) buah kotak warna hitam yang berisi 2 (dua) paket sabu dalamplastik klip kecil berat 0,156 gram, 1 (satu) buah pipet dari kaca, dan 1(satu) buah sendok dari potongan sedotan yang menurut Terdakwa dibelidari Joko seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) laludibagi 4 dan Terdakwa jual kepada Ferry Adi Pamungkas untukmendapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 25Juni 2013, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting

SURYA JAYA,S.H., M.Hum.) mengusulkan kabul kasasi Terdakwa, batal Judex Facti, adilisendiri, terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion)diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

DakwaanAlternatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalahdan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor170/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 18 September 2018 untuk kemudianMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.Gazalba Saleh, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berkas perkaraa quo maka judex juns berpendapat bahwa judex facti Pengadilan tingkatpertama telah tepat dalam menjatuhkan putusannya

perkara ini Judex Facti sudan cukupmempertimbangkan mengenai halhal yang memberatkan dan meringankanserta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan Pemohon KasasiIl/ Terdakwa tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

Putusan Nomor 1196 K/Pid/2019perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh,S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dariketerangan saksisaksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dapatdisimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan penanaman bibitkentosan di lokasi Afdeling III Blok C 2 PT.

Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa nilai pabean yangdiberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 196854 tanggal 16 Mei2012 sebesar CIF USD 46,379.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya atauyang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untukmempertahankan koreksi Terbanding, sehingga nilai pabean atas impor barangFireworks (9 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor196854 tanggal 16 Mei 2012 ditetapkan sebesar CIF USD 107,316.00;Pendapat Berbeda (Dissenting

Nomor SPTNP009342/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 23 Mei 2012, dengan Tagihansebesar Rp75.367.000,00, batal demi hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karenaTerbanding tidak dapat membuktikan data pendukung (bukti nyata atau datayang objektif dan terukur) berupa kuitansi atau faktur pembelian barang sebagaipembanding dan Terbanding tidak mempertimbangkan dasar hukum aturanyang digunakan untuk menggugurkan atau tidak diterimanya nilai pabeansebagai nilai transaksi, Hakim dissenting

berpendapat membatalkan KeputusanTerbanding Nomor KEP3820/KPU.01/2012 tanggal 20 Juli 2012 danmenetapkan nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIBNomor 196854 tanggal 16 Mei 2012 sebesar CIF USD 46,379.00 adalah nilaitransaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanyaHakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya banding PemohonBanding dan menetapkan Tagihan sebesar Rp75.367.000,00 menjadi Nihil;KESIMPULANBahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon

,MH (dissenting opinion);Menimbang, bahwa Ketua Majelis yang dalam hal ini sebagaipemilik Suara minoritas berpendapat seharusnya permohonan Pemohonuntuk berpoligami dikabulkan dengan beberapa pertimbangan sebagaiberikut :Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahPemohon mohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON dengan alasanTermohon tidak mau lagi mempunyai anak serta menolak ikut denganPemohon ke tempat usaha Pemohon di Malang, Jawa

Putusan No. 974/Pdt.G/2019/PA.WtpDemikian dissenting opinion ini dikemukakan sebagai bahanpertimbangan hakim suara minoritas sekaligus sebagai pertanggungjawaban individual hakim kepada masyarakat. Meski demikian secarakollektif, hakim yang bersidang semuanya tetap menandatangani putusansebagai salah satu. bentuk pertanggung jawaban institusionalkelembagaan;Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan ketentuanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis hakim dengan dissenting opinion pada hari Senin tanggal 11November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MuhammadTakdir, S.H., M.H. dan Drs.

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai Eksepsi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, telah mengambil putusan terhadap gugatan Penggugat a quo dengan 1 (satu) orang anggota Majelis Hakim mengajukan pendapat berbeda;Pendapat berbeda (Dissenting Opinion)Hakim Anggota : Drs. ABD. MALIK BRAM, S.H.,MH1.

