (kelima) konsultan perencanatersebut PJOK ikut bertanda tangan;Bahwa Sistim pencairan dana buat ke5 (kelima) konsultan perencana nyaadalah penarikan tunai;Bahwa Penyerahan uangnya kepada rekanan dilakukan oleh PPK dimana Yangsaksi ketahui sehubungan dengan pengadaan rekanan itu dianggap tidak ada,karena ke5 (lima) konsultan

Rehabilitasi Jembatan, Rp. 100.000.000, (seratusHal 34 dari 131 Putusan No: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdgjuta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Jembatan Plat Dueker dan Rp.677.482.000, (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh duarupiah) untuk Belanja Operasional Kegiatan;Bahwa Kegiatan non fisik seperti rehabilitasi perkuatan Tebing Sungai, kegiatanrehabilitasi Jembatan serta Rehabilitasi Jembatan Plat Dueker, semuanyadilaksanakan dimana Dananya sudah dicairkan;Bahwa Dana yang di PJOK

Jumri sebagai anggotaBahwa saksi tidak ingat aoakah mereka ada Surat Keputusannya;Bahwa Yang dibayarkan honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara,PJOK, Pengawas, Tim Peneliti Kontrak dan Panitia Pengadaan untuk paketlrigasi;Hal 36 dari 131 Putusan No: 9/Pid.SusTPK/2016/PN.PdgBahwa Honor untuk paket perencanaan ada dibayarkan;Bahwa Setelah Son menghadap PPK, PPK memerintahkan untuk melakukanpembayaran;Bahwa Yang diminta untuk melakukan melakukan pembayaran Kontrak, BeritaAcara Kemajuan Pekerjaan

;Bahwa Rp.11.000.000.000, dipergunakan untuk Normalisasi dan perkuatanTebing Sungai kegiatan 37 paket irigasi, untuk jembatan, plat duiker, Rp.3.700.000.000, dipergunakan untuk Rehabilitasi Saluran Irigasi di KecamatanLareh Sago Halaban, Luak dan Situjuah Limo Nagari, Rp. 200.000.000, untukRehabilitasi Jembatan di Lareh Sago Halaban, Rp.100.000.000, untukRehabilitasi Jembatan Plat Dueker di Situjuah Batua kemudian ada lagiBOK/PJOK sebesar Rp. 677.482.000.

terdakwa BARENAMBARITA, ST ternyata dilapangan masih ada kekurangan pekerjaan yangdilaksanakan di beberapa LKD berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dariKepala Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun No: 600/75/DBM/2012 tanggal24 Januari 2012 yang dilakukan Staf Survey dan perencanaan Bidang Bina Teknikpada Dinas Bina Marga Kabupaten Simalungun yaitu Jhon Rianto Sinaga, KetuaLKD, terdakwa Baren Ambarita selaku Tenaga Teknis Lapangan, EDI MARULITUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Kuitansi Pembayaran Angsuran, Berita Acara Serah TerimaPekerjaan LKD ke PPK, Gambar Purna Laksana (As Built Drawing),Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan (0%, 50% dan 100%)pada titik atau station (STA) yang sama, dan Rencana kegiatanOperasional dan Pemeliharaan (OP) oleh Tim OP yang dibentukberdasarkan rembug Kelompok Pemanfaaf dan Pemeliharaan(KPP) di tingkat desa.Dimana dalam tahap I, Il, dan Ill terdakwa bersamasama dengan saksi EDIMARULI TUA SINAGA selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa BAREN AMBARITA, ST sebagai Tenaga TeknisLapangan PNPM PISEW secara bersamasama dengan saksi EDI MARULI TUASINAGA (berkas perkara terpisah) selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK

Bahwa dengan di kapitalisasi /plafondering tunggakan bunga Penggugatdijadikan hutang pokok olehTergugat dengan demikian Tergugat telahmelakukan pelanggaran peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )No.42/PJOK.03/2017 Bab VII angka 4 yang menyatakan : Bank tidakmelakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafondkredit atau tunggakantunggakan bunga dengan mengkapitalisasi tunggakanbunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering olehkarena itu Tergugat telan melakukan

