Bahwa para pihak sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian inikepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Maumere yangmemeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Mme ini dan apabila diperlukan menandatangani kembaliKesepakatan Perdamaian ini dihadapan Yang Mulia Hakim Tunggal padasuatu persidangan yang telah ditetapbkan, agar Kesepakatan Perdamaian inidapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau PenetapanPerdamaian dan/atau Akta Perdamaian

Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbulsejumlahRp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, olehARIEF MAHARDIKA, S.H., selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 10 Oktober 2019, Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Mme, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LUKASKATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Para Tergugat Rekonpensiuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.626.000, (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan NegeriPekanbaru diucapkan pada tanggal 17 Juni 2020, dengan dihadiri olehKuasa Penggugat , Il, dan Ill dan Kuasa Tergugat dan Il secara elitigasi;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I, Il, dan Ill semula KuasaPenggugat , Il, dan Ill mengajukan permohonan banding sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor13

Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permohonanbanding dari Kuasa Pembanding I, Il, dan III semula Kuasa Penggugat ,Il, dan Ill tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dan IIsemula Kuasa Tergugat I, dan II pada tanggal 1 Juli 2020, sebagaimanaternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor13/Pdt.G/2020/PN Pbr;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa PembandingI, Il, dan Ill semula Kuasa Penggugat , II, dan Ill tersebut disertai denganmemori banding yang telah diterima

;Subsidair :Jika Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, tidak sependapat, mohonkeputusan yang menguntungkan Pembanding I, Il, III / Penggugat1, UN, UN;Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding dan II semula KuasaTergugat dan Il telah mengajukan kontra memori banding atas memoribanding dari Kuasa Pembanding , Il, dan III semula Kuasa Penggugat ,Il, dan Ill sebagai berikut :1.Menolak Memori Banding para Pembanding seluruhnya danMenguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru) Nomor13/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 17

di (iRn, Kabupaten Fakfak, disebutPenggugat;melawanTergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanJualan Es Cream, tempat kediaman ci iRn Distrik Fakfak, disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Januari2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hariSenin tanggal 13 Januari 2020 dengan register perkara Nomor13

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2020/PA.Ff;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlan Rp206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);Hal. 5 dari 6 Hal. Pentp..

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada persidangan yang telah ditetaopkan Pemohon danTermohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan surat panggilan (relaas) untuk Pemohon Nomor13/Pdt.G/2020/PA.Kph tanggal 10 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 dan suratpanggilan (relaas)

dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 4 dari 7 putusan Nomor 13/Pat.G/2020/PA.KphMenimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapbkan Pemohondan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipunberdasarkan surat panggilan (relaas) untuk Pemohon Nomor13

.$ $2 onan nnn nn n nn n nnn nnn nnn een neBahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mengajukanpermohonan pencabutan permohonannya dengan nomor13/Pdt.G/2019/PA.Lwb secara lisan di muka persidangan:Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PA.Lwb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Terlawan Penyita;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Kuasa Terlawan Penyita;Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 23Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhoksukon pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam Register Nomor13/Pdt.Bth/2019/PN Lsk, telah mengajukan gugatan Perlawanan sebagaiberikut:1.Bahwa para Pelawan sangat keberatan dan tidak mengetahui apapunpermasalahan atas keinginan Terlawan Penyita,

,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor13/Pdt.Bth/2019/PN Lsk. tanggal 26 Agustus 2019, putusan tersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Agussyafrul RM., PaniteraPengganti, Kuasa Terlawan Penyita dan tidak dihadiri oleh Para Pelawanmaupun Kuasanya.Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,Bob Rosman,S.H.

Naskahgugatan perbuatan melawan hukum perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Cbd, Penggugat mengemukakan dalil yang berkaitandengan perbuatan melawan hukum, dengan mengutip Pasal 1365 KUHPerdata.

Padahal dalamdokumen pada putusan dimaksud telah disajikan dissentingopiniondari salah satu anggota Majelis Hakim Pengadilan NegeriCibadak, (Bapak Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.), yangmemeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Cbd tanggal 3 Desember 2015;Beliau kami nilai beriktikad baik dalam pertimbangan hukumnyatidak memihak, dan berfikiran maju.

/Pdt.G/2015/Pn.Cbd.Bahwa pengakuan kami dalam persidangan mengenaiberalihnnya Sertifikat Hak Milik Nomor 39 atas tanah danbangunan objek sengketa perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Cbd, yang semula atas nama ParaPembanding menjadi atas nama Sdr.Suherman (TurutTerbanding , sekarang Turut Termohon Kasasi ), yangdifasilitasi oleh Notaris : Nuniek Indah Pustitawaty, S.H.

