Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan TataUsaha Negara Gorontalo, Upaya Administratif berupa upaya Keberatandalam bentuk Surat Permohonan Pembatalan SK PTDH kepada tergugat,Tanggal 13 Mei 2019 yang Penggugat ajukan tidak pernahdijawab/ditanggapl; 222 222227.

Bahwa sampai saat Penggugat mengajukan surat Somasi ke1 tentangPermohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN Sesuaidengan Permohonan Pembatalan SK PTDH yang Penggugat ajukan tidakpernah dijawab/ditanggapi; n2nn nnn nn enone nnn ncn ne nnne9.

Mengingat Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belumdi undangkan pada tanggal 21 Juli 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat)atau lebih tepatnya pada tanggal 11 Maret 2015 Oleh karena itu SuratKeputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yangambigu serta tidak memberikan kepastian hukum.

perihal PermohonanPembatalan SK PTDH a.n.

dari Bagian Hukum dan kemudiandiperintahkan untuk mengantarkan SK PTDH tersebut kepada Penggugat diDinas Pendidikan dan disertai dengan bukti tanda terima; Bahwa saksi tidak melihat putusan yang menjadi dasar penerbitan SK PTDHyaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa saksi memeriksa SK PTDH tersebut tetapi tidak melihat pada bagianpertimbangannya; nnonane nnn nnn nnn cnc nen en ennnns Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permohonan pembatalan SK PTDHyang diajukan oleh

suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulusebagai Pembanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKapolda Gorontalo Nomor Skep/24/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI (PTDH

Mengajukan saksi dalamproses pemeriksaan maupun persidangan;10.11.Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Nomor Skep/24/I/2012, tanggal 31Januari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n.

) atas nama Penggugat Lukman Dahlan Yasinyang dikeluarkan oleh Tergugat (Kapolda Gorontalo);Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KapoldaGorontalo Nomor Skep/24/I/2012, tanggal 31 Januari 2012, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas namaPenggugat/Lukman Dahlan Yasin;Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atasnama Lukman Dahlan Yasin;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusanPengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 153/B.TUN/2012/PT.TUN.MKStanggal 18 Desember 2012, dengan

Menyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor Kep/ 24/1/2012tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari DinasPolri (PTDH) atas nama Lukman Dahlan Yasin;123. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kapolda GorontaloNomor Kep/24/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH) atas nama Lukman Dahlan Yasin;4.

KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan, memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa iniseperti terurai dalam Putusan Ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor :9/G/2021/PTUNMDN, tanggal 7 Juli 2021 yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut ;MENGADILI;DALAM PENUNDAAN ; Menolak permohonan pelaksanan penundaan yang diajukan olehPenggugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor : KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH

Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Pembandingsemula Penggugat ;2.Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor:KEP/1713/XII/2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: KEP/1713/XII/2020 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atasnama TOMMY DANIEL PATAR P. HUTABARAT, Pangkat Brigadir, NRP87110303, Tanggal 18 Desember 2020;4. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/1713/XII/2020Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRIatas nama TOMMY DANIEL PATAR P.

Putusan Nomor 364 K/TUN/2018Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia knusus Lampiran atas nama Bripda TIARA HIZZRIANINrp 95090231 Jabatan/ kesatuan BA POLRES BATANGHARI POLDAJAMBI;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Jambi Nomor Kep/159/IV/2017 tanggal 25 April 2017tentang Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas KepolisianNegara Republik Indonesia khusus Lampiran atas nama Bripda TIARAHIZZRIANI Nrp 95090231 Jabatan/Kesatuan BA POLRES BATANGHARIPOLDA JAMBI;4. Mewajibkan Tergugat untuk ~ merehabilitasi kedudukanPenggugat pada jabatan semula;5.

Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH)didasarkan pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RepublikIndonesia (KKEP) Nomor PUT KKEP/05/III/2017/KEP, tanggal 17 MaretHalaman 3 dari 6 halaman.

