Ditemukan 256 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbelah tercela terserah terullah terbeluh terjemah tertelah tercegah terelah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 September 2016 — Pidana Korupsi - RIDWAN, RAHMAD MULYADI, SYAMSUL ADHI DARMA
147 — 87
  • Bahwa pengertian melawan hukummenurut pasal 1 ayat (1) sub aUndangundang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturanyang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yangbertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulanmasyarakat atau dipandang tercelah oleh masyarrakat.c. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalamputusan Mahkamah Agung R>l.
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama
Register : 12-07-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Jnp
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 23
  • Bahwa mengingat penggugat rekonvensi tidak pernah melakukanperbuatan tercelah sampai saat ini dan tidak NUSYUS, bahkan tergugatrekonvensi telah beberapa kali melakukan pengkhianatan/perselingkuhan,maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi wajib memberikan MASKANDAN KISWAH sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah)kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi;Berdasarkan uaraian diatas, maka dengan ini kami mohon dengansegala hormat agar yang mulia majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepontoyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 02-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2212/Pdt.G/2019/PA.Lpk
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 20
  • Bahwa benar sejak tahun 2012 sering terjadi pertengkaran secarateruSs menerus yang disebabkan oleh Pemohon dikarenakanPemohon sendirilah yang tidak berlaku sebagai imam yang baikdalam membina rumah tangga hal ini terbukti dengan adanyaperbuatan tercelah Pemohon yang diketahui oleh Termohon dimanaPemohon melakukan tindakan pelecehan terhadap adik kandungTermohon yang bernama Mega Putri binti ST Asril Masri yang saatitu masih berusia 15 tahun dirumah orang tua Termohon yaitu diperumnas mandala ketika
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 9/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
FAHRUL AHMAD ABDULLAH
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
498 — 495
  • Padahal menurut kepatutansebelum memberikan sangsi harusnya Tergugat mendengarkanketerangan Penggugat.Dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor UniversitasKhairun Nomor 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademikjelas secera eskplisit menyebutkan larangan terhadap mahasiswaUniversitas Khairun adalah:1) Membuat kegaduhan, keributan yang mengganggu ketentramankampus;2) Melakukan kegiatan tercelah (mabukmabukan dan melakukanperbuatan asusila).Dari dua poin penting larangan yang termuat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 6 Mei 2019 — RIZAL SABATA ; LURAH PADEMANGAN BARAT
148 — 136
  • Tidak melakukan tindakan tercelah dalam melakukan penebarankebencian dalam rangka memcah belah pemilik/penghuni danwarga RW. 016 Kel.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN AMBON Nomor 21 /PID.SUS.TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 6 Oktober 2015 — BEDER AZIS ALKATIRI
97 — 43
  • dalamlingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ataubertentangan dengan hakhak orang lain ;Menimbang, bahwa pasal 2 undangundang No.31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertianbahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukumdalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidakdiatur tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabila perbuatantersebut dianggap tercelah
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 10/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Ikra S. Alkatiri
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
293 — 162
  • Padahalmenurut kepatutan sebelum memberikan sanksi harusnya Tergugat mendengarkan keterangan Penggugat;dalam ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor UniversitasKhairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 Tentang Peraturan Akademik jelas secera eskplisit menyebutkan larangan terhadapmahasiswa Universitas Khairun adalah:1) membuat kegaduhan, keributan yang mengganggu ketentraman kampus;2) melakukan kegiatan tercelah (mabukmabukan dan melakukan perbuatan asusila).dari dua poin penting larangan yang termuat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2019 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — SUMARTONO
39 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • denganmaksud dan tujuan melancarkan dan memuluskan pembahasan RAPBD KotaSemarang Tahun 2012 yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Tambahan PenghasilanPegawai (TPP) Kota Semarang Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah(PERDA) mengenai APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2012, padahalTerdakwa SUMARTONO mengetahui bahwa perbuatannya menerima langsunguang pelicin (uang sogok) dari saksi AKHMAT ZAENURI adalah merupakanperbuatan yang sangat tercelah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — AGUNG PURNO SARJONO
