Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas namaArthur Mononutu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupaa. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No:Kep/135/ VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang PenetapanPenjatuhan Hukuman = atas nama = Arthur Mononutu,b.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No: Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas namaArthur Mononutu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalamkedudukan semula sebagai Anggota Polri ;5.

PTUN.MDO tanggal 07 Januari2016 dengan pertimbangan pada pokonya Mengabulkan gugatan Penggugat /Halaman 7 dari halaman 9 Putusan 52/B/2016/PT.TUN.MKSTerbanding untuk seluruhnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut utamanya tentangpertimbangan bahwa sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 22ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri maka sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH

., MM;Bahwa Objek Sengketa tersebut di antarkan kerumah penggugat olehSlamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) dan danbeberapa orang staf pada tanggal 21 Maret 2019 malam pukul 20.12WITA, tanpa menyerahkan Berita Acara penyerahan;Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama denganRekan lain yang mendapat SK PTDH datang menghadap danmeminta Berita Acara Penyerahan SK PTDH yang di serahkan olehBapak Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan ) dansekaligus menyerahkan surat

Tanggal 6Maret 2019, telah pula melakukan Upaya Administratif denganmengajukan keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH diajukanPenggugat tanggal 25 Maret 2019, karena tidak di tanggapi olehtergugat, Penggugat kembali melayangkan surat PermohonanPengaktifan kembali sebagai ASN tanggal 2 Mei 2019, tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugatmelayangkan Surat SOMASI ke1 yang intinya penegasan terhadapkeberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH dan PermohonanPengaktifan kembali

PNS atas nama Penggugat;Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.GTOApakah ahli pernah melihat danmembaca SK PTDH yang dijadikanobjek sengketa?Menurut ahli, peraturan mana yangmengatur ASN dapat diberhentikantidak dengan hormat?Menurut ahli, apakah pelanggarandisiplin PNS sama dengan kejahatanjabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan?

Apakah saksi mengetahui kronologisterbitnya SK PTDH tersebut?Apa yang saksimenerima surat dari BKN?Berapa kaliterkait SK PTDH diadakan?rapatApakah ada sanksi laindijatunkan kepada 12 orang PNSselain SK PTDH?

Kapan awal mulai proses SK PTDH?Apakah ada prosedur khusus dalamhal penanganan surat?kalipembahasaan terkait penerbitan SKPTDH tersebut?Apa yang dibahas dalam pertemuanBerapa diadakan rapattersebut?Rapat tersebut membahas SK PTDHsecara keselurunan atau masingmasing PNS?Apakah ada pemanggilan/undangankepada 12diberikan SK PTDH?Apakah saksi mengetahuihukum diterbitakannya SK PTDH,apakah putusan pengadilan negeriorang PNS~ yangdasaratau putusan kasasi?

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH):Bahwa terhadap perkara penggugat tidak diselesaikanmelalui pengadilan tetapi diselesaikan diluar jalurPengadilan (DKP) ; Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008di Polda Kalbar, Tim Penyelesaian perkara anggota polriyang terlibat penyalahgunaan Narkoba mengadakan rapatdan hasilnya terhadap Penggugat disarankan untukdiberhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) ; Hasil Rapat Tim DKP Polda Kalbar sertapendapat hukum dan saran penyelesaian perkara penggugattersebut, Kapolda

Kalbar selaku atasan Ankummenyetujui/sependapat dengan saran yang diajukan bahwaterhadap penggugat dijatuhi Hukum Administrasi berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ;c.

):Bahwa terhadap perkara Penggugat tidak diselesaikanmelaluiPengadilan tetapi diselesaikan diluar jalur Pengadilan(DKP) ;Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 di Polda Kalbar,Tim penyelesaian perkara Anggota Polri yangterlibat penyalahgunaan Narkoba mengadakan rapatdan hasilnya terhadap Penggugat tersebut, kapoldaKalbar selaku Atasan Ankum menyetujui/Sependapatdengan saran yang diajukan bahwa terhadapPenggugat dijatuhi Hukuman Administrasi berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Bahwa apa yang

didalilkan Penggugat dalam posita 9akan Tergugat tanggapi sebagaiberikut ; Bahwa TergugatMemberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH)terhadap Penggugat sudah mempunyai dasar hokumyang kuata.)

pada tanggal 10 November 2007 yang pada pokoknyamenerangkan bahwaitelah menjatuhkan sanksi berupa:Rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dariDinas Kepolisian atas nama: Akhyadi, dikarenakan terbuktitelah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal14 huruf (bob) PP RI No.01 Tahun 2003 tentang PemberhentianAnggota POLRI, pasal 5 Huruf (a) PP RI No.02 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota POLRI dan Pasal 23huruf (b) dan (c) Surat Keputusan Kapolri No.Pol.