Kep/258/X112013, tanggal 19Nopember 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat DariDinas POLRI ( PTDH ) atas nama = HENDRA ROSMINPRATAMA,. j 222 n nn nnn nnn nn nnn nn ene nce nn ene mene nn enema nenannnnenanansAdapun' alasanalasan gugatan Penggugat terurai sebagaiberikut :1.

Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan No.Kep1258IXlI2013, tanggal 19 Nopember 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH ) An.

Kep/258/X1/2013, tanggal 19 Nopember 2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI PTDH ) atas namaHENDRA ROSMIN PRATAMA ;2. Bukti P2: Foto Copy Sesuai Foto Copy Surat Panggilan Nomor :Spg/56/X11/2012/KKEP Tanggal 28 Desember 2012, NRP yang tercantumbukan milik Penggugat ;3. Bukti P3 : Foto Copy Sesuai Foto Copy Surat Panggilan Nomor :Spg/05/1/2013/KKEP, tanggal 07 Januari 2013, NRP yang tercantum bukanmilik Penggugat ;4.

terperiksa BRIPDA HENDRA ROSMINPRATAMA dari dinas Polri Nomor : Kep/258/XI/2013 tanggal 19November 2013 ;Bukti T6: Foto copy Sesuai Dengan Aslinya Salinan"Keputusan Kapolda Gorontalo tentang PTDH terperiksa HENDRAROSMIN PRATAMA dari dinas Polri Nomtor : Kep / 258 / XI / 2013 /tanggal 19 November 2013 ;Bukti T7: Foto copy Sesuai Foto Copy Petikan" KeputusanKapolda Gorontalo tentang PTDH terperiksa HENDRA ROSMINPRATAMA dari dinas Polri Nomor : Kep / 258 / XI / 2013 tanggal 19November 2013;Bukti T8

Pratamadengan lampiran dokumentasi penyerahan petikan SkepBukti T16 : Foto copy Sesuai Foto Copy Ekspedisipengiriman Asli "Petikan" Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor:Kep/258/X1/2013 tentang PTDH kepada Bripda HendraR. Pratama dan surat pemberitahuan Nomor : B/800/X11/2014 ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan tiga orang Saksi yaitu :Saksi An.

Dalam Putusan Sela; Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengeluarkan PenetapanPenundaan Sementara (schorsing) Surat Keputusan Kapolda SumateraBarat Nomor Pol.Skep/140/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat;B. Dalam Pokok Perkara;1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kapolda SumateraBarat Nomor Pol.

Skep/140/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKapolda Sumatera Barat Nomor Pol.Skep/140/VII/2006 tanggal 17 Juli2006;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang Nomor 01/G.TUN/2008/PTUNPDG, tanggal 7 Mei 2008 adalahsebagai berikut:1.

tanggal 27 November2014 dan pada saat itulah ditemukan buktibukti baru (novum) olehPemohon Peninjauan Kembali;Bahwa hari dan tanggal ditemukanya buktibukti tersebut telah dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;Bahwa ketiga buktibukti baru (novum) tersebut adalah bukti novum yangmembuktikan bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kapolda Sumbar Nomor Pol:Skep/140/VII/2006, tertanggal 17Juli 2006, tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PTDH

Polriyang fakta hukum dan menjelaskan secara hukum bahwa pemberhentianPemohon Peninjauan Kembali dari Dinas Polri Tergugat, tidak dapatdijadikan salah satu alasan pemohon telah melantarkan keluarga karenakeseluruhan buktibukti baru tersebut maupun proses perceraian telahdilaksanakan sebelum diterbitkannya objek sengketa;Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali, dijatuhi pemberhentiansebagaimana objek sengketa perkara ini, dengan surat bertanggal 17 Juli2006, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat (PTDH

) dengan inisiatifPemohon mencari tahu sendiri tentang kelanjutan status Kepegawaianyadengan harus. bolak balik ke Polda Sumatera Barat denganmempertanyakan kepada Kabid Binkum Polda Sumbar dan Kabid PropamPolda Sumbar yang pada akhirnya pada tanggal 04 Oktober 2007, KabidPropam Polda Sumbar memberikan Surat Keputusan Kapolda SumbarNomor Pol: Skep/140/VII/2006 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri, panggilanpanggilan persidangan terhadapPemohon Peninjauan Kembali (vide

