MAHDI NOOR, M.Si;
19) 1 (satu) lembar TELAHAAN STAF Nomor : B-224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal Mei 2017. Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;
20) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Pemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei 2017;
21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam Bentuk Uang Nomor : B-247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017. Tanggal 29 Mei 2017.

MAHDINOOR, M.Si;19) 1 (satu) Jlembar TELAHAAN' STAF Nomor : B224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal Mel 2017.Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;20) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana HibahPemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei2017;21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam BentukUang Nomor : B247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017. Tanggal29 Mei 2017.

MAHDINOOR, M.Si;19) 1 (satu) Jlembar TELAHAAN' STAF Nomor : B224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal Mel ZOOL.Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;20) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana HibahPemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei2017;Halaman 111 dari 210 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2021/PT BJM.21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam BentukUang Nomor : B247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017.

MAHDINOOR, M.Si;19) 1 (satu) Jlembar TELAHAAN STAF Nomor : B224/DISPORAPAR/Set/780/05/2017. Tanggal Mel 2017.Ditandatangani oleh ZAIN RAMALI, S.Sos;20) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/216/2017 tentang Penetapan Penerima Dana HibahPemerintah Kab. Tabalong Berupa Uang TA. 2017. Tanggal 3 Mei2017;21) 6 (enam) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dalam BentukUang Nomor : B247/DISPORABUDPAR/SET/460/05/2017. Tanggal29 Mei 2017.

NIP 19720920 199903 1005, tertanggal 30 Juli 2019; Bukti T2 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 862.3/V.3170.5/A.SK/V/BKPSDM/2019, Tentang PencabutanKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 862.3/III.22034.4/BKD/X/2013, Tanggal 17 Oktober 2013, TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, tertanggal22 Mei 2019; Bukti T3 : Fotokopi sesuai asli Telahaan Staf dari Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Kartanegara kepada

penerima Beban Kerja.SPP,SPM,Peraturan Walikota Bengkulu Tantang BK,on F eB NY PFCek Lis Kelengkapan Dokument Bahwa Dasar Hukum Pembayaran BK adalah Peraturan WalikotaBengkulu, yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014, yangdiubah menjadi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015.Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 46 dari 137 Halaman Bahwa mekanisme terbitnya Peraturan Walikota Adalah, yang pertamaada usulan dari SKPD dalam Hal DPPKA kota Bengkulu, ke bagianHukum, guna dilakukan Telahaan

Bahwa pihak DPPKA Kota Bengkulu ada melakukan konsultasimengenai perwal 36, bentuk konsultasi yang dilakukan adalah pihakPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 59 dari 137 HalamanDPPKA Kota Bengkulu dengan melampirkan draft perwal yangditujukan kepada Kepala Bagian Hukum lalu dan teknis koreksi yangdilakukan di bagian hukum adalah pihak bagian hukum yangmelakukan telahaan untuk disampaikan kepada walikota bengkulumelalui sekda; Bahwa pemberian tanggal pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor36

PN.JKT.PST,Halaman 15 dari 92 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUNJKT.48.49.50.Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanditambah denda sebesar Rp /75.000.000, dikarenakan dituduhmelakukan penyuapan padahal Penggugat hanya ditugaskan olehAtasan Penggugat mengantarkan uang kepada salah satu pejabatBadan Pemeriksa Keuangan, dan tidak mengerti maksud pemberianuang dimaksud;Bahwapenerbitan suatu keputusan oleh Tergugatyaitu objek sengketaa quo, adalah cacat hukum dikarenakan tanpa telahaan

Akan tetapi telahaan tersebut Terdakwa tidakbuatkan berita acara ataupun nota dinas untuk dijadikan rekomendasikepada Panitia A, dalam proses penerbitan sertifikat An.

., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa jabatan Ahli di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggaraadalah sebagai staf perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan sejaktahun 2018;Bahwa dan tanggung jawab Ahli adalah: Menyusun Laporan Produksi Hasil Hutan; Melaksanakan Sinkronisasi Data Hasil Hutan;Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2021/PN Unh Membuat telahaan legalitas perizinan bidang penggunaanKawasan hutan dan peredaran hasil hutan kayu dan bukan kayu;Bahwa berdasarkan

(Fotokopi legalisir);Surat Nomor: W15.PW.04.04.02004, tanggal 17 Januari 2017,Laporan Telahaan atas Permohonan Klarifikasi dan Ketegasan,Kebijaksanaan serta Pengaduan dari Sekjen DPC GranatHalaman 72 dari 91 halaman. Putusan Nomor 22/G/2019/PTUN.JKT.Terkait Adanya Dugaan Peredaran Narkotika di Lapas Kelas IIBBanyuwangi, Jawa Timur. (Fotokopi legalisir);45. Bukti T35 : Permohonan Banding Administratif, tanggal 4 Oktober 2017,atas nama Avan Riyadi, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);46.

Eriansyahuntuk dilakukan telahaan, setelah itu dilanjutkan kepadabendaharaBahwa setelah ada pemeriksaan dari BawaspropKalimantan Timur dan BPK baru diketahui ada usulananggaran pencairannya tidak dapat dibuatkan laporanpertanggung jawaban / Surat Pertanggungjawaban (SPJ)yaitu : kelebihan bayar SPPD Luar daerah Set. DPRDKutim TA 2006 sebesar Rp. 241.480.000, kelebihanpembayaran kendaraan roda 2 dan roda 4 sebesar Rp.346.547.118,, kelebihan bayar pergantian Ban daerahSet.

DPRD Kutim TA 2006 sebesar Rp.123.825.550,Bahwa pada umumnya di bagian umum dan kepegawaianmembuat telahaan terlebih dahulu mengenai rincian biayayang ditaginkan kepada sekwan dengan maksud untukmeminta persetujuan apakah biaya tersebut dapatdirealisasikan dan berapa besar biaya anggaran yangdisetujui, kKemudian sekwan yang berhubungan langsungdengan bendahara untuk mengetahui ketersediananggaran.Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 saksi pernah menerimauang anggaran perjalanan dinas (SPPD) dan kontribusipelatihan

penerima Beban Kerja.SPP,SPM,Peraturan Walikota Bengkulu Tantang BK,on F eB NY PFCek Lis Kelengkapan Dokument Bahwa Dasar Hukum Pembayaran BK adalah Peraturan WalikotaBengkulu, yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014, yangdiubah menjadi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015.Putusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 47 dari 137 Halaman Bahwa mekanisme terbitnya Peraturan Walikota Adalah, yang pertamaada usulan dari SKPD dalam Hal DPPKA kota Bengkulu, ke bagianHukum, guna dilakukan Telahaan

Bahwa pihak DPPKA Kota Bengkulu ada melakukan konsultasimengenai perwal 36, bentuk konsultasi yang dilakukan adalah pihakPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 60 dari 137 HalamanDPPKA Kota Bengkulu dengan melampirkan draft perwal yangditujukan kepada Kepala Bagian Hukum lalu dan teknis koreksi yangdilakukan di bagian hukum adalah pihak bagian hukum yangmelakukan telahaan untuk disampaikan kepada walikota bengkulumelalui sekda; Bahwa pemberian tanggal pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor36

penerima Beban Kerja.SPP,SPM,Peraturan Walikota Bengkulu Tantang BK,on F eB NY PFCek Lis Kelengkapan Dokument Bahwa Dasar Hukum Pembayaran BK adalah Peraturan WalikotaBengkulu, yaitu Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014, yangdiubah menjadi Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 36 Tahun 2015.Putusan Nomor 105/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Halaman 47 dari 140 Halaman Bahwa mekanisme terbitnya Peraturan Walikota Adalah, yang pertamaada usulan dari SKPD dalam Hal DPPKA kota Bengkulu, ke bagianHukum, guna dilakukan Telahaan

diberikan kepala dinas,kabag hukum, asisten yang membidangi dalam hal ini asisten , laluSaksi yang memberikan paraf terakhir.Putusan Nomor 105/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl = Halaman 60 dari 140 Halaman Bahwa pihak DPPKA Kota Bengkulu ada melakukan konsultasimengenai perwal 36, bentuk konsultasi yang dilakukan adalah pihakDPPKA Kota Bengkulu dengan melampirkan draft perwal yangditujukan kepada Kepala Bagian Hukum lalu dan teknis koreksi yangdilakukan di bagian hukum adalah pihak bagian hukum yangmelakukan telahaan

Fotocopi dari asli Peta Telahaan terhadap Lokasi Rencana PengajuanProgram Perhutanan Sosial Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras,Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P4 ;5. Fotocopi dari asli Surat Keterangan Pelimpahan Hak tanggal 23 Oktober2012, selanjutnya diberi tanda P5 ;6. Fotocopi dari asli Surat Keterangan Pelimpahan Hak tanggal 23 Oktober2020, selanjutnya diberi tanda P6 ;7. Fotocopi dari asli 2 lembar kwitansi sebagai berikut:1.