114 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanda jadidengan maksud dan tujuan melancarkan dan memuluskan pembahasanRAPBD Kota Semarang Tahun 2012 yang meliputi Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sertaTambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Semarang Tahun Anggaran2012 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) mengenai APBD Kota SemarangTahun Anggaran 2012, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannyamenerima langsung uang pelicin (uang sogok) dari saksi AKHMATZAENURI adalah merupakan perbuatan yang sangat tercelah
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Fahyudi Kabir
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
314 — 142
  • Padahal menurut kepatutan sebelummemberikan sanksi harusnya Tergugat mendengarkanketerangan Penggugat;Dalam Ketentuan Pasal 32 ayat 3 Peraturan RektorUniversitas Khairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 tentangPeraturan Akademik jelas secara eskplisit menyebutkanlarangan terhadap mahasiswa Universitas Khairun adalah:1) Membuat kegaduhan, keributan yang menggangguketentraman kampus;2) Melakukan kegiatan tercelah (mabukmabukan danmelakukan perbuatan asusila);Dari dua poin penting larangan yang termuat dalamkententuan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-07-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 10 Juli 2017 — SHARIFA
342 — 390
  • lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku atau bertentangan dengan hakhak orang lain;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya memberi pengertianbahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawanhukum dalam arti formil maupun materil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebuttidak diatur tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namun apabilaperbuatan tersebut dianggap tercelah
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
441 — 355
  • diberhentikan sebagai mahasiswa.Padahal menurut kepatutan sebelum memberikan sangsiharusnya Tergugat mendengarkan keterangan Penggugat;dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Rektor UniversitasKhairun Nomor: 1714/UN44/KR.06/2017 tentang PeraturanHalaman 12 dari 97 Halaman Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN11.1111.12Akademik jelas secera eskplisit menyebutkan larangan terhadapmahasiswa Universitas Khairun adalah:1) Membuat kegaduhan, keributan yang menggangguketentraman kampus2) Melakukan kegiatan tercelah
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Umum Penipuan
Register : 09-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 124-K/PM III-16/AD/X/2017
Tanggal 15 Maret 2018 — Terdakwa : Serda H. Ahmad Kamto; Oditur : Mayor Chk Hasta Sukidi, S.H.
161 — 44
  • Sianturi tentang mampu serat cakapberatanggung jawab berdasarkan kemampuan jiwa Dapatmengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut, juga tidak dapatterpenuhi karena tindakan Terdakwa membeli 1 (satu) UnitExcavator kepada Saksi 3 bukanlah perbuatan yang melawanhukum dan bukan kategori perbuatan tercelah. sehinggadengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertamayang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar olen Terdakwaadalah sangatkeliru.Bahwa mengenai Unsur Kedua Dengan maksudmenguntungkan diri
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2012 — Putus : 29-02-2012 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 05/ G.TUN/2012/ PTUN. MDO
Tanggal 29 Februari 2012 — Penggugat: DR. RALFIE PINASANG,SH.MH. Tergugat: REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO .
135 — 61
  • Negara oleh karena jenis hukuman yang diberikan adalah jenis hukuman yangmenurut peraturan perundangundangan sifatnya final dan tidak dapat diajukan upayaadministratif berupa keberatan dan banding administratif ;Bahwa Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan aquo telah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya, dan juga Tergugat adalah PNSyang juga tunduk dan taat pada peraturan disiplin PNS, olehnya itu bagi setiap PNS yangmelanggar atau melakukan perbuatan tercelah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 55/Pid.SUS-TPK/2013/PN Mks
Tanggal 7 April 2015 — - Ir. GAMRI GENISA Vs. - JPU
133 — 37
  • No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan : Penjelasan pasal2 ayat (1) undangUndang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah252dengan UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasanTindak pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksuddengan secara melawan hokum mencakup Perbuatan melawan hokumdalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercelah
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 18-10-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Rhl
Tanggal 8 Februari 2022 — Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.NUR PALAH atau disebut juga dengan nama PALAH Bin YUSUF
2.ALIRMAN atau disebut juga dengan nama ALIR Bin SAK YANI
3.DARMINI
4.MUHAMMAD SYARKONI
Turut Tergugat:
ALI BASRI TAMBUNAN
260 — 203
  • Poin 12 dalam Gugatan penggugat tidak didasari olehHukum, yang mengatakan melakukan Perbuatan melawan hukum,mengakibatkan kerugian di Pihak penggugat serta bermohon kepadamajelis hakim untuk menghukum Para tergugat maupun orang lain yangmenguasai objek perkara agar segera mengosongkan tanah terperkarasekaligus menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dankosong tanpa beban apapun juga, dan jika perlu dengan bantuanpengamanan dari pihak kepolisian Negara Republik Indonesia adalahPerbuatan tercelah