1 Maret 1989, dimana Penggugat in casu SAFRULLAHDJALAMANI, SP, mulai bertugas pada Kantor Dinas Perikanan Prop.Dati Sul.Sel dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan Il/a;Bahwa Penggugat in casu SAFRULLAH DJALAMANI, SP, diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.821.121076 tanggal 28September 1990;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota PalopoNomor : 800/394/BKPSDM/VI/2019 tanggal 1 Juni 2019 tentangPemberhentian Pembayaran Gaji (PTDH

BuktiP 4: Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penerimaan SuratPernyataan Sikap Keberatan PTDH (Upaya Administratif),Nomor: 890/322/BKPSDM/VIII/2019, tanggal 5 Agustus2019;5.

);Bahwa sepengetahuan Saksi dari 22 orang yang di berhentikan tidakdengan hormat oleh Tergugat hanya 10 orang di jatuhkan PTDH danterdapat 12 orang yang tidak dijatuhkan PTDH dengan rinician pensiunsebanyak 7 orang sebelum SK PTDH terbit, yang meninggal sebanyak 4orang, dan 1 orang yang masih menjabat sebagai PNS;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya instruksi atau penyampaian dariWalikota kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Palopo terkait dengandiperkenankannya Saksi maupun Penggugat pada siang hari

;Bahwa pemberhentian gaji itu tidak secara bersamaan dengan keluarnyaSK PTDH akan tetapi lebih dahulu keluar SK PTDH dibulan Mei barukemudian menyusul pemberhentian gaji di bulan Juni;Bahwa benar pemberhentian gaji dilakukan secara bersmaan baik Saksi,Penggugat yaitu di bulan Juni 2019;Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat setelah mendapatkan SK PTDH diluar upaya PTUN ini, pada waktu itu Penggugat mendatangi Kepala BKDdan melakukan upaya administrasi pada tanggal 5 Agustus mengajukankeberatan kepada

BuktiT. 12 : Fotokopi dari Fotokopi, Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Repormasi Birokrasi RepublikIndonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal: PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNSyang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, tanggal 28Februari 2019;13. BuktiT. 13 : Fotokopi dari scan, Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor: 87/PUUXVI/2018, tanggal 25 April 2019 ;14.

. & dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.10.dan Keluarga Berencana selanjutnya Penggugat menerima surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Tergugat pada tanggal19 Agustus 2019 sehingga Penggugat diberhentikan sebagai PNSterhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019;Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, makahak konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkupPemerintah Kabupaten Seram

Penggugat setelah melapor ke Dinas KesehatanKabupaten Seram Bagian Timur kembali bekerja seperti biasa sebagai staf;bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan keberatan atas SuratKeputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH), karena bersamasama dengan Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati;bahwa Saksi mengakui atas keberatan yang diajukan kepada Bupati tidakpernah ada tanggapan;bahwa seingat Saksi, Penggugat mengajukan keberatan pada tahun 2019ke Bupati;bahwa setahu Saksi, Penggugat

) didistribuskikan langsung ke masingmasing pihak yang bersangkutan;bahwa Saksi mengakui dia ditugaskan untuk menyerahkan atau mendistribusikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH)kepada Penggugat;bahwa Saksi menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat (SK PTDH) kepada Penggugat tanggal 12 September 2019;bahwa Saksi menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak denganHormat (SK PTDH) di kantor Penggugat, sekitar pukul 10.30 WIT;bahwa Saksi menerangkan pada

saat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH), Penggugat tidak sedangberada di kantor, kemudian atasan Penggugat memanggil Penggugat kekantor untuk menerima surat tersebut dan Saksi langsung menyerahkannyakepada Penggugat sendiri;bahwa Saksi menerangkan penyerahan Surat Keputusan PemberhentianTidak dengan Hormat (SK PTDH) ada tanda terimanya dan Penggugat punbertanda tangan sewaktu menerimanya;bahwa Saksi menerangkan setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak

dengan Hormat (SK PTDH) baik Penggugat maupun atasannyatidak memberikan tanggapan;bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali soal kasus Penggugat;bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan khusus terkait pendistribusian suratsurat;bahwa Saksi tidak mengetahui terkait keberatan yang diajukan Penggugatsetelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat(SK PTDH);bahwa Saksi mengetahui ada 1 (satu) orang yang kasusnya sama sepertiPenggugat, namun tidak diberhentikan;Menimbang, bahwa