Penggugat dalam hal ini menyatakan keberatan penjualan lelang obyeksengketa oleh Tegugat tersebut, karena kondisi saat ini usaha Penggugatterkena dampak dari penyebaran pandemi covid19, sebagaimana PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklus dampak penyebarancovid19, Pasal 2 ayat( 1 ) disebutkan yang dimaksud debitur yang terkenadampak penyebaran covid19 termasuk usaha mikro, kecil,menengah adalahdebitur yang mengalami kesulitan

Bahwa usaha Penggugat saat ini baru dalam kesulitan keuangan karenadampak cocid19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalanwalaupun terseokseok serta prospek kedepan masih bisa diharapkansehingga seharusnya Tergugat dapat memberikan/ kelonggaran relaksasiuntuk penyelesaian pinjaman Penggugat kepada Tergugat denganmengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan kontraksiklusHalaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 18

atas eksepsi Tergugat melalui repliknya Penggugatberpendapat gugatan Penggugat sudah tegas dan jelas yaitu perbuatan melawanhukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan plafondering atas pinjamanPenggugat kepada Tergugat ;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugatmemang benar perihal dalam surat gugatan penggugat adalah perbuatan melawanhukum dimana Penggugat memberikan alasanalasan hukum yang pada pokoknyadengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.,11/PJOK

.03/2020 tentangstimulus perekonomian Nasioanl dan peraturan Otoritas Jasa KeuanganNo.42/PJOK/2017 Bab.

langsung masyarakat (BLM) PNPM-MPD dan paska program pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembang tahun 2011 ;

20. 1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011, tantang pembentukan Tim verifikasi UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Sumber ;

21. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK

Rembang TA. 2011 ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penunjukan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kab.Rembang TA 2011 ;1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Kegiatan (UPkK)dan alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPMMPD danpaska program pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rembangtahun 2011 ;20.1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011 tanggal25 Januari 2011, tantang pembentukan Tim verifikasi UPK ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd)Kecamatan Sumber ;21.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011 tanggal20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PJOK

PengelolaKegiatan (UPK) dan alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM)PNPMMPD dan paska program pengembangan Kecamatan (PPK)Kabupaten Rembang tahun 2011 ;1 (satu) bendel Keputusan Camat Sumber Nomor : 15 tahun 2011tanggal 25 Januari 2011, tantang pembentukan Tim verifikasi UPKProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPMMPd) Kecamatan Sumber ;1 (satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/387/2011tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK

Kebijakan ini tertuang dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019(Covid19) pada pasal 5 ayat 2 berbunyi "Restrukturisasi kredit atauembiayaan sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapat dilakukanterhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelahdebitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease2019 (COVID19)termasuk debitur usahamikro

keadaan mati suri akibat dari Dampak PenyebaranCovid 2019.Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 pihak Tergugat yang diwakili olehcollector mendatangi Penggugat dan meminta Penggugat untukmenandatangani Restrukturisasi dengan total hutang sebesar sebesarRp.302.000.000,, dan Penggugat diberikan tenggang waktu oleh Tergugatsore hari;Bahwa terhadap tenggang waktu 30 Juni 2020 yang diberikan Tergugatkepada Penggugat jelas telan bertentangan dengan Peraturan OtoritasJasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK

masih dalam keadaan mati suri akibat dari Dampak PenyebaranCovid 2019.Pada tanggal 30 Juni 2020 pihak Tergugat yang diwakili oleh collectormendatangi Penggugat dan meminta Penggugat untuk menandatanganiRestrukturisasi dengan total hutang sebesar sebesar Rp.302.000.000,, danPenggugat diberikan tenggang waktu oleh Tergugat sore hari;Terhadap tenggang waktu 30 Juni 2020 yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat jelas telah bertentangan dengan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Republik Indonesia Nomor 11/PJOK