Namun dalamgugatan melalui Pengadilan yang sama dan tuduhan yangsama: perbuatan melawan hukum dan sasaran akhirnyapenguasaan fisik tanah dan bangunan objek sengketa, makamengapa justru dalam Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Cbd.

Suherman (Turut Terbanding/Turut TermohonKasasi ) Sela A persidangan baik dalam perkara perdata Nomor13/Pdt.G/2015/Pn.Cbd, maupun Nomor 22/Pdt.G/2014/Pn.Cbd yang pernahdiputus obscuur libel;Sungguh disesalkan Sdr Suherman yang seharusnya menanggung bebanpenderitaan ini tidak pernah hadir baik dalam persidangan perkara PerdataNomor 22/maupun Nomor 13 yang sekarang masih berjalan. Demikian pulaDra.

ayat (2) benarbenar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapatmemutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelahmemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial;Oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat belummemperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) sehingga pemutusan hubungankerja yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor13

dilakukan Tergugat dengan alasanperkelahian pada tanggal 07 Januari 2014 tidak sah atau batal demi hukum;3 Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali kepada Penggugat ditempat semula dengan pemanggilan secara patut;4 Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah secara tunai sesuai UMP Prov.Kalsel Tahun 2014 sebesar Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh riburupiah) sampai dipekerjakannya kembali Penggugat seperti semula;5 Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90;6 Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengann UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (3), Pasal 158, Pasal 151ayat (1), (2), dan (3), Pasal 155 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 170;7 Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat denganalasan perkelahian bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUU2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik IndonesiaNomor SE.13/MEN/SJHK/I/2005

Kutipan Akta Perkawinan Nomor13/Kec.Brk/1992, tertanggal 12 Maret 1992, atas nama WAYAN SADRUdengan N NYOMANSUDIANI;222nnnnnn nnn eensHalaman 2 dari 7Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Srp4. Bukti P4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor131/Um/kIk/1999, tertanggal 17 Mei 1999 atas nama NI LUH MADEANGNIDYAH SRI SAHANITA BAWANTI5.

LWAYAN SADRU ; Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon ; Bahwabenar perkawinan orang tua Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil berdasarkan nomor: Nomor13/KEC.BRK/1992, tanggal 12 Maret 1992; Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon telah dicatatkan diKantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor131/LI/CAPIL/2011, tanggal 17 Mei 1999; Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalahmasalah perubahan Nama Pemohon di Akta kelahiran

kesalahan ketika Pemohon akan mengurus kepentinganAAMINIStASI ; +n on nnn n nnn nnn n nnn e nnn nn ene nnn nnn nen nnnnncnsBahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut agarmendapat jaminan hukum dikemudian hari dan urusan administrasikedepannya lebih mudah ; Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ; NI NYOMAN SUDIANI;Bahwa saksi adalah lbu kandung dari Pemohon ; Bahwa benar perkawinan orang tua Pemohon sudah didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Nomor13

Pasal 156 ayat (2); (3) dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;3.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 23 berpendapatpesangon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal tersebut menunjukkan JudexFacti sangat normatif dalam memberikan pertimbangan;2.

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa terbukti Penggugat telah memasuki usia pensiun sesuai denganketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugatwajib membayar hakhak Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun kepadaPenggugat dikurangi pinjaman Penggugat karena bersifat normatif;Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa mengenai besarnya upah/bulan pekerja telah tepat dan benardalam PHK mengacu pada pasal 157 ayat (1) huruf a,o Undang Undang Nomor13

Kelahiran yang ada dalam permohonan Pemohon samadengan identitas Pemohon yang hadir di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Akta Kelahiran, P1berupa KTP dan P2 adalah KK, terbukti bahwa Pemohon adalah pendudukKelurahan Bunulrejo, Kecamatan KBlimbing, Kota Malang, yang mana tempattersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehinggaberdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2006 Nomor13

Ali dan Rusmiati dikabulkan, maka sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2006 Nomor13 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan, maupun Pasal 93 ayat (1) Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan oleh karena kelahiranHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan

kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang untuk mendaftarkanperubahan nama pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.Menimbang, bahwa setiap perkara perdata dibiaya oleh pihak yangberperkara oleh karena pihak dalam perkara permohonan ini hanya Pemohon,sedangkan perkara ini bukan perkara prodeo maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;Mengingat Pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan Jo Undangundang Nomor 24 tahun 2006 Nomor13

OKTAVANUS KATILI, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor13, RT 03/RW 01, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, KotaGorontalo, atau Jalan Kalimas Barat Nomor 45A, RT 08/RW 08,Surabaya;2. PT BERKAT MARISA, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor13, Kota Gorontalo;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BANK CENTRAL ASIA,Tbk, berkedudukan di Jalan Thamrin,Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