/793/IX/2016 tertanggal13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dariDinas Polri atas nama IMMANUEL SINUHAJI, SH, berpangkatBRIPKA/NRP 80060037, dengan Jabatan / Kesatuan BA POLRESPEMBINAAN/POLRES PAKPAK BHARAT yang pada intinyamenyatakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf aPPRI No.01 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, makaPenggugat diberi sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Homat(PTDH

Tentang Substansi.Bahwa Penggugat Inperson (BRIPKA IMMANUEL ARAFENTA SINUHAJI) ,Nrp 80060037, Jabatan terakhir Brigadir Pembinaan Provos, KesatuanPolres Pakpak Bharat Polda Sumut telah diberhentikan tidak denganhormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Tergugat )Nomor:Kep / 793 / IX / 2016 tertanggal 13 September 2016 PerihalPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karenaPenggugat telah terbukti melakukan

BRIPKA IMMANUEL ARAFENTASINUHAJ)), berpangkat/golongan Bintara maka yang berwenang untukmenerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat( PTDH ) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimanadiatur dalam Perkap No 08 tahun 2015 tentang tentang AdministrasiHalaman 18 Putusan No. 172/G/2016/PTUNM DNPengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia : Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri padaPolri meliputi PDH dan PTDH

; Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila := Melakukan Tindak Pidana.

Bukti T14 ;Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri PolresResor Pakpak Bharat Nomor:PUTKKEP/01/I/2016/KKEPtanggal 27 Januari 2016 Tentang Rekomendasi Sidang KKEPberupa rekomendasi PTDH Terduga Pelanggar BRIPKAIMMANUEL ARAPENTA SINUHAJI (Penggugat) ;15.

Menguatkan sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik ProfesiPolri Polres Banyuasin Nomor : PUT KKEP/03/XII/2020/KKEPTanggal 15 Desember 2020 atas nama BRIPDA RUSDIANSYAH,NRP : 94080388 Jabatan Brig Sat Sabhara Kesatuan PolresBanyuasin berupa Rekomendasi PTDH (Pemberhentian TidakDengan Hormat) sebagai anggota Polri.k.

Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluisidang KKEP terhadap :a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunHalaman 14 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLGatau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; danb. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h danhuruf 1.2.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf ddan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebihdahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilanumum sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap.Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Kapolrinomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sangatlah tidak tepat untuk memberhentikanPenggugat

Kalau pemerintahan secara keliru tidak memperhitungkankepentingan pihak ketiga, itu pun berarti tidak cermat; Bahwa karenaKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melanggar AsasKecermatan karena terjadi kesalahan Prosuder dalam penerbitannya yaitutidak sesuai dengan Peraturan Kapolri no. 19 Tahun 2012 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja KKEP untuk PTDH TERGUGAT jelas hal iniHalaman 19 Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.PLGmenunjukan dalam penerbitan sengketa aquo tidak cermat dan oleh sebabitu

Etik Profesi Polri Nomor : PUTKKEP/03/XII/2020/KKEP, tanggal 15 Desember 2020 dengan RekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan berdasarkan Keputusan SidangBanding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING / 18/1 /2021 / Kom Banding tanggal 20 Januari 2021 yang memutuskan :a) Menolak permohonan banding.b) Menguatkan Sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi PolriNomor : PUT KKEP/03/XII/2020/KKEP, tanggal 15 Desember 2020dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

Bahwa disamping menyatakan keberatan kepada Tergugat,Penggugat juga menyatakan keberatan kepada Badan PertimbanganKepegawaian (BAPEK) di Jakarta melalui Surat Nomor Istimewa Bulan Juni2019 perihal Tanggapan Terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati AcehHalaman 3 dari 49 HalamanPutusan Perkara Nomor: 48/G/2019/PTUN.BNABarat tentang PTDH An.