PERKARA1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaDALAM REKONVENSI1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterimaDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI1.Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada NegaraMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmengenai Eksepsi dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, telah mengambil putusanterhadap gugatan Penggugat a quo dengan 1 (satu) orang anggota Majelis Hakimmengajukan pendapat berbeda;Pendapat berbeda (Dissenting

tentang kesalahan yang dilakukanoleh Penggugat dan adanya kontradiktif /perbedaan antara Positadan Petitum Surat Gugatan Tergugat/Terlawan tersebut, yangmenjadikannya alasan dan keberatan dari dari Penggugat/Pelawanm Kontra Memori Kasasinya bahwa antara Posita Surat Gugatandengan Petitumnya dari Tergugat/Terlawan yang tidak adakausalitas sama sekali.Bahwa disamping itu Penggugat/Pelawan juga telah mengajukandalam Kontra Memori Kasasi nya tentang putusan dan pertimbangandua orang anggota Judex Factie (Dissenting

kejanggalan dari Gugatan Tergugat/Terlawan yangtidak sama dengan Petitum (tuntutannya) berakibat gugatan itumenjadi Obscure Libels ( kabur tidak jelas ), namun penjelasandari Penggugat/Pelawan ini tidak digubris oleh Yang Mulia MajelisHakim Agung Tingkat Kasasi tanpa ada pertimbangan dengansebabsebabnya.Bahwa Judex Factie pada tingkat awal Putusan No. 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Februari 2012 telah tepat dan benardalam seluruh pertimbangannya maupun putusannya pada perkaraaquo walaupun ada dissenting

opinion antara dua (2) orang anggotakarena dissenting opinion bukanlah masalah dalam pengambilkeputusan tetapi merupakan hal yang biasa saja.

Hal tersebutmemang sudah sah berdasarkan hukum suatu yang Iumrah diaturmenurut ketentuan hukum Undangundang Nomor 4 Tahun 2004Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Padt.G/2018/PN Tjktentang Kekuasaan Kehakiman/sekarang UU No. 48/ 2009) adalahadanya penambahan substansi baru mengenai Pendapat Hakimyang Berbeda (Dissenting Opinion) antara lain Judex Factietemenyatakan bahwa ...sebagai langkah mendapatkan hakim yangberkualitas, bermoral, penuh itegritas dan berdedikasi tinggi dalammelaksanakan

Agungberdasarkan adagium ius cuna novit yang berlaku yaitu Hakimdianggap tahu akan hukumnya maka setiap Majelis hakim Agungwajib untuk menggali, mencari, serta menemukan faktafakta hukumkonkrit dan nilainilai yang hidup serta berkembang dalampencaharian hukumnya secara lebih mendalam dari perkara hukumyang ditangani sehingga dalam putusannya~ akan lebihmencerminkan keadilan bersifat symbiosis mutualisme (Sama rata)sehingga sudah benar pertimbangan dan tindakan dua (2) oranganggota Majelis Hakim dalam dissenting

Perlakuan kasar Theresiamenyiasati jiwa anakanak yang masih belum dewasa itu;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yaitu (Prof. Dr.Mieke Komar, SH.

No.10 K/PDT/2008 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakandengan sungguhsungguh, akan tetapi tidak tercapai permufakatan, makasesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun

., berbeda pendapat (dissenting opinion), denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut:1 Bahwa niat awal Terdakwa untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uangkepada Darmawan dengan jaminan SHM Nomor 4970, kemudian berubah menjadiperjanjian jual beli, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undangundang, kepatutan serta asas perjanjian sehingga dapat mengakibatkan perjanjian jual belitersebut

selaku pihak (pembeli) yangberitikad buruk, sehingga tidak dilindungi oleh hukum;5 Masalah ini sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur perdata, untukmenentukan apakah benar terjadi dalam prosedur penandatangan akta penjanjian (jual beliatau pinjam meminjam uang), tipu muslihat, apakah benar pada saat penandatangananakat Terdakwa tidak dibacakan oleh pihak notaris sehingga menyebabkan akta tersebuttidak sah/batal dan sebagainya;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atauperaturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampauibatas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 29Oktober 2014 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting

dengan kepalan tangan sehingga menimbulkanluka, yang perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk lingkup tindak pidana :Penganiayaan dan Pengrusakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 406KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas maka terdapat alasan yangcukup untuk mengabulkan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, serta membatalkan putusan JudexFacti dan mengadili sendiri perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting

kepadanya telah tepat sertabenar, dan hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa menurut Majelis HakimTingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis HakimTingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumsendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 575/PID/2017/PT MDNMenimbang, bahwa dari hasil musyawarah tersebut, anggota majelis 1 (satu),Erwan Munawar,SH.MH. berpendapat lain, sehingga mengajukan dissenting

