Ditemukan 240 data
GUSTAF HUGO PATTIRUHU
Tergugat:
1.PIETER MUSKITA
2.GUSTAF PATTIRUHU
3.EDMOND PATTIRUHU
4.JACOB PATTIRUHU
5.FREDRICK PATTIRUHU
6.ELIZABETH PATTIRUHU
7.MEZAC ALFONS
8.DR. ROERY AKYUWEN, SH.,MH
9.JOHAN AILOPA
10.SONNY PATTIASINA
11.BILI ARTHUR HEHANUSA
12.ERICK WILLIAN PORMES
13.DEVANO RIRINE
14.JACKSON DE FRETES
15.GENESSIS VAN HARLING
16.RUSLY REXON RUMLAKLAK
17.EDWARD DIAS
18.HENDRA BUALBUAL
19.STEVAN VAN HARLIN
20.JEMI LOHY
21.NENGSI TEHUPURING
22.HANS MANUHUTTU
23.PEMERINTAH RAJA NEGERI URIMESSING KECAMATAN NUSANIWE KOTA AMBON
24.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
73 — 31
dalam Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian GantiKerugian, Pasal 1 huruf d menegaskan bahwa Tanahtanah yangdalam rangka pelaksanaan landreform akan dibagikan menurutketentuanketentuan dalam peraturan ini ialah : tanahtanah lain yangHalaman 49 dari 67 Putusan Perdata Nomor 211/Pdt.G/2018/PN Ambdikuasai langsung oleh Negara, yang akan ditegaskan lebih lanjutoleh Menteri Agraria, Dalam hal ini bagia siapa saja yang telahmenempati objek tanah negara sebaagaimana
130 — 36
membuktikan dalil sangkalannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugatmengajukan suratsurat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.25, dan saksisebanyak 7 (tujuh) orang, sedangkan untuk membuktikan sangkalannyaTergugat mengajukan suratsurat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.46 dansaksi sebanyak 5 (lima) orang ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan adanyasurat bukti yang diajukan di persidangan terdapat adanya halhal yang tidakdiperselisinkan dan diakui kebenarnnya sebaagaimana
100 — 75
EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (EKSEPSI KURANG PIHAK)1.30Bahwa gugatan Penggugat ADALAH KURANG PIHAK sehingga sudahsemestinyalah gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, oleh karenaPenggugat TIDAK MENARIK dan bahkan tidak menjelaskan tentang pemilikSertifikat No. 2925 tahun 2005 dan Sertifikat No. 2926 tahun 2005 yangmenurut Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat VII, sebaagaimana di dalamPetitumnya poin 6 halaman 13 yang berisi sebagai berikut :Menyatakan bahwa Sertipikat No. 2925 tahun 2005 dan
147 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan olehJudex Facti tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana No.2396K/PID.SUS/2009 tanggal 11 Desember 2009 jelas haltersebut merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAPhuruf c dengan demikian putusan tersebut harus dibatalkan.Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Mataram dalamputusannya No : 131/PID/2009/PT.MTR tanggal 20 Agustus2009 telah keliru dalam penerapan hukum atau tidakmenerapkan hukum sebaagaimana
104 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
MOERWANTO SOEPRAPTO, S.H.TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAHMELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA SAMA DANBERLANJUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 31 UndangUndang Tahun 1999, sebaagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.Bahwa di dalam pemeriksaan perkara pidana seharusnya Hakim pada tingkatpertama harus bersandar
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
42 — 25
GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN LAGIBahwa sebaagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan penggugatbahwasannya objek perkara aquo berupa ruamh dan tanah petapakannyaseluas 589 M2 yang terletak di jalan senam No.24/7, kelurahan Banjar,kecamatan Siantar Barat,kota Pematangsiantar dengan alas Hak berupaHalaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor 601/Pdt/2019/PT MDNSertifikat Hak Milik No.0002, tanggal 28 juli 1978 diperoleh oleh suamipenggugat Alm. Maurits M.T.