SULAIMAN JALIL Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena samasama diberhentikankarena PTDH; Saksi dan Penggugat mendapatkan SK PTDH pada bulan April tahun 2019setelah keluarnya SKB; Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat diberhentikan karena masalahkorupsi mark up mess; Sepengetahuan Saksi, Penggugat sebelum diberhentikan merupakanAsisten Pemerintahan Pemkab Aceh Barat; Bahwa menurut Saksi ada prosedur yang salah dalam pemberhentian ini,Saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil dan ditegur sebelumdiberhentikan

; Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap Penggugat ada denda dan Saksitidak mengetahui ada kerugian Negara atau tidak; Sepengetahuan Saksi SK PTDH dikeluarkan secara sendirisendiri;2.

Konstitusi, maka PTDH akan ditinjau Kembali (vide bukti T13);10.

Bahwa kemudian atas Putusan Mahkamah Konstutusi tersebut padatanggal 29 April 2019, terbit telaah staf terkait draf surat keputusanpelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(vide bukti T14);12.

dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h,dan huruf 1;(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan hurufd, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebihdahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui prosesperadilan umum sampai dengan putusan pengadilan yangmempunyal kekuatan hukum tetap;Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN.

Afdillah tidak dilakukanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianHalaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUN. JBI.Negara Republik Indonesia.

Bahwa terkait dengan penjatuhan sanksi berupa PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, pada dasarnya ada banyak hal yang perlumenjadi dasar pertimbangan selain dari aspek yuridis maka perluperlu memperhatikan aspek sosiologis. Oleh karena itu walaupunSdr.

JBI.20 Saksi ARONI CANRA memberikan keterangan, yakni: Bahwa saksi berdinas + 3 tahun di bagian pengakhiran kedinasan diPolda Jambi; Bahwa proses penerbitan SK PTDH berdasarkan usulan Kasatker keKapolda Jambi, dan dari Kapolda Jambi turun ke bagian tempat saksi; Bahwa salinan SK PTDH diberikan kepada instansi terkait dan danpetikannya diberikan kepada yang bersangkutan (Penggugat a quo); Bahwa lampiran permohonan SK PTDH, yaitu: usulan Kasatker,Putusan Sidang KKEP, dan Putusan Sidang Banding KKEP

; Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan di PTUN Jambi, setelah adapermintaan sebagai saksi dari Bidkum Polda Jambi; Bahwa SK PTDH yang digunakan adalah yang ralat, namun masihmengacu kepada SK PTDH yang diterbitkan pertama; Bahwa SK Ralat PTDH terbit pada bulan Juli 2020, dan telahdiserahkan saksi kepada Kasi Propam untuk diserahkan kepada yangbersangkutan (Penggugat a quo);Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli, walaupun Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;Menimbang

SAMOSIR, sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara,telah diterima langsung oleh isteri Penggugat inpersoonsendiri di rumah tempat tinggal Penggugat yang diterimadari anggota Polri yang bertugas yaitu Aiptu Erlianto dandiketahui Kasi Propam Polres Pelabuhan Belawan yaitulpda Gom Gom Silaen, sesuai Berita Acara PenyerahanPetikan Keputusan Asli PTDH Dari Dinas Polri pada hariJumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 12.30 wib,sehingga pengajuan gugatan sengketa tata usaha negaraini sebagaimana tertanggal

Menjatuhkan sanksi RekomondasiPemberhentian dengan Tidak Dengan Hormat(PTDH) sebagai anggota Polri. Sedangkan dasarpelaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polritersebut diatas adalah dengan diterbitkan SuratKeputusan Kapolres Pelabuhan Belawan Nomor :Skep/14/VII/2015, tanggal 25 Juli 2015 TentangPembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri ; 2.

SAMOSIR, Nrp 680701 79, JabatanBa Sat Sabhara, Polres Pelabuhan Belawan,Polda Sumut) telah diberhentikan tidak denganhormat ( PTDH ) dari dinas Polri oleh Tergugatsesuai dengan Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat)Nomor: Kep/108/II/2016 tanggal 26 Pebruari2016 perihal (PTDH) pemberhentian tidakdengan hormat dari dinas Polri karena telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah (PP) Republik IndonesiaNo.1 Tahun

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat( PTDH ) Penggugat dari dinas Polri adalahkarena Penggugat ditangkap Satuan NarkobaPolres Pelabuhan Belawan sedangmenggunakan narkotika jenis shabu pada hariKamis tanggal 25 April 2013 pukul 16.00 wib diTeras Gudang areal Perumahan Pasar 4Kelumpang Desa Kelumpang Kec. HamparanPerak Kab. Deli Serdang.