, dari fungsi Bag Sumda menghubungi kepadahalaman 29 of 51 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMDsaudara Penggugat untuk datang ke Bag Sumda Polres Balikpapanuntuk menerima KEP PTDH, akan tetapi Penggugat setelah ketemu IptuSukarno untuk menunggu mengambil petikan Putusan PTDH yang akandiserahkan kepada Penggugat, Penggugat malah meninggalkan kantortanpa keterangan yang jelas kepada Iptu Sukarno oleh karena itu makaapa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar;6.

NRP 63090400, tanggal 10 Juni 2019,Perihal Mohon Penjelasan / Penyerahan Skep PTDH a.n.Bripka Syaiful Rizal, S.H. NRP 63090400, yang ditujukanhalaman 34 of 51 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMDkepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur diBalikpapan;7.

Bukti T5 : Foto copy sesuai dengan Asli PutusanSidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/04/VII/2015 tanggal30 Juli 2015 atas nama Bripka Syaiful Rizal dengan putusanRekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinasPolri.6.

Bukti T6 : Foto copy sesuai dengan Asli MomoriBanding, yang dibuat Bripka Syaiful Rizal atas Putusan Sidang KomisiKode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/04/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015,dengan putusan berupa Direkomendasikan pemberhentian tidakdengan hormat (PTDH) dari dinas Polri.7. Bukti T7 : Foto copy sesuai dengan Asili :a.

Bukti T12 : Foto copy sesuai dengan AsliBerita acara penyerahan Kep PTDH Bripka Syaiful Rizal dari KasiPropam ke Bagian Sumber daya Manusia (Bagsumda) PolresBalikpapan tanggal 23 Nopember 2015.13. Bukti T13: Foto copy sesuai dengan Aslia. Buku Exspedisi ;b. Berita acara penyerahan Salinan Kep. PTDH Nomor:Kep/586/X/2015 an. Bripka Syaiful Rizal dari Bagsumdahalaman 40 of 51 Halaman, Putusan Nomor : 48/G/2019/PTUN.SMDPolres Balikpapan kepada Bripka Syaiful Rizal tanggal 27Nopember 201514.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaArhtur Mononutu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa:a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/135/V1/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas nama Arthur Mononutu, S.E.;b.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor:Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas namaArthur Mononutu, S.E.;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukansemula sebagai Anggota Polri;5.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arthur Mononutu, S.E.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa:a. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/135/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, tentang PenentapanPenjatuhan Hukuman atas nama Arthur Mononutu, S.E.;b.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nomor Kep/Sahlur06.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Arthur Mononutu, S.E.;Halaman 3 dari 6 halaman.

PTDH TERHADAP PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGANKETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN;1.

Namun demikian, secarafaktual konsideran tersebut tidak menjadi pedoman ketika menjatuhkansanksi PTDH kepada PENGGUGAT, karena pilihan orientasi seksualPENGGUGAT yang sematamata dijadikan dasar alasan PTDH terhadapPENGGUGAT yang dianggap menyimpang jelas bertentangan denganDengan demikian PTDH PENGGUGAT dari dinas kepolisian nyatanyatatelah melanggar hak asasi PENGGUGAT adalah perlakuan yangdiskriminatif, dan melanggar peraturan perundangundangan di Indonesia,yakni UUD 1945, UU 39/1999, ICCPR, UU

PTDH PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)@ Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan HAM sebagaimana diuraikan pada poin supra, prosedur sertaalasan penjatuhan sanksi PTDH terhadap PENGGUGAT yang mendasaridikeluarkannya KTUN oleh TERGUGAT nyatanyata juga bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (vide Pasal 53ayat 2 huruf b UU PTUN)); 222222 22 22 noe nee@ Bahwa keputusan PTDH dan alasan penjatuhan sanksi PTDH

Di satu sisi negara tidak mengatur bentuk pelanggaran terkaitprivasi tersebut, namun di sisi lain keputusan PTDH menjadikan hal tersebutsebagai dasar kesalahan.

sanksi PTDH kepada PENGGUGAT.

