Dalamanalisa Terbanding, bahwa kedudukan manajemen adalah ciri dari BUTberdasarkan pada PER43/PJ/201 1; bahwa melakukan fungsi yang sama dengan induknya (walaupun hanyamenjalankan riset, dianggap sama dengan fungsi induknya);c. bahwa oleh karena halhal yang dinyatakan dalam huruf a dan b di atas,maka SKPKB a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang PPh juncto Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994juncto Kep Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 juncto SE Dirjen PajakNomor SE2/PJ

Selain itu jugamerupakan ketentuan /ex generalis, yaitu Pasal 15 UndangUndang PPhjuncto Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 juncto Kep DirjenPajak Nomor KEP667/PJ.2001 juncto SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;bahwa namun demikian, P38B IndonesiaPerancis sebagai /ex specialismengatur bahwa P3B berlaku terhadap pajakpajak terhadap penghasilanHalaman 9 dari 46 halaman. Putusan Nomor 1515/B/PK/PJK/2017dan kekayaan.

karya, termasuk keringananpajak;Cc) bahwa menjaga daya beli dengan cara menjaga gejolak harga dan inflasi;d) bahwa mempercepat investasi dengan cara mengefektifkan pelayananterpadu 1 pintu perijinan investasi;Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dalam website KementerianKeuangan, melalui Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Pemerintah akanmerevisi barang impor yang masuk kategori mewah, karena menurut Menkeubatasan barang mewah dengan harga di atas Rp2.000.000,00, sudah tidak lagirelevan dan menurut Menkeu

banyakyang pakai ini, itu yang kita betulkan dan diatur ulang", cetus Menteri Keuangan,artinya Menteri Keuangan menilai bahwa selama ini aturannya tidak benar atauaneh sehingga perlu dengan segera diperbaiki serta memperketat arus barangmasuk dengan meminimalisir penyelundupan barang serendah mungkin danmeningkatkan besaran pajak penjualan barang mewah untuk mobil impor danbermerk dan yang diimpor utuh (CBU);Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, pada websitewhatindonesia.com,menulis hal yang sama dimana Menkeu

Menkeu RI No.248/KMK.04/1995 tg! 02 06 1995 tentangPerlakuan PPh terhadap pihak pihak yangmelakukan kerjasama dalam bentuk perjanjianBangun, Guna, Serah (BOT).b. Bahwa berdasarkan PP RI No. 5 Th 2002 tgl 23022002 tentang Perubahan atas PP RI No. 29 Th 1996tentang pembayaran PPh atas penghasilan persewaantanah dan/atau bangunan.c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran No. SE06/PJ.43/2002, PP RI No. 5 Th 2002, Kep. Menkeu RINo. 120/KMK.03/2002 tgl 02042002 dan Kep. DirjenPajak No.

melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan PM untukpenyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti,jumlah PM yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutangpajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur denganPMk";Bahwa pada penjelasan tersebut dinyatakan bahwa apabila PKPmelakukan penyerahan yang terutang dan tidak terutang pajak yangPM nya tidak diketahui dengan pasti maka penghitungan dilakukanberdasarkan PMK Nomor 78/KMK.03/2010 tanggal 5 April 2010jJuncto Kep Menkeu

Pada Pasal 1 Kep Menkeu Nomor 575.KMK.04/2000, PKPyang menggunakan Barang Modal untuk kegiatan usahamenghasilkan BKP/JKP yang penyerahannya terutang PPN dan tidakterutang PPN atau dibebaskan dari PPN dapat mengkreditkan PMatas perolehan Barang Modal tersebut yang besarnya sebandingHalaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 1476/B/PK/PJK/2017dengan prosentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untukkegiatan menghasilkan BKP dan JKP yang penyerahannya terutangPPN;Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon

Sengketa Pajak mengenai Kredit Pajak MasukanMenurut TerbandingBahwa koreksi fiskal positif atas Pajak Masukan Jasa Manajemensebesar Rp. 95.116.600,00 berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNo: 78/KM.03/2010 tanggal O05 April 2010 jo Kep Menkeu No:575/KMK.04/2000 tanggal O01 Januari 2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajakyang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yangtidak Terutang Pajak;Alasan Banding menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon

Pada Pasal1 KEP Menkeu No. 575.KMK.04/2000, PKP yang menggunakanBarang Modal untuk kegiatan usaha menghasilkan BKP/JKP yangpenyerahannya terutang PPN dan tidak terutang PPN ataudibebaskan dari PPN, dapat mengkreditkan PM atas perolehanBarang Modal tersebut yang besarnya sebanding dengan prosentasepenggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatanmenghasilkan BKP dan JKP yang penyerahannya terutang PPN;Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding pihak PemeriksaHalaman 9 dari 50 halaman Putusan