Camat dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan(PJOK).c. Khusus Struktural Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diTingkat Kecamatan, sebagai berikut : Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ). Badan Pengawas UPK ( BPUPK ).

kepala Sekretaris PNPM MandiriPerdesaan ; Bertangggung jawab atas penyelenggaraan oprasional kegiatandan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diKabupaten Tasikmalaya; Melaporkan hasil penyusunan SAI kepada sekretaris nasionalPNPM Mandiri Perdesaan melalu Tim Koordinasi PNPNM Propinsisetiap bulannya; Melaksanakan koordinasi dengan pelaku PNPM di daerah ;Bahwa saksi tahu adanya penyimpangan/penyalagunaanberdasarkan laporan yang diterima daqri Tim Penangan Masalah,fasilitator Kabupaten, PJOK

Bupati Tasikamalaya, No. 821.2/Kep.73/BKPLD/2011, tanggal 5Desember 2011;Bahwa tugas pokok adalah memimpi, mengatur, membina,mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugaspokok badan meliputi urusan kesekretariatan, pembangunan desadan kelurahan, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaanperempuan dan keluarga berencana serta pembinaan unitpelaksana teknis;Bahwa permasalahan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan diKecamatan Taraju ada penyimpangan' berdasarkan laporanfasilitator dan PJOK

BKAD : Berpungsi untuk melakukan tugas pokok sebagailembaga pengelola partisipasi masyarakat, Kegiatan antar Desa,asset produktip, serta program program dari pihak ketiga.Bahwa tata cara pelaksanaan dari program SPP dan UEP tersebutsipatnya bergulir mekanisme pelaksanaan dari SPP Dan UEPtersebut desa mengajukan proposal berupa kelompok tergantungkelayakan usaha lalu proposal itu di MAD kan lalu digulirkan kepadakelompok berdasarkan besarnya pinjaman, tiap pencairan selaluditandatangani Ketua UPK , PJOK

, Konsultan/FK, Forum, atau utusanmasyarakat.Bahwa pada sekitar bulan maret tahun 2010 ketika pengurus UPKTaraju dipinta pertanggungjawaban oleh Tim Penyehat UPK Tarajuyang terdiri dari BRAD Apdesi PJOK Kecamatan.Bahwa yang ada didalam TIM penyehat UPK taraju tersebut adalahPak A.

Saksi BURHANUDDIN Bin (Alm) SAMSIR;Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak adahubungan keluarga ;Bahwa Saksi menjabat sebagai PJOK (Penanggung jawab oprasionalkegiatan) 10 januari 2012 tentang Penanggung jawab oprasional kegiatanKabupaten (PKOKAB) dan Penanggung jawab oprasional kegiatan(PUOK) Kecamatan program PNPM Mandiri perdesaan kab. KotabaruTA2012;63Bahwa Saksi sebagai PJOK (Penanggung jawab oprasional kegiatan)program PNPM Mandiri perdesaan kec. PL. selatan kab.

ANTON sudah disampaikan kekabupaten ;Bahwa Terhadap tugas tanggung jawab Saksi sebagai PJOK pada pointersebut diatas adalah sebagai berikut:1. Saksi sudah koordinasi dengan FK dan PUOKKAB tentang kegiatanpembangunan didesa mengenai PNPM Mandiri perdesaan.2. Saksi sudah melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan PNPM diseluruh desa sekecamatan Pulau laut selatan.3. Saksibelum pernah melaksanakan karena tidak ada pemberitahuankepada Saksi tentang teknis pencairan.4.

Kotabaru pada tanggal 10 Januari 2012berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor188.45/10/KUM/2012 tentang PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWABOPERASIONAL KABUPATEN ( PJOKAB) DAN PENANGGUNG JAWABOPERASIONAL KEGIATAN ( PJOK) KECAMATAN PROGRAMNASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PERDESAANKABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2012 ;Bahwa dana Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM MANDIRIPerdesaan tahun 2011 S/d 2012 di Kec. Pulau Laut Selatan Kab.

