Ditemukan 2608 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : selaras seratus suharis saharun sehadun saharul
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I NYOMAN DARTA
122 — 43
  • Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang RumusanPelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan HukumKamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPDyang merupakan instansi yang memiliki Kewenangan untuk menyatakan adatidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkanpersidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;sebesar yaitu jumlah yang seharus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
69 — 24
  • Apabila ternyata yang menandatangani kontrak ituternyata orang lain diluar kepengurusan perusahaan atau tidak merupakankaryawan tetap perusahaan walaupun ada surat kuasa dari Direktur, makahal tersebut dianggap tidak mampu/tidak kwalifait karena kontrak itu tidaksyah karena tindakan itu batal demi hukum, karena dianggap tidakmewakili perusahaan;Bahwa seharus PPK menolak kalau yang menandatangani kontraktersebut ternyata orang lain, bukan Direktur (Utama) atau bukan karyawantetap selaku kuasa Direktur
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 37/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MGS.INTAN DARMAWAN Bin MGS.MATTJIK AMAK
205 — 59
  • Chaer Ismailmenerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Mashudi, SE adalah orang yang diperintahBupati Pesawaran untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Buku PerpustakaanSekolah Menengah Pertama untuk 60 Sekolah (Paket buku2) DAK TA. 2010 danSaksi Ismail, SE merasa keberatan karena sudah banyak perusahaan yang ikutmendaftar kegiatan lelang tersebut dan perusahaan Terdakwa dan Saksi Mashudi SEharus mengikuti mekanisme/prosedur yang berlaku namun Saksi Isnaini Haisa, SHBin M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — dr. STEREN SILAS SAMBERI
158 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • STEREN SILASSAMBERI, sehingga hasil audit ini sangat jelas adanya kerugian keuanganNegara, bukan sekedar buktibukti yang ditunjukkan oleh Terdakwa dr.STEREN SILAS SAMBERI dalam persidangan tanpa dikonfirmasi kepadapihak penerima, seharus Majelis Hakim lebih teliti dan tidak semudah itumempercayai buktibukti yang ditunjukkan tanpa dilakukan perhitungan(audit) oleh yang ahli dalam hal tersebut kecuali bilamana Majelis Hakimdapat melakukan perhitungan sendiri atas buktibukti yang ditunjukkan olehTerdakwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — Prof. DR. H. ABDUS SALAM, Dz,MM.
68 — 24
  • hanya ini barang yang ada ;>Bahwa benar, mengenai Software EMIS terdiri dari 4 Modul, dansaksi melihat kontraknya ;Bahwa benar, training Aplikasi tidak termasuk Modul tetapi berupapekerjaannya dan training itu adalah salah satu dari pekerjaanSoftware karena penggunaan Software harus ada training aplikasi ;Bahwa benar, dari laporan yang saksi terima memang pernah trainingdilakukan dan benar training itu memakai biaya ;178Bahwa benar, karena trainng memakan biaya Total Loss yang telahsaksi tetapkan seharus
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 16-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 16 Juli 2015 — 1.KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI 2.IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
76 — 96
  • penyalahgunaan dalam penggunaan nya ;e Bahwa pada tahun 2011 berapa dana hibah yang diberikan ke KIP Singkil Rp11.000.000.000, (sebelas milyar rupiah) dan benar kemudian direkomendasiKomisi A ketika itu sebesar Rp 1.569.785.000, (satu milyar lima ratus enampuluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Rp2.269.785.000, (dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratusdelapan puluh lima ribu rupiah) yang diusulkan;e Bahwa 3 (tiga) bulan setelah tahapan pemilukada selesai seharus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 24 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm
Tanggal 6 Oktober 2014 — BAMBANG SURYA DHARMA, ST .
85 — 25
  • Amandemen Ill (ketiga) Nomor HK.02.03/PUSA.KSSP.1/052/2012 tanggal 16Nopember 2012 berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan sudah sesuaidengan amandemen I.Menimbang, bahwa setelah saksi Ary Satrio,ST,MT selaku Pejabat pembuatkomitmen (PPK) dengan saksi Risky Rachman Hapsoro selaku Kuasa Direktur PT.Dipomulyo Mas menanda tangani kontrak Nomor HK.02.03/PJSA.KSSP.1/007/2012, tanggal 2 Mei 2012, seharus saksi Risky Rachman Hapsoro selakuKuasa Direktur PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23 / Pid.Sus - TPK/ 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — RIZKY RACHMAN HAPSORO.