109 — 66
G/2015 /PN SMG10.Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka telah jelas bahwasanyaTjipto Siswojo tidak menguasai fisik tanah dan bangunan sebagaimanadimaksud dalam sertifikat HGB No. 1952/ Tawangsari tertanggal 16September 1994 seluas +1.524 m2 dan juga tidak menguasai buktikepemilikan hak atas tanah tersebut;Bahwa terkait hubungan hukum antara Tjipto Siswojo dan DjoenaediPrawatyo sebaagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan dan PerjanjianNo. 18 tanggal 29 Mei 2006, bukanlah urusan Tergugat
112 — 54
BUW.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patutdipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanyasebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah DakwaanPenuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telahmelakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebaagaimana termuatdalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akanmempertimbangkan
TUMPAL SITUMORANG
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
67 — 28
Hal itu sesuaidengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.Tindakan cacat materi yang dilakukan Termohon jelas telah bertentangandengan ketentuan hukum sebaagaimana disebutkan dalam Pasal 1angka 1 dan 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Polisimemiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berdasar danberalasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo untukdapat Membatalkan Surat Perintah Penahanan terhadap diri Pemohon.TANGGAL PENETAPAN PENAHANAN YANG TIDAK
722 — 564
dalampemeriksaan perkara permohonan keberatan a quo, karena jika harusdibuktikan terlebin dahulu tipu muslihat itu dengan putusan perkara pidana,maka tentunya tenggang waktu bagi pihak yang merasa keberatan denganputusan Arbitrase atas alasan adanya tipu muslihat menjadi tertutup, karenatidak mungkin proses perkara pidana mulai dari laporan polisi sampai denganadanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang nota bene bisasampai dengan pemeriksaan tingkat banding dan kasasi selesai dalam waktu 30hari sebaagaimana
Terbanding/Terdakwa : YAHYA HANIF bin MANSYUR
174 — 70
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP jo.
SISWANDI, SH
Terdakwa:
RINALDIATI TANARI, S.Pt
91 — 10
SebaimanaPutusan Mahkamah Agung R.1I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwaIl dengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndangR.I No.
791 — 933 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Liat UU No. 25 Th 2004 Sistem Perencanaan Nasional, UU No. 17 Th 2003 tentang KeuanganNegara, UU No. 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 32 Th 2004 sebagaimana terakhirdirubah dengan UU No. 12 Th 2008 dan sebaagaimana dirubah kembali dalam UU No. 23 Th 2014tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah denganPermendagri No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)DPRD sebagai lembaga yang merepresentasi keterwakilan rakyat di pemerintahan daerah
78 — 53
Penasehat Hukum tersebut telah turut dipertimbangkandengan tercermin pada putusan pidana yang tersebut dalam amar putusan inidan telah dipertimbangkan dalam putusan ini .Menimbang bahwa dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntuttelah dipertimbangkan oleh majelis maka pidana yang akan dijatuhnkan kepadaTerdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini akanmencerminkan rasa keadilan.Menimbang terhadap Terdakwa telah ditahan dan telah dinyatakanterbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebaagaimana
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
341 — 208
terdapatHalaman 126 dari 184 Halaman Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNSRGlebin banyak yang dituntut dengan menambahkan Petitum/ tuntutan,yang pada intinya Penggugat merubah dan menambah PetitumGugatan maka jelas perbaikan gugatan yang dilakukan olehPenggugat dengan merubah dan menambah Petitum Gugatan sangatbertentangan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negarasehingga perbaikan pada bab VI tersebut harus ditolak dan atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan ketentuan sebaagaimana
99 — 30
Ananta Lianggara Als Alvin JayadiAls Alung Als Koko dalam melakukan transaksi keuangan terkait denganperedaran gelap narkotika menggunakan rekeningrekening sebaagaimana dalamBAP:Bahwa berdasarkan mutasi rekening BCA nomor : 1062219097 an. Tariq GhousMuhammad Khan, yang mendapat pentransferan dari : rekeningrekeningnomor : 1710118741 an. Alvin Jayadi dan nomor : 1710515910 an. DoniKusuma, (rekening yang dikuasai oleh EC.
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
201 — 62
Sebaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa Terdakwa dan Terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatankarena kedudukannya masingmasing sebaagai Direktur dan Pelaksana dariCV, telah dinyatakan melakukan tndak pidana korupsi sebaagaimana dimaksuddalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No.
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
117 — 34
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
143 — 41
Sebaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa terdakwa dan terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatan karenakedudukannya masingmasing sebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telahdinyatakan melakukan tndak pidana korupsi sebaagaimana dimaksud dalampasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1I No.
208 — 49
TPK/2018/PN Mks.korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufb UndangUndang R11No.