Tanjung Pura tersebut;Menimbang, bahwa fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim TingkatPertama, yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian, hanya didasarkan oleh keterangan saksi saksi yang bersifat testimonium de Auditu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Anggota Majelis1(satu) tidak cukup keyakinan untuk menyatakan terdakwa telah me;lakukanpencurian oleh karena itu terdakwa harus di bebaskan;Menimbang, bahwa meskipun terdapat salah satu) Anggota Majelismengajukan dissenting

sangatlah Relevan, hanyaperbedaan dalam (Straachmacht) hukuman yang dijatuhnkan sangat tidakmemenuhi rasa keadilan masyarakat dimana Penuntut umum menuntutTerdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun namun MajelisHakim pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya menjatuhkan putusan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga dalam penerobosan hukum tidakmembuat jera terdakwa yang berlindung dibalik hukum dan pertimbanganhukum ini dapat mendukung adanya kepastian hukum.Bahwa telah terjadi Dissenting

Bahwa pendapat yang bercorak Dissenting Opinion untuk tidak adanya katamufakat bulat dalam permusyawaratan hakim, dan putusan ditempuh dengansurat terbanyak dari hakim, serta hakim yang berbeda pendapat terhadapsurat terbanyak dalam permusyawaratan hakim tidak memuat pendapatnyadalam putusan.8.

Putusan No.51/Pdt.G/2020/PTA.MksDissenting opinionMenimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim TingkatBanding, terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) mengenaipertimbangan hukum dan amar putusan perkara tersebut, yaitu pendapat dariHakim Anggota I, Drs.

dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Hakim Anggota berpendapat bahwa putusan Pengadilan AgamaWatampone Nomor 1002/Pdt.G/2019/PA.Witp, tanggal 13 Januari 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1441 Hijriah tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnyamenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis HakimTingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (dissenting

Penggugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan caracara yang sebagaimana ditentukan dalamPasal 7 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan,maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dalamperkara a quo ternyata terdiri dari dua amar putusan yang berbeda, yang satumenolak gugatan Para Penggugat dan yang lain mengabulkan gugatan ParaPenggugat karena adanya pendapat yang berbeda (dissenting

opinion) darisalah satu Hakim Anggota Majelis, sehingga putusan tersebut tidakmencerminkan keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa apabila salah satu Hakim dari Majelis Hakimmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), tidak kemudianmembuat pertimbangan hukum dan amar putusan sendiri, tetapi seharusnyapendapat yang berbeda tersebut cukup dimuat dalam akhir pertimbangan,bahwa menurut pendapatnya gugatan Para Penggugat telah terbukti dan harusdikabulkan, tetapi tidak perlu membuat

Dissenting Opinion Hakim Anggota II1.Bahwa dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota II halaman 41 alineake 2 menyatakan : Menimbang, bahwa terhadap halhal yangdisampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota IIpada pokoknya tidak sependapat bahwa Para Tergugat dan TurutTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat...;Bahwa dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota II halaman 44 alineake 5 menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan' segalaberdasarkan surat No.

Savsavubun atau Penggugat dalamperkara a quo.Bahwa dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota II halaman 45 alineake 1 menyatakan : Menimbang, bahwa dengan diterimanya surattersebut, maka Tergugat V dalam hal ini kantor KPKNL telah menelitikelangkapan dokumen dari pemohon lelang yakni PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk dan telah dinyatakan lengkap sehingga pada akhirnyaterbit Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S58/WKN.17/KNL.0105/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (vide Bukti suratT.V13) dan selanjutnya PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk melaluiTergugat III telah melakukan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kalimelalui pengumuman tempel atau selebaran, tanggal 22 Oktober 2014(vide Bukti surat T.V14a) dan melalui Surat Kabar Harian AmbonHalaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 32/PDT/2015/PT.AMB.Ekspress, tanggal 6 November 2014 sebagai pengumuman lelangkedua (vide Bukti surat T.V14b);Bahwa selanjutnya dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota I!

TENTANG DISSENTING OPINION HAKIM ANGGOTA IIBahwa Pembanding/Tergugat V mengambil alih pertimbangan HakimAnggota II dalam pendapat lain berkaitan dengan putusan tersebut, makahal ikhwal yang paling penting adalah apakah benartindakanmenyembunyikan dokumen yang dilakukan oleh Turut Tergugat berkaitan dengan pernyataan Jaminan Hutang yang tidak diteruskansesuai prosedurnya?