68 — 18
  • Dipomulyo Masmenanda tangani kontrak Nomor HK.02.03/PUSA.KSSP.1/007/2012, tanggal 2 Mei2012, seharus terdakwa selaku Kuasa Direktur PT.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — ARY SATRIO, ST., MT
68 — 9
  • Dipomulyo Mas menanda tangani kontrak Nomor HK.02.03/PUSA.KSSP.1/007/2012, tanggal 2 Mei 2012, seharus saksi Rizky Rachman Hapsoroselaku Kuasa Direktur PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
181 — 92
  • Agustus 2018 dan/atau setelah diberi kesempatan 50 (/ima puluh)hari kKedepan yang dihitung dari 30 Agustus 2018, atau paling tidak tanggal19 Oktober 2018, sehingga dilakukan PEMUTUSAN KONTRAK (vide BUKTITI, VIII, IX 39),Kronologis Tentang Pemutusan Kontrak sebagai berikut:DESEMBER 2017a) Bahwa sesuai Laporan Prestasi Pisik Minggu Bulan ke 27 atau padatanggal 27 Desmber 2017 Prestasi Pisik yang dicapai oleh PENGGUGATsebesar 75.87% (vide BUKTI T , VIII, IX 14) dan (vide BUKTI T I, VIII,IX 15) yang seharus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — SUPARDI,SE., M.Si
96 — 22
  • Kemudian setelah PPTKSupardi mengantinya menjadi 8 kontrakbari dana bisa dicairkan sekaligus (100%) karena SPPLS dimana dana tersebutsemuanya sudah masuk langsung ke rekening rekanan;Bahwa seharus PPTK mengajukan pencairan tersebut melalui saksi, akan tetapidalam hal ini langsung ke Kasubag keuangan, sehingga saksi hanyamelaksanakan saja sesuai dengan permintaan PPTK, karenanya saksi tetapmembuat SPP dan mengajukan ke PPK meskipun itu tidak sesuai prosedur,bahkan saksi pernah meminta kepada rekanan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 4 Desember 2014 — AGUSALIM, S.Kep., NS., M.Kes
92 — 21
  • Hal ini menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 5 a dan Pasal 66 ayat (7).Bahwa harga HPS yang ditetapkan oleh PPK sebesar Rp.5.154.072.000, (lima milyarseratus lima puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) , harga tersebut sudah termasukdiscon 40 % s/d 50 % seharus PPK mengurangi jumlah HPS tersebut karena tentang disconharga, telah diketahui oleh PPK sejak awal melakukan survei harga;Bahwa discon adalah potongan harga yang diatur dalam
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 43/PID.SUS/TP KORUPSI/2014/PN.PTK
Tanggal 16 Februari 2015 — RIDWAN, S.Pd., Bin BURHANI
77 — 80
  • Yusniar;Bahwa sebelum dilakukan lelang pakah ada pertemuan saksi lupa;Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke sekolahsekolah;Bahwa barangbarang yang bermasalah tersebut diganti setelah diperiksa oleh pihak Kepolisiandimana masalahnya seharusnya merek UPS Mereknya Advan diganti menjadi Fasta, sistemwindosw tidak asli sedangkan yang di kontrak seharus bersertifikat;Bahwa uangnya cair 100 % pada waktu itu dan sebelum uang cair tidak ada yang protes;Bahwa syaratsyarat uang bisa cair yaitu pekerjaan sudah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — ADAHAM NASUTION Bin ABDUL MAAD NASUTION
75 — 35
  • Apabila ternyata yang menandatangani kontrak ituternyata orang lain diluar kepengurusan perusahaan atau tidak merupakankaryawan tetap perusahaan walaupun ada surat kuasa dari Direktur, makahal tersebut dianggap tidak mampu/tidak kwalifait karena kontrak itu tidaksyah karena tindakan itu batal demi hukum, karena dianggap tidakmewakili perusahaan;Bahwa seharus PPK menolak kalau yang menandatangani kontraktersebut ternyata orang lain, bukan Direktur (Utama) atau bukan karyawantetap selaku kuasa Direktur
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — AGUS SISWANDI
93 — 31