KeputusanMenteri Keuangan no. 476 tahun 2002, bahwa perihal pemeteraian kemudian dapatdilakukan terhadap dokumen yang pada awalnya tidak terhutang Biaya Meterai tetapikemudian akan dipakai sebagai alat pembuktian di dalam acara pengadilan.Pemeteraian kemudian (Nazegelen) juga diterapbkan pada dokumen yang telahditandatangani di luar negeri, yang kemudian akan digunakan pada acara pengadilan didalam negeri yaitu Sesuai dengan Pasal 1 c Keputusan Menkeu No. 476 Tahun 2002.Menimbang, bahwa Pemohon juga

HKKB) berhak sebagai Pemilik atas tanah tersebut;Berdasarkan Keputusan Menkeu, BPHIB terhutang dibayarkan padasaat pendaftaran hak, dan Penggugat (PT. HKKB) sudah melakukanpembayaran pada tanggal 13042010, pendaftaran hak atas tanahnegara dibuktikan dengan dilakukan pengukuran kadestral dan pembukuan tanah. Pendafiaran hak merupakan pengakuan negara terhadap seseorang atau badan hukum terhadap bidang tanah yangdimilikinya.

Hakim Tinggi Pengawas,Slamet,SH.MH.Kasubag Tata Usaha Irwil I/Sekertaris);g Proses lelang telah menyalahi juklak lelang Menkeu No.40/PMK.07/2006,peserta lelang tunggal harga limit dibawah NJOP, pemenang lelang adalahpetugas bank sendiri dimana 4 (empat) SHM No. 1235 Luas 130 m? dilelangRp4.100.000,00 No. 1233 Luas 2.662 m? dilelang Rp27.000.000,00 No. 958Luas 290 m? tanah dan bangunan dilelang Rp101.500.000,00, No. 422 Luas 245m?

Menkeu Nomor 450/KMK 01/2002 yang dimaksud KantorLelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)(in casu Pemohon Kasasi III);7.

(Dahulu P.NBarata) berdasar dari SK Menkeu No. KEP356/MK/5/1971 tanggal 13Mei 1971. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan melakukanjual beli Obyek Aquo setelahterbit SertifikatHak Milik Atas NamaTergugat , dikarenakan Obyek Agquo yang akan dilakukan jual beli belumbersertifikat Hak Milik. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat melakukanPerjanjian Pengikatan Jual Beli Bangunan dan Tanah Pekarangan yangterletak di JI.

Menkeu No.KEP356/MK/5/1971 tanggal03 Mei 1971 ( 03051971 ).

Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 jo. Kep Dirjen PajakNomor KEP667/PJ.2001 jo. SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 danSurat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;2.

Keputusan Menkeu RINomor 634/KMK.04/1994 jo Kep Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 jo.SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;Halaman 9 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1597/B/PK/PJK/2017bahwa namun demikian, P3B IndonesiaPerancis sebagai /ex specialismengatur bahwa P3B berlaku terhadap pajakpajak terhadap penghasilandan kekayaan.

Th. 1940 Nomor 58 Tentangpedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II yangdisebut pedoman pelaksanaan tugas buku II, sebagai pelaksanaan MARI,untuk pelaksanaan lelang;Bahwa peraturan lelang Nomor 189 Th. 1908, yang diubah denganperaturan Nomor 58 Tahun 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adabeberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU dan DirjenPiutang Negara (DJPLN), sehingga ada 11 (Sebelas) sumber rujukan lelangtapi muaranya tetap berdasarkan pada PS 200(1) HIR

22.646.962,00Menurut Terbanding/Peneliti Rp376.547.722,00Koreksi Terbanding/Peneliti Rp353.900.760,00bahwa Terbanding (Pemeriksa) merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri KeuanganRI Nomor 81/PMK.03/2009:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Penghasilan Luar Usaha sebesarRp.353.900.760,00 dengan dasar hukum: Pasal 9 ayat 1 huruf (c) Undangundang No 7 Tahun1983 sebagaimana diubah dengan Undangundang No 36 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan dan Pasal 1, 4 (4), (5), dan (6) Keputusan Menkeu

Menkeu Nomor 470/KMK.01/1999 tanggal 20September 1999 dan PP No. 06 tahun 2006.z. Bahwa dengan demikian perobuatan Terdakwa yang telahmenjual asset TNI AD Cq Kodam VII/Wrb berupa tanah seluas 1.700M? tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI, dan jugakeputusan dari Rapat Luar Biasa anggota Puskopad B Dam VII/Wrb,telah merugikan TNI AD karena terlepasnya asset yang dimiliki olehTNI AD.aa.

Menkeu Nomor 470/KMK.01/1999 tanggal 20September 1999 dan PP No. 06 tahun 2006.z.

