Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banten No. 5/Pid.Sus/2013/PTBTN, tanggal 25 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Hal. 81 dari 178 hal. Put. No. 1301 K/Pid.Sus/20131. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.

Untirla sebesarRp18.035.155.879,20 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugiankeuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten tanggal 22 Juni 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banten No. 5/Pid.Sus/2013/PTBTN, tanggal 25April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang No. 13/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG, tanggal

yang telah dilegalisir ;1 (satu) exemplar foto copy perjanjian persetujuan penambahanplafond kredit No. 7 tanggal 31 Januari 2015, yang telah dilegalisir;1 (satu) exemplar salinan rekening koran periode 1/01/2015 s/d23/11/2015 ;1 (satu) exemplar salinan rekening koran periode 1/01/2015 s/d23/11/2015 ;1 (satu) exemplar salinan rekening koran periode 1/01/2015 s/d23/11/2015 ;1 (satu) exemplar foto copy surat penyerahan asli sertifikat pemecahandari Notaris/PPAT TRISKA DAMAYANTI, SH kepada Pimpinan PTBTN

Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR, yang dikeluarkan oleh PTBTN (Bank Tabungan Negara), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya laluoleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah mengajukan saksisaksiyang telah memberikan keterangan sebagai berikut :1.

Selain itu Penggugat/Terbanding adalah Direktur PTBTN (Persero) yang diangkat berdasarkan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa, yang berada dalam bidang hukum perdataPenggugat/Terbanding bukanlah pegawai yang pengangkatan danpemberhentiannya diatur dalam peraturan perundangundangandibidang kepegawaian yang dapat diberi rehabilitasi, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (11) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan

Kelurahan/Desa Tobat,Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kode Pos 15610,dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari Almarhum Haji Salabin Marhad, yang selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding XIII Semula Turut Tergugat XIII.Pengadilan Tinggi tersebut.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 44/PEN/PDT/2019/PTBTN tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 April 2019.Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Pit. Panitera Pengadilan TinggiBanten Nomor 44/PDT/2019/PT BTN Jo.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:111/PEN/PDT/201 7/PTBTN,tanggal 27 September 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan PenetapanPerubahan Susunan Majelis tanggal 8 Desember 2017;. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;.

BuktiP6b : Putusan Pengadilan Tinggi BantenNomor 85/PID/ 2019 /PTBTN tanggal 15 Oktober 2019 (Salinanresmi);12. BuktiP6c : Salinan putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 425/K/Pid/2020 tanggal 6 Mei 2020(fotokopi, stempel basah);13. Bukti P7 : Akta Pendirian beserta perubahanPT. Tribharata Sejati No.2 tanggal 1 Desember 2016 (fotokopi);14. Bukti P8a: Profil perusahnaan PT.

perkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JIRO SOMAtersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/Pdt/2015/PTBtn

Winarno(Bukti P45);Fotocopy Salinan Putusan Perkara Pertada Nomor709/Pdt.G/2016/PN.Tng, 30 Mei 2017 dimana dalam AmarPutusannya;Pada point 3, Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan Hukum dan pada point, 4.Menyatakan Akta JualBeli Tanah (AJB)No. 203/2012 tanggal 27 Juli 2012 Batal demi Hukum (Bukti P46);Fotocopy Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 145/PDT/2017/PTBTN, tanggal 13 Februari 2018, Menguatkan Putusan Pengadilan NegeriTangerang, No. 709/Pdt.G/2016/PNTng, 30 Mei 2017

IGASUTAMA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 114/Pdt/2016/PTBtn., tanggal 25 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan PengadilanNegeri Serang Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Srg., tanggal 12 April 2016;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2.

Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 14/PEN/PDT/2019/PTBTN tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding ;2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Winata dan saksi Nelly Apriani telahmenimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.450.000.000,00 (Enammilyar empat ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan Laporan Hasil AuditBPKP Provinsi Jawa Barat Nomor: SR186/PW10/05/2018 tanggal 17 April2018 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian NegaraAtas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit pada PTBTN (Persero) TBkK Cabang Cikarang Tahun 2012 sampai dengan Tahun

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 55/PID/2020/PTBTN tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan majelis hakim.2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 55/PID/2020/PT BTNtanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.3.

., SH, Advokat pada Kantor AdvokatF&Co Lawyers, beralamat di Senayan Trading Center,1st floor, Suite 1072, Jalan Asia Afrika Nomor 8Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 September 2018, untuk selanjutnyadisebut Terbanding semula sebagai Penggugat.Pengadilan Tinggi Tersebut.Telah membaca:1.Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 161/PDT/2019/PTBTN, tanggal 23 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 161/PDT/2019/PT BTN

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yangditujukan kepada Komandan Kodim 0603 Lebak tanggal 30Desember 2004, Nomor: 630.14572004, Perihal:Penjelasan tentang terjadinya proses sertipikat tanah di jalanMultatuli No. 26 Rangkasbitung, Lampiran bukti berupaGambar Situasi; (Fotokopi sesuai dengan asli);Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor:192/Pid.B/2018/PN.Rkb tanggal 23 Januari 2019 (Fotokopidari fotokopi);Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 105/PID/2016/PTBTN tanggal 23 Januari 2019

Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal2 Maret 2013 Nomor: 253/Pid.B/2013/PN Tng. juncto PutusanPengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Juli 2013 Nomor: 81/PID/2013/PTBTN juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2Oktober 2013 Nomor: 1109 K/PID/2013 yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap dan pasti, telah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memasukkanketerangan palsu ke dalam akta otentik;Adapun akta otentik

Msi in casuobjek perkara a quo telah dibebani dengan hak tanggungan peringkatpertama sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3446/2013tanggal 24 April 2013 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor 44/2013 tanggal 22 Februari 2013 untuk kepentingan PTBTN Persero Tbk in casu Tergugat Ill.Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 UndangUndang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 58/PDT/2009/PTBTN tanggal 11 Agustus 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 780K/PDT/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah sama.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas telah terjadipengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputusserta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga perkara Nomor :130/Pdt.G/2019/PN.

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013 Penggugat membuatSurat Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum= danmendaftarkan Surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTangerang pada tanggal 25 November 2013 dengan RegisterNomor 645/ Pdt.G/2013/PN Tng, yang kemudian naik ke tingkatBanding di Pengadilan Tinggi Banten Nomor 16/PDT/2015/PTBTN., tanggal 6 April 2015, dan kemudian naik ke tingkat Kasasi diMahkamah Agung RI Nomor 2937 K/Pdt/2015 tanggal 29 Februari2016, dan berakhir dengan Putusan Peninjauan

Tanda Penduduk NIK: 32.75.01.1006.18906, Nama:Surya Mihardja, tanggal 26 Agustus 1997 (Fotokopi dariFotokopi);: Putusan Pengadilan Negeri Klas A Khusus Tangerang Nomor:542/PDT.G/2013/PN Tng, diputus tanggal 12 Juni 2014(Fotokopi sesuai dengan Salinan);: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 99/PDT/2014/PTBtn, diputus tanggal 15 Januari 2015 (Fotokopi sesuai denganSalinan);: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3221 K/Pdt/2015,diputus tanggal 24 Februari 2016 (Fotokopi sesuai denganSalinan);: Putusan