Hasil telaahan diteruskan dengan Nota Dinas dari AsistenTindak Pidana Khusus kepada TERMOHON sesuai denganNota DinasNomor : ND61/P.3.5/Fd.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 (Bukti T3).Halaman 12 dari 78, Putusan praperadilan Nomor 6/Pid.pra/2021/PN.KdiBerdasarkan telahaan Jaksa pada bidang Tindak Pidana Khusus dan NotaDinas Asisten Tindak Pidana Khusus, TERMOHON setuju dilakukanpenyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintan Penyelidikan Nomor:Print 03/P.3/Fd.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 (Bukti T4

Kaimana;------------------------

Kaimana;75. 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Telahaan Teknis KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan HidupKab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan TeknisPermohonan Izin Lingkungan UKLUPL PLTMG Kaimana (10 MW);76. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.Kaimana Kepada PT.

Kaimana:;83. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Telahaan Teknis KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis PermohonanIzin Lingkungan UKLUPL PLTMG Kaimana (10 MW));84. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab.

RMI) (8) > Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selakuTenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX KabupatenKonawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlaytitik kordinat tersebut terhadap peta IUPOP PT.

ROCKSTONE413243 9622587 MINING INDONESIA (PT.RMI) (8)> Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selakuTenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlaytitik kordinat tersebut terhadap peta IUPOP PT.

Desa, ada dibentuk Tim yaitu Tim Fasilitasi Pemanfaatan danPenggunaan Dana, berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 137 Tahun 2007tanggal 16 April 2007 ;Bahwa saksi ikut dalam Tim tersebut dan yang menjadi Ketua Timnya adalahAsisten Administrasi Pemerintahan ;Bahwa Khusus untuk kegiatan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan, Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaanya bantuan tersebut disalurkan dalambentuk uang tunai kepada masingmasing desa/lurah melalui Camat masingmasing,namun dalam Telahaan

semen gunamempermudah pemantauan dan pengendaliannya, sebelum didrop tentu diperlukanproposal umum yaitu bentuk rencana kegiatan yang membutuhkan semen tersebut ;Bahwa saran ataupun tanggapan saksi dalam Telaahan Staf tersebut menurut saksi bukanhal yang mengikat karena secara prinsip saksi sependapat dengan isi telaahan itu danmengenai semen dapat didrop berbentuk phisik, dan kata dapat tersebut bukan halyang mengikat yang artinya boleh dan tidak boleh, jadi menurut saksi tidak adakeharusan ;Bahwa telahaan

Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Fotokopi Surat Kepala BKN Nomor K 2630/V 555/99tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi BersamaTerkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian,yang ditujukan kepada Pejabat Pembina KepegawaianInstansi Pusat dan Daerah, (Fotokopi dari Fotokopi);Fotokopi Telahaan Staf dari Kepala BKPSDM yangditujukan kepada Bupati Karimun tanggl 30 April 2018,perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepagawaian, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Siaran

u>

• BB No.6: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013-AHB/KP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan beserta lampirannya;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

• BB No.7: 2 (dua) lembar Asli Telahaan

24September 2007;e BB No.5: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor:16309203977800140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan lampirannyaberupa fotokopi NPWP PT Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada BURHANUDINe BB No.6: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepadaGubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013AHB/KP/XI/2008 tanggal 28November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan besertalampirannya;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkarae BB No.7: 2 (dua) lembar Asli Telahaan

September 2007;BB No.5: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor:16309203977800140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan lampirannyaberupa fotokopi NPWP PT Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada BURHANUDIN BB No.6: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakah kepadaGubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013AHB/KP/XI/2008 tanggal28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan besertalampirannya;Tetap Terlampir Dalam Berkas PerkaraBB No.7: 2 (dua) lembar Asli Telahaan