SusPHI/20212.Menyatakan Tergugat belum membayar hakhak lainnya dari Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang Undang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan memberikan surat paklaringPenggugat dengan rincian sebagai berikut:e Surat Paklaringe Uang Pesangon = Rp23.690.000,00e Sisa cuti 7/21 x (3.090.000 + 1.660.000 + 400.000) Rp1.716.666,00e Dikurangi jumlah yang diterima (Rp4.538.000,00)Total Rp20.868.666,00Menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa

karenaPenggugat terbukti telan mengajukan program pensiun dini yangditawarkan oleh Tergugat kepada seluruh pekerja dan juga Tergugattelah menyetujui permohonan pensiun dini Penggugat sesuai buktibuktidalam persidangan judex facti yang tertuang dalam kesepakatanbersama antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani olehkeduanya, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebutPenggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan HubunganKerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor13

Menghina secara kasar ataumengancam pekerja/buruh ;Dan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) Pekerja/Buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), Vang Penghargaan Masa Kerja 1 (Satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan Uang Penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagaimana

Uang Penghargaan Masa Kerja ;Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Masa Kerja15 (lima belas) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 (delapan belas)tahun, 6 (enam) bulan upah, yaitu 6 x Rp 1.400.000, = Rp 8.400.000. (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;c.

Uang Penggantian Hak ;Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PenggantianPerumahan serta Pengobatan dan Perawatan ditetapbkan 15 % dari UangPesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhisyarat, yaitu 15 % dengan perhitungan Rp 25.200.000, + Rp 8.400.000, x15% = Rp 5.010.000. (lima juta sepuluh ribu rupiah) ;d.

Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerjaantara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan padaperbuatan Tergugat yang telah melakukan Pemukulan atauPenganiayaan terhadap Penggugat, adalah sah secarahukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;4. Menyatakan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medanberwenang untuk menyelesaikan Perselisihan HubunganHal. 5 dari 13 hal. Put.

sudah diupayakan namun Tergugattidak bergeming untuk membayar apa yang diperintahkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan kerja dalam Pasal 1angka 4 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 adalah " perselisihan yangtimbul karena tidak adanya kesuaian pendapat mengenai pengakhiranhubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";Bahwa benar Penggugat tidak pernah mempunyai kontrak kerja secaratertulis seperti yang diamanatkan Pasal 57 ayat 2 UndangUndang Nomor13

pemutusan hubungan kerja, yang dimaksud berkaitandengan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini adalah tidakdiberikannya kesempatan untuk melakukan perundingan bipartite terlebihdahulu untuk musyawarah mencari penyelesaian perselisinan, secarakekeluargaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, tidakdiperbolehkannya bekerja, tidak dibayarkannya hak atas upah selamaproses penyelesaian perselisihan belum terputus, dan tidak dibayarkannyauang pesangon dan hakhak lainnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor13

Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat tidak sependapat dan menolakpertimbangan hukum Judex Facti halaman 21 yang antara lain menyatakan:Menimbang, dengan mengingat Pasal 161 ayat 3 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 adalah tepat dan adil bila Tergugat dibebani membayar uangpesangon sebesar satu kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13 tahun 2003;Halaman 8

Nomor 873 K/Pdt.SusPHI/2016.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut beralasan hukum untukditolak karena bertentangan dengan hukum dan tampak terlaludipaksakan, karena ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 adalah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 161 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 yang antara lain menyatakan:Dalam hal pekerja/oburuh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama, pengusaha

PB.SUDIRMAN 97NGAWICatatan Putusan Hakim PengadilanNegeri dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2)KUHAP).Nomor13/Pid.C/2019/PN. Ngw.Catatan dari persidangan terbuka untuk umum PengadilanNegeri Ngawi yang mengadili perkara tindak pidana ringan denganacara pemeriksaan cepat, dalam perkaraTerdakwa :NamaLengkap ; IFAN ARI JAYA BinTempatLahir SARTONO j

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 425/PID.SUS/2021/PT SBY, tanggal 20 April 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Kpn. tanggal 18 Maret 2021 dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara tersebut;Menimbang

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.3.000,00, (tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Kpn, tanggal 18 Maret 2021 tersebut, Penuntut Umum,telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriKepanjen pada tanggal 25 Maret 2021, sebagaimana Akta PermintaanBanding Nomor 19/Akta.Banding.Pid/2021/PN Kpn Jo.

Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Kpn. dan terhadap permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret2021 sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan permohonan bandingnomor 919/Akta.Banding.Pid/2021/ PN Kpn Jo.