Tri SatyariesRudyanto, SH, MH, NIP. 19680404 199603 1001 sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H. TriSatyaries Rudyanto, SH MH NIP. 19680404 199603 1 001 menjadi PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriB.

Apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, maka Peraturan Perundangundangantersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatanmengikat;19 Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor:B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013, Penggugat juga telahmengalami berbagai kerugian, seperti kehilangan jabatan, tertundanyakenaikan pangkat Penggugat ke V/a, penundaan kenaikan gaji berkalasejak dikenai hukuman disiplin, dan hakhak kepegawaian yang lain,serta sanksi masyarakat

Hal inibertentangan dengan butir kelima dalam diktum Menetapkan yaituKeputusan Tergugat disampaikan kepada Menteri Agama dan Tergugatuntuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak adaamar yang menyatakan mewajibkan kepada Menteri Agama untukmengubah Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil H.

Tri Satyaries Rudyanto, SH, MH, NIP.19680404 199603 1 O01, dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/00187 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil H.

Tri Satyaries Rudyanto, SH, MH, NIP.19680404 199603 1 001(Copy dariSurat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/PTDH/00187Bukti P 2. : tanggal 10 Januari 2013 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil H. Tri Satyaries Rudyanto, SH MH NIP.

disiplin harus dilakukansecara jelas, terbuka dan sesuai prosedur ; danHalaman 11 Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PLG210.i. cepat dan tepat, yaitu dalam penyelesaian pelanggaran disiplin haruscepat dalam pemeriksaan dan tepat dalam penerapan pasalpelanggaran daisiplin.Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 telah diadakan SidangKode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Penggugat dan hasil dari SidangKEpP dengan Nomor : PUT.KEPP/10/XI/2020 memberikan rekomendasiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

Bahwa Tergugat PREMATUR dalam menerbitkan objek perkara aquo, hal ini sejalan sebagaimana diatur dalam Pasal 22, PeraturanKepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 ;Pasal 22Halaman 23 Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PLG(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakanmelalui Sidang KKEP terhadap :a) pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih dan telah diputus olehpengadilan yangberkekuatan hukum tetap;

/08/X1/2020/KKEP, tanggal 24Nopember 2020 dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak DenganHormat dan berdasarkan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode EtikHalaman 27 Putusan Nomor 26/G/2021/PTUN.PLGProfesi Polri Nomor: PUT BANDING/06/I/2021/Kom Banding, tanggal 05Januari 2021 yang memutuskan : a, Menolak permohonan banding; b,Menguatkan Sanksi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi PolriNomor: PUT KKEP/08/XI/2020/KKEP, tanggal 24 Nopember 2020dengan Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH

), tetapikenyataannya Penggugat masih menggunakan narkotika dibuktikandengan hasil pemeriksaan urine Penggugat dengan hasil positifberdasarkan hasil pemeriksaan urdokkkes Polrestabes Palembangtanggal 26 Oktober 2020 dalam Berita acara Nomor:B/054/X/2020/Poliklinik, sehubungan dengan itu Polrestabesmengadakan sidang Kode Etik Polri dan menjatuhkan sanksiRekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) karenaterbukti sah meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal 13 ayat(1) PP Nomor 1 tahun

Tobing, (sesuai denganaslinya);Surat Nomor: R/126/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 30 Nopember 2020,tentang usulan PTDH pelanggar Aiptu Syawaluddin dkk. 8 orangAlumni Mang Pedeka Jero, (Sesuai dengan aslinya);Hasil Putusan sidang Banding komisi kode Etik Profesi Polri Nomor:PUT.Banding/06/I/2021/Kom Banding, (Sesuai dengan aslinya);Laporan pelaksanaan sidang KKEP tingkat banding atas nama TulusP.

PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiPNS;b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulaitanggal ditetapbkannya Keputusan PTDH sebagai PNS;C.

Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimanadimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksilain berupa sanksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukumandimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS;12.

(Sesuai dengan aslinya);Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Nomor:B.858/BKPP/DasiKHP.3/862/06/2019, tanggal 17 Juni2019, Perihal Daftar PTDH PNS di lingkunganPemerintah Kabupaten Tabalong.

Saat itu kamimemanggil 5 (lima) orang PNS yang terkena tindak pidana, tetapi yang datanghanya 3 (tiga) orang, termasuk Penggugat; Bahwa sebenarnya Tergugat telah melalui rangkaian panjang sebelummenerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), karenasudah dilakukan penundaan 3 kali.

Ini sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974kemudian diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 dan kemudian UU No. 5Tahun 2014 Tentang ASN; Bahwa terkait PTDH itu, tidak membuka ruang penafsiran lain, sebabkejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan, tidak boleh diberikanhukuman penurunan pangkat akan tetapi harus dikenakan PTDH.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor Kep/673/XII/2016, tertanggal 30Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri beserta lampirannya Nomor Urut 7, atas nama Mardiyus,S.H., Pangkat Brigadir, NRP 86080739;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Riau Nomor Kep/673/XII/2016, tertanggal30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri beserta lampirannya Nomor Urut 7, atas namaMardiyus, S.H., Pangkat Brigadir, NRP 86080739;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan hakPenggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya semula;5.

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor Kep/673/XII/2016tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian tidak dengan hormatdari dinas (PTDH) lampiran 1 nomor urut 1 an. Brigadir Mardiyus, S.Hadalah sah menurut hukum:3.

Bahwa Surat Keputusan Kapolda Jatim Nomor: Kep/965/XI/2011 tanggal 21November 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasKepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Drs. JOKO SUPRAPTO, S.H.,sudah sesuai dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku (hukumpositif) ; 2= 2= 22222 nn nnn nnn nnn none nnn nn nnn nnn oe.

Menyatakan bahwa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sdr.Joko Suprapto, S.H., dengan Surat Keputusan Nomor: Kep/965/X1/2011 tanggal 21November 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah sesuai dengankewenangan, prosedur, dan subtansi peraturan perundangundangan yang berlaku,adalah benar dan sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat;3.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan TanjungPerak, Nomor: R/421/IX/2011/Bagsumda tanggal 27 September2011, Perihal: Pengusulan PTDH anggota Polri a.n. Aiptu Drs.Joko Suprapto, S.H., NRP 63040516. yang ditujukan kepadaKepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Joko Suprapto, S.H., Nrp 63040516 tersebut, Karo SDMPolda Jatim mengirim Nota dinas kepada Kabidkum Polda Jatim Nomor: B/ND690/X/2011, tanggal 27 Oktober 2011 Perihal: Permintaan Saran/Pendapat Hukum atasputusan PTDH a.n. Aiptu Drs. Joko Suprapto, SH.

Makadari bukti T5, T6, dan Keterangan saksi Aiptu Suwito tersebut dapat disimpulkanbahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan Putusan berupa : tidak layak lagiuntuk menjalankan Profesi/Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dandirekomendasikan untuk pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) a.n.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur01.PTDH/V1I/2015 tanggal 22Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DinasKepolisian Republik Indonesia atas nama Juhadi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur01.PTDH/V1/2015 tanggal 22Halaman 1 dari 5 halaman.