banding Penasihat Hukum Terdakwa padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa beberapa pertimbangan yang disebutkan oleh judex facti tingkatpertama adalah keliru dan harus ditinjau ulang karena kekeliruan itumenimbulkan ketidakadilan pada hukuman yang diberikan majelis hakimtingkat pertama terhadap Terdakwa, mencerminkan terdapat ketidakselarasan antara pertimbanganpertimbangan hukum dengan faktafaktapersidangan dalam concurring opinion hakim anggota I, telah pula terjadiperbedaan pendapat (dissenting

pertimbanganpertimbangan yang diuraikanhakim anggota I menunjukkan adanya halhal yang mengindikasikanketidakcermatan, keberpihakan serta penilaianpenilaian subjektif terhadapPenasihat Hukum Terdakwa yang tidak memiliki parameter terukur,Bahwa selama proses persidangan telah terjadi beberapa kejadian yangmenurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa telah menciderai prosesperadilan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh hakim anggota I yangmengindikasikan ketidakadilan bagi Terdakwa;Bahwa concurring opinion dan dissenting

opinion dinatara hakim anggotaI dan hakim anggota I menunjukkan tidak terjadi kesepakatan dankesepahaman diantara hakim dalam pertimbanganpertimbanganpemidanaan dan penghukuman terhadap diri Terdakwa;Bahwa dissenting opinion juga menunjukkan adanya ketidakyakinan sertakeraguraguan dari majelis hakim yang menyidangkan perkara a quodalam memutus dan menentukan atas tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa;Bahwa dengan adanya ketidakyakinan atau keraguraguan dari majelishakim tersebut, sudah seharusnya

Binsar M.Gultom, SH, SE, MH melakukan dissenting opinion (tidaksependapat dengan pendapat Hakim Anggota dan AnggotaIl.

Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugatuntuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam permusyawaratanMajelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion), makasesuai menurut Pasal 14 ayat (3) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat yang diambil adalahberdasarkan suara terbanyak;Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Ketua Majelis (Dr.

No. 664 K/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaanpendapat (Dissenting Opinion) dari Prof. Dr.

Sehingga Terdakwa Axsadipersalahkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik .Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, HakimAnggota I berpendapat bahwa Terdakwa Axsa terbukti melakukan pencemaran ataufitnah terhadap saksi Stevanus sebab dengan tidak terbuktinya tuduhan Terdakwaterhadap saksi korban menjadi dasar untuk menyalahkan Terdakwa Axsa telahmelakukan perbuatan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion

litisconsortium,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwaeksepsi Pembanding semula Tergugat telah dapat dibuktikan kebenarannya olehPembanding semula Tergugat dan sebaliknya Terbanding semula Penggugat tidakdapat membantahnya dan oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim TingkatBanding untuk menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi lain yaitu putusan Majelis Hakim TingkatPertama dalam perkara a quo Ketua Majelis telah melakukan dissenting

opinion(beda pendapat) terhadap pendapat kedua Anggota Majelisnya yang telah menjadiputusan dalam perkara ini tentang materi eksepsi yang diajukan oleh Pembandingsemula Tergugat;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat pendapat dari KetuaMajelis Pengadilan Negeri Demak yang melakukan dissenting opinion tentangeksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat Ketua Majelis PengadilanNegeri Demak yang mengadili perkara

Bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat danpendapat (dissenting opinion) Ketua Majelis tersebut berdasarkan bantahan(eksepsi) yang terang dan jelas dan didasari pada 2 (dua) alat bukti yang mempunyalnilai pembuktian yang kuat.

Oleh karena itu, maka Majelis HakimTingkat Banding akan membatalkan pendapat Para Anggota Majelis Tingkat Pertamayang tidak berdasar dan asal asalan tersebut yang telah menjadi putusan dalammengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan pendapat Ketua Majelis Tingkat Pertama yangmengadili perkara a quo yang tertuang dalam desssenting opinionnya dan pendapatdalam dissenting opinion tersebut pada pokoknya sejalan dengan pertimbanganhukum

Penerapanhukum yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Judex Facti tersebutsemakin nyata dan terbukti dalam putusannya halaman 7 alinea 5, yang menyatakan:Menimbang, bahwa mengenai alatalat bukti yang belum dipertimbangkan dalamputusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada urgensi danrelevansinya lagi dalam pengambilan putusan ini.Bahwa selain itu juga ternyata Judex Facti telah tidak mempertimbangkan mengenaiadanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari salah

Hal ini sangat penting untuk turutdipertimbangkan karena selaku Pencari Keadilan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat perlu mengetahui apakah dasar dan alasan hukum Judex Facti TingkatBanding dalam pertimbangannya sehingga dissenting opinion tersebut tidak turutdipertimbangkan, justru pertimbangan hukum dalam dissenting opinion tersebutmerupakan pertimbangan hukum yang benar dan tepat serta sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku.Dengan tidak secara menyeluruh diberikan pertimbangan hukum