September 2007;e BB No.5: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi NasionalNomor: 16309203977800140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 danlampirannya berupa fotokopi NPWP PT Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada BURHANUDINe BB No.6: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT Anugrah Harisma Barakahkepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 013AHB/KP/XI/2008 tanggal28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan besertalampirannya;Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkarae BB No.7: 2 (dua) lembar Asli Telahaan

Hal ini terlihat dari Dokumen Bahan Telahaan TimMonitoring Dan Peningkatan Peran Serta Jasa Marga Dalam Jalan TolTrans Jawa, tanggal 19 Januari 2015 Bukti P25.1. Bahwa bukti inimemuat 6 Bab Penting yaitu:1. Tol Trans Jawa;2. RuasPrioritas Utama Jalan Tol Trans Jawa;3. Perkembangan Ruas Prioritas Utama Jalan Tol Trans JawaBerdasarkan Kesiapan Pengadaan Tanah Dan Kapasitas BUJT;4. Percepatan Pengadaan Tanah Ruas Prioritas Utama Jalan TransJawa;5. Pola Peningkatan Kapasitas BUJT;6.

satu milyar tujuh ratus delapanbelas juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan komalima puluh delapan rupiah) P23.Putusan Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/PN.JktSel Halaman 119 dari 14628.20.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Fotocopi Notulen Rapat Intern Wakil Presiden Republik Indonesia TentangJalan Tol, tanggal 12 Januari 2015, P24.Fotocopi Surat bertanggal 15 Januari 2015, Proposal Staff Knusus WakilPresiden RI bidang Infrastruktur dan Investasi, P25.Fotocopi Dokumen Bahan Telahaan

EVELYN FEBRIANI K.M,S;6.18. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/320/SPT-SETWAN;6.19. 1 (satu) Lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);6.20. 1 (satu) Lembar Telahaan Staf Tanggal 1 Juni 2015 perihal Survey Harga Barang Pengadaan Escalator ke Jakarta;6.21. 2 (dua) Lembar laporan perjalanan dinas kekota jakrta terkait survey harga barang pengadaan escalator di PT. PRAWITA KARYA (AGEN SJEC), PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA dan PT.

EVELYNFEBRIANIK.M,SH ;Halaman 4 dari 236 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2017/PN Smr18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/320/SPTSETWAN ;1 (satu) Lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;1 (satu) Lembar Telahaan Staf Tanggal 1 Juni 2015 perihalSurvey Harga Barang Pengadaan Escalator ke Jakarta ;2 (dua) Lembar laporan perjalanan dinas kekota jakrta terkaitsurvey harga barang pengadaan escalator di PT. PRAWITAKARYA (AGEN SJEC), PT.

EVELYN FEBRIANIK.M,SH ;1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/320/SPTSETWAN ;1 (satu) Lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ;1 (satu) Lembar Telahaan Staf Tanggal 1 Juni 2015 perihal Survey HargaBarang Pengadaan Escalator ke Jakarta ;2 (dua) Lembar laporan perjalanan dinas kekota jakrta terkait surveyharga barang pengadaan escalator di PT. PRAWITA KARYA (AGENSJEC), PT. FUJI ELEVATOR INDONESIA dan PT.

EVELYNFEBRIANIK.M,S;1 (satu) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090/320/SPTSETWAN;1 (satu) Lembar surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);1 (satu) Lembar Telahaan Staf Tanggal 1 Juni 2015 perihalSurvey Harga Barang Pengadaan Escalator ke Jakarta;Halaman 226 dari 236 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2017/PN Smr6.21.6.22.6.23.6.24.6.25.6.26.6.27.6.28.6.29.6.30.6.31.6.32.6.33.6.34.2 (dua) Lembar laporan perjalanan dinas kekota jakrta terkaitsurvey harga barang pengadaan escalator di PT.

Saksi tidak mengetahui Perda sebelumnya ;Bahwa peran bagian perekonomian dengan penerbitan objeksengketa, bagian perekonomian itu sebagai pembina usaha milikdaerah menerima surat dari Dewas Perumda Benuo Taka tanggal 6Halaman 65 dari 94 HalamanPutusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMDNovember dan surat dari Dewas itu sebagai dasar untuk menyusuntelahaan staf yang ditujukan kepada Bupati dan bagianperekonomian juga menyusun draf untuk pemberhentian Direksiyang kemudian diserahkan kebagian hukum ;Bahwa Telahaan