ANTONI) dan PJOK (PakKADIR), yang langsung dibagikan kepada seluruh anggota kelompokNELAYAN ;373Nama anggota kelompok NELAYAN penerima dana SPP (Simpanperempuan) REGULER V program PNPM.MP Kec. PL. Selatan denganrincian sebagai berikut:. Saksi sendiri (Rp. 3.000.000,).Nh. NURBAYAH (Rp. 2.000.000,).3. MASDIANA (Rp. 2.000.000,).4. BADARIAH (Rp. 2.000.000,).5. SIT MUSANAH (Rp. 3.000.000,).6. NUR AFNI (Rp. 3.000.000,).7.

SUGANDA) dan PJOK(BURHANUDDIN), setelah Saksi terima dana tersebut kemudianmembagikannya kepada anggota kelompoknya.Nama anggota kelompok NELAYAN penerima dana spp (simpan pinjamperempuan) REGULER VI program PNPM.MP Kec. PL. Selatan denganrincian sebagai berikut:1. Saksi sendiri (Rp. 3.000.000,).2 HERMAWATT (Rp. 3.000.0003. MARSUKA (Rp. 3.000.000.).4 KASMAWATT (Rp. 3.000,000,).5. KASMIANI (Rp.3.000.000,).746. TARBIAH (Rp. 3.000.000,).7. SALASIAH (Rp. 3.000.000,).8.

PJOK;q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporanperkembangan kegiatan;s Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikanjika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;t Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dansecara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas danRekening;u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan danadalam

PjOK;q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporanperkembangan kegiatan;s Menjunjung tinggi kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jikamelakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;t Memastikan Pengelolaan Dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dan secaraberkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas dan Rekening;u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana

Rembang TA. 2011 (BB-12);13. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 410/37/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) Kab. Rembang TA 2011 (BB-13);14. 1 (satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 nama Kelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Bahwa persyaratan yang harus ada didalam proposal yang dibuat UPKKecamatan untuk bisa di ajukan ke KPPN adalah :e Surat Penetapan Camat (SPC) yang ditandatangani oleh Camatlokasi PNPMMPd.e Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) yang ditandatangani olehpihak pertama PPK/PjJOK Kecamatan dan pihak ke Dua KetuaUPK.90e Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) yangditandatangani oleh ketua MAD, ketua UPK, FasilitatorKecamatan, PPK/PjOK Kecamatan, dan Fasilitator Kabupaten.Bahwa yang membuat SPP (Surat

AP(Kepala Sub Bidang Pengembangan Sarpras Ekonomi PerdesaanBPMPKB Kabupaten Rembang.Bahwa yang berhak membawa dan mengajukan proposal yang sudah dinyatakan Lengkap ke KPPN adalah pejabat penguji penandatangan suratperintah membayar melalui imail yang kKemudian disusul dengan proposal.Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama antara PjOK Kabupaten / PPKdengan pengurus UPK kecamatan Sumber.Bahwa dana bantuan pemerintah yang diterima olen UPK Kec.

Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) yang ditandatangani oleh pihakpertama PPK/PjOK Kecamatan dan pihak ke Dua Ketua UPK.3.Surat pernyataan kesiapan penggunaan dana (SPKPD) yangditandatangani oleh ketua MAD, ketua UPK, Fasilitator Kecamatan,PPK/PjOK Kecamatan, dan Fasilitator Kabupaten.Bahwa yang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah PJOKKecamatan, sedangkan untuk SPM (Surat Perintah Membayar) adalah94pejabat penguji dan penandatangan SPM yaitu saksi yang saat itumenjabat sebagai Kasubid Pengembangan