Bank Syariah Mandiri Jakarta dengannominal Rp.1.000.000.000,)T307.Anda terima uang Nasabah (TATUNA) tanggal 25012011 Rp.Rp.1.000.000.000,T308.Daftar peminjam Koperasi BSW Desember 2010T309.Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor13/016/107/akad tanggal25012011. ( Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor13/016/107/akad tanggal25012011 antara PT.

Bank Syariah Mandiri dengan Pengurus Koperasi BumiSai Wawai Rp.1.000.000.000. )T310.Memo Pencairan Nomor13/023B/107/Memo tanggal 31012011 Rp.48.000.000,T311.Memo Pencairan Nomor13/023A/107/Memo tanggal 31012011 Rp.1.500.000.000,T312.Memo Pencairan Nomor13/023F/107/Memo tanggal 31012011 Rp.89.500.000,T313.Memo Pencairan Nomor13/023D/107/Memo tanggal 31012011 Rp.19.000.000,Halaman 93 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 1/Pdt.G/20 15/PN.MetT314.Memo Pencairan Nomor13/0231/107/Memo tanggal 31012011

Rp.527.500.000,T315.Memo Pencairan Nomor13/023H/107/Memo tanggal 31012011 Rp.35.500.000,T316.Memo Pencairan Nomor13/023E/107/Memo tanggal 31012011 Rp.73.500.000,T317.Memo Pencairan Nomor13/023G/107/Memo tanggal 31012011 Rp.187.000.000,T318.Memo Pencairan Nomor13/023C/107/Memo tanggal 31012011 Rp.18.500.000,T319.BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Kas Koperasi BSWT320.Surat ke JAMKRINDO Nomor 13/0053/107 tanggal 05012011permohonan penjaminan pembiayaan Koperasi Bumi Sai wawaiT321.Daftar peminjam Koperasi

Bank Syariah Mandiri dengan Pengurus Koperasi BumiSai Wawai Rp.2.000.000.000,)T329 Memo Pencairan Nomor13/177A/107/Memo tanggal 19052011Rp. 1.162.500.000,T330.Memo Pencairan Nomor13/177B/107/Memo tanggal 19052011 Rp.44.000.000,T331.Memo Pencairan Nomor13/177C/107/Memo tanggal 19052011 Rp.171.500.000,T.332.Memo Pencairan Nomor13/177D/107/Memo tanggal 19052011 Rp.173.000.000,T333.Memo Pencairan Nomor13/177E/107/Memo tanggal 19052011 Rp.154.000.000,T334.Memo Pencairan Nomor13/177F/107/Memo tanggal 19052011

Rp.150.500.000,T335.Memo Pencairan Nomor13/177G/107/Memo tanggal 19052011 Rp.53.000.000,T336.Memo Pencairan Nomor13/177H/107/Memo tanggal 19052011 Rp.69.500.000T337.Memo Pencairan Nomor13/177I/107/Memo tanggal 19052011 Rp.10.000.000,T338.Memo Pencairan Nomor13/177J/107/Memo tanggal 19052011 Rp.12.000.000,T339.Surat BSM Nomor13/02393/107/ tanggal 19052011 perihalpermohonan Penjaminan pembiayaan dan penerbitan sertipikat kafalah an.Koperasi BSWT340.Daftar peminjam Koperasi BSW Maret 2011, 153 orangT341

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang PenunjukanMajelis Hakim ;2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang PenunjukanPanitera Pengganti ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK Tanggal; 13 Januari 2022 tentang PenetapanHari Sidang ;4.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (Lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis padahari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh kami SINARTA HENRY SINURAYA,S.H.MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR,S.H.M.H.dan SITI JAMZANAH, S.H.M.H. sebagai HakimHakim Anggotaberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor13/PID.SUS/2022/PT PLK tanggal 13 Januari 2022 untuk memeriksa danmengadili perkara

Kapten Wan Rahmad Desa Pekan Tanjung BeringinKecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,Selanjutnya disebut sebagai Turut Pemohon I;Selanjutnya disebut sebagai Turut Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara para Pemohon;Telan mendengar keterangan Pemohon V di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan suratpermohonannya bertanggal O7 Juli 2020 dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor13

Padahari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang hadir yaituPemohon 1 sampai dengan Pemohon 7 beserta Turut Pemohon;Bahwa, Majelis Hakim telan berusaha menasehati dan memberipengarahan kepada Pemohon;Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Juli 2020 Pemohon Vsecara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang telah dicatatdiregister Kepaniteraan Pengadilan Agama sei Rampah dengan Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Srh;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, MajelisHakim cukup menunjuk kepada