Menkeu No. 470/KMK.01/1999 tanggal 20September 1999 dan PP No 06 tahun 2006.Atas keterangan Saksi1 tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi2 :Nama : Abdul WahabPangkat, NRP : Kapten Czi, 499992Jabatan : Kaur Fasjasa.Kesatuan : Denzibang 1/VIIl ManadoTempat, tgl. lahir : Bantaeng , 12 Maret 1956Kewarganegaraan : IndonesiaJenis kelamin > LakilakiAgama > IslamTempat tinggal : Asrama Denzibang Telling ManadoPada pokoknya Saksi2 menerangkan sebagai berikut :1.

tersebutpengelolaannya diserahkan pada Puskopad B Dam VII/Wrb.Bahwa alasan Terdakwa menjual asset tanah tersebut, karenatidak ada persetujuan dari Pangdam VII/Wrb padahal Terdakwaseharusnya sudah mengetahui bahwa asal usul dan status tanahyang dijual tersebut adalah bukan asset Puskopad B Ddam VII/Wrb tetapi milik TNI AD CQ Kodam VII/Wrb sehingga prosedurdan mekanisme untuk menjual / melepas asset tersebut tidaklahcukup hanya dengan persetujuan Pangdam VII/Wrb tetapi harusada ijin dari KASAD dan Menkeu

untukmembatalkan Sertifikat Asuransi, melainkan Tergugat harusberdasarkan pada ketentuan dalam Sertifikat Asuransi.Seandainya merujuk pada Sertifikat Asuransi pun jelas bahwapenghentian perlindungan yang diatur secara hukum dapatditerapbkan dalam hal tertanggung masih hidup dan belummeninggal dunia, sebab sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan UsahaPerasuransian Dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebutKeputusan Menkeu

Agoes Soegiarto, sebab adanyakehendak dalam Penghentian Pertanggungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No. 422 tidakdatang dari pihak manapun dalam Gugatan a quo, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No.422 yang mengharuskan adanya kehendak. Oleh karenanyajelas dengan meninggalnya Alm. Agoes Soegiarto, makakewajiban Tergugat hanyalah membayar klaim dan tidak dapatmelakukan penghentian perlindungan.d.

Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 jo. Kep Dirjen PajakNomor KEP667/PJ.2001 jo. SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 danSurat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;2. Alasan Pengajuan BandingBahwa pendapat Terbanding dalam menerbitkan SKPKB a quo danmempertahankannya dalam proses keberatan tidak dapat diterima olehPemohon Banding dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Keputusan Menkeu RINomor 634/KMK.04/1994 jo. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 jo.SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;Bahwa namun demikian, P3B IndonesiaPerancis sebagai /ex specialismengatur bahwa P3B berlaku terhadap pajakpajak terhadap penghasilandan kekayaan.

Menkeu No. 450/KMK 01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) (in casu TERGUGAT IID);Bahwa proses pelelangan Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang dilakukan melalui perantaraTERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 junto Pasal 43ayat tentang Petunjuk pelaksanaan lelang nomor 93/PMK.06/2010, yang berbunyi :Pasal 1 angka 3:Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelangdengan

Menkeu No. 450/KMK01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) (in casu TERGUGAT III yang didalam prosesnya sudah terlebih dahulumelalui tahapan pemberitahuan kepada HARIS ARIONO/Debitur/PENGGUGAT IVmelalui :i.

Penggugat ;13.Bahwa sangatlah tidak mendasar dan tanpa bukti apa yang didalilkan ParaPenggugat pada Positanya butir 6 sampai dengan butir 14 gugatan a quoyang intinya KONON nilai lelang atas Agunan Kredit tidak sesuai dengannilai jual yang ditetapbkan SEPIHAK oleh Para Penggugat karenasenyatanya haruslah dipahami dan dimengerti jika secara hukum penetapanlimit adalah menjadi kewenangan dari Penjual in casu Tergugat selakuPemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam: Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimalyang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;" Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ; Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN WNo.35/PL/2002 yangmenegaskan Penjual menentukan nilai limit barang yang akandilelang secara tertulis untuk masingmasing barang atau paketbarang yang akan dilelang Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006

MENKEU No. 935/KM. 1/2008 yangindependen, berkompetensi, dijamin kenetralannya dan profesional dalammelaksanakan tugas peniliaian serta tidak ada konflik kepentingan denganbarang yang dinilainya.Bahwa ; dalam melakukan penilaian, tim appraisal menggunakanpendekatan dan metode penilaian sesuai Standart Penilaian Indonesia(SPI) yang sudah dijelaskan dan terdapat pada bukti P4 berupa LaporanPeniliaian Aset dari Kantor Kantor Jasa Penilai Publik Tegun Hermawan Yusufdan Rekan.Bahwa ; dalam bukti P4 (incasu

Th. 1940 No. 58 Tentang pedoman pelaksanaantugas dan administrasi pengadilan buku II yang disebut pedoman pelaksanaantugas buku II, sebagai pelaksanaan MARI, untuk pelaksanaan lelang;7.Bahwa peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah dengan peraturan No.58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa aturanpelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU dan Dirjen Piutang Negara(DJPLN), sehingga ada 11 (Sebelas) sumber rujukan lelang tapi muaranyatetap berdasarkan pada PS 200(1) HIR;"8