Rembang TA. 2011 (BB12).13.1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 410/37/2011tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penunjukan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kab.Rembang TA 2011 (BB13).14.1 (Satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

Rembang TA. 2011 (BB12);13.1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 410/37/2011tanggal 20 Januari 2011 tentang Penunjukan Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Tingkat Kecamatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) Kab.Rembang TA 2011 (BB13);14.1 (Satu) bendel Proposal perguliran PNPM MPd Tahun 2011 namaKelompok TAHLIL Ds. Sumber Kec. Sumber Kab. Rembang An.

akan melakukan penjualan / lelang atas obyeksengketa tersebut dengan bantuan Turut Tergugat, oleh karena ituPenggugat dalam hal ini menyatakan keberatan atas surat PeringatanTegugat tersebut diatas, karena Penggugat selama lebih kurang 8 tahunmenjadi nasabah Tergugat dan selalu menyelesaikan pinjaman denganbaik dan telah banyak andil kepada Tergugat , karena kondisi saat iniusaha Penggugat lesu karena terdampak dari penyebaran pandemi covid19, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/PJOK

Bahwa usaha Penggugat saat ini dalam kesulitan keuangan karenadampak cocid19 akan tetapi usaha Penggugat tersebut masih berjalanwalaupun terseokseok serta prospek kedepan masih bisa diharapkansehingga Penggugat mengharapkan kepada Tergugat I untuk dapatdilakukan restrukturisasi atau penyelesaian atas pinjaman Penggugatkepada Tergugat dengan mengacu SK BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12Nopember 1998 tentang restrukturisasi kredit, dan atau Peraturan OtoritasJasa Keuangan No.11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus

Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatankepada Penggugat dalam menyelesaikan pinjamannya kepada Tergugat sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )No.11/PJOK.03/2020 ;6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan penjualanlelang atas obyek sengketa dengan menunggu putusan perkara ini sudahmempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht ) ;7.

Tugas dan tanggungawab Bendahara UPK,yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wiliyahanya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM).3) Mengikuti pelatinanpelatihan yang berkaitan dengan tugasnya.Dimana terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar tugasdan tanggungjawab sebagai bendahara UPK yakni tidak Menerima

Tugas dan tanggungawab terdakwa Verawati Mantu selakuBendahara UPK, yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOk),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wilayahnya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)3) Mengikuti pelatihanpelatinan yang berkaitan dengan tugasnya.Bahwa selanjutnya Kecamatan Lemito adalah salah satu Kecamatan yangmenjadi sasaran Program

Tugas dan tanggungawab Bendahara UPK, yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOk),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wiliyahanya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM).3) Mengikuti pelatihanpelatihan yang berkaitan dengan tugasnya.Dimana terdakwa Verawati Mantu tidak melakukan tugas dantanggungjawab sebagai bendahara UPK atau melakukantugas dan tanggungjawabnya

Tugas dan tanggungawabBendahara UPK, yakni:1) Bersama dengan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK),Fasilitator Kecamatan (FK), Ketua dan Sekretaris, memfasilitasitahapan pelaksanaan kegiatan PNPMMP di wiliyahanya.2) Menerima, menyimpan, mencatat, menyalurkan dan melaporkan DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM)3) Mengikuti pelatinanpelatihan yang berkaitan dengan tugasnya.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 123/8/IIl/2009, tanggal 24 Maret 2009, terdakwa Verawati Mantu

Hasim, mengenaitunggakan yang belum dibayar dan tidak ada perbedaan ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakanbenar ;11.Saksi IRHAM USMAN ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi pada tahun 2010 s/d 2012 Menjabat sebagai KasiPemberdayaan Masyarakat Desa ;Bahwa tugas saksi didalam program PNPM Mandiri Pedesaan diKecamatan Lemito adalah sebagai Penanggung Jawab OprasionalKegiatan (PJOK