  • Kemudian setelah PPTKSupardi mengantinya menjadi 8 kontrakbari dana bisa dicairkan sekaligus (100%) karena SPPLS dimana dana tersebutsemuanya sudah masuk langsung ke rekening rekanan; Bahwa seharus PPTK mengajukan pencairan tersebut melalui saksi, akan tetapidalam hal ini langsung ke Kasubag keuangan, sehingga saksi hanyamelaksanakan saja sesuai dengan permintaan PPTK, karenanya saksi tetapmembuat SPP dan mengajukan ke PPK meskipun itu tidak sesuai prosedur,bahkan saksi pernah meminta kepada rekanan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 14-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
181 — 97
  • ASMAW));Bahwa, Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45268 Tahun 2021Tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur,tanggal 29 Januari 2021 diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati KaurNomor: 15 Tahun 202, Tentang Tata Cara Pengakatan DanPemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 Januari 2021;Bahwa, Jumlah perangkat desa Kecamatan Kaur Utara yang menerimaSurat Petikan Keputusan Tentang Penerbitan Nomor Induk PerangkatDesa Kabupaten Kaur berjumlah 26 (dua puluh enam) perangkat desa,seharus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — -HJ. KUSRIYATI BINTI H. MAHMUD. -H. ZEN BIN SUKINTA. -GULAMUH BIN MAHPUD.
78 — 150
  • Kusriati danuang sebesar Rp. 20.000.000,00 diminta dipotong sebesar Rp.9.000.000, untuk amal Jariah Masjid Sajida DMI di Bandung ;Bahwa saksi menerima pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000,untuk biaya lapaoran pertanggungjawaban ;Bahwa dana bantuan KF seharus diterima oleh sanggar DKM AL IKHLAS sebesar Rp. 20. 000.000 peruntukan bagi 5 Kelompok Belajardimana masingmasing kelompok belajar mendapatkan dana sebesarRp. 4.000.000, ;Bahwa pemotongan dana tersebut tidak tercantum di dalam proposalpengajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Drg. ANITA SYAFRIDA, M.Kes binti Zakaria
85 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • amar putusannya Judex Juris telah membatalkan putusan PengadilanJudex Facti Tingkat Pertama dan telah mengadili Sendiri, namun malahsebaliknya Judex Juris MENGGELAPKAN FAKTA HUKUM denganMemburamkan fakta hukum yang tidak sebagaimana mestinya;Bahwa fakta hukum dan keadaan yang sebenarnya berdasarkan pemeriksaandi dalam persidangan atau Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, terhadapadanya pembayaran 100 % dengan menandatangani Berita Acara SerahTerima Pekerjaan, sehingga terjadi selisih uang yang seharus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — AMPUNG B.LOTH
93 — 15
  • Kemudian setelah PPTKSupardi mengantinya menjadi 8 kontrakbari dana bisa dicairkan sekaligus (100%) karena SPPLS dimana dana tersebutsemuanya sudah masuk langsung ke rekening rekanan;Bahwa seharus PPTK mengajukan pencairan tersebut melalui saksi, akan tetapidalam hal ini langsung ke Kasubag keuangan, sehingga saksi hanyamelaksanakan saja sesuai dengan permintaan PPTK, karenanya saksi tetapmembuat SPP dan mengajukan ke PPK meskipun itu tidak sesuai prosedur,bahkan saksi pernah meminta kepada rekanan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 6 Januari 2015 — Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM (Terdakwa) - MARUHUM ,SH (JPU)
76 — 100
  • ;2Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan jumlahkelebihan bayar sebagai berikut :a.e.f.Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjung Pinang untuk pembebasanlahan Rp. 2.958.255.000.Jumlah pembayaran pajak Rp. 147.912.750.Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.Jumlah nilai uang yang riil/nyata yang seharus diterima pemilik tanah ataukuasanya saat dibeli olen Deddy Chandra dan yang diterima Yuyun M / Rohima :Nomor Luas lahan M2 Nilai Tanah(Rp) Nilai penggantian