Ditemukan 2774 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebiasaan kegiatan kebijakan kebebasan kediaman kebidanan kebiatan kebiasanã kebisaan kebasan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 01-03-2017 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 454/Pid.B/2016/PN Gns
Tanggal 17 Februari 2017 — ADENIN HAMID, SE Bin ABDUL HAMID
57 — 42
  • Yang dimaksud dengan unsurmasyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokohpendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin,kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin;Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan bunyi PasalPasal yang terdapatdalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta dikaitkandengan kebiasan atau adat istiadat di Desa Pagar berdasarkan keterangan saksisaksi maupun alat bukti lainnya, maka menurut hemat Majelis Hakim
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-04-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 395/Pid.Sus/2019/PN Bdg
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Suharja, SH.
Terdakwa:
CLAUDY YASHINTA Binti EDI HERMANTO
259 — 68
  • saudara ARIFsecara lisan melalui telepon;Bahwa tugas untuk melakukan pengecekan ke system EMX atas transaksiharian yang telah di Settle bukan tugas Terdakwa melainkan tugas dari BrachOperation Manager yaitu Saudara Tohom Parlindungan;Bahwa Terdakwa mengakui dalam setiap hari dari total semua transaksi valasyang telah terdakwa input menggunakan User ID terdakwa ke sistem EMX adasebagian Deal Ticket yang belum terdakwa jalankan transaksinya (Settle) danhal tersebut terdakwa lakukan karena sudah menjadi kebiasan
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 26-05-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-07-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA.Mtp
Tanggal 7 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
  • Fotocopy Surat Pernyataan bersama Termohon dan anakanaknyatanggal 10 Juni 2015 tentang kebiasan nafkah dari Pemohon untukTermohon dan anakanaknya sebelum Pemohon dan Termohon berpisahyang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesualdengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;9.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 43/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
HARTONO, SH
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
EFFENDY
339 — 277
  • Kepala Desa terpilin sebagai obyek sehingga Gugatan,yang mana diuraikan panjang lebar dalam gugatan Penggugat substansidari proses Pilkades yang seharusnya diuji adalah Surat Keputusan PanitiaPilkades Pekarungan Aquo yang merupakan keputusan konstituf yangmemiliki korelasi langsung dengan dalildalil Penggugat, oleh karenanyagugatan Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat di terima.GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBELBahwa gugatan Penggugat cacat formil karena secara konsep gugatantelah mengandung kebiasan
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN BATURAJA Nomor 456/Pid.B/2020/PN BTA
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
ADE CHANDRA PRAKARSA, S.H.
Terdakwa:
ALPI APRIANSAH BIN HELMI YUNIZAR
64 — 4
  • Sukses Jaya Permata Cabang Baturaja melalui Terdakwasebagaimana Faktur Penjualan Nomor 034SH200300698 tanggal 28Mei 2020; Bahwa tanda tangan pada Faktur Penjualan Nomor034SH200300698 tanggal 28 Mei 2020 bukanlah tanda tangan saksi,dikarenakan kebiasan di toko milik saksi setelah menerima barangkemudian nota tersebut saksi tanda tangani kemudian diberikancap/stempel:; Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui jika toko miliknyatelah terdaftar sebagai pelanggan/coustomer di perusahaan PT SuksesJaya
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 08-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 164/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BINTANG YASA NIAGATAMA diwakili Direktur Utama NIKKO SANJAYA KUSUMA KWEE
Terbanding/Penggugat : OEI HANDOKO WIJAYA Direktur PT. KARUNIA BERKAT JAYA ABADI Diwakili Oleh : Jonson Siburian, M.H, M.Th,
Terbanding/Turut Tergugat : OEI SELAMAT KURNIAWAN WIJAYA Diwakili Oleh : Rudi Simanjuntak, Sh
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK NEGARA INDONESIA
160 — 59
  • Hakim Tingkat Bandingtelah mempertimbangkan sebagai tersebut di atas yang manaPembanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatanmelawan hukum, sehingga tidak ada kerugian dari pihak Terbandingsemula Penggugat;Halaman 71 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMRo Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dalilTergugat semula Penggugat hanya berpedoman pada invois/faktur warnamerah harus dilawan invois/faktur warna putin yang ada di pihakPembanding semula Tergugat ;= Bahwa kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-03-2014 — Putus : 25-07-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 25 Juli 2014 — - JASMAN HADI, SH
86 — 28
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apakah apabila peluangyang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidakseharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugaspekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
237 — 286
  • terpengaruhioleh budaya Parlementer sehingga kedudukan peraturanMenteri dan Instruksi menteri, masih berada dalam hirarkiePeraturan PerundangUndangan sekalipun berada pada urutanterakhir, pada masa reformasi, kondisi hirarkie PeraturanPerundangUndangan menjadi salah satu objek reformasihukum kearah yang lebih baik, yakni dengan menghilangkanposisi peraturan menteri dalam Peraturan PerundangUndangan sekalipun demikian, nyatanya Peraturan atauKeputusan Menteri terus hadir hingga sekarang, seakanmenjadi kebiasan
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Smd
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 34
  • Bahwa dalil tergugat 9, 10 dan 11 para penggugat tolak oleh karena melihattabiat tergugat yang diluar kebiasan seorang anak yang biasanyamelindungi, mengasihi yang memperlakukan orang tuanya dengan baik,maka hal yang wajar bila para penggugat meletakkan sita jaminan terhadapobjek sengketa tersebut yakni 1 buah rumah dan tanah yang terletak di jalanJelawat, Kelurahan Sidomulyo RT 01, No 64 Kecamatan Samarinda llirdengan sertifikat HGB No 4 tanggal 17 Juli 1979, sekarang sertifikat hakmilik No 3341
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 457/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 27 April 2020 — Penggugat:
1.I Nyoman Riadi
2.Nyonya Erna Sari Yuliastuti
Tergugat:
1.Anugrah Putra Kusuma
2.I Gusti Ngurah Panji dan atau I Gusti Ayu Putu Aryawati
3.I Nyoman Patrawan
4.Haji Muhamad Samuni Ismail, SH
5.Chandra Setyawan
Turut Tergugat:
1.Eka Krisna Jayanti, S.H., M.Kn
2.PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Pusat Jakarat
3.PT. BPR Aruna Nirmaladuta
4.PT BPR Kita Centradana
5.Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
63 — 39
  • Kriteria character ini akan dilihat dariwawancara yang dilakukan oleh pihak bank, dari karakter ini akandapat dilihat juga bagaimana reputasi calon debitur tersebut,apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasan burukdalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.2. CapacityKriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengancapability, yaitu bagaimana kemampuan calon debitur dalammembayar kreditnya.