Foto copy Berita Acara Penyerahan Petikan KeputusanAsli PTDH Dari Dinas Polri pada hari Jumat Tanggal 08April 2016 sekitar pukul 12.30 Wib (Bukti P2); 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama REMONDF.SAMOSIR (Bukti P3); 4. Foto copy Petikan Surat Keputusan No.Pol.

Penggugat, sedangkan kewenangan untuk menyatakandicabul oleh karena tidak sah dan bertentangan dengan undangHalaman 9 dari hal 21 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.PBRundang serta bertentangan dengan azasazas umum pemerintahanyang baik harusalah diperiksa dan diputus oleh Peradilan TataUsaha Negara untuk menguji prosedur/proses pemberhentiantersebut.Bahwa didalam dalil posita penggugat angka 2 huruf a huruf b padapokoknya menjelaskan proses sebab terbitnya SK PTDH PenggugatNomor : Kep/33/l/2016 tentang

pemberhentian PENGGUGAT,karena Penggugat ditangkap oleh Satuan Narkoba Polda Riaukemudian dilakukan penyidikan sampai ke Pengadilan NegeriPekanbaru dengan register perkara Nomor882/Pid.b.sus/2014/Pn.Pbr tanggal 18 Desember 2014 dengan amarputusan dipidana penjara 4 tahun dan denda 1(satu) Milyar ataukurungan 9 (sembilan) bulan, selasnjutnya dilaksanakan sidangKode Etik dengan putusan Rekomendari PTDH kepada KapoldaRiau karena dianggap telah melanggar pasal 12 ayat 1 huruf a PPRINo. 1 tahun 2003.

Bahwa untuk menjadikan seseorang menjadi anggota Polri diaturdengan undangundang dan peraturan internal Polri, demikian jugadalam memberhentikan anggota Polri diatur dengan peraturan internalPolri, incasu. yang menjadi objek gugatan penggugat tentangpengakhiran/pemberhentian anggota Polri yang diatur denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 1 tahun2003 tentang pemberhentian anggota Polri, baik denganPemberhentian dengan Hotmat (PDH) maupun pemberhentiandengan tidak Hormat (PTDH)

, untuk pemberhentian dengan tidakdengan hormat (PTDH) diatur dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14,untuk pasal 12 ayat 1 huruf a selengkapnya berbunyi anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidakhormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia, dipidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenangtidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas KepolisianRepublik Indonesia didalam

Pengaktifan kembali ke dinas Polri sebagaimana dimaksuddalam Pasal41 ayat (2) huruf i dapat diberikan apabila PegawaiNegeri pada Polriyang telah menjalani PTDH, dibatalkandengan keputusanPTUN/PTTUN/MA yang mempunyaiHalaman 15 dari hal 21 Putusan Nomor 151/PDT/2017/PT.PBRkekuatan hukum tetap dandiangkat dalam pangkat yangterakhir.(2). Pengaktifan kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkandengan :(a). Keputusan Presiden untuk anggota Polri berpangkatKombeske atas; dan(bo).

Keputusan TUNatau keputusan Perintahan yaitu adalah kewenangan terkait denganpersoalan PTDH Pasal 87 ayat 4 huruf d UU NO 5 Tahun 2014 tentangASN adalah kewenangan hukum yang dimiliki oleh PPK dalam hal KepalaDaerah untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.Keabsahan keputusan adalah prosedural Pasal 87 tentang kewenanganditindaklanjuti pasal 89 UU 5 Tahun 2014 tentang tata cara PTDH diaturdalam Perauran Pemerintah, diikuti pendelegasian kewenangan PP No.11tahun 2017 tentang Manejemen PNS

Perintah PTDH pada akhir bulansetelah Inkrach ditahun 2013 maka keputusan PTDH harus dikeluarkanpada akhir bulan setelah inckrach;Bahwa dalam Undangundang No 30 tahun 2014 secara jelas keabsahankeputusan ditentukan oleh kewenangan, prosedur dan substansi, jikasalah satu unsur tidak terpenuhi maka keputusan yang dimaksud adalahcacat yuridis ;Bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan padaPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan sesuai AAUPB, jikakeputusan dikeluarkan tidak sesuai

pada akhirbulan apabila tidak dilakukan PTDH maka saya berpendapat tindakanpemerintah tidak cermat.