Berdasarkan klarifikasi pada MAD Ill maka ada pengurangan iotalpenyimpangan ( b,c dan d) Sebesar Rp. 5;330;000, ( Rp. 334.648.760,Rp. 5;330;000,) sehingga total penyimpangan menjadi Rp. 329;318;760,;> MAD Khusus Ketiga pada tanggal 06 Juli 2013 bertempat di aula KantorKecamatan Alor Tengah Utara dengan dihadiri Terdakwa DAUD JETIMAUH,Saudara ZADRAK ATABUI, Saudara URSINUS ATAPAY, Sekretaris Camat, TimInvestigasi (Fasilitator Kecamatan, UPK, BKAD) dan PJOK; Dalam pertemuantersebut diperoleh adanya

ada pergantian ketua UPK yang kemudian dijabat olehFRITS L; KOLAFAMAU Bahwa pelakupelaku PNPMMpd sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)antara lain yaitu :A.Pelaku di Desa: (1) Kepala Desa (Kades); (2) Badan permusyawaratan Desa(BPD); (3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK); (4) Tim Penulis Usulan (TPU); (5) TimPemantau; (6) Tim Pemelihara; (7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan(KPMD/K); (8) Kelompok Masyarakat;B.Pelaku di Kecamatan : (1) Camat; (2) Penanggungjawab Operasional Kegiatan(PJOK

MUSA KARMALAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Alordan membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;Bahwa posisi atau jabatan saksi dalam program PNPM Mandiri Perdesaan adalahselaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) pada Kecamatan AlorTengah Utara sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain melaksanakan koordinasi denganFasilitator

Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan pengawasan teknis dan administrasi; Secara lebih terperinci tanggung jawabPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ada di buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana PNPM yaitu Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Alor Tengah Utara menyalahgunakan ataumenyelewengkan dana angsuran

dasarnya UPK, BKAD dan FKP melakukan investigasi saksi tidak tahu, setahusaksi awalnya pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang baru mengeluh karenatidak ada data kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan tidak ada administrasiyang dibuat oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lama;Halaman 68 daril09 Putusan Nomor : 12/Pid.SusT'PK/2017/PN.Kpg.Bahwa karena rendahnya pengembalian simpanan SPP dan rekening SPP tidakberkembang sehingga kemudian dilakukan rapat yang diikuti oleh UPK, BKAD, PjOK

Kabupaten Sanggau dengan biayapendaftaran sebesar Rp. 400.000, (Empat ratus ribu rupiah), yangdibayarkan secara tunai kepada Saksi GUSTINI FAU selaku istri dari SaksiPETRUS MUSA dan setelah terkumpul barulah kegiatan Pokjar tersebutberjalan yang diikuti kurang lebih 17 (tujuh) orang, dengan jadwalpertemuan selama 1 bulan sebanyak 3 kali pertemuan yaitu pada hariKamis, Jumat dan Sabtu dari Bulan Januari 2011 sampai dengan BulanOktober 2011 dengan Program Studi yaitu Program Studi Ekonomi,Program Studi PJOK

Kabupaten Sanggau dengan biayapendaftaran sebesar Rp. 400.000, (Empat ratus ribu rupiah), yangdibayarkan secara tunai kepada Saksi GUSTINI FAU selaku istri dari SaksiPETRUS MUSA dan setelah terkumpul barulah kegiatan Pokjar tersebutberjalan yang diikuti kurang lebih 17 (tujuh) orang, dengan jadwalpertemuan selama 1bulan sebanyak 3 kali pertemuan yaitu pada hariKamis, Jumat dan Sabtu dari Bulan Januari 2011 sampai dengan BulanOktober 2011 dengan Program Studi yaitu Program Studi Ekonomi,Program Studi PJOK

Bersama FK dan PJOK, membuat jadwal pencairan dana sesuai yangdisepakati.i.

Sukabumi Nomor:414.2/152/BPMPD/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 perihalPermohonan Penjelasan.Surat Sekretaris Camat Cikidang Nomor: tidak ada tanggal 1Oktober 2012 perihal Laporan Bulanan PJOK Kec. Cikidang,yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab.