Putusan Nomor 151 PK/TUN/2012Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/2010 tanggal 30 Juni 2010 dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita perkara pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Tentang Objek Gugatan/SengketaYang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat KeputusanMenteri Agama RI Nomor MA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Februari 2007perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 dan karenanya surat keputusan objek sengketa a quoharus dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor MA/B.11/1/PTDH

Putusan Nomor 151 PK/TUN/2012Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor MA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Februari 2007tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Muchtar;Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat sepertisemula dan memberikan hakhak, kedudukan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipildi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara

ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut:Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu)1.Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalilgugatan Penggugat, kecuali mengenai halhal yang secara jelas dantegas diakui kebenarannya;Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Surat Keputusan MenteriAgama Nomor MA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Februari 2007 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat

kepadaPenggugat disertai penjelasan bahwa, apabila Tergugat merasakeberatan terhadap suatu dimaksud supaya mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut tidakpernah Penggugat alami, ini merupakan kelalaian dari PejabatTata usaha Negara, yang seharusnya menjadi perhatian atausetidaktidaknya dianggap sebagai suatu keyakinan Majelishakim untuk melengkapi alat bukti Penggugat selain suratkeputusan objek sengketa;Bahwa Salinan Surat Keputusan Pemberhentian DenganHormat Nomor MA/B.I/1/PTDH

Lalu Penggugat mengiyakan dengan catatanasalkan Penggugat SELAMAT tidak di PTDH. Lalu Provos meng IYA kan itu.Tetapi setelan Penggugat sudah rajin masuk selama 1 tahun Penggugat disidangkan, pertama sekitar bulan September 2020, sidang kedua Oktober2020, sidangke tiga bulan Maret 2021.

SEMA No. 2Tahun 1991 bagian V angka 3 yaitu gaji Penggugat selama empat tahuntidak pernah dibayar dan sekarang setelan Penggugat rajin bekerjaPenggugat akan di PTDH .sehingga mengancam mata pencaharianPenggugat dan uang gaji penggugat selama empat tahun belum pernahdibayar Penggugat kemudian sekarang penggugat telah dipermalukanditempat Penggugat bekerja;.

Bahwa objek sengketa Keputusan Kapolda Sumsel Nomor: Kep/1469/VI2021, tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Penjatuhanhukuman belum final, setelan keputusan tersebut maka akan diterbitkanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentangPemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) diri penggugat dari Dinas Polriyang bersifat final..

)tanggal 10 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi);Surat Nomor : R/291/V/2021/Sipropam Perihal Usulan PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Bripda Yogis Sastra Nrp93030646 tanggal 10 Mei 2021 (sesuai dengan fotokopi):Surat Nomor : R/292/V/2021 Perihal : Hasil Penilaian TerhadapAnggota a.n.

Bripda Yogis Sastra Nrp 93030646 tanggal 10 Mei 2021(sesuai dengan fotokopi);Surat Nomor : R/293/V/2021/Sipropam Perihal : saran PertimbanganPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) a.n.

pihakdipersidangan; TENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat telah menggugat dengan suratgugatannya tertanggal 29 Oktober 2008yang didaftar diHalaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 30 Oktober 2008 dalam Register Nomor169/G/2008/PTUNJKT, dan gugatan tersebut diperbaikitanggal 25 Nopember 2008 yang mengemukakan = alasansebagai berikutObjek sengketa dalam gugatan ini adalah SuratKeputusan Menteri Agama RI Nomor: MA/B.11/1/PTDH

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KeputusanMenteri Agama Republik Indonesia NomorMA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari 2007tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muchtar;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor : MA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muchtar;4.

Bahwa yang menjadi objek perkara adalah suratkeputusan Menteri Agama Nomor MA/B.11/1/PTDH/219tanggal 20 ~=Pebruari 2007 tentang penjatuhanhukuman~ disiplin berupa pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaSdr. Muchtar, pegawai Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Makassar, Kantor Departemen AgamaKota Makassar, selanjutnya disebut sebagai SuratKeputusan a quo;.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan suratkeputusan Menteri Agama NomorMA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 ~=~Pebruari 2007tentang penjatuhan hukuman disiplin berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Sdr.

Tanggal 20 Pebruari 2007 diterbitkan SuratKeputusan Menter i Agama NomorMA/B.11/1/PTDH/219 tentang penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Tidak denganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugattelah melanggar Pasal 12 ayat 3 PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti' T19);Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, Tergugatmenolak dalil gugatan Penggugat angka 15 sampaidengan 18 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan aHalaman 25 dari 53 Halaman