PTDH bagi ASN yang terkena Tipikor termasuk Penggugatsehingga pada Bulan Desember Tahun 2018 Bupati Halamehera UtaraMenerbitkan SK PTDH Termasuk SK PTDH Penggugat;Bahwa setelah konsultasi ke BKN Regional Xl Menado maka kitamengacu pada PP No.11 tahun 2017, sehingga kami memerintahkan BKDuntuk menindaklanjuti, dan BKD mengawali dengan konsultasi ke BKNHalaman 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN.ABNRegional XI Manado dan hasil konsultasi tersebut maka SAK PTDHdiproses, selanjutnya saya

PTDH bagi ASN yang terkena Tipikor termasuk Penggugatsehingga pada Bulan Desember Tahun 2018 Bupati Halamehera Utaramenerbitkan SK PTDH Termasuk SK PTDH Penggugat;Bahwa saksi menyatakan kami dari Sekda memerintahkan secara lisan keBKD untuk proses objek sengketa;Bahwa saksi menyatakan yang membuat draf SK adalah dari BKD;Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keteranganSaksi CETSIA VIVIYANTI MULUWERE, S.PI., pada persidangan yang padapokoknya telah menyatakan sebagai berikut:Bahwa

Kalau dihadapkan dua pilihan maka kami Penggugatmemilin Keputusan yang Pertama, karena keduanya nilainya sama yaituPENSIUN dengan harapan tetap memperoleh hak Pensiun.Mengingat bahwa, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor :862/37/KEPT/403.203/2020 tanggal 26 November 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Ir.

Dalam hal PNS yang di PTDH karena melakukan tindak pidana/penyelewengan memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun atasusul dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK dengantembusan kepada Kepala Kantor Regional BKN.3). Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas usulpemberhentian dari PPK atau PyB, selanjutnya BKN akanmemberikan pertimbangan teknis pensiun PNS dan janda/dudakepada PPK (Bupati).4).

Bukti P3 : Fotokopi Surat dari Ir Daduk Agustyantatanggal 5 Februari 2021 Perihal Keberatan atas KeputusanBupati Tentang PTDH Ir DADUK AGUSTYANTA (Sesuai denganaslinya);4. Bukti P4 : Fotokopi Surat Bupati MagetanTanggal 8 Maret 2021 Nomor: 188/60/403.01.3/2021 HalTanggapan Terhadap Keberatan atas Keputusan BupatiTentang PTDH Ir Daduk Agustyanta (Sesuai dengan aslinya);5.

Bukti T14: Fotokopi Surat Dari Bupati Magetantanggal 8 Maret 2021 Nomor: 188/63/403.012/2021 Hal:Tanggapan fTerhadap Keberatan Atas Keputusan BupatiTentang PTDH Ir Daduk Agustyanta (fotokopi);15. Bukti T15: Fotokopi Surat dari Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Reg Il, Tanggal 27 Mei 2021Nomor: 314/KR.II.K/V/2021 Perihal: Permohonan SuratKeterangan (Sesuai dengan aslinya);16.

,belum bisa di digunakan pasal 252, jadi pendapat Saksi selama diamasih aktif dan kemudian melakukan tindak pidana tindak pidana yangkarena jabatannya bisa di PTDH. Tetapi kalau sudah tidak aktifkemudian proses perkara ini masih berproses kemudian pada saatInkrath ASN pensiun, maka tidak bisa PTDH, karena di pasal 294 ayat4 itu secara legalitas mengatur seperti itu.Halaman 35 dari 50 hal.

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor: KEP/794/IX/2016 Tanggal 13 September 2016 pada saat Penggugat menerimaSurat Keputusan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Petikan Asli PTDH DariDinas Polri Polda Sumut Tanggal 6 Desember 2016 yang diserahkan Aiptu HD.