) berdasarkan surat SK WaliKotaSemarang Nomor : 050147 tanggal 03 Mei 2012.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PJOKSemarang Barat, adalah Penanggungjawab Operasionalkegiatan (PJOK) sebagaimana dimaksud dalam diktumkesatu. diangkat untuk pengendalian kegiatan ditingkatkelurahan. administrasi pelaksanaan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPMMP) diwilayah kerjanya.

Penanggungjawab Operasionalkegiatan (PJOK) mempunyai tugastugas sebagai berikut:a. Memantau pelaksanaan PNPMMP diwilayah kerjanya;b. Melaksanakan administrasi PNPMMP di wilayah kerjanya;c. Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas tiap bulan;d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPMMP;e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPMMPdengan programprogram penanggulangan kemiskinan;f.

Serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saudaraselaku PJOK ~ tersebut.

dankoordinator Kota(Korkot) untuk memberitahuan Lokasidan Alokasi dana PNPMMP;e Menghimpum Format Pencairan BLM yang dilampirilembar verifikasi. dokumen pencairan dana BLM.permohonan pembayaran dana BLM dari PJOK keSatker. surat perjanjian penyaluran bantuan antaraPJOK dan Koordinator BKM.

APBD dan APBN. sedangkanyang menerima dan menggunakan= adalah BadanKeswadayaan Masyarakat(BKM). untuk kegiatan ekonomi,social, dan lingkungan;e Bahwa berkaitan dengan penggunaan kegiatan ekonomikegiatannya adalah Pinjaman bergulir;e Bahwa dalam penyaluran dan pemanfaatan dana BLMPNPMMP tersebut. pihak mana Saja yang terkait adalah :e Tim Faskel yaitu Tim yang terdiri dari faskel senior.dibantu 4 orang faskel yaitu faskel lingkungan. faskelsosial. faskel ekonomi dan faskel pemberdayaanmasyarakat;e PJOK

Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2017/PT TJK.membuat laporan setiap bulan kepada Pejabat Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan tembusan diberikan kepadaBadan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan.Fasilitator Kecamatan membuat Laporan kepada Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dengan tembusan kepadaFasilitator PNPM Kabupaten.

Selaku pengelola dana SPP adalah UPK Kecamatanmasingmasing, dan bentuk pertanggungjawabannya adalah UPKmembuat laporan setiap bulan kepada Pejabat Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan tembusan diberikan kepadaBadan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan.Fasilitator Kecamatan membuat Laporan kepada Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dengan tembusan kepadaFasilitator PNPM Kabupaten.

Selaku pengelola dana SPP adalah UPK Kecamatanmasingmasing, dan bentuk pertanggungjawabannya adalah UPKmembuat laporan setiap bulan kepada Pejabat Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan tembusan diberikan kepadaBadan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan.Fasilitator Kecamatan membuat Laporan kepada Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dengan tembusan kepadaHalaman 44 dari 78 hal.

dihadapkan dipersidangan karena telah melakukanpencabulan terhadap saksi Anak korban Anggung Anggraini Binti Erpansyah; Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telahdiberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar; Bahwa Terdakwa merupakan guru honorer sedangkan saksi anak korbanAnggung Anggraini Binti Erpansyah murid disekolah SD Negeri 2 Lembak;Halaman 9 dari 20Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Mre Bahwa Terdakwa diangkat sebagai guru honorer PJOK

celana pendek warna coklat;1 (Satu) helai celana dalam warna merah muda;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:>>Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukanpencabulan terhadap saksi Anak korban Anggung Anggraini Binti Erpansyah;Bahwa Terdakwa merupakan guru honorer sedangkan saksi anak korbanAnggung Anggraini Binti Erpansyah murid disekolah SD Negeri 2 Lembak;Bahwa Terdakwa diangkat sebagai guru honorer PJOK