Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat 5 pula, Penggugat mengetahuibahwa Tergugat 2 telah menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015tanggal 2 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat 3; bertindak selakuPemberi Hibah adalah Tergugat 2 sedang Penerima Hibah adalah Tergugat1 sedang obyek hibah adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor112/Sarira,Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) selanjutnyaSertifikat Hak Milik Nomor : 112

EKSEPSI DOMINII.BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARAPENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGATI).ALASAN HUKUMNYA :Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09122000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKSm2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak diPropinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan MakaleUtara, Kelurahan Sarira BUKAN MILIK PARA

Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 986/2013 atas SHM Nomor112, a.nRame Kus Rahayu, luas 2.285 m?, terletak di Desa Mutihan, KabupatenKlaten, Provinsi Jawa Tengah dan SHM Nomor1110, a.n Rame KusRahayu, luas 375 m?, terletak di Desa Kemudo, KecamatanPrambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;5. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 985/2013 atas SHM Nomor 441, a.nTriyono, luas 1.595 m/?

Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan pertama oleh KetuaPengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor112/Pen.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 16 April 2021 terhitung sejak tanggal 19April 2021 sampai dengan 18 Mei 20217. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor86/Pid.B/2021/PN Mnk tertanggal 6 Mei 2021 terhitung sejak tanggal 6 Mel2021 sampai dengan 4 Juni 2021;8.

Sedangkantidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan olehpejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkanuntuk wewenang tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan :Pasal 23 ayat1: Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5(lima) orang, Panitia pemilihan

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Juli 2020, Nomor112/PDT/2020/PT. DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 1 September2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua MajelisHal 46 dari 47 Putusan.

., yangmemberi keterangan di bawah janji;Menimbang, bahwa terhadap suratsurat yang diajukan tanpaditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa Fotocopy surattanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangansaksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sahdalam persidangan pengadilan, sehingga mengenai apakahbuktibuktitersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah

tertanggal19 Oktober 2011 sudah mempunyai masa waktu 7 (tujuh) tahundaripendaftarangugatanpenggugat di Pengadilan NegeriKraksaan tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa perkara perdata nomor: 50/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob,selesai pada tanggal 22 Juli 2011, disini KESALAHANPENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum iagiuntukmenggugat ke Pengadilan Negeri maupun ke PengadilanTata Usaha Negara terhadapNOOR CHOLILA pemegangsertipikat hak milik nomor 4120/2011 dan Dra.TUTYENDANGSUPARMIATI pemegang sertipikat hak milik nomor112

tertanggal 19 Oktober 2011 sudah mempunyai masawaktu 7 (tujuh) tahun dari pendaftaran gugatan penggugat diPengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa perkara perdata nomor: 50/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob,selesai pada tanggal 22 Juli 2011, disini KESALAHANPENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum lagiuntukmenggugat ke Pengadilan Negeri maupun ke PengadilanTata Usaha Negara terhadap NOOR CHOLILA pemegangsertipikat hak milik nomor 4120/2011 dan Dra.TUTYENDANGSUPARMIATI pemegang sertipikat hak milik nomor112

Nopember 2015 ;Bahwa sejak diserahkannya Laporan Penilaian atas nilai ganti rugi atastanah a quo, TERGUGAT I tidak pernah mengadakan Musyawarah lagibersama PENGGUGAT untuk membahas nilai ganti rugi atas tanah yangterkena pembebasan untuk kepentingan umum ;Bahwa setelah diserahkannya Laporan Penilaian oleh TERGUGAT Il, pihakTERGUGAT I hanya mengundang PENGGUGAT selaku pemilik lahan yangterkena proyek pembebasan pada tanggal 26 Nopember 2015 danmenyerahkan selembar Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor112

Setelah diserahkannya Laporan Penilaian tersebut,Tergugat hanya mengundang Penggugat selaku pemilik tanah yang terkenaproyek pembangunan jalan tol pada tanggal 26 Nopember 2015 danmenyerahkan selembar Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor112/Peny.UGR35.07/PPT/XV/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang berisinominal ganti rugi sebesar Rp. 41.994.480.840, (empat puluh satu milyarsembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribudelapan ratus empat puluh rupiah) dan dalam surat

Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal24 Maret 2020;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengantanggal 18 April 2020;Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal17 Juni 2020;Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru = Nomor112

berdasarkan surat Roya Nomor24/07/2012 dari Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HakGuna Bangunan nomor 2054 Desa Ungasan Kecamatan Kuta SelatanKabupaten Badung Propinsi Ball;Bahwa selain itu faktanya setelah diangkatnya Roya atas Hak TanggunganNomor 6555/2011 atas Nama Penggugat, sudah pernah ada hak tangunganHalaman 36 dari 36, Putusan Perdata No.420/Pdt.G/2021/PN.Dpslain milik PT Bank Commonwealth dengan nomor Hak Tanggungan6085/2012 yang juga telan di Roya berdasarkan Surat Roya Nomor112

Bahwa patut untuk menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan: Pemilih yang menggunakan hakpilin, harus terdaftar sebagai pemilih;2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: Berdasarkan daftar pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilinan menyusundan menetapkan daftar pemilin sementara:3) Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Daftar pemilih sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan olehpanitia

sebagai kekuranganlahan yang dijual Penggugat kepada Tergugat, dan jika dari pengukuranterdapat kelebihnan, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada pihakPenggugat.Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T14, atas permintaandari pihak penyidik, Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang telahmelakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dibeli Tergugat dariPenggugat tersebut yang sekarang telah dipecah menjadi 4(empat) sertipikat,yaitu SHM Nomor 7109, SHM Nomor 7110, SHM Nomor 7111 dan SHM Nomor112

Nomor 3809 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2016sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Pdt.G/2014/PN.BPP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBalikpapan, permohonan

Netty Karnadi, Sertifikat HakMilik Nomor 103 atas nama Harto Purnomo, Sertifikat Hak Milik Nomor 106atas nama Urip Henry Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas namaLucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Yuswo TirtoWidjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Taswin Karnadi, SertifikatHak Milik Nomor 111 atas nama Henry Wijanto, Sertifikat Hak Milik Nomor112 atas nama Ny.

. ;> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014 :Pemilin adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telahmemenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalampemilihan Kepala Desa. : Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 tahun 2014 :Pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat: berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Pasal 11 ayat (2) huruf d Perda KabupatenJeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan,Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014:Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telahmemenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilin dalampemilinan Kepala Desa. ;> Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 tahun 2014, berbunyi:Pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat: berdomisili

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor112/PDT/1996/PT.SMDA tanggal 02 Oktober 1996, diberi tanda Bukti P2 ;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545 K/PDT/1997 tertanggal10 Nopember 1999, diberi tanda Bukti P3 ;4. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adongtertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda Bukti P4 ;455.

Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P 1)yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P 2) yo PutusanMahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi isi perdamaian tersebut,penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)kepada H.

AktaPemberian Hak Tanggungan tertanggal 10 Juni 2011 Nomor112/2011 senilai Rp. 880.000.0000 sebagai jaminan pelunasan utangPT. Sri Rejeki Mebelindo kepada PT. Bank BRI Syariah2. Sertifikat Hak Milik No. 461/Tambakrejo(Gambar Situasi No. 2122, tertanggal 31 Desember 1996) Sri Rejeki,Mst.Palupi Wulandari Hidayat, Haryanto Utomo Hidayat, dan HariWiryawan Hidayat 185 Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton,Kabupaten Pasuruan3.

PurwaharjaKOT, Beare cannes nenneeemmwnennesAgama SDE seers ee nenemeeeieneesnneeeennsPekerjaan : Mengurus Rumah Tangga:;soeeccene= Terdakwa tidak ditahan;022woneeen Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknyauntuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telahdiberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor112/Pid.B/2020/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Bjr tentangPenetapan

Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 3884/TU/2010Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur TahunAnggaran 2010.124.Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor SPM: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.125.SURAT PENGANTAR ;Surat Permintaan Pembayaran LangsungGaji dan Tunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor:112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.126.RINGKASAN Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji danTunjangan (SPP TU BARANG DAN JASA) Nomor: 112/SPMTU/DISHUTBUN/2010.127.Surat Keterangan permintaan pembayaran tambahan Nomor112

kuasapada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang nomor 11/KP/2021/Pa.Kwd tanggal 21 Juli 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan BeritaAcara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, dengan demikian KuasaHukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan ataumendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan SuratKuasa Khusus, tertanggal 28 Juli 2021 dan terdaftar diregister kuasa padaKepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 29 Juli 2021 nomor112