Tentang SubstansiBahwa Penggugat Inperson (BRIPKA ABDUL HADI CANDRA KESUMA), Nrp78010249, Jabatan terakhir Brigadir Sat Sabhara, Kesatuan Polres Humbang HasundutanPolda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri olehHal 12 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUNMDNTergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara(Tergugat) Nomor: Kep/794/IX /2016 tertanggal 13 September 2016 perihal PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri karena

PDHdan PT DH. 022 20020202020 cnnneen nnn nnnnne een nncnne eee nnnnceeeeseeeees Pasal 29 ayat (1) berbunyi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagianggota Polri dilaksanakan apabila :=" Melakukan Tindak Pidana.=" Melakukan pengalanggaran dan/atau=" Meninggalkan tugas atau hal lain Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Tatacara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonantertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat

:Skep/1416/XII/1997 tanggal 23 Desemer 1997.Bahwa terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut :Bahwa selain Penggugat tidak menjelaskan perbedaan nama Penggugat tersebut namunidentitas Penggugat dalam Putusan KKEP dan objek sengketa adalah sama sehinggatidak ada error PTDH terhadap Penggugat.Hal 28 Putusan Nomor Perkara 32/G/2017/PTUNMDNE.

T.15Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:Kep/794/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 perihal Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri tentang PTDH Terduga Pelanggar BRIPKA ABDULHADI CANDRA KESUMA (Penggugat) ( tentang objek sengketa).

JBIEtik Polri untuk menyidangkan Penggugat yang telahmerekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan secara tidakdengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolsian Negara RepublikIndonesia bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yangberbuny!:(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakanmelalui Sidang KKEP terhadap:a.

(PTDH) terhadap seorang anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia menurut Pasal 21 Ayat (3) huruf a Sampai denganhuruf d dan huruf f harus terlebin dahulu dibuktikan pidananya melaluiperadilan umum dengan putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap..

Meninggalkan tugas atau lainlainDengan demikian pengaturan pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dengan tidak hormat (PTDH) diatur dalam Undangundang Nomor: 2 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun2003.4.

JBI Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih menerima hakhak nyasebelum Surat keputusan Pemberhentian Penggugat dikeluarkan; Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat telah mendapatkan hakhaknyauntuk diberikan pembela dari intern ataupun dari Lawyers saat sidangKode Etiknya; Bahwa Saksi mengetahui Isi dari sidang Kode Etik Penggugat yaiturekomendasi PTDH dan putusan tingkat banding menguatkan putusanrekomendasi PTDH nya; Bahwa Saksi mengetahui amar putusan Banding sidang Kode EtiknyaPenggugat yaitu Menguatkan

(vide bukti T32);11) Bahwa kemudian setelah adanya Putusan Komisi Banding tersebut,KAPOLRES TEBO mengirim Surat kepada KAPOLDA JAMBI tanggal22 Mei 2019, Nomor R/84/V/KEP/2019 berkaitan dengan permohonanPenerbitan SKEP PTDH atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIANPRIBADI AR CHAN (in casu Penggugat).

Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan TataUsaha Negara Gorontalo, Upaya Administratif berupa upaya Keberatandalam bentuk Surat Permohonan Pembatalan SK PTDH kepada tergugat,Tanggal 13 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernahdijawab/ditanggapl; 222 222227.

Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan surat Somasi ke1 tentangPermohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN Sesuaidengan Permohonan Pembatalan SK PTDH yang Penggugat ajukan tidakpernah dijawab/ditanggapi; n2nn nnn nn enone nnn ncn ne nnne9.

Mengingat Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belumdi undangkan pada tanggal 21 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat)atau lebih tepatnya pada tanggal 11 Maret 2015 Oleh karena itu SuratKeputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yangambigu serta tidak memberikan kepastian hukum.

perihal PermohonanPembatalan SK PTDH a.n.

dari Bagian Hukum dan kemudiandiperintahkan untuk mengantarkan SK PTDH tersebut kepada Penggugat diDinas Pendidikan dan disertai dengan bukti tanda terima; Bahwa saksi tidak melihat putusan yang menjadi dasar penerbitan SK PTDHyaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa saksi memeriksa SK PTDH tersebut tetapi tidak melihat pada bagianpertimbangannya; nnonane nnn nnn nnn cnc nen en ennnns Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permohonan pembatalan SK PTDHyang diajukan oleh