Pengadilan PT BANJARMASIN
Register : 18-07-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 58/PDT/2016/PT BJM
Tanggal 3 Oktober 2016 —
67 — 44
  • Besarnya BeaMeterai yang harus dilunasi adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuaiHalaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2016/PT.BJMdengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan(Pasal 3 huruf a Kepmenkeu 476/2002).10.Bahwa hal ini akan menjadikan kebiasan bagi setiap berAcaradipersidangan , dimana untuk Bukti Surat tidak perlu di meterai dandicap Kantor pos dimana Bukti tersbut tetap diakui dan dijadikan dasardidalam Putusan majelis hakim.11.Bahwa Bukti P 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2014 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2682 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Desember 2014 — YOHANIS BATMOMOLIN,Dkk vs MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA Barat,
87 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hanya saja dalampelaksanaan peralihan hak petuanan tersebut terdapat berbagai variasai,yaitu. antara Kepala Desa (Bapak Kaya) dengan Tuan Tanah(Mangfaluruk/Mangkaya) adalah tidak berdasar karena merupakanpenemuan hukum (rechtsvinding) atau dalam empirisnya belum ada KitabHukum Adat sebagai dokumen yang berlaku yang dianut oleh MasyarakatAdat yang bersangkutan, atau pendapat dari para tuatua adat darimasyarakat adat tersebut, atau kebiasan yang dianut dan dilakukan olehmasyarakat adat itu sendiri,
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Edison Karubui, S.An Alias Edi
88 — 50
  • karenaperbuatan memaksa tersebut sifatnya abstrak, dengan tujuan untuk kepastianhukum maka perbuatan abstrak perlu dibatasi dengan mencantumkan pula caramelakukannya, misalnya terdapat dalam Pasal 285, 335, 368, 369 KUHP.Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan sebagai pegawai negeriatau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yangsemestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan , petunjuk tata kerja,instruksi dinas, bahkan kebiasan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Yunus Saruri
103 — 69
  • karenaperbuatan memaksa tersebut sifatnya abstrak, dengan tujuan untuk kepastianhukum maka perbuatan abstrak perlu dibatasi dengan mencantumkan pula caramelakukannya, misalnya terdapat dalam Pasal 285, 335, 368, 369 KUHP.Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan sebagai pegawai negeriatau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yangsemestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan , petunjuk tata kerja,instruksi dinas, bahkan kebiasan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
158 — 50
  • dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangandengan hukum atau kebiasan; Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada inidia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dialakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatanatau kedudukannya yang dimilikinya;Halaman 134 dari 164 hal.
    atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanperbuatan Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING, selaku PemegangKekuasaan Pengelolaan keuangan Desa, penanggung jawab kegiatan di DesaCikopo Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 aquo dalamhal Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin IMING, telah menyalahgunakanprosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapitelah menggunakan prosedur lain agar terlaksana dan dilakukan secara salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
- MUHAMMAD SUBAYYIN,S,Sos
56 — 52
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yangada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidakseharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugaspekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
Samuel Jon Isir
115 — 85
  • karenaperbuatan memaksa tersebut sifatnya abstrak, dengan tujuan untuk kepastianhukum maka perbuatan abstrak perlu dibatasi dengan mencantumkan pula caramelakukannya, misalnya terdapat dalam Pasal 285, 335, 368, 369 KUHP.Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atauwewenang yang melekat pada jabatan/ kedudukan sebagai pegawai negeriatau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yangsemestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan , petunjuk tata kerja,instruksi dinas, bahkan kebiasan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - SURATMAN
48 — 83
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannyatetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah danbertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang adaini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnyadia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalamjabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum
Register : 07-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 173/Pid.B/2021/PN Pms
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Firdaus Raja Maholi Maha, SH.
Terdakwa:
Rohayani Purba Alias Hani alias Gea
128 — 52
  • dan dijawab oleh ianya ngak adapak, dan selanjutnya pintu gudang ditutup dan saya mencari cari kearahlainnya dilantai bawah serta juga menayakkan anak kost yang tinggaldirumah korban dimana keberadaan korban dan saya menayakkanapakah kebiasan korban setiap harinya lalu anak kost tersebut menjawabkorban t tidak pergi kemana mana hanya disekitar rumah tempat tinggalkorban dan kemudian kembali lagi Kearah gudang dan meminta LamhotHalaman 43 dari 62 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN PmsBatubara untuk masuk
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-09-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 21 Januari 2015 — - H. HUMAIDI
187 — 31
  • Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatanyang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada halyang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasan ;b. Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yangada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidakseharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugaspekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;c.