Ditemukan 256 data
75 — 12
Soebrantas berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 79/KPTS/DPUBM/2012 bulan Maret 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimanayang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas bahwa Terdakwaselaku PPTK telah melakukan perbuatan yang tidak susai dengan tugas dantanggungjawabnya yaitu menandatangani PHO 100% pada tanggal 26 Desember2012 bersama dengan ketua PHO
90 — 15
Soebrantas berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 79/KPTS/DPUBM/2012bulan Maret 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi, ahli, kKeterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimanayang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas bahwa Terdakwaselaku PPK telah melakukan perbuatan yang tidak susai dengan tugas dantanggungjawabnya yaitu dimulai dari penunjukkan konuslitan pengawas dankonsultan perencanaan yang tidak
193 — 51
Soebrantas berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 79/KPTS/DPUBM/2012bulan Maret 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimanayang telah dipertimbangkan pada unsur kesatu tersebut di atas bahwa Terdakwaselaku PPK telah melakukan perbuatan yang tidak susai dengan tugas dantanggungjawabnya yaituMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan
205 — 75
Soebrantas berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas PU Kota Dumai Nomor : 79/KPTS/DPUBM/2012 bulan Maret 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimanayang telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas bahwa Terdakwaselaku PPTK telah melakukan perbuatan yang tidak susai dengan tugas dantanggungjawabnya yaitu menandatangani PHO 100% pada tanggal 26 Desember2012 bersama dengan ketua PHO
325 — 203
menjadi areal non Kehutanan, setelahmenjadi areal non kehutanan, Perusahaan Pemegang SK Pelepasandapat memohonkan Hak Guna Usaha atau Permohonan lainnya sesuaikeinginan perusahaan;Bahwa tata batas ada dua tahap Pemancangan Batas Sementara danPemancangan Batas Definitif, Pemancangan Batas Sementara artinyahanya memancang batas belum memasang Pal Batas, masihHalaman 61 dari 114 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Pnjmemancang sesuai koordinat sesuai dengan arah kompas, mengikutitrack yang ada dipetas susai
67 — 9
M.Kes panggilan NILMA tidakdapat dipersalahkan susai dengan tuduhan dalam dakwaan Sdr.Jaksa Penuntut Umum,sebab mengacu pada diktum ketiga dari surat keputusan Bupati Kabupaten PadangPariaman nomor: 240/KEP/BPP2010, tanggal 31 Desember 2010 yang berbunyi:50Seluruh dana sumbangan kegiatan lapangan/praktek laboratorium klonik yang telahdikumpulkan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan praktek klinik lapangan/prakteklaboratorium klinik AKPER Pemda Kabupaten Padang Pariaman.
51 — 12
sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 325/PPKDKP/2012tanggal 20 November 2012 dalam kegiatan pemasangan KWH meter lampujalan, lampu taman dan lampu hias Kota Kabanjahe tahun 2012 pada point 5huruf b Terdakwa Berman Sitorus selaku penyedia barang/jasa mempunyaihak dan kewajiban :a.Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan hargayang telah ditentukan dalam kontrak ;Meminta fasilitas fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan susai
140 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.
988 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
sebelum adanya audit tersebut;Bahwa ada indikasi penggelapan atas uang pengembalian yang telahdiberikan oleh Terdakwa kepada kas daerah, karena tidak dihitung olehaudit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, karena muncul pertanyaankemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai
105 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuaidengan spesifikasi
85 — 49
untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal 3 UndangUndang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang No.20 tahun2001, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dandenda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa telahditahan dengan jenis penahanan kota secara sah, maka masa penahanan yang telahdijalaninya akan dikurangkan susai
176 — 1013 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 305 K/PID.SUS/2016perbuatan KKN yang merugikan Pemkot Tegal harga tanah yang dinilaioleh Apraisal susai harga pasar dan harganyata yang terjadisebagaimana jualbeli antrara CV. Tri Daya Pratama dengan PT CiputraOptima Mitra, yaitu: Rp85.000,00/m2?.
299 — 33
CS memeriksa kelengkapan dokumen kredit jika sudah susai denganpersyaratan kredit CS melalui atau by system komputer meneruskan kepadaKepala Unit untuk dilakukan up proval keputusan kredit sesuai dengankewenangan Kepala Unit, bila bukan kewenangan kepala Unit secara sytemmaka pengambilan keputusan di teruskan kepada Kantor Cabang;f.
101 — 34
Bahwa terkait permohonan IMTN (Ijin memanfaatkan Tanah Negara )para Tergugat yang dimohonkan ke Kecamatan Balikpapan UtaraHal 107 dari 268 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2018/PN.Bpp.sejak tahun 2014 oleh para Tergugat, dan sesuai dengan PeraturanDaerah Kota Balikpapan No 1 Tahun 2014 pasal 15 ayat (5) sangatJelas bunyinya :" Apabila dalam waktu 90 ( sembilan puluh ) hari pihak yangberkeberatan tidak mendaftarkan gugatannya ke pengadilan, makapermohonan IMTN diproses susai dengan ketentuan yang berlaku
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
214 — 347
Perusahaan Dan Pemilik Usaha Lainnya Tahun 2017Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku PetugasPungut luran Usaha pada kantor Desa Dauh Puri Klod yaitu MelaksanakanPemungutan luran Usaha atas Perintah Kepala Desa Dauh Puri Kelod diHal 153 dari 333 Putusan Nomor 01/Pid.SusTpk/2020/PN.DpsWarung,Rumah Makan,Bank dan Usaha lainya di wilayah Desa Dauh PuriKelodBahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan uang usaha, sampai denganpertanggungjawabannya sebagai berikut :oO Dipanggil ke kantor desa susai
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TEGUH ANGGARA.
598 — 301
PT Kuala Persada Papua Nusantara