/ 10 /II / 2011, tanggal 14 Februari 2011 diserahkan kepada Penggugat dan terhadapputusan tersebut Penggugat (MUHAMMAD RICKY RUSLAN PELLU)mengajukan Keberatan secara resmi kepada Tergugat ( KEPALA KEPOLISIANDAERAH MALUKU) selaku Atasan ANKUM dari Penggugat, namunkeberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU) ditolak oleh Tergugat (KEPALAKEPOLISIAN DAERAH MALUKU ) dengan Surat Penolakan Keberatan AtasKEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT Nomor :SPKK PTDH

/8/ HI / 2011 tanggal 8 Maret 2011 ; Bahwa Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PEMBERHENTIAN TIDAKDENGAN HORMAT Nomor : SPKK PTDH / 8 / Ill / 2011, tanggal 8 Maret2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat ( KEPALA KEPOLISIAN DAERAHMALUKU ) sangat bertentangan dengan surat Keputusan KAPOLRI No.

I Tahun 2003 sehingga Komisi mengambil keputusanPENGGUGAT dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesiKepolisian (PTDH) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Kode Etik PolriNo. Pol.: Kep/ 10/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang PutusanSidang Komisi Kode Etik Polri an.

.: 8 Tahun 2006 tentangHalaman 15 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABNOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, PENGGUGAT telahmengajukan keberatan atas putusan Komisi kepada TERGUGAT,selanjutnya TERGUGAT menolak keberatan PENGGUGAT tersebutdengan Surat Penolakan Keberatan atas Keputusan PTDH No. Pol.

:SPKK PTDH/07/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011, dengan demikiandalildalil PENGGUGAT ini pun patutlah ditolak ; 9 Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalammenerbitkan petikan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telahbertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2.b Undangundang No. 5Tahun 1986 jo Undangundang No. 9 Tahun 2004 adalah merupakan dalilyang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena TERGUGATdalam mengeluarkan Petikan Surat Keputusan terhadap PENGGUGATtelah melalui

PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGANKETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN;1.

Namun demikian, secarafaktual konsideran tersebut tidak menjadi pedoman ketika menjatuhkansanksi PTDH kepada PENGGUGAT, karena pilihan orientasi seksualPENGGUGAT yang sematamata dijadikan dasar alasan PTDH terhadapPENGGUGAT yang dianggap menyimpang jelas bertentangan denganDengan demikian PTDH PENGGUGAT dari dinas kepolisian nyatanyatatelah melanggar hak asasi PENGGUGAT adalah perlakuan yangdiskriminatif, dan melanggar peraturan perundangundangan di Indonesia,yakni UUD 1945, UU 39/1999, ICCPR, UU

PTDH PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)@ Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan HAM sebagaimana diuraikan pada poin supra, prosedur sertaalasan penjatuhan sanksi PTDH terhadap PENGGUGAT yang mendasaridikeluarkannya KTUN oleh TERGUGAT nyatanyata juga bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (vide Pasal 53ayat 2 huruf b UU PTUN)); 222222 22 22 noe nee@ Bahwa keputusan PTDH dan alasan penjatuhan sanksi PTDH

Di satu sisi negara tidak mengatur bentuk pelanggaran terkaitprivasi tersebut, namun di sisi lain keputusan PTDH menjadikan hal tersebutsebagai dasar kesalahan.

sanksi PTDH kepada PENGGUGAT.

Menjatuhkan sanksi bersifat Administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiAnggota Polri atau3. Namun putusan tersebut batal dan/atau ditunda dibacakanmengenai alasan penundaan PENGGUGAT tidak mengetahuinyadan salinan putusan tersebut diberikan kepada PENGGUGATwalaupun ditunda.4. Bahwa atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polritanggal 15 Agustus 2019 yang ditunda tersebut.

) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 TentangPemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam pelaksanaannya, dimana diketahui bahwa hal tersebutbertentangan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/V/2014Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode EtikProfesi Polri yang berbunyi dalam hal penuntut menerapkantuntutan pasal 6 s.d. 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011sebagaimana tersebut huruf c 1) diatas dan mengajukanpermohonan agar terduga pelanggar dijatuhkan sanksirekomendasi PTDH

;Pedoman penegakan pelanggarannya sebagai berikut:1) Pasalpasal pada peraturan Kapolri Nomor 14 Tahu 2011yang dapat berdiri sendiri dan putusannya dapat menjatuhkansanksi rekomendasi PTDH yang terdiri antara lain;Pasal 7 ayat (1) huruf b : setiap Anggota Polri menjaga danmeningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi, dankehormatan PolriHalaman 19 dari 61 halamanPutusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMDPasal 11 ayat 3 : menaati dan menghormati normakesusilaan, norma agama, nilainilai kearifan lokal

Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polrisebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan pada :a.tingkat Mabes Polri; danb. Tingkat Polda.2. Permohonan PTDH bagi anggota Polri sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan setelah anggota Polri yang bersangkutan mendapatputusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sudah berkekuatanhukum tetap.

;Halaman 50 dari 61 halamanPutusan Nomor : 28/G/2020/PTUN.SMDMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberhentian dengantidak hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian olehpejabat yang berwenang terhadap seorang Anggota Polri karena telahterbukti melakukan Pelanggaran Kode etik Profesi Polri, disiplin, dan / atautindak pidana (vide Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala KepolisianRepublik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian Negara Republik Indonesia).

-----------------------------------------------M E N G A D I L I -------------------------------------------DALAM PENUNDAAN ;- Menolak permohonan pelaksanan penundaan yang diajukan oleh Penggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

NIP19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10Januari 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplin dari pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atastelah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undangundang Peradilan TataUsaha Negara (PERATUN

NIP19750924 200212 1 006 sebagaimana tercantum dalam Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/PTDH/00184, tanggal 10Januari 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Dari Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yangberwujud (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;INDIVIDUALBahwa objek gugatan yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepadaperorangan tertentu, dan telah

Putusan Nomor 500 K/TUN/2015TFRpada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,dengan NIP 19750924 200212 1 006;Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKementrian Agama Republik Indonesia sejak 01 Desember 2002:Bahwa Menteri Agama Republik Indonesia dengan Keputusan NomorB.II/3/PTDH/00184, tanggal 10 Januari 2013 telah menjatunkan hukumandisiplin kepada Penggugat berupa;Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri SipilKementerian Agama dengan

2010;Bahwa oleh karena surat keputusan tersebut di atas Penggugat terima padatanggal 15 Januari 2013 selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2013,Penggugat telan mengajukan dan menyampaikan upaya Bandingadministratif kepada Tergugat:;Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan Nomor 016/KPTS/BAPEK/2014 tentang perubahan hukumandisiplin atas nama Penggugat dengan tuduhan yang sama seperti yangtermuat dalam pertimbangan Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor B.II/3/PTDH

, 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 namunberdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai Negeri Sipildiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat;Bahwa atas dasar pertinbangan tersebut Tergugat telan menjatuhkanhukuman dengan:Memutuskan:Mengingat:PERTAMA:Mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam KeputusanMenteri Agama Nomor B.II/3/PTDH

hormat karena dituduh sebagai calo CPNS; Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri Agama NomorB.II/38/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013, Penggugat lalu mengajukanbanding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK) dengan surat tertanggal 1 Agustus 2013; Bahwa atas pengajuan banding administratif tersebut, kemudianTergugat (BAPEK) mengeluarkan Keputusan Nomor202/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 11 November 2015 tentang PerubahanHukuman Disiplin dari PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMATSEBAGAI

Bahwa selanjutnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor B.IV/3/PTDH/11497tanggal 22 Juli 2013 karena melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1,angka 2 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 5.

Bahwa benar karena tidak puas atas Keputusan Menteri Agama NomorB.IV3/PTDH/11497 tanggal 22 Juli 2013, Penggugat telah mengajukanbanding administratif kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 30 Juli2013; 6.

BuktiP3 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.I/3/PTDH/11497tanggal 22 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplinberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSHim. 13 dari 27 him. Put. No. 18/G/2016/PT.TUN. JKT.4. Bukti P 45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P 78. Bukti P8atas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli); Tanda terima tanggal 1 Agustus 2016 dari BadanPertimbangan Kepegawaian terhadap surat bandingadministratif dari nama Drs.

Bukti T7 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.IV/3/PTDH/11497tanggal 22 Juli 2013 tentang penjatuhan hukuman disiplinberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNSatas nama Drs. Abdul Hapid (foto copy dari asli); 8. BuktiT8 : Surat Drs. Abdul Hapid tanggal 30 Juli 2013 tentang bandingadministratif atas dikeluarkannya KMA No.B.IV3/PTDH/11497(foto copy dari asli);9.